MoneyTalk, Jakarta – Dalam diskusi yang disiarkan di Total Politik pada Kamis, 17 Oktober 2024, dua tokoh penting, Zulfan Lindan dan Mr. Q, mengupas tuntas isu terkait penurunan indeks demokrasi Indonesia dan warisan (legacy) yang ditinggalkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Diskusi ini mengupas beberapa aspek penting mulai dari penurunan Indeks Demokrasi, perspektif ekonomi, hingga pencapaian infrastruktur di era kepemimpinan Jokowi.
Di balik banyaknya kritik terhadap pemerintahan Jokowi, baik Zulfan maupun Mr. Q menekankan perlunya analisis yang lebih mendalam sebelum menyimpulkan bahwa Indonesia bergerak menuju sistem otoritarian.
1. Penurunan Indeks Demokrasi: Apakah Indonesia Mengarah ke Otoritarian?
Diskusi dimulai dengan pembahasan Zulfan Lindan mengenai turunnya peringkat demokrasi Indonesia berdasarkan Economic Intelligence Unit (EIU). Ia mencatat bahwa Indonesia, menurut laporan EIU, berada di kategori “flawed democracy” atau demokrasi yang belum sempurna.
Meskipun terdapat penurunan 0,2 poin dari 2022 ke 2023, Indonesia tetap berada dalam kelompok demokrasi yang cacat, namun jauh dari kategori “hibrida” apalagi “otoritarian”.
Mr. Q menambahkan, seolah-olah ada narasi di masyarakat yang menggambarkan penurunan indeks ini sebagai indikasi Indonesia sedang beralih menuju sistem otoritarian. Ia menekankan, meskipun ada kekurangan dalam demokrasi Indonesia, peralihan menuju otoritarian tidak terbukti.
Narasi yang menyatakan bahwa turunnya indeks demokrasi menyebabkan Indonesia menjadi negara otoritarian, menurut Mr. Q sebagai narasi yang tidak logis. Ia menyarankan agar masyarakat lebih teliti dalam membaca riset sebelum membuat kesimpulan.
2. Tantangan Ekonomi dan Kesalahan Logika
Di sisi lain, Mr. Q juga membahas mengenai kritik terhadap pemerintahan Jokowi yang mengaitkan berbagai peristiwa negative. Antara lain meningkatnya angka bunuh diri dan kebijakan ekonomi Jokowi. Mr. Q menjelaskan, banyak faktor lain yang berkontribusi terhadap kasus-kasus ini, termasuk faktor personal dan sosial.
Misalnya masalah finansial pribadi, pinjaman online (pinjol), atau spekulasi pasar saham. Ia mencontohkan fenomena bunuh diri di negara-negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan yang sering kali tidak ada hubungannya dengan kebijakan presiden, melainkan kondisi sosial dan ekonomi individu.
Zulfan juga menyoroti bagaimana sering kali kritik-kritik ini mencerminkan bias politik. Misalnya, upaya untuk menyalahkan Jokowi atas semua permasalahan ekonomi, meskipun variabelnya sangat kompleks. Menurutnya, dalam banyak kasus, kritik semacam ini tidak memperhitungkan faktor lain yang lebih luas dan hanya berfokus pada aspek yang sesuai dengan agenda politik tertentu.
3. Pencapaian Infrastruktur:Bukti Legacy Jokowi
Bagian paling menonjol dari diskusi ini adalah saat Zulfan Lindan menyoroti berbagai pencapaian Jokowi di bidang infrastruktur. Ia memaparkan data mengenai pembangunan yang telah dicapai selama 10 tahun masa pemerintahan Jokowi. Seperti pembangunan 366.000 kilometer jalan desa, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta hampir 2 juta meter jembatan desa.
Zulfan juga menyoroti program irigasi dan jalan tol yang dibangun untuk memperkuat konektivitas nasional. Menurutnya, semua ini adalah bagian dari visi Jokowi untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh Indonesia.
Zulfan juga menekankan bahwa proyek-proyek infrastruktur ini bukan hanya sekadar pembangunan fisik, tetapi juga bentuk nyata dari komitmen Jokowi untuk memperkuat kesatuan Indonesia. Salah satu contohnya adalah program “BBM Satu Harga” yang diimplementasikan di Papua, yang bertujuan untuk menyetarakan harga bahan bakar di seluruh wilayah Indonesia.
Dengan demikian, Zulfan menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur ini adalah bagian dari legacy Jokowi yang akan diingat sebagai upaya untuk membangun Indonesia yang lebih terhubung dan adil.
Legacy Jokowi dan Tantangan Masa Depan, Zulfan dan Mr. Q sepakat bahwa meskipun masa pemerintahan Jokowi akan segera berakhir, warisan yang ia tinggalkan akan terus berdampak bagi generasi mendatang. Mereka menyoroti pentingnya memahami bahwa pencapaian Jokowi, terutama dalam hal infrastruktur dan ekonomi, harus dipandang sebagai fondasi menuju visi “Indonesia Emas 2045”.
Mr. Q menambahkan bahwa Jokowi telah menciptakan peta jalan yang kuat menuju Indonesia sebagai negara maju dengan memanfaatkan bonus demografi dan menghindari jebakan kelas menengah (middle-income trap).
Zulfan menggarisbawahi, tantangan ke depan adalah bagaimana pemerintahan selanjutnya dapat melanjutkan visi besar ini. Ia menyebutkan bahwa infrastruktur yang telah dibangun hanyalah langkah awal, dan Indonesia harus terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan global agar dapat merealisasikan cita-cita menjadi negara maju pada tahun 2045.
4. Menghadapi Polarisasi dan Konfirmasi Bias
Zulfan dan Mr. Q sepakat bahwa kritik terhadap Jokowi sering kali terjebak dalam bias politik. Zulfan menyatakan bahwa mereka yang sudah memiliki sikap politik tertentu cenderung hanya melihat data yang mendukung argumen mereka (confirmation bias). Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya diskusi yang objektif dan berlandaskan data yang valid.
Dengan berakhirnya pemerintahan Jokowi, keduanya berharap masyarakat Indonesia dapat lebih bijak dalam menilai pencapaian Jokowi tanpa terjebak pada polarisasi politik yang tajam. Zulfan dan Mr. Q menegaskan bahwa meskipun ada kritik, pencapaian Jokowi dalam membangun infrastruktur dan meletakkan fondasi ekonomi yang kuat tidak dapat disangkal dan akan menjadi legacy yang penting bagi masa depan Indonesia.
Hal ini mengingatkan kita bahwa tantangan terbesar bukan hanya pada bagaimana mencapainya, tetapi juga pada bagaimana kita dapat melanjutkan warisan ini dengan langkah yang lebih besar dan lebih bijaksana.(c@kra)
