MoneyTalk, Jakarta – Sektor perikanan di Kabupaten Pati berada di ambang kolaps. Ribuan nelayan yang biasanya berjibaku dengan ombak, kini memilih tumpah ke jalanan. Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi yang mencapai angka fantastis telah mematikan mesin-mesin kapal dan memutus urat nadi ekonomi ribuan keluarga pesisir.
Darurat Ekonomi Pesisir
Sejak Senin (4/5/2026) pagi, Alun-Alun Pati berubah menjadi lautan massa. Suara deru mesin kapal berganti dengan orasi protes. Penyebabnya tunggal: harga solar nonsubsidi yang meroket hingga Rp 30.000 per liter. Angka ini dianggap sebagai “vonis mati” bagi keberlanjutan profesi nelayan.
Muhamad Agung, koordinator lapangan aksi, memaparkan data yang mengerikan. Sebanyak 1.600 kapal kini bersandar membisu di pelabuhan.
“Hanya tersisa 15 persen kapal yang masih bertahan di laut, itu pun sisa napas terakhir karena mereka mengisi BBM sebelum harga menggila. Sisanya? Kami mati pelan-pelan di darat,” tegas Agung di atas mobil komando.
Eksodus Kapal dan Kelangkaan Ikan
Dampak kenaikan ini bukan sekadar angka di papan SPBU. Sejumlah kapal yang sudah berada di tengah laut dilaporkan melakukan “eksodus” kembali ke daratan lebih awal. Mereka terpaksa memutar haluan karena tidak sanggup membeli solar di lokasi tujuan yang harganya sudah di luar nalar.
Jika kondisi ini dibiarkan, diprediksi pasokan ikan nasional akan terganggu, memicu inflasi pangan yang lebih luas di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya.
Nelayan tidak meminta keajaiban. Mereka hanya menuntut rasionalitas pemerintah. Targetnya jelas: turunkan harga solar nonsubsidi ke angka maksimal Rp 13.600 per liter.
“Kami tidak minta harga subsidi yang murah sekali, kami hanya minta harga yang realistis agar biaya operasional tidak lebih besar dari hasil tangkapan,” tambah Agung.
Menanggapi tensi yang kian memanas, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra bersama jajaran Forkopimda turun langsung menemui demonstran. Ia menjanjikan langkah diplomasi ke tingkat pusat.
“Aspirasi ini bukan hanya soal angka, tapi soal perut rakyat. Kami siap mengawal tuntutan ini hingga ke meja pemerintah pusat di Jakarta,” ujar Risma di hadapan massa.
Aksi ini barulah awal. Para nelayan memberikan tenggat waktu bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan energi tersebut. Jika tidak ada perubahan signifikan dalam waktu dekat, pelabuhan di seluruh Pati dipastikan akan tetap menjadi “kuburan kapal”, dan gelombang protes yang lebih besar akan bergeser ke Ibu Kota.**
