MoneyTalk, Jakarta – Dalam dinamika politik Indonesia hari ini, kita melihat gejala yang mengkhawatirkan: politik cari muka telah menjadi panggung utama, sementara akal sehat dan objektivitas disingkirkan dari arena publik.
Banyak dari kita menyaksikan betapa figur-figur yang dulu dianggap berkelas dan intelektual, kini sibuk melempar kritik bukan pada substansi kebijakan, tapi pada sosok yang bahkan sudah tak lagi memegang kekuasaan. Mantan Presiden Jokowi misalnya, masih menjadi sasaran empuk serangan politik, seolah dia masih duduk di kursi RI-1.
Padahal saat ini, Presiden Prabowo Subianto yang memegang mandat. Maka sangat wajar jika publik menuntut para pengkritik agar mengalihkan fokus pada pemerintahan yang sedang berjalan, bukan membangun narasi usang terhadap masa lalu.
Mengapa Politik Kita Jadi Begini?
Saya memandang ada tiga klaster sikap politik masyarakat saat ini:
Mereka yang ikut arus mendukung apa pun yang sedang populer.
Mereka yang apatis diam, tak lagi percaya pada proses politik.
Dan kami yang memilih untuk merdeka bicara dengan bebas, tanpa beban kepentingan.
Kami yang berada di jalur merdeka ini percaya bahwa kebenaran harus dikawal, dan kekuasaan harus terus diawasi. Tapi kritik harus obyektif. Bukan demi panggung, jabatan, atau sekadar menggiring opini untuk agenda 2029.
Presiden Harus Bersikap. Jika kegaduhan politik terus dibiarkan, masyarakat akan semakin terpecah. Maka saya menyarankan: Presiden Prabowo harus bersikap tegas dan terbuka.
Panggil saja mereka yang gaduh itu ke Istana. Tapi jangan tertutup. Siarkan langsung di televisi nasional. Biar publik jadi saksi. Tanyakan secara langsung:
“Apa tujuan kalian? Ending-nya mau ke mana? Kalau kalian tak suka saya sebagai Presiden, katakan. Tapi jangan terus membombardir orang yang sudah tak berkuasa.”
Langkah ini bukan intimidasi, melainkan pendidikan politik. Saat para “aktivis” diminta bicara langsung di depan Presiden, di depan publik, mereka akan dituntut menunjukkan gagasan, bukan sekadar gertakan. Dan publik bisa menilai: siapa yang punya solusi, siapa yang hanya sensasi.
Di luar politik pencitraan, kita juga masih dihadapkan pada penyakit lama: korupsi. Jika kita sungguh ingin membersihkan bangsa ini dari praktik kotor, maka harus ada keberanian luar biasa.
Saya pribadi berpendapat:
RUU Perampasan Aset harus segera disahkan.
Dan jika perlu, koruptor dihukum seberat-beratnya. Bahkan saya usulkan hukuman sosial: mereka dipakaikan baju kuning, digembok kakinya, dan disuruh menyapu di kampung halamannya sendiri. Itu lebih memalukan ketimbang penjara.
Seringkali kita dengar alasan “HAM” untuk membela para koruptor. Tapi kita lupa, korupsi itu sendiri adalah pelanggaran HAM terhadap rakyat kecil. Setiap rupiah yang digelapkan, adalah makanan yang hilang dari meja orang miskin.
Sebagai pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, saya tidak malu untuk memberi nilai. Saat ini, saya nilai kerja mereka baru mencapai C+. Ada progres, tapi belum memuaskan.
Mendukung tidak berarti menutup mata. Justru sebagai pendukung, kita punya tanggung jawab moral untuk mendorong agar pemerintah lebih baik. Itu esensi demokrasi: keberanian untuk bersuara, bukan hanya ketika oposisi, tapi juga saat berada di barisan pendukung.
Ayo Kita Waras Bersama Indonesia, tidak butuh lebih banyak drama. Kita butuh akal sehat. Kita butuh gagasan. Dan kita butuh pemimpin yang mau mendengar, dan pengkritik yang benar-benar peduli.
Jangan lagi kita biarkan ruang publik dipenuhi orang-orang yang hanya mencari panggung. Karena kalau kita diam, kita sebenarnya sedang membiarkan kezaliman berjalan dengan nama demokrasi.
Saatnya Presiden mengambil peran. Panggil mereka. Bicara terbuka. Biarkan rakyat menilai. Bukan demi Prabowo, bukan demi Jokowi, tapi demi kita semua rakyat Indonesia.
Perluh diketahui bahwa Penulis Iyass Subiyakto adalah pengusaha dan pengamat sosial-politik. Aktif menyuarakan sikap independen dalam mendukung dan mengkritisi pemerintahan. Artikel ini disarikan dari wawancara eksklusif bersama Zulfan Lindan di kanal YouTube Unparking Indonesia pada 12 September 2025.
