21 November 2026

Tiongkok

MoneyTalk.id, Jakarta – Kolonel Douglas Macgregor menilai Amerika Serikat (AS) telah kalah dalam perang melawan Iran dan menghadapi konsekuensi strategis yang jauh lebih besar daripada sekadar persoalan di medan perang.

Dalam wawancara yang dirangkum dalam sejumlah pokok pandangan strategisnya, Macgregor menyatakan Iran telah mengambil inisiatif dengan menembus blokade, menyerang posisi Amerika, serta menunjukkan bahwa kekuatan militer AS tidak lagi mampu sepenuhnya menentukan jalannya peristiwa di kawasan Teluk Persia.

Macgregor menilai klaim AS mengenai kendali atas Selat Hormuz tidak sesuai dengan perkembangan di lapangan. Menurut dia, Angkatan Laut AS gagal memberikan pengaruh yang menentukan, sementara kemampuan rudal Iran telah memaksa gugus tugas kapal induk Amerika untuk mundur.

“Amerika Serikat telah kalah perang melawan Iran,” kata Macgregor dalam wawancara tersebut.

Ia berpendapat penggunaan kapal tanker sebagai target menunjukkan Washington semakin terbatas dalam memiliki pilihan militer yang efektif untuk menghadapi Iran.

Menurut Macgregor, Amerika Serikat tidak akan mampu mengalahkan Iran hanya melalui pemboman infrastruktur sipil maupun penghancuran kapal.

“Iran telah menunjukkan bahwa mereka mampu memberikan kerugian kepada musuh sambil tetap memegang inisiatif,” ujarnya.

Macgregor juga menilai Washington tidak memiliki jawaban efektif terhadap kemampuan rudal Iran maupun kemampuan negara tersebut dalam bidang intelijen, pengawasan, dan pengintaian.

Macgregor Soroti Batas Kekuatan Militer AS

Lebih jauh, Macgregor menyebut perang tersebut memperlihatkan apa yang dia nilai sebagai kelemahan mendasar kekuatan militer Amerika Serikat.

Menurutnya, pasukan Amerika tidak lagi dapat beroperasi secara bebas menghadapi lawan yang memiliki rudal modern, drone, serta kemampuan pengawasan berbasis ruang angkasa.

“Amerika Serikat dengan demikian telah mencapai batas kekuatan militernya di kawasan tersebut,” kata Macgregor.

Ia menilai kondisi tersebut menjadi tanda bahwa supremasi militer Amerika di kawasan Timur Tengah tidak lagi seperti sebelumnya.

Soroti “Proyek Israel Raya”

Dalam wawancara tersebut, Macgregor juga mengaitkan kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah dengan apa yang disebutnya sebagai “Proyek Israel Raya”.

Ia menilai dukungan tanpa syarat Amerika Serikat terhadap Israel telah membuat Washington semakin terikat pada tujuan strategis Israel.

Menurut Macgregor, proyek tersebut tidak hanya berkaitan dengan Gaza dan Tepi Barat, tetapi dalam pandangannya mencakup Lebanon, Yordania, Suriah, sebagian wilayah Mesir, Arab Saudi, Kuwait, hingga Irak.

Ia menilai Amerika Serikat tidak memiliki kepentingan nasional yang tulus dalam memajukan agenda tersebut.

“Israel tidak akan mampu mempertahankan statusnya sebagai kekuatan regional yang dominan tanpa dukungan militer Amerika,” ujarnya.

Macgregor juga berpendapat Israel pada akhirnya harus beradaptasi dengan perubahan distribusi kekuatan internasional dan mengurangi ambisinya.

Jika pasukan Amerika Serikat meninggalkan Timur Tengah, menurut dia, keseimbangan kekuatan kawasan akan berubah secara signifikan.

“Masa depan kawasan ini pada akhirnya akan ditentukan oleh Iran dan Turki, bukan Washington atau Tel Aviv,” kata Macgregor.

Tatanan Regional Baru

Macgregor menilai negara-negara Timur Tengah mulai menyadari bahwa Amerika Serikat mungkin tidak lagi mampu memberikan perlindungan seperti sebelumnya.

Ia melihat hubungan pertahanan antara Arab Saudi, Turki, dan Pakistan sebagai bagian dari proses adaptasi menghadapi perubahan geopolitik kawasan.

Menurutnya, bahkan negara-negara yang secara historis berseberangan dengan Iran tidak menginginkan kehancuran Iran karena memahami bahwa mereka dapat menjadi sasaran berikutnya.

Di sisi lain, Macgregor menilai Tiongkok memiliki kapasitas finansial dan industri untuk membantu memulihkan infrastruktur yang rusak sekaligus memperkuat posisinya sebagai kekuatan ekonomi utama di kawasan.

Ia kemudian menghubungkan perubahan geopolitik tersebut dengan melemahnya tatanan lama yang dipimpin Amerika Serikat.

“Petrodolar melemah seiring dengan semakin banyaknya minyak yang dijual dalam mata uang selain dolar,” kata Macgregor.

Ia juga menyoroti persoalan utang nasional Amerika Serikat, inflasi, serta penurunan kekuatan ekonomi sebagai faktor yang menurutnya mempercepat perubahan tersebut.

Macgregor: Ukraina Berakhir sebagai Kekuatan Militer

Dalam wawancara yang sama, Macgregor juga memberikan penilaian keras mengenai perang Ukraina.

Ia berpendapat Ukraina telah berakhir sebagai kekuatan militer dan perang tersebut pada akhirnya akan berakhir dengan persyaratan yang ditentukan Rusia.

Menurut Macgregor, Ukraina menghadapi persoalan serius terkait kekurangan personel. Ia menilai upaya mobilisasi perempuan menunjukkan tingkat keparahan krisis yang dihadapi negara tersebut.

Ia juga menilai pemerintahan negara-negara Eropa semakin terasing dari masyarakatnya sendiri.

“Eropa Barat sedang memasuki era yang menyerupai revolusi tahun 1848,” ujar Macgregor, merujuk pada kondisi ketika pemerintah, masyarakat, dan institusi militer menurut pandangannya semakin terpecah.

Sebaliknya, Macgregor menggambarkan Rusia sebagai negara yang memiliki kohesi antara masyarakat, negara, dan angkatan bersenjatanya.

Menurut dia, Rusia tidak memiliki kepentingan untuk menaklukkan Eropa, tetapi tidak akan menerima penyelesaian yang mengabaikan kepentingan keamanannya.

Akhir Supremasi Amerika?

Macgregor pada akhirnya melihat Amerika Serikat sedang memasuki periode kemunduran strategis yang bersejarah.

Ia menilai supremasi maritim, kekuatan finansial, dan intervensi militer tidak lagi memberikan kendali kepada Washington sebagaimana yang pernah terjadi sebelumnya.

“Rusia, Tiongkok, dan Iran sedang berkembang menjadi kekuatan kontinental yang kuat, sementara Amerika menghadapi konsekuensi dari intervensi selama puluhan tahun dan akumulasi utang,” katanya.

Menurut Macgregor, perkembangan tersebut menunjukkan dunia sedang bergerak menuju tatanan multipolar, ketika Amerika Serikat tidak lagi menjadi pusat tunggal sistem internasional.

“Dunia sedang bergerak menuju tatanan multipolar, di mana Washington tidak lagi menjadi pusat sistem internasional,” ujar Macgregor.

Bagi Macgregor, perubahan tersebut merupakan proses yang tidak terelakkan. Tatanan lama, menurutnya, sedang berakhir dan Amerika Serikat harus belajar hidup dalam dunia di mana Washington tidak lagi menjadi kekuatan yang dominan.

Pernyataan mengenai perang Iran-AS, kemampuan militer masing-masing pihak, “Proyek Israel Raya”, kondisi Ukraina, Rusia, serta perubahan tatanan global dalam berita ini merupakan pandangan dan analisis Douglas Macgregor sebagaimana dirangkum dari wawancara. Media ini membuka ruang bagi pihak-pihak yang disebut atau terkait untuk memberikan klarifikasi, tanggapan, maupun perspektif berbeda sesuai prinsip keberimbangan.

MoneyTalk, Jakarta – Dunia lagi panas! Saat rakyat Indonesia ribut di jalan, demo pemerintah yang ogah dengar aspirasi, Tiongkok justru bikin dua gebrakan bikin Amerika Serikat ciut nyali.

Mardigu Wowiek blak-blakan: Parade militer Tiongkok bukan sekadar pamer, tapi tamparan keras buat Amerika. Xi Jinping, Putin, dan Kim Jong Un tampil bareng layaknya “Avengers Dunia Baru” yang siap melawan Thanos versi Trump!

Lebih gila lagi, Tiongkok buka-bukaan soal proyek “immortality” alias keabadian lewat transplantasi organ. Dunia kesehatan AS langsung kaget setengah mati, apalagi Trump yang udah uzur.

Bukan cuma itu, 24 negara di SCO kompak mendukung dunia multipolar akhir dari era Amerika sebagai bos tunggal.

Dan puncaknya? Parade Tiongkok pamer 78 senjata mutakhir: rudal Guam Killer, drone bawah laut, tank AI, hingga tameng udara Shield in The Sky yang bikin senjata Amerika kelihatan jadul.

“Amerika cupu. Tiongkok sudah combat ready,” tegas Mardigu.

Ironisnya, Indonesia? Masih sibuk impor senjata tua jet tempur lawas, tank manual, semua pakai manusia, mahal pula! “Perisai udara aja nggak punya. Kalau rudal nyasar ke IKN, ya wassalam!” sindirnya pedas.

Mardigu dengan nada getir: saat Tiongkok dan aliansinya menulis sejarah baru dunia, Indonesia justru sibuk demo dan belanja rongsokan perang.

MoneyTalk,Jakarta – Anggota DPR RI dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo, mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mendapatkan komimen investasi asing bernilai 18,5 miliar dolar AS dari lawatannya ke lima negara, baru-baru ini. Peluang ini jangan disia-siakan. Merespons pencapaian komitmen investasi itu, para menteri ekonomi hendaknya segera menindaklanjuti dengan melakukan pendekatan kepada para pihak agar realisasi komitmen itu segera berproses.

“Jangan menunggu. Sangat penting bagi para menteri ekonomi terkait untuk segera berkoordinasi satu sama lain guna membahas dan mempersiapkan berbagai aspek yang diperlukan, termasuk berkomunikasi dengan calon-calon investor untuk menyepakati jadual pertemuan. Untuk kepentingan menindaklanjuti komitmen investasi itu, saya menyarankan para menteri ekonomi untuk segera menghadap Presiden,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Bambang Soesatyo di Jakarta, Senin (2/12/24).

Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 ini mangatakan, Presiden Prabowo mendapatkan komitmen investasi 10 miliar dolar AS dari Tiongkok; sebesar tujuh (7) miliar dolar AS dari British Petroleum (BP), dan 1,5 miliar dolar AS dari CEO Forum. Ini adalah perjalanan kerja yang produktif ketika Presiden Prabowo melakukan lawatan ke Tiongkok, Amerika Serikat, Peru, Brazil, Inggris dan Uni Emirat Arab, sejak 8 hingga 24 November 2024.

“Di tengah melemahnya kinerja sektor industri dalam negeri dan meningkatnya jumlah pekerja yang harus menerima langkah pemutusan hubungan kerja (PHK), komitmen investasi asing yang dibawa Presiden Prabowo adalah sebuah prospek baru yang bisa menjadi salah satu jalan keluar. Karena itu, para menteri diharapkan responsif mengelola komitmen investasi itu,” tegas Bamsoet.

Tentu saja tambah Bamsoet, sangat beralasan jika para menteri ekonomi diharapkan sigap menanggapi peluang ini. Semua pihak, utamanya generasi pekerja, pasti berharap komitmen investasi asing itu bisa direalisasikan pada waktunya. Dari realisasi investasi baru itu diharapkan tercipta lapangan kerja baru.

Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menjelaskan, dalam konteks itu, polemik investasi Apple patut dijadikan pembelajaran oleh para menteri. Begitu juga dengan respons minimalis dari Elon Musk untuk investasi Tesla di Indonesia. Dengan menyimak lagi model kasus seperti Apple atau Tesla, para menteri ekonomi diharapkan dapat mengetahui faktor-faktor penghambat realisasi investasi asing di Indonesia.

“Tentu saja ragam faktor penghambat realisasi investasi harus dihilangkan tanpa harus mengorbankan kepentingan nasional. Terpenting, peluang atau komitmen investasi asing yang didapat Presiden Prabowo itu hendaknya dikelola dengan bijaksana agar membuahkan manfaat bagi perekonomian nasional,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Hubungan Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) terus menjadi topik hangat di ranah politik dan diplomasi. Terutama setelah kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Beijing baru-baru ini. Dalam diskusi yang disampaikan oleh Tjoki Aprianda S., pengamat kebangsaan dan kebijakan luar negeri, hubungan ini dianggap sebagai cerminan kebijakan politik bebas-aktif Indonesia yang tetap konsisten menjalin kerja sama strategis dengan semua negara, termasuk Tiongkok. Namun, muncul pertanyaan besar: Apakah Tiongkok lebih sebagai sahabat atau ancaman bagi Indonesia?

Hubungan Indonesia dengan Tiongkok telah melewati berbagai fase, mulai dari kedekatan saat Konferensi Asia Afrika tahun 1955, hingga ketegangan pasca-G30S/PKI. Hubungan diplomatik sempat terputus selama 23 tahun sebelum dibuka kembali pada tahun 1990 di masa Orde Baru. Kini, hubungan tersebut semakin erat, terutama di bidang ekonomi. Proyek seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung, pembangunan smelter nikel di Sulawesi dan Maluku, serta kerja sama eksplorasi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) menunjukkan kedalaman relasi kedua negara.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran Tiongkok membawa kontroversi. Masuknya tenaga kerja asing asal Tiongkok kerap memicu kritik dari publik, meski pemerintah beralasan bahwa mereka mengisi posisi dengan keahlian khusus yang belum tersedia di Indonesia.

Tiongkok adalah salah satu negara dengan pengaruh global yang signifikan. Dalam laporan Asia Power Index 2024 yang dirilis oleh Lowy Institute, Tiongkok menempati peringkat kedua sebagai kekuatan global setelah Amerika Serikat. Dalam konteks Asia Tenggara, Tiongkok adalah mitra dagang utama sekaligus kekuatan militer yang dominan.

Namun, hubungan ini tidak lepas dari tantangan. Salah satu isu utama adalah klaim Tiongkok atas Laut Cina Selatan melalui “sembilan garis putus-putus,” yang sebagian tumpang tindih dengan ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara. Meski Indonesia tidak mengakui klaim tersebut, aktivitas kapal-kapal Tiongkok di wilayah ini sering memicu ketegangan. Pemerintah Indonesia telah menegaskan bahwa semua kerja sama dengan Tiongkok dilakukan sesuai hukum internasional, termasuk Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982.

Kunjungan Presiden Prabowo ke Tiongkok memberikan sinyal bahwa Indonesia ingin menjaga keseimbangan hubungan dengan dua kekuatan dunia, yakni Tiongkok dan Amerika Serikat. Hal ini menegaskan bahwa Indonesia tetap menjalankan politik bebas-aktif, dengan tidak memihak secara mutlak kepada satu blok tertentu.

Proyek pembangunan bersama di bidang maritim, perikanan, dan energi yang baru-baru ini disepakati dengan Tiongkok adalah bukti konkret dari pendekatan ini. Namun, Prabowo juga menegaskan bahwa hubungan dengan Tiongkok tidak akan mengorbankan kedaulatan Indonesia. Pernyataan ini sekaligus merespons kekhawatiran publik terhadap dominasi Tiongkok di berbagai sektor strategis Indonesia.

Menjawab pertanyaan ini bukanlah hal yang sederhana. Di satu sisi, Tiongkok adalah mitra strategis yang membawa investasi besar bagi pembangunan infrastruktur Indonesia. Di sisi lain, tindakan Tiongkok di Laut Cina Selatan dan dominasi ekonominya di kawasan sering dianggap sebagai ancaman potensial.

Sebagai sahabat, Tiongkok menawarkan peluang besar melalui investasi dan perdagangan. Namun, sebagai pesaing, Tiongkok dapat memengaruhi kebijakan domestik Indonesia dan menimbulkan ketegangan di sektor-sektor tertentu.

Hubungan Indonesia-Tiongkok memerlukan pendekatan yang hati-hati dan terukur. Pemerintah perlu memastikan bahwa kerja sama dengan Tiongkok membawa manfaat maksimal bagi rakyat Indonesia tanpa mengorbankan kepentingan nasional. Transparansi, pengawasan ketat terhadap proyek investasi, serta pemahaman mendalam tentang dinamika geopolitik adalah kunci untuk menjaga hubungan konstruktif ini.

Pada akhirnya, Tiongkok bukan semata musuh atau sahabat. Ia adalah mitra yang harus didekati dengan kombinasi pragmatisme dan kewaspadaan demi menjaga kedaulatan dan kepentingan bangsa Indonesia di kancah global.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Mardigu Wowiek muncul dengan narasi menarik tentang bagaimana dominasi ekonomi Tiongkok, melalui serangkaian strategi geopolitik dan soft power, mampu membuat barang-barang mereka menjadi sangat murah di pasar global. Bahkan, mengancam industri-industri besar seperti Sritex di Indonesia. Artikel ini akan mengulas dengan mendalam bagaimana Tiongkok mengatur pergerakan ini dan apa yang bisa dipelajari Indonesia dari pendekatan tersebut.

Soft power dalam konteks ini bukan hanya tentang pengaruh budaya atau diplomasi, melainkan strategi ekonomi di mana Tiongkok berhasil menyusup ke dalam sistem politik dan ekonomi negara lain melalui mekanisme korupsi dan suap. Tindakan ini dilakukan untuk mengubah regulasi agar menguntungkan Tiongkok dan merugikan industri lokal.

Misalnya, pejabat di negara tertentu disuap agar memberikan izin impor yang mempermudah masuknya barang Tiongkok dengan harga yang sangat murah. Akibatnya, pabrik-pabrik lokal seperti yang terjadi di sektor garmen, semen, dan produk rumah tangga berpotensi tutup karena tidak mampu bersaing dengan harga barang dari Tiongkok yang jauh lebih rendah.

Sritex yang pernah menjadi salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, menjadi contoh nyata dari dampak ini. Dengan masuknya produk tekstil dari Tiongkok yang dijual dengan harga sangat kompetitif, Sritex menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan pangsa pasarnya. Sistem perdagangan bebas dan lemahnya pengawasan terhadap praktik dumping membuat produk impor yang disubsidi oleh pemerintah Tiongkok semakin mendominasi pasar lokal. Ini mengakibatkan perusahaan dalam negeri harus menekan harga dan margin keuntungan mereka hingga tidak berkelanjutan.

Tiongkok memiliki strategi unik yang disebut subsidi ekspor, di mana pemerintah memberikan insentif 20-30% dari harga jual produk yang diekspor. Contohnya, mobil listrik yang diproduksi di Tiongkok dijual ke luar negeri dengan harga yang lebih rendah dari harga produksi. Hal ini dimungkinkan karena adanya subsidi langsung dari pemerintah, yang pada akhirnya mengurangi harga jual dan membuatnya sangat kompetitif dibandingkan mobil-mobil dari Eropa, Amerika, atau Jepang.

Subsidi ini bukan hanya sekadar keuntungan bisnis, tetapi merupakan bagian dari strategi makroekonomi Tiongkok yang menggunakan printing money (cetak uang) berbasis proyek ekspor. Dengan menghasilkan devisa melalui penjualan internasional, Tiongkok menjaga perputaran ekonomi tetap kuat dan mendukung pengusaha lokalnya untuk berkompetisi di pasar global dengan agresif.

Fenomena yang disoroti Mardigu mengenai harga mobil adalah contoh konkret bagaimana harga produk-produk tertentu dapat jatuh di masa depan. Dengan banyaknya suplai mobil Tiongkok di pasar global, harga mobil, baik baru maupun bekas, diprediksi akan mengalami penurunan. Produsen otomotif dari negara lain, termasuk Jepang dan Eropa, akan menghadapi tekanan besar untuk menyesuaikan harga atau mempertahankan daya saing mereka di pasar internasional.

Indonesia perlu meniru beberapa strategi inovatif Tiongkok, terutama dalam mengintegrasikan dukungan pemerintah dengan sektor swasta. Pemerintah Indonesia bisa mengevaluasi kebijakan terkait dengan subsidi ekspor, inovasi industri, serta kebijakan perdagangan yang melindungi produk dalam negeri dari persaingan yang tidak adil. Model Tiongkok menunjukkan bahwa keberhasilan dalam ekonomi global tidak hanya mengandalkan keterbukaan pasar, tetapi juga perlindungan terhadap industri strategis dan kebijakan proaktif yang dirancang untuk menjaga stabilitas dan perkembangan jangka panjang.

Mardigu Wowiek membuka mata tentang bagaimana kompleksitas hubungan antara geopolitik, kebijakan ekonomi, dan dampaknya pada industri lokal. Tiongkok, dengan kekuatan soft power dan strategi ekonomi cerdas, mampu memposisikan diri sebagai pemimpin dalam banyak sektor di pasar global. Bagi Indonesia, penting untuk segera mengevaluasi kebijakan ekonomi dan industrinya agar dapat bertahan dan berkompetisi di era dominasi Tiongkok.(c@kra)

MoneyTalk,Jakarta – Situasi yang dihadapi Presiden Prabowo Subianto mengingatkan saya pada Sisyphus. Dalam mitologi Yunani, Sisyphus adalah raja yang harus menderita dalam hukuman abadi dengan mendorong batu besar ke atas bukit yang curam tanpa henti, hanya untukbmenggelindingkannya ke bawah setiap kali dia mendekati puncak. Sisyphus punya makna metafora untuk menggambarkan tugas yang tidak ada akhirnya, atau tugas sia-sia tanpa hasil.

Sisyphus harus menderita karena dia memerintah dengan zalim. Saya hakulyakin Prabowo orang jujur dan punya niat tulus memajukan bangsanya dan memakmurkan rakyatnya. Tapi saya tidak percaya ia akan berhasil. Penyebabnya, ia menerima dan menjalankan kerangka berpikir koruptif Mulyono. Juga harus menerima orang-orang bermasalah dan tidak kompeten yang didesakkan Mulyono untuk diberi kursi di kabinet.

Mereka itu membawa agenda oligarki yang bersekongkol dengan Mulyono untuk menyelamatkan kepentingan sendiri. Bagaimana mungkin Prabowo bisa memberantas korupsi bila ia menerima begitu saja calon pemimpin dan calon anggota dewan pengawas KPK yang dipilih Mulyono menjelang habis masa tugasnya? Terlebih, para capim dan calon dewas itu diragukan integritasnya. Menurut keputusan MK dan UU KPK, yang berhak mengajukan nama-nama capim dan dewas KPK ke DPR untuk disetujui haruslah presiden baru.

Prabowo tak mau memanfaatkan kesempatannya untuk memilih sendiri panitia seleksi yang bebas dari unsur Mulyono yang, pada gilirannya, memilih capim dan dewas KPK yang kredibel untuk memberantas korupsi. Situasi ini meyakinkan publik bahwa mustahil Prabowo bisa memberantas korupsi. Juga memperlihatkan Prabowo masih di bawah pengaruh Mulyono. KPK dan Dewasnya memang harus di bawah kendali Mulyono agar KKN yang dilakukan putera-puteri, menantu, dan kroninya aman terkendali.

Prabowo pernah menegaskan akan mengejar koruptor sampai ke Antartika. Tapi bagaimana kita bisa yakin kalau menteri-menterinya yang terlibat isu tindak pidana korupsi tidak tersentuh? Yang dijadikan pesakitan justru Tom Lembong, tokoh yang dikenal jujur. Ini bukan atas perintah Prabowo. Tapi dengan membiarkannya menyadarkan kita bahwa ada negara di dalam negara. Tom Lembong adalah langkah awal Mulyono menggerogoti wibawa Prabowo. Ada wacana di publik bahwa pada saatnya Prabowo akan menyingkirkan loyalis Mulyono saat posisinya sudah kuat.

Sebagian orang percaya pada diskursus ini. Saya tidak. Bukan lantaran Prabowo tidak tulus memberantas korupsi, tapi karena ia tidak mampu melakukannya. Pertama, ia terobsesi merangkul semua kekuatan politik ke dalam pemerintahannya untuk menciptakan stabilitas. Dalam pandangannya, stabilitas yang tanpa oposisi akan membuat pemerintahannya lebih efektif. Pemikiran ini keliru karena mengandaikan oposisi sebagai pengganggu.

Padahal, kehadiran oposisi penting untuk menjaga pemerintah tetap berjalan dalam koridor hukum, inklusif, dan meningkatkan kualitas kebijakan yang dikeluarkannya. Kedua, lembaga-lembaga penegak hukum dipimpin oleh loyalis Mulyono, yang menjadi alat penjaga status quo. Bahkan menghadirkan ancaman terhadap Prabowo. Kasus Lembong adalah contohnya. Contoh lain, pemerintah seperti tak berdaya menghadapi kasus Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, loyalis Mulyono, yang diduga kuat terlibat kasus judi online.

Besarnya pengaruh Mulyono terhadap Prabowo dapat dilihat pada contoh dua kasus berikut. Pertama, soal susunan kabinet. Beredar luas di kalangan kaum terpelajar bahwa seminggu sebelum Prabowo dilantik, Mulyono mengadakan pertemuan dengannya di Solo. Di sana, Mulyono menyodorkan nama-nama loyalisnya untuk diakomodasi Prabowo dalam kabinetnya. Kendati kecewa, Prabowo patuh pada desakan Mulyono. Desakan lain, kasus Fufufafa menghina Prabowo dan keluarganya tidak dijadikan masalah. Desakan ini disertai ancaman serius bila Prabowo mengabaikannya.

Apakah Prabowo punya masalah besar yang dapat meruntuhkan pemerintahannya kalau dibongkar? Entahlah. Yang saya dengar, Mulyono mengemukakan konsekuensi-konsekuensi ekonomi, hukum, dan politik bila Prabowo tak patuh pada kehendaknya. Hal lain yang diminta Mulyono adalah Prabowo tidak boleh memasukkan PDI-P dalam koalisi pemerintahannya. Sangat mungkin Mulyono juga menekan Prabowo untuk melanjutkan pembangunan IKN. Itu terlihat dari perubahan sikap Prabowo terkait proyek mercusuar yang berbiaya besar ini.

Awalnya, Prabowo mengatakan, perlu waktu lama, sekitar 25-30 tahun, untuk menyelesaikannya. Hal ini masuk akal karena membangun ibu kota yang serba canggih butuh dana jumbo dan perancanaan matang. Tapi sekonyong-konyong Prabowo berubah dengan mengatakan ia akan menyelesaikan IKN hanya dalam waktu empat tahun. Tiongkok dan pengusaha domestik sanggup melakukannya. Mengapa tiba-tiba oligarki berubah pikiran dari sebelumnya ogah berpartisipasi menjadi bersemangat untuk mewujudkannya?

Masuk akal dugaan sementara bahwa oligarki dan Tiongkok bersedia mengerjakannya karena ada keuntungan lain yang mereka peroleh. Mulyono menjadikan proyek Pondok Indah Kapuk sebagai Proyek Strategis Nasional. Dengan begitu, negara berhak menggusur pemukiman dari lahan tempat proyek itu dibangun dengan membeli lahan penduduk dengan harga sangat murah sebagai kompensasi kesediaan oligarki membangun IKN. Tiongkok juga bersedia sebagai tukar guling “pengakuan” Indonesia bahwa Laut Natuna Utara sebagai wilayah sengketa dengan Tiongkok.

Isu terakhir ini bukan hanya menggemparkan publik tanah air, tapi juga menghebohkan negara-negara ASEAN yang punya klaim tumpang tindih dengan Tiongkok atas pulau-pulau di Laut China Selatan. Sebenarnya Indonesia tak punya klaim tumpang tindih dengan Tiongkok, tapi dengan menandatangani kesepakatan mengelola bersama Laut Natuna Utara secara tidak langsung RI mengakui Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia itu sebagai wilayah sengketa. Ini akan mengganggu stabilitas kawasan dan melemahkan posisi Vietnam, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Filipina vis a vis Tiongkok.

Sebagai seorang jenderal, mestinya Prabowo mengerti betul masalah ini karena terkait dengan teritori, kedaulatan, dan keamanan negara. Setelah menandatangani kesepakatan itu saat Prabowo berkunjung ke sana (8-10 November), Tiongkok menyatakan senang Prabowo akan melanjutkan program pembangunan Mulyono. Secara implisit, pernyataan Tiongkok ini bersentuhan dengan isu IKN. Dus, Prabowo menyatakan akan membangun IKN dalam waktu empat tahun sangat mungkin terkait dengan kesediaan oligarki dan Tiongkok menggelontorkan dana untuk IKN sebagai hasil kesepakatan dengan Mulyono.

Tiongkok juga akan membantu program makan bergizin gratis Prabowo. Bagaimanapun, dana yang dikeluarkan oligarki dan Tiongkok tidak seberapa dibandingkan keuntungan yang mereka peroleh dari proyek PIK dan Laut Natuna Utara. Sangat mungkin, AS juga akan menekan pemerintahan Prabowo untuk membatalkan kesepakatan pengelolaan Laut Natuna Utara dengan Tiongkok sebagaimana dilakukan Filipina. Memang berdasarkan hukum maritim internasional (UNCLOS), klaim Tiongkok atas pulau-pulau di Laut China Selatan berdasarkan sembilan garis putus-putus (nine dash line) tidak berdasar.

Yang saya tulis ini baru sebagian dari legacy Mulyono yang pasti menghambat program pembangunan Prabowo. Prabowo adalah Sisyphus dan batu besar adalah legacy Mulyono. Melihat kuat dan luasnya jejaring Mulyono di pemerintahan Prabowo dan kecenderungan Prabowo untuk menerima semua yang didesakkan Mulyono, saya tidak percaya Prabowo mampu mengantarkan negara ini ke gerbang Indonesia Emas. Seperti Sisyphus, pekerjaan pemerintahan Prabowo akan berakhir sia-sia. Ibarat ironi situasional, terjadi perbedaan mencolok antara apa yang diharapkan terjadi dan apa yang sesungguhnya terjadi.

Penulis : Smith Alhadar,Penasihat Institute for Democracy Education (IDe)

JAKARTA, MoneyTalk – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut B. Pandjaitan sampaikan kerja sama Indonesia dengan Tiongkok berlandaskan asas saling percaya dan saling menguntungkan.

“Tidak boleh satu negara mendikte negara yang lain. Diharapkan kedua negara akan mengoptimalkan strategi pembangunan untuk maju bersama dalam proses modernisasi dan terus mendorong pembangunan berkualitas tinggi,” tutur Menko Luhut mengawali konferensi pers tersebut.

Dalam penjelasannya, Menko Luhut menerangkan sejumlah kesepakatan yang dihasilkan dan akan ditindaklanjuti, yaitu mengenai Kereta Api Cepat Jakarta Bandung (KCJB), Investasi Kawasan Industri Kalimantan Utara, Ibu Kota Negara Baru, Ketahanan Pangan, Kura-Kura Bali, Maritim dan Perikanan, Kesehatan dan Bioteknologi, Perdagangan, serta terkait Pendidikan dan Pelatihan.

“Mengenai KCJB saya lihat ada keraguan dari masyarakat bahwa ini akan selesai. Tapi sudah saya laporkan (kepada Presiden RI), minggu lalu saya meletakan rel yang terakhir, jadi 304km itu sudah selesai. Sedangkan trial run akan dimulai pada Mei paling lambat sudah dimulai,” terangnya.

Dirinya kemudian menjelaskan bahwa Tim teknis dari kedua negara telah menyepakati angka cost overrun sebesar US$ 1.2 Milyar.

“Itu hasil audit kita, hasil audit mereka bahwa pembicaraan detail antara kedua belah pihak kita sepakat angkanya US$ 1,2 M. Terkait pinjaman kepada KAI untuk pembiayaan cost overrun, kami sedang finalisasi negosiasi mengenai suku bunga.” ungkapnya.

Menko Luhut kemudian menerangkan mengenai Kawasan Industri Kalimantan Utara yang menurutnya merupakan Game Changer bagi Indonesia.

Dirinya menerangkan bahwa Saat ini ada 3 proyek yang sedang dikerjakan di Kawasan Industri Hijau Kaltara PT KIPI, yaitu Industri smelter aluminum sedang tahap konstruksi, industri petrokimia dan PLTA Mentarang yang memasuki tahap konstruksi.

“Investasi di Kaltara sudah jalan, jumlahnya semua kalau di total sekitar 132 M US Dollar,” terangnya.

Menko Luhut kemudian menyampaikan juga harapan Indonesia atas dukungan Tiongkok khususnya Tim Pakar dari Shenzhen untuk desain dan manajemen serta pembangunan kluster pendukung di IKN.

“Semalam saya juga bertemu utusan khusus dari Abudhabi, mereka senang berkolaborasi dengan tim dari Shenzhen. Jadi nanti kita akan lihat kombinasi tim dari Indonesia, Abudhabi dan Shenzhen. Karena ada 9 kluster yang ada di IKN, nanti kita akan cari kluster mana yang mereka mau,” ungkapnya.

Dalam hal Keketuaan Asean, Menko Luhut menyampaikan bahwa Tiongkok mendukung keketuaan Indonesia tahun ini, dan berharap Regional Comprehensice Economic Partnership (RCEP) dapat menciptakan lebih banyak manfaat.

Indonesia diharapkan dapat menjaga persatuan dan solidaritas ASEAN, khususnya melalui keketuaan ASEAN tahun ini.

“Terkait ASEAN, saya kira kita akan memerankan peran yang baik, dan Tiongkok sangat menghormati keketuaan Indonesia. Mereka lihat Indonesia memiliki leadership yang bagus. Mereka memberikan dukungan terhadap keketuaan Indonesia. Terkait RCEP, saya kira Indonesia berpartner dengan siapa saja, dengan Tiongkok, Amerika buat kita sama aja,” pungkasnya.