12 November 2026

Tito Sulistiyo

MoneyTalk, Jakarta – Dalam wawancara yang menarik di kanal YouTube Renald Kasali, Tito Sulistyo, anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengungkapkan pandangannya tentang potensi Indonesia menjadi welfare state, terutama dalam konteks kesejahteraan sosial, anggaran negara, dan tantangan pembangunan ekonomi. Tito memaparkan berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia untuk mencapai kesejahteraan yang merata, mulai dari reformasi sosial, tata kelola anggaran, hingga pengaruh dominasi asing dalam struktur ekonomi global.

Tantangan Menjadi Welfare State

Pada menit ke-16:06, Tito menyampaikan gagasan bahwa negara-negara Scandinavian dengan model welfare state memiliki tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan tinggi, terutama karena layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang dibiayai penuh oleh negara. Tito bertanya, “Mungkinkah kita menjadi negara welfare state?” Saat ini, Indonesia memiliki berbagai bantuan, termasuk BPJS untuk kesehatan, pendidikan, dan beberapa program bantuan lain. Namun, tantangan utama adalah bagaimana mengatasi kesenjangan pendidikan dan keterampilan tenaga kerja yang masih didominasi lulusan Sekolah Dasar (SD).

Pendanaan Kesejahteraan, Skema yang Berpihak pada UMKM

Tito mengusulkan metode pemberian subsidi secara inklusif, salah satunya melalui “Kartu Makan.” Kartu ini dapat digunakan untuk berbelanja di warung-warung lokal, sehingga dana subsidi pemerintah mengalir ke pelaku UMKM. Dengan begitu, kesejahteraan UMKM akan terjamin, sementara kebutuhan gizi masyarakat terpenuhi. Menurut Tito, skema seperti ini menghidupkan ekosistem perekonomian lokal dan memungkinkan pemerintah mengumpulkan data digital mengenai UMKM yang terdaftar dalam sistem. Selain memberdayakan UMKM, skema ini menghindari risiko kematian usaha kecil akibat persaingan langsung dengan program negara yang bersifat sentralisasi.

Urgensi Pengelolaan Anggaran yang Seimbang

Salah satu poin kuat yang disampaikan Tito adalah pentingnya menyeimbangkan anggaran atau “balance budget” yang masih menjadi tantangan di Indonesia. Tito menjelaskan bahwa dengan mempertahankan anggaran yang seimbang, Indonesia tidak perlu terus-menerus menambah utang. Ia menyayangkan anggaran yang defisit dan pengeluaran konsumtif APBN untuk hal-hal yang tidak produktif. Tito menyebut bahwa pengeluaran besar seperti pembangunan infrastruktur jalan tol sebaiknya diserahkan kepada pihak swasta, sementara pemerintah bisa fokus pada pengembangan sektor-sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Alihkan Pembangunan Infrastruktur ke Swasta

Dalam diskusi ini, Tito menyarankan agar pemerintah menyerahkan sebagian besar proyek infrastruktur seperti jalan tol dan bandara kepada swasta. Tito menyebut, “Jika pemerintah menjamin minimum traffic atau jumlah penumpang, perbankan bisa lebih mudah memberikan pinjaman kepada sektor swasta.” Dengan demikian, anggaran negara dapat dialihkan ke sektor yang benar-benar memerlukan intervensi negara seperti pendidikan dan kesehatan, yang merupakan fondasi kesejahteraan masyarakat.

Mengurangi Konsumerisme dan Feodalisme dalam Tata Kelola Pemerintah

Tito juga mengkritisi fenomena konsumtif dan feodal dalam birokrasi, di mana anggaran sering digunakan untuk kepentingan-kepentingan konsumtif, seperti seragam kantor dan mobil dinas, daripada diinvestasikan pada program produktif yang dapat mendorong kesejahteraan rakyat. Menurutnya, pola kepemimpinan di Indonesia masih mengedepankan “feodalisme modern,” yang ditunjukkan oleh sikap birokrat yang cenderung mempertahankan posisi dan status ketimbang menciptakan solusi.

Ketergantungan pada Dana Pensiun dan Investasi Asing

Dalam wawancara tersebut, Tito juga membahas tentang struktur keuangan Indonesia yang bertumpu pada dana pensiun, perbankan, pasar modal, dan investasi lainnya. Ia menekankan bahwa dana pensiun harus dimanfaatkan secara bijaksana agar dapat memberikan jaminan di masa depan. Tito memperingatkan bahwa jika sektor ini tidak dijaga dengan baik, Indonesia akan semakin tergantung pada utang luar negeri. Baginya, ketergantungan pada dana asing sangat rentan terhadap gejolak eksternal.

Dominasi Keuangan Global dan Tantangan Proxy War Ekonomi

Tito membahas bagaimana ekonomi global kini diwarnai oleh “proxy war” atau perang tidak langsung yang dimanipulasi oleh kekuatan finansial asing. Ia mengutip Henri Kissinger bahwa “Siapa yang menguasai uang, menguasai dunia.” Tito memperingatkan bahwa Amerika Serikat dan negara-negara besar memiliki kekuatan keuangan yang mampu mengendalikan ekonomi negara lain melalui pasar modal dan lembaga pemeringkat kredit. Bagi Tito, untuk mengurangi ketergantungan tersebut, Indonesia harus memperkuat struktur ekonomi domestik dan memberdayakan sektor finansial dalam negeri.

Menuju Negara Kesejahteraan yang Mandiri

Pandangan Tito Sulistyo menggarisbawahi bahwa menjadi welfare state adalah janji kemerdekaan yang patut diwujudkan, namun dengan strategi yang matang. Indonesia membutuhkan keseimbangan anggaran, penguatan sektor UMKM, pengurangan pengeluaran konsumtif, dan tata kelola yang berpihak pada rakyat. Selain itu, penting untuk melepaskan ketergantungan dari utang asing dan fokus pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan mengoptimalkan potensi lokal, Indonesia bisa melangkah menuju masyarakat yang sejahtera dan mandiri.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Dalam wawancara yang disiarkan di kanal YouTube Renald Kasali pada Senin (28/10), Tito Sulistiyo, Anggota Badan Supervisi OJK, mengungkapkan pandangannya terkait berbagai isu ekonomi global dan domestik. Tito menggarisbawahi tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia di tengah situasi keuangan global yang terus berubah, terutama dalam konteks dominasi dolar AS dan ancaman dari “proxy war” keuangan.

Diskusi ini menyajikan berbagai pandangan Tito, mulai dari ketergantungan pada dolar, dominasi AS dalam infrastruktur keuangan global, hingga peran emas dan potensi China sebagai pesaing dalam dominasi keuangan dunia.

Kekuasaan Atas Mata Uang Dunia

Tito menyebutkan bahwa saat ini Amerika Serikat masih menguasai pasar keuangan global melalui dolar AS dan infrastruktur keuangan yang dimilikinya. AS mampu mendominasi karena memiliki kendali penuh atas mata uang dan jaringan keuangan global. Sementara itu, China secara perlahan berupaya menantang dominasi tersebut dengan mulai mengakumulasi emas dan merencanakan mata uang digital yang didukung oleh emas. Meski demikian, Tito menekankan bahwa langkah China ini masih spekulatif dan belum diimplementasikan secara luas.

Tito juga mengingatkan bahwa beberapa negara yang mencoba menghindari penggunaan dolar AS, seperti Rusia yang mencoba menjual gas dalam rubel, menghadapi berbagai sanksi ekonomi. Ketergantungan global pada dolar sering kali membuat negara-negara lebih memilih untuk tetap bersekutu dengan Amerika daripada menghadapi risiko keuangan yang besar.

Ancaman Proxy War Keuangan, Pengalaman Krisis 1998

Proxy war dalam bidang keuangan menjadi kekhawatiran besar Tito. Sebagai contoh, ia menyebut krisis keuangan 1998 yang melanda Indonesia, ketika pergerakan uang dan nilai tukar memicu runtuhnya pemerintahan Suharto. Tito menjelaskan bagaimana kekuatan eksternal dapat “menghancurkan” ekonomi suatu negara hanya dengan memanipulasi mata uang dan aset, seperti yang terjadi ketika nilai rupiah merosot drastis pada 1998. Menurutnya, skenario serupa dapat kembali terjadi jika Indonesia tidak menjaga ketahanan ekonominya dan tetap tergantung pada investor asing.

Ketergantungan Terhadap Pasokan Pangan dan Energi

Dalam wawancara tersebut, Tito juga menyoroti ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan dan energi. Menurutnya, ketergantungan ini menciptakan kerentanan ekonomi yang besar. Sebagai contoh, Indonesia masih mengimpor banyak bahan pokok seperti bawang putih, yang produksinya hanya mencakup 5% dari kebutuhan nasional. Ketergantungan ini, kata Tito, sangat berisiko bagi ketahanan pangan Indonesia. Selain pangan, Tito juga menyebutkan bahwa Indonesia mengimpor sejumlah besar energi, meskipun memiliki sumber daya seperti batu bara.

Tito menjelaskan bahwa ketergantungan pangan dan energi menempatkan Indonesia dalam posisi rentan. “Siapa yang menguasai pangan, menguasai rakyat,” ungkap Tito, seraya mengingatkan bahwa ketergantungan pangan bisa berujung pada krisis sosial jika tidak ditangani dengan baik. Ketahanan pangan, menurutnya, harus menjadi prioritas bagi pemerintah dalam empat tahun ke depan.

Dunia Asuransi, Tantangan Kepercayaan dan Penyalahgunaan Sistem

Tito juga berbicara tentang sektor asuransi di Indonesia yang, menurutnya, mengalami tantangan besar dalam hal kepercayaan masyarakat. Ia menyebutkan bahwa pasca-pandemi COVID-19, klaim asuransi mengalami peningkatan yang signifikan, namun seiring waktu, premi yang diterima justru mengalami penurunan drastis. Hal ini menunjukkan adanya penurunan kepercayaan publik terhadap asuransi.

Tito mengidentifikasi dua masalah utama dalam industri asuransi: penyalahgunaan dan fraud (penipuan). Salah satu bentuk penyalahgunaan adalah peningkatan jumlah resep dan layanan yang diberikan oleh penyedia layanan kesehatan kepada peserta BPJS. Menurutnya, fenomena ini menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan dalam sistem asuransi yang justru membebani pemerintah dan masyarakat.

Peningkatan Tata Kelola dan Percepatan Dana Penjaminan

Menjawab pertanyaan Renald Kasali mengenai langkah apa yang bisa diambil untuk memperbaiki sistem asuransi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, Tito merekomendasikan peningkatan tata kelola dan percepatan dana penjaminan asuransi. Ia menegaskan bahwa transparansi dan keterbukaan informasi di pasar modal adalah dasar yang harus diutamakan oleh pemerintah dan pelaku industri.

Selain itu, Tito juga menyoroti perlunya percepatan Dana Penjaminan Asuransi yang telah direncanakan untuk tahun 2028 menjadi lebih cepat agar bisa memberikan rasa aman bagi peserta asuransi.

Kepastian Hukum dalam Pengelolaan Dana Publik

Selain isu ketahanan ekonomi, Tito juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam pengelolaan dana publik. Menurutnya, terdapat banyak ketidakpastian hukum yang dialami pelaku usaha dalam hal pengelolaan investasi negara di luar negeri. Ia memberi contoh bagaimana perubahan harga atau kondisi cuaca bisa membuat sebuah proyek investasi mengalami kerugian, yang sering kali disalahartikan sebagai bentuk pelanggaran hukum. Oleh karena itu, Tito menekankan pentingnya penegakan hukum yang tidak mengkriminalisasi kebijakan dan keputusan yang diambil untuk kemajuan negara.

Pernyataan Tito Sulistiyo memberikan pandangan yang komprehensif tentang tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menjaga kedaulatan ekonomi di tengah persaingan global yang semakin sengit. Tito menekankan pentingnya ketahanan pangan, energi, dan keuangan sebagai pilar utama bagi stabilitas nasional. Selain itu, ia menyoroti peran sektor asuransi yang membutuhkan peningkatan kepercayaan dan tata kelola agar bisa menjadi instrumen yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Pemikiran-pemikiran Tito bisa menjadi masukan penting bagi pemerintah dan generasi muda dalam merumuskan kebijakan yang strategis, terutama dalam mempersiapkan Indonesia menghadapi tantangan di masa depan.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Tito Sulistiyo, anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengemukakan pendapatnya mengenai kemungkinan Pemerintah Prabowo Subianto membangun sistem welfare state di Indonesia. Dalam perbincangan di kanal YouTube bersama ekonom Renald Kasali, Tito memaparkan pandangannya mengenai dampak dari kebijakan welfare state pada sektor-sektor penting. Antara lain seperti infrastruktur, konsumsi masyarakat, dan sistem ekonomi Indonesia secara umum.

Sistem welfare state atau negara kesejahteraan adalah sistem di mana pemerintah berperan aktif dalam memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Contohnya seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan social yang sering kali melalui subsidi dan bantuan sosial. Sementara konsep ini banyak diterapkan di negara maju, Indonesia menghadapi tantangan-tantangan khas seperti ketimpangan sosial-ekonomi, konsumerisme, dan feodalisme yang dapat berdampak besar pada keberhasilan penerapan welfare state.

Tantangan Konsumerisme dan Feodalisme

Tito menyoroti bahwa masyarakat Indonesia, terutama kelas menengah, seringkali terjebak dalam siklus konsumerisme yang justru melemahkan kesejahteraan jangka panjang.

“Masalah terbesar kita adalah konsumerisme dan feodalisme,” ungkap Tito.

Konsumerisme yang tinggi, didorong oleh keinginan untuk mengikuti gaya hidup di luar kemampuan, menyebabkan beban finansial yang dapat mengancam stabilitas ekonomi pribadi maupun nasional. Hal ini diperparah dengan feodalisme yang kerap muncul dalam bentuk oligarki dan jabatan-jabatan bergengsi yang dapat “dibeli” atau dimanipulasi.

Di era media sosial, tren konsumerisme semakin meningkat. Banyak orang berusaha memenuhi gaya hidup yang serupa dengan kalangan berpenghasilan tinggi, meski finansial mereka terbatas. Tito juga mengaitkan bahwa konsumerisme semacam ini dapat mendorong generasi muda untuk menghabiskan pendapatan pada barang-barang yang bersifat sementara, alih-alih melakukan investasi yang berkelanjutan.

Dampak Infrastruktur dalam Welfare State

Tito berpendapat bahwa pembangunan infrastruktur besar-besaran perlu diarahkan pada kebutuhan jangka panjang masyarakat. Di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol dan bandar udara, dianggap sebagai investasi tunggal tanpa menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan. Tito memberi contoh pembangunan tol di Medan yang belum terintegrasi optimal dengan kebutuhan transportasi lokal.

Dalam konteks welfare state, Prabowo diharapkan mengalokasikan anggaran negara secara efisien. Fokus yang lebih besar pada investasi infrastruktur yang bersifat mendukung kesejahteraan, seperti pendidikan dan kesehatan, dapat mengurangi ketimpangan dan mempercepat pemerataan pembangunan.

Menghadapi Tantangan Konsumsi yang Tinggi

Tito mengungkapkan bahwa konsumsi yang besar menjadi paradoks bagi Indonesia yang ingin membangun kesejahteraan negara. Masyarakat Indonesia dikenal dengan tingkat konsumsi yang tinggi, terutama pada barang-barang impor. Hal ini meningkatkan ketergantungan pada produk luar negeri, yang justru berlawanan dengan tujuan pemerintah untuk mencapai kemandirian ekonomi. Dalam kondisi ini, menurut Tito, kontrol terhadap konsumsi menjadi sangat penting.

Lebih lanjut, Tito menyebutkan bahwa dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, pemerintah perlu mengendalikan pola konsumsi melalui regulasi atau edukasi agar masyarakat lebih hemat dan selektif dalam berbelanja. Apabila pengendalian konsumsi ini berhasil, maka ekonomi domestik akan lebih stabil dan anggaran dapat dialokasikan ke sektor-sektor penting, seperti program pendidikan dan kesehatan yang lebih terjangkau dan berkelanjutan.

Potensi Dana Pensiun dan Asuransi dalam Negara Kesejahteraan

Salah satu poin yang penting dalam welfare state adalah adanya jaminan bagi para pekerja di masa tua melalui dana pensiun dan asuransi. Tito mencatat bahwa Indonesia belum sepenuhnya memaksimalkan pengelolaan dana pensiun, sementara industri asuransi juga masih menghadapi banyak tantangan. Untuk membangun welfare state, Prabowo perlu memperbaiki sistem dana pensiun dan asuransi sebagai langkah nyata dalam memberikan perlindungan sosial yang lebih menyeluruh.

Tantangan ini penting untuk dipertimbangkan dalam pembangunan welfare state, karena tanpa adanya jaminan pensiun dan asuransi yang kuat, program negara kesejahteraan tidak akan memiliki landasan yang stabil.

Welfare State untuk Mengatasi Ketimpangan Ekonomi

Tito menekankan bahwa welfare state memiliki potensi besar untuk menekan ketimpangan ekonomi di Indonesia. Namun, ia juga memperingatkan bahwa ketimpangan ini tidak hanya bisa diatasi dengan bantuan langsung tunai atau subsidi, tetapi juga melalui pembangunan ekonomi yang merata dan peningkatan daya saing. Dengan mengalokasikan sumber daya secara efisien dan memaksimalkan infrastruktur yang telah dibangun, pemerintah bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.

Dengan membangun welfare state, Prabowo menghadapi tantangan besar. Mulai dari mengatasi konsumsi berlebihan hingga membenahi infrastruktur dan menciptakan ekosistem yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan negara kesejahteraan yang ideal, Prabowo perlu mengambil langkah konkret dalam memberdayakan masyarakat, mengendalikan konsumerisme, serta memaksimalkan program jaminan sosial.

Keberhasilan konsep ini akan bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil, serta membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan.(c@kra)