MoneyTalk, Jakarta – Pada hari Selasa, 5 November 2024, Sekretaris Jenderal Front Tani Anti-Oligarki (FTA), Ida Kusdianti, mengeluarkan pernyataan tertulis yang tegas terkait proyek strategis nasional (PSN) PIK 2 dan BSD.
Dalam pernyataannya Ida menyoroti proyek besar ini sebagai tindakan yang tidak hanya mengkhianati rakyat Banten, tetapi juga merugikan mereka secara mendalam, mencederai prinsip keadilan, dan mendukung kepentingan oligarki.
Pembangunan kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 telah menarik perhatian masyarakat, terutama warga Banten yang merasa hak-hak mereka terampas oleh pengembang besar, dalam hal ini diduga Aguan dan rekan-rekannya.
Ida menggambarkan PSN PIK 2 sebagai proyek eksklusif yang, meskipun dilabeli sebagai proyek strategis nasional, ternyata lebih berfokus pada keuntungan bagi segelintir kelompok daripada kepentingan rakyat luas.
Hal ini bisa melihat di lapangan, dimana proyek ini menurut Ida telah mengorbankan ribuan hektar lahan produktif di Banten, khususnya di Desa Ciroge, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang.
Ida menegaskan bahwa proyek-proyek seperti ini tidak hanya merugikan para petani lokal yang bergantung pada lahan pertanian mereka, tetapi juga mengancam keberadaan budaya dan masyarakat asli Banten.
Menurutnya Ida, peran pemerintah dalam merestui proyek ini menimbulkan pertanyaan besar tentang keberpihakan pemimpin nasional terhadap rakyatnya, khususnya masyarakat pribumi Banten yang telah lama mengakar di tanah ini.
Selain itu, Ida mengkritik keras Presiden Jokowi yang menurutnya telah tunduk pada kekuatan oligarki. Dan menyebutkan bahwa Aguan dan kelompoknya telah menggunakan pengaruh mereka untuk mendikte kebijakan publik hingga tingkat desa.
Menurut Ida, hal ini merupakan cerminan dari kemunduran sejarah di mana pemimpin negara malah membiarkan lahan milik rakyat digusur demi kepentingan para pemilik modal besar dengan kedok PSN (Proyek Strategis Nasional)
“Sebuah kemunduran sejarah, di mana seorang Presiden tega menggusur lahan warga pribumi dengan selembar kertas berupa topeng Proyek Strategis Nasional,” tegas Ida dalam pernyataan tertulisnya.
Lebih lanjut, Ida menilai bahwa pengaruh oligarki terhadap pemerintahan sudah melewati batas. sudah sepatutnya masyarakat, terutama para tokoh dan aktivis di Banten, bersatu melawan kesewenang-wenangan yang terjadi.
Dan dalam pandangan Ida, tidak ada negara yang membiarkan oligarki begitu mendominasi jika pemimpinnya benar-benar peduli pada kesejahteraan rakyatnya.
Maka untuk itu, Ida menyampaikan seruan kepada berbagai elemen masyarakat di Banten, dari para sesepuh, anggota DPR dan DPD asal Banten, hingga Forum Kyai Banten (FSPPI) yang menaungi lebih dari 4.000 pesantren.
Ida menyerukan agar semua pihak bersatu dan menyamakan persepsi bahwa PSN PIK 2 perlu dihentikan. Ida mengajak masyarakat Banten untuk merumuskan sikap bersama yang jelas dan tegas, untuk kemudian disampaikan langsung kepada Presiden Republik Indonesia sebagai pernyataan sikap kolektif.
Dan proyek-proyek seperti PIK 2 hanya bertujuan untuk menggusur rakyat pribumi dari tanah-tanah strategis dan menggantikannya dengan hunian eksklusif yang hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu.
Dan Ida meyakini bahwa proyek ini tidak lebih dari upaya mendukung kolonisasi ekonomi, yang akhirnya menciptakan kesenjangan dan ketidakadilan bagi masyarakat lokal (c@kra)
