18 November 2026

Universitas Indonesia (UI)

MoneyTalk.id, Jakarta – Dosen Universitas Indonesia (UI) Suzie Sudarman menyoroti kondisi demokrasi dan pemerintahan di Indonesia, termasuk era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan tersebut disampaikan Suzie saat membahas aksi unjuk rasa mahasiswa yang digelar sehari setelah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Dalam kesempatan itu, ia menyebut mahasiswa memiliki peran penting dalam menyuarakan kepentingan masyarakat.

Menurut Suzie, aksi mahasiswa merupakan bentuk perlawanan terhadap kondisi yang dinilai tidak ideal, khususnya terkait kebebasan menyampaikan pendapat.

“Sekarang hampir semua dibungkam. TV-TV nasional sudah didanai oleh Gerindra,” kata Suzie dalam perbincangan yang dikutip dari tayangan kanal Madilog, Kamis (20/8/2026).

Ia menilai kampus dan mahasiswa masih memiliki ruang untuk menyampaikan kritik serta memberikan gagasan kepada masyarakat luas.

“Hanya universitaslah dengan kekuatan-kekuatan mudanya yang bisa memberikan ilham. Mudah-mudahan itu menginspirasi seluruh negeri,” ujarnya.

Suzie juga menyoroti tuntutan mahasiswa UI yang menurutnya berkaitan dengan apa yang ia sebut sebagai “penjajahan negara terhadap rakyat”.

Ia menilai persoalan oligarki telah berkembang dalam sistem politik dan ekonomi Indonesia.

“Oligarki itu sendiri hidup sempurna di bawah pemerintahan Jokowi. Jadi penjajahan negara terhadap rakyat itu sudah terjadi di era Jokowi,” katanya.

Suzie kemudian membandingkan kondisi kekerasan politik pada sejumlah periode pemerintahan. Menurut dia, kekerasan pada era Jokowi tidak selalu terlihat dalam bentuk ekstrem, tetapi tetap terdapat sejumlah kasus yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian.

Dalam kesempatan yang sama, Suzie juga mengkritik arah kebijakan pemerintahan Prabowo, terutama dalam menjalin hubungan dengan kekuatan global.

Ia menyebut Prabowo perlu berhati-hati dalam menentukan mitra strategis Indonesia, termasuk dalam hubungan dengan Amerika Serikat dan China.

“Kalau Pak Prabowo khilaf dalam menentukan sahabat, yaitu sahabat Amerika,” ujar Suzie.

Suzie kemudian menyampaikan pandangannya mengenai Zionisme dan hubungan internasional dengan menggunakan sejumlah istilah serta tudingan yang kontroversial.

Ia juga mengaitkan persoalan investasi dan industri smelter di Batam dengan kelompok yang disebutnya berkaitan dengan keluarga Rothschild.

Lebih jauh, Suzie menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan sekaligus kesinambungan persoalan antara pemerintahan Jokowi dan Prabowo.

“Kalau kita lihat cara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, Pak Jokowi sudah berpikir jahat. Pak Prabowo yang pada dasarnya juga ada kejahatan paralel secara berkelindan untuk menciptakan keadaan yang sangat tidak normal,” katanya.

Suzie juga menegaskan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari fungsi sosial perguruan tinggi.

Menurutnya, mahasiswa tidak seharusnya hanya menjadi kelompok yang menerima kebijakan pemerintah, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan suara masyarakat ketika menemukan persoalan dalam penyelenggaraan negara.

MoneyTalk, Jakarta – Sejumlah mahasiswa yang mengenakan jaket kuning almamater Universitas Indonesia (UI) terlihat mengikuti aksi demonstrasi di kawasan Semanggi pusat Jakarta, Jumat (12/6/2026). Dalam aksi tersebut, salah seorang mahasiswa membawa poster bertuliskan: “Semua Udah Naik, Prabowo Kapan Turun?”

Pada poster itu, nama “Prabowo” tampak dicoret dengan tinta merah dan disertai ilustrasi grafik menurun serta gambar uang rupiah. Tulisan tersebut menjadi simbol kritik mahasiswa terhadap kondisi ekonomi yang mereka nilai semakin membebani masyarakat.

Aksi yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) tersebut menyoroti berbagai isu ekonomi, termasuk kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, biaya hidup, serta kebijakan pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya menjawab keresahan masyarakat.

Para mahasiswa menyampaikan bahwa demonstrasi merupakan bagian dari penyampaian aspirasi publik dan bentuk kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. Melalui poster-poster bernada satire dan kritik, mereka berusaha menarik perhatian publik terhadap persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.

Foto yang beredar memperlihatkan mahasiswa berdiri berjajar sambil membawa poster kritik tersebut di tengah keramaian aksi. Tulisan pada poster langsung menjadi sorotan karena menyindir Presiden Prabowo Subianto di tengah perdebatan publik mengenai kondisi ekonomi nasional.

Hingga berita ini ditulis, aksi mahasiswa berlangsung dengan penyampaian orasi dan berbagai tuntutan terkait kebijakan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan kritis kembali datang dari akademisi Universitas Indonesia (UI) Ronnie H. Rusli, yang menyoroti sikap pemerintah Indonesia terkait konflik di Timur Tengah, khususnya antara Iran dan Israel.

Ronnie secara terbuka menyampaikan posisi Indonesia yang dinilainya tidak menunjukkan dukungan terhadap Iran dalam menghadapi Israel. Ia bahkan menyebut sikap tersebut memalukan, mengingat Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.

“Malu kita punya Presiden negara berpenduduk Islam terbesar di dunia yang tidak mendukung atau pro negara Islam (Iran) yang berperang dengan Zionis Israel,” ujar Ronnie dalam pernyataannya, Kamis (2/4/2026).

Pernyataan ini menambah daftar kritik Ronnie terhadap kebijakan luar negeri pemerintah, khususnya dalam merespons dinamika geopolitik global. Sebelumnya, ia juga menyoroti kapasitas diplomasi Indonesia dalam merespons konflik Timur Tengah dan menilai posisi Indonesia kurang diperhitungkan di kancah internasional.

Isu konflik Iran dan Israel sendiri terus menjadi perhatian dunia internasional, terutama setelah meningkatnya eskalasi militer yang melibatkan berbagai pihak di kawasan tersebut. Di Indonesia, sikap pemerintah yang cenderung mengedepankan politik luar negeri bebas aktif kerap menjadi perdebatan, khususnya dalam konteks konflik yang melibatkan negara-negara mayoritas Muslim.

Pernyataan Ronnie pun menuai beragam respons di ruang publik. Sebagian mendukung pandangannya sebagai bentuk solidaritas terhadap dunia Islam, namun tidak sedikit pula yang mengingatkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia tidak bisa semata-mata didasarkan pada sentimen agama, melainkan harus mempertimbangkan kepentingan nasional, stabilitas kawasan, serta hukum internasional.

Di tengah polemik tersebut, posisi Indonesia kembali diuji: antara menjaga prinsip diplomasi bebas aktif atau mengambil sikap lebih tegas dalam konflik global yang sarat dimensi politik, agama, dan kemanusiaan.

MoneyTalk, Jakarta – Advokat Ahmad Khozinudin, S.H., menilai pernyataan yang beredar soal kesiapan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk memaafkan sejumlah pihak terkait dugaan pencemaran nama baik merupakan sebuah manuver politik yang bertujuan memecah belah perjuangan pengungkapan dugaan kasus ijazah palsu.

Ahmad Khozinudin yang juga dikenal sebagai Koordinator Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis menyampaikan hal tersebut menanggapi pertemuan Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara-JP) dengan Jokowi di Solo, Jawa Tengah, pada 19 Desember lalu. Dalam pertemuan itu, Ketua Umum Bara-JP Willem Frans Ansanay menyebut Jokowi siap memaafkan beberapa terlapor, kecuali tiga orang, yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma.

Menurut Khozinudin, narasi yang dibangun relawan seolah-olah Jokowi adalah sosok pemaaf tidak memiliki nilai hukum yang signifikan. Apalagi, pernyataan tersebut tidak disampaikan langsung oleh Jokowi, melainkan melalui pihak relawan.

“Informasi ini secara hukum tidak bernilai. Pertama karena bersumber dari relawan, bukan pernyataan resmi Jokowi. Kedua, sekalipun benar, pernyataan itu justru berpotensi menjadi manuver untuk memecah belah perjuangan mengungkap kasus ijazah palsu,” ujar Khozinudin dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/12/2025).

Ia menegaskan bahwa persoalan dugaan ijazah palsu tidak berhenti pada isu pemaafan pribadi. Pasalnya, proses hukum tetap berjalan. Hal itu dibuktikan dengan langkah Polda yang melanjutkan penyidikan setelah dilakukan gelar perkara khusus.

Khozinudin juga mengkritik rekam jejak kepemimpinan Jokowi yang dinilainya gagal mempersatukan rakyat. Ia menyinggung polarisasi sosial-politik yang mencuat di era Jokowi, mulai dari dikotomi “cebong-kampret”, stigma “kadrun”, hingga berbagai konflik sosial dan keagamaan yang menurutnya menguat pada periode tersebut.

“Sejak era Jokowi, bangsa ini terbelah. Jokowi tidak mampu menjadi presiden bagi seluruh rakyat, tetapi hanya bagi kelompok pendukungnya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Khozinudin meragukan kredibilitas pernyataan Jokowi dengan menyinggung sejumlah klaim yang sebelumnya dinilai tidak sesuai kenyataan, seperti proyek mobil Esemka dan pernyataan bahwa anaknya tidak akan terjun ke dunia politik.

Dalam konteks penegakan hukum, ia menekankan pentingnya uji forensik ijazah Jokowi dilakukan oleh lembaga independen. Menurutnya, hal tersebut krusial untuk menjamin transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas proses hukum.

“Jangan sampai kasus ini mengulang polemik hasil forensik Polri seperti dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua Hutabarat, yang belakangan terbukti bermasalah akibat intervensi kekuasaan,” katanya.

Khozinudin menilai Jokowi sebagai figur politik besar tidak bisa dianggap tidak memiliki pengaruh terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar uji forensik dokumen ijazah dilakukan oleh lembaga independen seperti Laboratorium Forensik Universitas Indonesia (UI) atau Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

“Uji lab forensik oleh institusi independen adalah satu-satunya jalan untuk memastikan kebenaran secara objektif dan menjaga kepercayaan publik,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Universitas Indonesia (UI) baru-baru ini mengeluarkan keputusan mengejutkan terkait penangguhan gelar doktor salah satu mahasiswanya yang cukup dikenal, yaitu Bahlil Lahadalia. Melalui Nota Dinas resmi dan Siaran Pers yang diterbitkan pada 12 November 2024, UI menyatakan bahwa gelar doktor Bahlil dari Program Doktor (S3) di Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) ditangguhkan.

Keputusan ini merupakan hasil audit dan evaluasi yang dilakukan oleh tim investigasi internal UI, menyusul dugaan pelanggaran akademik yang terdeteksi dalam penyelenggaraan program tersebut. Artikel ini akan mengulas lebih lanjut latar belakang keputusan ini serta implikasi yang mungkin terjadi ke depannya.

Keputusan ini muncul sebagai hasil dari rapat koordinasi yang melibatkan empat organ utama Universitas Indonesia pada 11 November 2024, bertempat di Kampus UI Salemba, Jakarta. Rapat tersebut dihadiri oleh Rektor, Majelis Wali Amanat (MWA), Senat Akademik, dan Dewan Guru Besar UI, yang sepakat untuk mengambil langkah tegas demi menjaga integritas akademik universitas.

Dalam Siaran Pers yang dikeluarkan, UI menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas permasalahan ini. Pihak UI menekankan bahwa keputusan penangguhan gelar Bahlil adalah bagian dari upaya untuk memastikan kualitas dan kredibilitas akademik di kampus tersebut. UI juga memutuskan untuk melakukan moratorium penerimaan mahasiswa baru di Program Doktor SKSG hingga audit komprehensif terhadap tata kelola akademik selesai dilaksanakan.

Universitas Indonesia telah membentuk Tim Investigasi Pengawasan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari unsur Senat Akademik dan Dewan Guru Besar. Tim ini bertugas melakukan audit investigatif yang mencakup aspek:

Pemenuhan Persyaratan Penerimaan Mahasiswa: Apakah prosedur penerimaan mahasiswa, termasuk proses seleksi dan kelayakan calon mahasiswa, sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Proses Pembimbingan dan Bimbingan Akademik: Meneliti adanya potensi pelanggaran atau konflik kepentingan dalam proses pembimbingan disertasi mahasiswa.

Publikasi dan Syarat Kelulusan: Memeriksa kelengkapan publikasi ilmiah sebagai syarat wajib kelulusan yang seharusnya dipenuhi mahasiswa doktoral.

Pelaksanaan Ujian Disertasi: Memastikan bahwa ujian disertasi dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Dari hasil audit awal, ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program yang berpotensi melanggar standar akademik UI. Oleh karena itu, keputusan untuk menangguhkan gelar Bahlil diambil sebagai langkah preventif sambil menunggu hasil final dari audit komprehensif yang sedang berlangsung.

Sebagai langkah lanjutan, UI melalui Dewan Guru Besar akan menggelar sidang etik guna menentukan ada tidaknya pelanggaran etika akademik yang dilakukan dalam proses pembimbingan mahasiswa di SKSG. Ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2022, yang mengatur tata kelola akademik dan etika di lingkungan UI.

Sidang etik ini diharapkan bisa memberikan kejelasan mengenai prosedur pembimbingan yang dilakukan terhadap mahasiswa, termasuk Bahlil, apakah sudah sesuai dengan norma-norma yang berlaku atau tidak. Hasil dari sidang ini nantinya akan menentukan nasib kelulusan dan gelar doktor yang saat ini ditangguhkan.

Keputusan UI untuk menangguhkan gelar doktor Bahlil tentu memiliki dampak yang cukup signifikan, baik bagi reputasi universitas maupun bagi Bahlil sendiri. Sebagai salah satu kampus ternama di Indonesia, UI selama ini dikenal dengan standar akademik yang tinggi. Oleh karena itu, langkah tegas yang diambil ini bisa dipandang sebagai upaya untuk menjaga integritas dan kredibilitas institusi.

Bagi Bahlil, yang juga merupakan tokoh publik dan pejabat pemerintah, penangguhan ini tentunya membawa konsekuensi serius terhadap reputasinya. Sebagai mahasiswa yang mengambil program doktor di SKSG, ia diharapkan memenuhi semua persyaratan akademik yang ketat. Namun, dengan adanya audit dan penangguhan ini, publik bisa mempertanyakan kualitas dan keabsahan gelarnya.

Langkah UI ini memicu berbagai reaksi di masyarakat. Sebagian besar pihak mendukung keputusan UI sebagai upaya untuk memperbaiki tata kelola akademik dan menghindari praktik-praktik tidak etis dalam pendidikan tinggi. Namun, tidak sedikit pula yang mempertanyakan mengapa masalah ini baru terungkap sekarang dan bagaimana kasus ini bisa terjadi di universitas sekelas UI.

Dalam pernyataannya, UI menegaskan bahwa tindakan ini diambil dengan penuh komitmen untuk menjaga kualitas pendidikan di lingkungan universitas. Ketua MWA UI, Dr. (HC) KH. Yahya Cholil Staquf, menyampaikan bahwa audit ini adalah bagian dari tanggung jawab UI dalam menciptakan tata kelola yang lebih baik, transparan, dan berlandaskan prinsip keadilan.

Keputusan untuk menangguhkan gelar doktor Bahlil menunjukkan bahwa UI tidak segan-segan mengambil langkah tegas dalam menjaga integritas akademik. Langkah ini sekaligus menjadi pelajaran bagi institusi pendidikan lainnya untuk selalu memastikan bahwa proses pendidikan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Untuk saat ini, publik harus menunggu hasil final dari audit yang sedang dilakukan dan keputusan dari sidang etik yang akan digelar oleh Dewan Guru Besar UI. Hasil dari proses ini akan menentukan apakah gelar doktor Bahlil dapat dipulihkan atau harus dicabut secara permanen.

Kasus ini menjadi cermin betapa pentingnya integritas dalam dunia pendidikan, terutama di level tertinggi seperti program doktoral. Langkah UI untuk menangguhkan gelar doktor Bahlil merupakan langkah berani yang diambil demi menjaga nama baik institusi. Semoga upaya perbaikan ini menjadi momentum bagi seluruh institusi pendidikan di Indonesia untuk lebih serius dalam menegakkan standar akademik dan etika yang tinggi.

MoneyTalk, Jakarya – Reputasi Universitas Indonesia (UI) diduga terganggu dengan Bahlil Lahadalia yang menyelesaikan program doktor di kampus tersebut kurang dari dua tahun.

“Bahlil Selesaikan Program Doktor di UI Kurang dari 2 Tahun, Sidang Promosi Siang Ini. Saya duga Bisa terganggu reputasi UI. Setuju ngak?” kata politikus PKS Mulyanto di akun X (Twitter), Rabu (16/10/2024).

Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) UI, Amelita Lusia, membenarkan Bahlil akan menjalani sidang promosi doktor siang ini.

“Beliau mengambil program doktoral by research,” ujarnya saat dihubungi, Rabu, 16 Oktober 2024 dikutip dari Tempo.

Dengan program ini, Bahlil tak perlu berfokus mengikuti mata kuliah di dalam kelas. Ia bisa memperoleh gelar doktor dengan mengerjakan sebuan penelitian independen.

Bahlil akan memperoleh gelar doktornya dengan disertasi tentang tata kelola hilirisasi nikel – bidang yang selama ini digelutinya baik sebagai Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal maupun Menteri ESDM.

Disertasi itu bertajuk “Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Bekerkelajutaan di Indonesia”.

Bahlil beberapa kali menyampaikan isi disertasi yang ia kerjakan dalam berbagai kesempatan. Dalam penelitian itu, ia menemukan masyarakat lokal di sekitar tambang belum mendapatkan manfaat dari hilirisasi.

“Memang penelitian saya, hilirisasi itu yang mendapat manfaat paling besar sekarang ini adalah investor dan pemerintah pusat,” kata Bahlil saat memberi kuliah di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 27 Juli 2024.