7 November 2026

Tenaga Ahli DPR RI

MoneyTalk, Jakarta – Henry Kissinger Mengatakan Control Oil and You Control Nations Amerika Melakukan itu Terhadap Indonesia. Operasi Intelijen CIA Menargetkan Pertamina Sejak Tahun 1973 Hingga Sekarang. Kontra Intelijen Pun Dilakukan Pihak Terkait. Tapi Tampaknya Presiden-Presiden di Indonesia dan Direktur-Direktur di Pertamina Lebih Senang Dengan Operasi CIA. Mengapa?*

Sejarah bermula pada Oktober 1973 ketika Raja Faisal dari Arab Saudi bersama OPEC mengembargo minyak kepada negara-negara barat pendukung Israel dalam Perang Yom Kippur. Setelah embargo, pada Maret 1974 harga minyak melambung dari USD 3 perbarel menjadi USD 12 perbarel. Oil Boom kedua pada 1979 membuat harga minyak menjadi USD 39 perbarel.

Oii Boom pertama dan kedua membuat negara-negara barat terutama Amerika Serikat mengalami resesi. Sejak saat itulah CIA melancarkan operasi intelijen kepada negara-negara anggota OPEC. Operasi CIA setelah Oil Boom 1974 adalah membunuh Raja Faisal pada tahun 1975. Sedangkan operasi CIA setelah Oil Boom 1979 adalah menyerang Iran melalui Presiden Irak, Saddam Husein pada tahun 1980. Arab Saudi dan Iran adalah produsen terbesar di OPEC.

Selanjutnya CIA membantu negara-negara produsen minyak non OPEC untuk berproduksi secara besar-besaran. Hingga produksinya lebih besar dari negara-negara OPEC. Membuat terjadinya banjir minyak sejak tahun 1981 dan harganya turun menjadi USD 25 perbarel.

Untuk negara anggota OPEC Indonesia, dimana kenaikkan harga minyak menjadi penopang utama pembangunan, CIA melakukan operasi membangkrutkan Pertamina. TO-nya Direktur Utama Pertamina, Ibnu Sutowo. Kekuasaannya yang sangat besar dan tidak dikontrol pemerintah dan DPR, menjadikan Pertamina seperti usaha pribadi. Hal ini membuat operasi CIA menjadi mudah.

Pertama, Ibnu Sutowo dimasukan dalam pergaulan para “Raja Minyak” dunia di New York, bersama raja minyak Rockefeller. Yang membuat jenderal kampung anak transmigran di Sumatera Selatan itu bergaya hidup bak Sultan. Uang Pertamina diselewengkan untuk membiayai gaya hidupnya yang hedon. Kedua, mengarahkan Ibnu Sutowo agar Pertamina melakukan ekspansi bisnis besar-besaran di luar bidangnya yang sangat beresiko. Ketiga, mengalihkan bisnis-bisnis Pertamina menjadi bisnis pribadi, yang salah satunya Hotel Hilton.

Puncaknya Pertamina mengalami krisis keuangan dengan hutang USD 10,5 miliar pada tahun 1976. Membuat Ibnu Sutowo keluar dari Pertamina. Hutang itupun ditutup APBN. Dibentuk tim bernama Komisi Empat untuk menyelidiki Pertamina. Hasilnya Ibnu Sutowo terbukti melakukan banyak korupsi. Tapi Presiden Suharto tidak memprosesnya, dengan alasan Ibnu Sutowo adalah pejuang kemerdekaan. Yang membuat banyak pihak curiga.

Operasi CIA terhadap Ibnu Sutowo dan Pertamina ini bukan tidak diketahui oleh intelijen Indonesia. Tetapi karena intelijen Indonesia waktu itu sangat terbelah antara Pro Amerika dan Nasionalis. Setelah tersingkirnya Waperdam Subandrio sebagai Kepala Badan Intelijen Negara yang Pro Komunis. Sayangnya di era Suharto intelijen pro Amerika sangat berkuasa, membuat intelijen nasionalis menyimpan dendam melakukan kontra intelijen.

Kelompok Intelijen Indonesia pro Amerika yang membantu operasi CIA, beralasan bahwa Ibnu Sutowo memiliki niat dan rencana untuk menjadi presiden menyingkirkan Suharto. Karena Ibnu Sutowo seorang jenderal, memiliki banyak uang dan kedekatan dengan Rockefeller “Elit Global Penguasa Dunia”. Alasan yang lumayan masuk di akal, namun sulit diterima. Mengingat dampaknya yang besar bagi negara hanya untuk menyingkirkan satu orang.

Operasi CIA terhadap Pertamina ternyata tidak berhenti di Ibnu Sutowo. CIA di Indonesia terus melakukan operasi terhadap Direktur-Direktur Pertamina selanjutnya hingga saat ini. Tujuannya menghambat produksi minyak di Indonesia terutama oleh Pertamina. Membuat APBN tergerus membiayai impor minyak. Namun operasi CIA tentu mendapat perlawanan dari intelijen Indonesia yang nasionalis.

Lalu bagaimana perang intelijen dalam kasus korupsi Pertamina Rp 193,7 Triliun di tahun 2023 ? Dan dimana posisi Dirut Simon Aloysius Mantiri dalam perang intelijen di Pertamina saat ini?

Penulisan: Nirmal Ilham,Tenaga Ahli DPR RI

MoneyTalk,Jakarta – Di tahun 2024, perekonomian Indonesia begitu gelap. Potensi SDM yang banyak dan terampil serta pasar yang besar tidak kelihatan. Pilar utama perekonomian yaitu keuangan dan energi disoroti. Ternyata ada banyak masalah di sektor keuangan tapi tidak di sektor energi.

PT PLN Indonesia Power sebagai perusahaan pembangkit listrik, sudah berhasil menerangi kegiatan ekonomi dan industri dengan potensi yang dimiliki Indonesia. Seperti batubara yang melimpah, sinar surya yang menyengat, angin yang menghembus, dan air bendungan yang terus mengalir.

Begitupun dengan Pertamina dan PGN (Perusahaan Gas Negara) juga tiada henti memberikan energi bagi kegiatan ekonomi dan industri. Walaupun kedua BUMN itu lebih menyukai membeli sumber energi dari luar, daripada mencari dan menggali dari perut bumi Indonesia yang kaya.

Untuk energi listrik, tidak ada masalah. Swasembada energi listrik sudah terjadi sejak tahun 2010. Memasuki tahun 2011, justru terjadi over suplai. Dan di tahun 2021, sekitar 25 persen energi listrik tidak terpakai. Kemubaziran itu terjadi hingga saat ini.

Sehingga ketika Presiden Prabowo mengatakan ingin swasembada energi. Untuk energi listrik, perkataan itu menjadi bahan tertawaan orang-orang yang banting tulang di sektor ketenagalistrikan. Prestasi yang sudah diraih sejak 2010, ingin diklaim Prabowo di tahun 2025. Sebaliknya untuk sektor energi minyak dan gas, ucapan Prabowo itu menaikkan bulu kuduk orang-orang di Pertamina dan PGN.

Jika Prabowo seorang negarawan, pemimpin panutan yang jujur, tentu secara spesifik menyebut ingin swasembada migas. Bukan secara umum menyebut swasembada energi. Penyebutan ingin swasembada energi hanya membuat Prabowo dicap sama seperti politisi pada umumnya yang menumpuk di DPR.

Dan lebih parah lagi, Prabowo justru mengutak-atik sektor ketenagalistrikan dengan rencana besarnya untuk melakukan transisi energi. Sedang di sektor migas, tidak memiliki rencana besar. (Nilai impor migas tahun 2023 berdasarkan data BPS mencapai USD 35,8 milyar atau hampir Rp 600 triliun).

Prabowo tidak melihat yang sedang terjadi di eropa barat terutama Jerman, bagaimana kebijakan transisi energi menjadi malapetaka. Karena menutup pembangkit listrik berbahan batubara dan nuklir, menggantinya dengan gas alam Rusia yang ramah lingkungan. Ketika perang Rusia-Ukraina terjadi, pasokan terhenti. Terjadi krisis energi.

Sangat beresiko mengubah sesuatu yang sudah baik. Apalagi menyangkut energi listrik untuk negara sebesar dan seluas Indonesia. Swasembada energi listrik sejak 2010 dan surplus sejak 2011, bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dengan mudah. Butuh kerja keras berpuluh-puluh tahun, mengingat Indonesia lahir dalam kondisi negara miskin.

Prabowo sebaiknya melihat perekonomian yang terjadi di tahun 2024, bahwa ada 13 gerai Matahari tutup. 20 bank tutup. 30 pabrik tekstil tutup. 400 gerai Alfamart tutup. Ribuan kios di pusat-pusat perbelanjaan tutup, termasuk di Tanah Abang. Sepanjang jalan di Jabodetabek disesaki tulisan rumah dan ruko dijual. Jika permasalahan ini tidak bisa ditanggulangi, Prabowo akan ditinggalkan.

Penulis : Nirmal Ilham, Tenaga Ahli DPR RI

MoneyTalk,Jakarta – Tak kuasa melihat negara yang baru dimerdekakannya masih bergantung dengan perusahaan Belanda dalam hal energi. Sukarno mengambil resiko dengan membentuk Badan Nasionalisasi (BANAS) untuk mengambil alih seluruh perusahaan Belanda termasuk perusahaan listrik pada tahun 1958. Inilah yang disebut sikap patriotisme.

Suharto kemudian memperkuat PLN dengan membangun berbagai pembangkit demi program Listrik Masuk Desa (LMD) pada 1978. Suharto semakin memperkokoh posisi negara yang diwakili PLN dengan membuat UU No.15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan. Yang mewajibkan listrik dikelola terpusat oleh PLN. Inilah yang disebut sikap nasionalisme.

Lalu bagaimana kebijakan Prabowo terhadap ketenagalistrikan dan PLN?

Inggris baru saja menutup PLTU terakhirnya Ratchliffe-on-Soar yang telah beroperasi selama 57 tahun, pada September 2024. Penutupan ini mengakhiri era pembakaran batubara untuk energi listrik yang sudah berlangsung selama 142 tahun. Pada puncaknya di tahun 1990, batubara menyediakan 80 persen listrik di negara tempat lahirnya revolusi industri itu.

Sementara Indonesia, negara yang industrinya baru lahir di masa orde baru, selalu gagal mengembangkan industrinya. Kalah jauh dari China yang start-nya dibelakang Indonesia. Hal ini karena China membuat murah energi listrik untuk rakyat dan industrinya. Walaupun sumber energi listriknya sebagian masih bergantung pada batubara Indonesia.

Indonesia memiliki 160 tambang batubara dan merupakan negara produsen batubara ketiga terbesar di dunia setelah China dan India. Tapi Indonesia merupakan negara pengekspor batubara nomor satu di dunia. Pada tahun 2023, dari produksi batubara sebesar 775 juta ton, total ekspor sebesar 379 juta ton dengan nilai USD 34,5 miliar (data BPS). Cadangan batubara Indonesia sendiri diperkirakan sangat banyak dan bertahan sangat lama.

Melihat semua gambaran tersebut, Prabowo justru membuat kebijakan yang membunuh potensi negaranya sendiri. “Kami berencana untuk menghentikan pembangkit listrik tenaga batubara dan semua pembangkit listrik tenaga fosil dalam 15 tahun ke depan,” kata Prabowo pada KTT G20 Brasil, 20 November 2024.

Dan ternyata arahnya adalah untuk mematikan PLTU milik PLN terlebih dahulu daripada milik swasta. Seperti berita yang dilansir detik.com pada 29 November 2024 bahwa menurut Penasehat Khusus Presiden Prabowo urusan Energi, Purnomo Yusgiantoro suntik mati PLTU dapat dilakukan pada pembangkit-pembangkit PLN terlebih dahulu. Meskipun itu tetap perlu memperhatikan pembiayaan yang disebutnya cukup besar.

Perihal mematikan PLTU milik PLN, berita CNBC Indonesia pada 22 November 2024 memberitakan bahwa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan pihaknya saat ini tengah mengkaji PLTU mana saja yang akan dipensiunkan. Berita ini dilanjuti dengan pernyataan Dirjen EBT dan Konservasi Energi, Eniya Listiani yang membeberkan bahwa PLTU Suralaya (milik PLN), PLTU Paiton (milik PLN dan swasta asing) serta PLTU Ombilin (milik PLN) ada dalam daftar pembahasan untuk dimatikan.

Selanjutnya dalam membangun pembangkit baru menggunakan Energi Baru dan Terbarukan (EBT), kebijakan Prabowo adalah memberikan pihak swasta lebih besar dari negara. Seperti berita yang dilansir CNBC Indonesia pada 14 Oktober 2024 bahwa, Dirut PLN Darmawan Prasodjo menyebut 60 persen proyek pembangkit listrik baru akan dibangun oleh swasta. Alasannya memberikan persentase yang besar kepada swasta karena harus membangun ekosistem yang kondusif untuk investasi.

Kebijakan Prabowo telah sangat terbuka berpihak kepada swasta dibanding negara. Walaupun tahu bahwa swasta berorientasi meraup keuntungan sebesar besarnya, sehingga merugikan rakyat dan industri dalam negeri. Sedangkan negara berusaha semaksimal mungkin menolong rakyat dan industrinya.

Prabowo yang selalu berteriak patriotisme dan nasionalisme dalam menjalankan pemerintahannya. Ternyata hanya cover belaka. Kenyataannya justru mematikan negara (PLN) dan menyuburkan swasta dalam negeri dan asing (IPP/Independen Power Producer). Sehingga penjual es teh lebih mulia karena jujur dan tulus. Sedangkan “si penjual patriotisme” tampak tidak jujur dan tulus kepada negaranya.

Penulis : Nirmal Ilham,Tenaga Ahli DPR RI

MoneyTalk,Jakarta – Serikat Pekerja dibidang ketenagalistrikan menghadapi situasi yang tidak baik-baik saja sejak era reformasi. Ketika mengetahui pengelolaan listrik nasional perlahan jatuh ke tangan swasta. Jika diam, swasta yang semula sebagai peran pembantu dalam sektor listrik, akan mengambil peran utama.

Keterlibatan swasta dalam penyediaan tenaga listrik memang dibolehkan, selama masih di bawah kendali negara. Hal ini sesuai UU No.30 Thn 2009 tentang ketenagalistrikan. Selanjutnya Menggantikan UU No.20 Thn 2002 yang sangat liberal. Sebelumnya, soal listrik diatur dalam UU No.15 Thn 1985, yang mewajibkan listrik dikelola terpusat oleh PLN. Sesuai UUD 45 asli yang sangat nasionalis.

Namun saat Presiden Jokowi menebar angin Omnibuslaw. Pihak swasta bangkit dalam mencengkram sektor listrik melalui UU No.6 Thn 2004 tentang Cipta Kerja, sub -klaster ketenagalistrikan,ujar Tenaga Ahli DPR RI, Nirmal Ilham.

Maka untuk itu, 18 federasi Serikat Pekerja di bidang energi termasuk ketenagalistrikan menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi (MK). Karena menabrak UUD 45.

Dan menurut Nirmal Ilham pada 29 November 2024, MK mengabulkan sebagian gugatan permohonan judicial review UU No. 6 Thn 2004 tentang Cipta Kerja, sub-klaster ketenagalistrikan yang berkaitan dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN). Karena MK berpandangan beberapa pasal dalam undang-undang itu bertentangan dengan UUD 45 dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

Dan Pihak Serikat Pekerja ketenagalistrikan menyambut baik putusan MK. Yang menegaskan usaha penyediaan ketenagalistrikan terintegrasi, tidak dipecah-pecah dan berada di bawah kontrol negara. Sehingga sektor ketenagalistrikan adalah milik negara dan dikelola oleh negara secara bertanggung jawab.

Selanjutnya Nirmal Ilham mengutip, Ketua Umum Persatuan Pegawai PT PLN Indonesia Power (PP-IP), Dwi Hantoro mengingatkan bahwa perjuangan masih panjang. “Kami mengucapkan terima kasih kepada MK atas putusannya. Namun masih banyak yang harus dikawal untuk memastikan kedaulatan energi tetap terjaga.

Saat ini gambaran besar di sektor kelistrikan ibarat sudah lepas dari mulut singa. Karena langkah swasta dijegal di MK.

Tapi pihak swasta mulai bergerilya mempengaruhi pihak-pihak dalam pemerintahan yang memiliki pengaruh dan kewenangan di sektor listrik. Sehingga PLN saat ini mulai masuk ke mulut buaya. Yaitu pihak pemerintah yang mendukung swasta jelas Nirmal Ilham.

Hal ini bisa dilihat dari pendapat Penasehat Khusus Presiden Prabowo urusan Energi, Purnomo Yusgiantoro suntik mati PLTU dapat dilakukan pada pembangkit-pembangkit PLN terlebih dahulu. Meskipun itu tetap perlu memperhatikan pembiayaan yang disebutnya cukup besar.

Dan juga statemen dari Dirut PLN Darmawan Prasodjo menyebut 60 persen proyek pembangkit listrik baru akan dibangun swasta. Alasannya memberikan persentase yang besar kepada swasta karena harus membangun ekosistem yang kondusif untuk investasi.

Yang jelas kata Nirmal Ilham, Pemangku kebijakan yang diangkat Presiden Prabowo itu telah sangat terbuka berpihak pada swasta dibanding negara. Walau tahu bahwa swasta berorientasi meraih keuntungan sebesar besarnya. Sedangkan negara berusaha semaksimal mungkin menolong rakyatnya.

Dan para pemangku kebijakan ini, tidak menghormati  dan menghiraukan kebijakan Presiden Sukarno yang berpeluh membentuk Badan Nasionalisasi (BANAS) di tahun 1958. Dan sejarah perebutan perusahaan-perusahaan energi Belanda termasuk PLN yang berdarah-darah oleh organisasi buruh dan militer.

Kebijakan sektor listrik yang patriotik ditangan Sukarno dan nasionalis ditangan Suharto. Mengalami kemunduran yang sangat jauh di tangan presiden-presiden di era reformasi ini. Terlebih lagi ditangan Presiden Prabowo, pungkasnya.