MoneyTalk, Jakarta – Anggaran Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) selalu menjadi topik menarik dalam pembahasan anggaran tahunan negara. Awalil Ruzky, dalam video di kanal YouTube-nya pada Selasa (12/11), menyampaikan pandangannya terkait realisasi anggaran POLRI.
Dalam diskusinya, Awalil membahas detail alokasi dana, capaian realisasi hingga Oktober 2024, serta dampaknya terhadap prioritas kebijakan nasional. Serta konteks di balik alokasi dana yang signifikan ini.
Menurut laporan yang dikutip dari rapat kerja POLRI dengan Komisi III DPR, anggaran POLRI tahun 2024 mencapai Rp 134,89 triliun. Hingga Oktober, Kapolri melaporkan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp 112 triliun, atau sekitar 83,64% dari total pagu.
Kemudian peruntukan untuk belanja Pegawai sudah menyerap Rp 52,31 triliun, atau hampir separuh dari total realisasi. Belanja pegawai ini mencakup gaji, tunjangan, serta biaya operasional ASN POLRI.
Selanjutnya untuk belanja Barang, sudah terealisasi Sebesar Rp 26,27 triliun, yang meliputi pengadaan barang untuk operasional dan keperluan dinas.
Dan belanja Modal, Tercatat sebesar Rp 34,2 triliun, di antaranya mencakup pembelian peralatan dengan masa pakai lebih dari satu tahun serta pengadaan sarana prasarana modern.
Kemudian dari itu, Anggaran Polri sejak awal kepemimpinan Presiden Jokowi, selalu mengalami peningkatan signifikan. Pada awal pemerintahan Jokowi, anggaran POLRI berada di kisaran Rp 44 triliun. Namun, di bawah kebijakan Presiden Jokowi yang memprioritaskan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), anggaran tersebut meningkat hingga lebih dari dua kali lipat dalam satu dekade terakhir.
Dan Anggaran POLRI kini menjadi salah satu dari tiga anggaran terbesar dalam alokasi Kementerian dan Lembaga. Kadang kadang sering kali berada di posisi kedua atau ketiga setelah Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Di tahun 2025, diproyeksikan alokasi anggaran POLRI akan mencapai Rp 126 triliun, menegaskan prioritas pemerintah dalam memperkuat aspek keamanan.
Selain menerima alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), POLRI juga mendapatkan pendanaan dari sumber lain, seperti:
Misalnya dari Pinjaman Luar Negeri. Dimana pinjaman internasional ini digunakan untuk pengadaan alat dan peningkatan SDM POLRI, termasuk peralatan untuk mendukung penanganan terorisme. Kemudian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP diperoleh dari Beberapa layanan publik yang disediakan oleh POLRI
Kenaikan anggaran Polri yang signifikan ini menimbulkan pertanyaan terkait prioritas program dan anggaran negara. Misalnya, Kementerian Pertanian, yang berperan penting dalam ketahanan pangan, hanya mendapatkan anggaran belasan triliun rupiah, jauh di bawah alokasi untuk POLRI.
Perbandingan ini menggarisbawahi fokus pemerintah yang tampak lebih condong ke sektor keamanan dibandingkan penguatan sektor lain, seperti ketahanan pangan dan pengembangan industri.
Tingginya anggaran Polri ini, menurut Awalil Rizky diperlunya transparansi dalam realisasi anggaran Polri. Hal ini bertujuan agar masyarakat mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari persepsi negatif. Penggunaan istilah umum seperti “modernisasi almatsus dan sarpras” perlu dijelaskan secara rinci agar masyarakat memahami urgensi dari belanja yang dilakukan.
Selanjutnya Publik menurut Awalil, memiliki hak untuk mengetahui detail penggunaan anggaran, terutama di sektor dengan alokasi besar seperti POLRI. Penjelasan ini penting agar publik bisa mengapresiasi langkah pemerintah jika terbukti berkontribusi positif pada keamanan dan ketertiban. Sebaliknya, jika terdapat kesan prioritas yang kurang seimbang, diskusi publik yang sehat dapat mengarahkan evaluasi kebijakan yang lebih baik.(c@kra)
