30 Oktober 2026

Mr. Q

MoneyTalk, Jakarta – Muhammad Qodari yang lebih akrab dipanggil Mr. Q dan saat ini menjabat sebagai Sekretaris Kepala Staf Presiden (KSP), hadir sebagai tamu di acara Total Politik Jumat (01/11). Dalam diskusi tersebut, pernyataannya mengenai berbagai hal mulai dari fasilitas pejabat hingga ketahanan nasional mendapat perhatian luas dan menimbulkan sejumlah perbincangan. Salah satu topik utama yang dibahas adalah pilihan kendaraan dinas pejabat, yang merujuk pada penggunaan mobil buatan dalam negeri sebagai simbol keberpihakan terhadap produk lokal.

Dalam diskusi tersebut, Mr. Q menyatakan keprihatinannya terhadap perubahan fasilitas pejabat setelah menduduki jabatan baru. Ia mengemukakan pandangan, idealnya seorang pejabat tidak perlu mengalami penurunan dalam hal fasilitas yang diterimanya.

“Jangan sampai setelah jadi pejabat malah tambah miskin,” ujarnya, menyinggung perbedaan antara mobil dinas lamanya, Mercedes-Benz GLE, dengan Toyota Camry yang disediakan pemerintah.

Pernyataan ini mengundang perhatian karena menyoroti ketimpangan harga yang cukup signifikan antara kedua merek tersebut. Harga mobil Mercedes-Benz GLE bisa mencapai 2 hingga 3 miliar rupiah, sementara Toyota Camry berkisar di angka 700 juta rupiah. Menurut Mr. Q perbedaan ini cukup mencolok. Ia mengaitkan hal tersebut dengan kenyamanan serta status yang didapatkan para pejabat melalui kendaraan dinas mereka.

Mr. Q juga menyatakan bahwa sebagai pejabat pemerintah, dirinya tetap menghormati dan siap menggunakan fasilitas yang disediakan negara, meskipun ia mengakui kenyamanan serta simbol prestise bagi pejabat di level tertentu menjadi perhatian penting dalam menunjang fungsi dan aktivitas mereka.

Pembahasan kemudian mengarah pada mobil buatan PT Pindad yaitu mobil Maung. Mobil ini digunakan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai simbol keberpihakan pada produk dalam negeri. Mr. Q mengungkapkan, ia melihat potensi mobil Maung sebagai kendaraan dinas resmi bagi jajaran pejabat pemerintah, bahkan mulai dari tingkat menteri hingga kepala daerah seperti gubernur, wali kota, dan bupati.

Mobil Maung yang dibuat oleh PT Pindad mendapatkan perhatian publik setelah digunakan oleh Prabowo dalam berbagai kesempatan. Mr. Q menyampaikan harapannya agar di masa depan, seluruh jajaran kabinet pemerintah dapat menggunakan mobil tersebut sebagai bentuk kebanggaan terhadap produk lokal. Menurutnya, penggunaan mobil produksi dalam negeri oleh para pejabat akan mengangkat citra produk lokal dan meningkatkan antusiasme masyarakat untuk ikut memilikinya.

Lebih lanjut Mr. Q menuturkan keputusannya menggunakan mobil dinas dalam negeri bukan sekadar persoalan praktis, tetapi juga mencerminkan sikap nasionalisme.

“Menggunakan produk dalam negeri adalah simbol dari keberpihakan kita terhadap kemandirian bangsa. Ini bukan hanya soal kebanggaan tetapi juga soal komitmen pada kemajuan industri nasional,” ujar Mr. Q.

Selain topik kendaraan dinas, diskusi juga menyentuh kebijakan ketahanan nasional. Mr. Q menekankan pentingnya pemahaman masyarakat akan konsep pertahanan semesta. Dalam pandangannya, upaya memperkuat komponen cadangan, atau “komcad” adalah bagian dari strategi negara untuk mempersiapkan seluruh rakyat Indonesia dalam menghadapi ancaman global yang terus berubah.

Di tengah meningkatnya ketegangan global, Mr. Q menganggap bahwa membekali masyarakat, termasuk sipil, dengan pengetahuan dasar kemiliteran adalah hal yang perlu dipertimbangkan.

“Kita tidak bisa meremehkan potensi konflik. Perang bisa pecah kapan saja, dan memiliki masyarakat yang siap secara fisik dan mental untuk mempertahankan negara adalah investasi berharga bagi bangsa ini,” ujarnya.

Diskusi Mr. Q tentang ketahanan nasional juga menyinggung isu regional. Ia menyoroti ketegangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, serta Palestina dan Israel, sebagai contoh nyata di mana konflik dapat meningkat menjadi perang kawasan. Bahkan, ia berpendapat bahwa kawasan Asia juga berpotensi mengalami hal serupa, misalnya dalam konteks China dan Taiwan. Dalam pernyataannya, Mr. Q menyatakan bahwa semua kemungkinan konflik perlu diantisipasi dengan memperkuat persiapan pertahanan nasional di semua lini.

Menghadapi kekhawatiran masyarakat terkait adanya kecenderungan “militerisme” dalam pemerintahan di bawah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Mr. Q justru memberikan pandangan sebaliknya. Menurutnya, Prabowo adalah sosok yang sangat menghargai nilai-nilai demokrasi dan proses perjalanan politiknya yang panjang merupakan bukti dari komitmen tersebut.

Prabowo telah melalui berbagai tahapan dalam demokrasi, termasuk mengikuti konvensi di Partai Golkar, mendirikan partai politiknya sendiri, hingga berkali-kali mengikuti pemilihan presiden. Mr. Q menekankan bahwa meskipun terdapat pendekatan disiplin dan terstruktur dalam kepemimpinan Prabowo, itu tidak berarti bahwa pemerintahannya akan menganut sistem militeristik yang mengancam nilai-nilai demokrasi.

Sebagai contoh, Mr. Q menyebutkan keputusan yang diambil oleh Menteri Pendidikan untuk tidak membekukan kegiatan BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) di universitas meskipun ada kritik tajam terhadap pemerintahan. Hal ini, menurutnya, menunjukkan bahwa pemerintah tetap membuka ruang kebebasan akademik dan menghargai suara kritis dari mahasiswa.

Mr. Q juga mengemukakan pentingnya keseimbangan antara demokrasi dan teknokrasi dalam tata kelola negara. Menurutnya, untuk mencapai kemajuan sebagai negara maju, penerapan teknokrasi dalam kebijakan publik sangat dibutuhkan agar tidak terjebak dalam perdebatan yang berkepanjangan tanpa tindakan nyata.

Mr. Q membuka ruang untuk berbagai perspektif terkait gaya kepemimpinan, pilihan fasilitas pejabat, hingga ketahanan nasional. Pandangan Mr. Q yang terbuka terhadap teknologi lokal serta sikapnya yang mendukung pemanfaatan produk nasional dan pentingnya pemahaman ketahanan nasional, merefleksikan upaya pemerintah dalam mendorong kemandirian bangsa dan kesadaran akan pentingnya persiapan menghadapi tantangan global.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Dalam diskusi yang disiarkan di Total Politik pada Kamis, 17 Oktober 2024, dua tokoh penting, Zulfan Lindan dan Mr. Q, mengupas tuntas isu terkait penurunan indeks demokrasi Indonesia dan warisan (legacy) yang ditinggalkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Diskusi ini mengupas beberapa aspek penting mulai dari penurunan Indeks Demokrasi, perspektif ekonomi, hingga pencapaian infrastruktur di era kepemimpinan Jokowi.

Di balik banyaknya kritik terhadap pemerintahan Jokowi, baik Zulfan maupun Mr. Q menekankan perlunya analisis yang lebih mendalam sebelum menyimpulkan bahwa Indonesia bergerak menuju sistem otoritarian.

1. Penurunan Indeks Demokrasi: Apakah Indonesia Mengarah ke Otoritarian?

Diskusi dimulai dengan pembahasan Zulfan Lindan mengenai turunnya peringkat demokrasi Indonesia berdasarkan Economic Intelligence Unit (EIU). Ia mencatat bahwa Indonesia, menurut laporan EIU, berada di kategori “flawed democracy” atau demokrasi yang belum sempurna.

Meskipun terdapat penurunan 0,2 poin dari 2022 ke 2023, Indonesia tetap berada dalam kelompok demokrasi yang cacat, namun jauh dari kategori “hibrida” apalagi “otoritarian”.

Mr. Q menambahkan, seolah-olah ada narasi di masyarakat yang menggambarkan penurunan indeks ini sebagai indikasi Indonesia sedang beralih menuju sistem otoritarian. Ia menekankan, meskipun ada kekurangan dalam demokrasi Indonesia, peralihan menuju otoritarian tidak terbukti.

Narasi yang menyatakan bahwa turunnya indeks demokrasi menyebabkan Indonesia menjadi negara otoritarian, menurut Mr. Q sebagai narasi yang tidak logis. Ia menyarankan agar masyarakat lebih teliti dalam membaca riset sebelum membuat kesimpulan.

2. Tantangan Ekonomi dan Kesalahan Logika

Di sisi lain, Mr. Q juga membahas mengenai kritik terhadap pemerintahan Jokowi yang mengaitkan berbagai peristiwa negative. Antara lain meningkatnya angka bunuh diri dan kebijakan ekonomi Jokowi. Mr. Q menjelaskan, banyak faktor lain yang berkontribusi terhadap kasus-kasus ini, termasuk faktor personal dan sosial.

Misalnya masalah finansial pribadi, pinjaman online (pinjol), atau spekulasi pasar saham. Ia mencontohkan fenomena bunuh diri di negara-negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan yang sering kali tidak ada hubungannya dengan kebijakan presiden, melainkan kondisi sosial dan ekonomi individu.

Zulfan juga menyoroti bagaimana sering kali kritik-kritik ini mencerminkan bias politik. Misalnya, upaya untuk menyalahkan Jokowi atas semua permasalahan ekonomi, meskipun variabelnya sangat kompleks. Menurutnya, dalam banyak kasus, kritik semacam ini tidak memperhitungkan faktor lain yang lebih luas dan hanya berfokus pada aspek yang sesuai dengan agenda politik tertentu.

3. Pencapaian Infrastruktur:Bukti Legacy Jokowi

Bagian paling menonjol dari diskusi ini adalah saat Zulfan Lindan menyoroti berbagai pencapaian Jokowi di bidang infrastruktur. Ia memaparkan data mengenai pembangunan yang telah dicapai selama 10 tahun masa pemerintahan Jokowi. Seperti pembangunan 366.000 kilometer jalan desa, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta hampir 2 juta meter jembatan desa.

Zulfan juga menyoroti program irigasi dan jalan tol yang dibangun untuk memperkuat konektivitas nasional. Menurutnya, semua ini adalah bagian dari visi Jokowi untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh Indonesia.

Zulfan juga menekankan bahwa proyek-proyek infrastruktur ini bukan hanya sekadar pembangunan fisik, tetapi juga bentuk nyata dari komitmen Jokowi untuk memperkuat kesatuan Indonesia. Salah satu contohnya adalah program “BBM Satu Harga” yang diimplementasikan di Papua, yang bertujuan untuk menyetarakan harga bahan bakar di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan demikian, Zulfan menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur ini adalah bagian dari legacy Jokowi yang akan diingat sebagai upaya untuk membangun Indonesia yang lebih terhubung dan adil.

Legacy Jokowi dan Tantangan Masa Depan, Zulfan dan Mr. Q sepakat bahwa meskipun masa pemerintahan Jokowi akan segera berakhir, warisan yang ia tinggalkan akan terus berdampak bagi generasi mendatang. Mereka menyoroti pentingnya memahami bahwa pencapaian Jokowi, terutama dalam hal infrastruktur dan ekonomi, harus dipandang sebagai fondasi menuju visi “Indonesia Emas 2045”.

Mr. Q menambahkan bahwa Jokowi telah menciptakan peta jalan yang kuat menuju Indonesia sebagai negara maju dengan memanfaatkan bonus demografi dan menghindari jebakan kelas menengah (middle-income trap).

Zulfan menggarisbawahi, tantangan ke depan adalah bagaimana pemerintahan selanjutnya dapat melanjutkan visi besar ini. Ia menyebutkan bahwa infrastruktur yang telah dibangun hanyalah langkah awal, dan Indonesia harus terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan global agar dapat merealisasikan cita-cita menjadi negara maju pada tahun 2045.

4. Menghadapi Polarisasi dan Konfirmasi Bias

Zulfan dan Mr. Q sepakat bahwa kritik terhadap Jokowi sering kali terjebak dalam bias politik. Zulfan menyatakan bahwa mereka yang sudah memiliki sikap politik tertentu cenderung hanya melihat data yang mendukung argumen mereka (confirmation bias). Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya diskusi yang objektif dan berlandaskan data yang valid.

Dengan berakhirnya pemerintahan Jokowi, keduanya berharap masyarakat Indonesia dapat lebih bijak dalam menilai pencapaian Jokowi tanpa terjebak pada polarisasi politik yang tajam. Zulfan dan Mr. Q menegaskan bahwa meskipun ada kritik, pencapaian Jokowi dalam membangun infrastruktur dan meletakkan fondasi ekonomi yang kuat tidak dapat disangkal dan akan menjadi legacy yang penting bagi masa depan Indonesia.

Hal ini mengingatkan kita bahwa tantangan terbesar bukan hanya pada bagaimana mencapainya, tetapi juga pada bagaimana kita dapat melanjutkan warisan ini dengan langkah yang lebih besar dan lebih bijaksana.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Muhammad Qodari, atau lebih dikenal sebagai Mr. Q, dalam wawancara terbarunya di Cokro TV pada Rabu (18/09), membahas beberapa isu panas yang sedang berkembang di Indonesia saat ini. Salah satu topik utama yang disoroti adalah kunjungan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, ke KPK untuk memberikan klarifikasi terkait penggunaan private jet yang sempat menjadi perbincangan publik.

Mr. Q memulai pembahasannya dengan mengomentari langkah Kaesang yang secara sukarela datang ke KPK. ini adalah langkah yang sangat penting dan menunjukkan keberanian Kaesang untuk membalikkan persepsi publik. Meskipun Kaesang bukan pejabat publik dan tidak memiliki kewajiban untuk melapor ke KPK, dan tetap memilih untuk hadir dan memberikan klarifikasi.

Sebetulnya kata Mr. Q  bahwa Kaesang tidak memenuhi syarat untuk diwajibkan mengisi formulir laporan kekayaan di KPK karena bukan merupakan pejabat negara.

Selain itu ada masalah yang lebih luas mengenai fenomena “trial by the press” dan peran media sosial dalam menyebarkan informasi yang kurang akurat atau menyesatkan.

Dalam hal ini, Banyak media yang dengan mudah menarik kesimpulan yang salah tanpa melakukan verifikasi yang mendalam. Kasus Kaesang, menurutnya, menjadi contoh nyata di mana persepsi publik dibentuk berdasarkan informasi yang belum tentu valid ujar Mr.Q

Contohnya KPK tidak pernah menyatakan bahwa pemilik private jet yang digunakan Kaesang tidak ikut dalam perjalanan. Tapi Informasi ini muncul karena adanya spekulasi yang berkembang di media sosial.

Dan informasi ini sangat berbahaya karena dapat menciptakan persepsi yang salah dan merusak reputasi seseorang tanpa dasar yang jelas, jelas Mr.Q

Nebeng Private Jet dianggap sebagai Sebuah Kebiasaan Wajar, Lebih lanjut, Mr. Q menjelaskan bahwa perjalanan Kaesang dengan private jet bukanlah sesuatu yang luar biasa atau mencurigakan. Dalam kasus ini, Kaesang hanya “nebeng” atau menumpang pada teman yang kebetulan memiliki pesawat pribadi.

Dan nebeng Private Jet adalah praktik umum, tidak hanya di kalangan orang-orang kaya, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat biasa. Perbedaan utamanya hanya terletak pada jenis kendaraan, apakah itu sepeda motor, mobil, atau dalam kasus ini, pesawat jet tambah Mr.Q

Dan seharusnya Publik tidak terlalu mempermasalahkan hal ini, karena esensinya hanyalah seorang teman yang memberi tumpangan kepada temannya, tanpa ada unsur kejahatan atau pelanggaran hukum, kata Mr.Q.(C@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Dalam acara “Unpacking Indonesia” yang ditayangkan pada Minggu (15/09), Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari (Mr. Q), membahas pandangannya tentang dua tokoh penting dalam politik Indonesia: Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Menurut Mr. Q, survei pada pemilu 2014 menyoroti bahwa Jokowi diunggulkan berkat citranya yang “merakyat”, sementara Prabowo terkenal dengan karakternya yang “tegas.”

Mr. Q menjelaskan bahwa 95% pemilih yang menginginkan pemimpin yang merakyat memilih Jokowi. Gaya blusukan yang sudah menjadi ciri khas Jokowi, sejak menjadi Walikota Solo hingga Presiden, dianggapnya sebagai salah satu faktor penting. Blusukan ini, kata Qodari, bukan hanya kegiatan simbolis, tetapi juga menjadi sumber energi bagi Jokowi untuk terus bekerja tanpa lelah. Setiap interaksi dengan rakyat membuat Jokowi terlihat alami dan tulus, sebuah keunikan yang jarang dimiliki pemimpin lain.

Selain itu, Mr. Q menyoroti ketenangan Jokowi dalam menghadapi berbagai tekanan, termasuk kritik, fitnah, dan krisis. Contohnya, selama pandemi COVID-19, Jokowi menolak tekanan untuk menerapkan lockdown ketat, dengan pertimbangan melindungi rakyat kecil yang bergantung pada penghasilan harian. Keputusan-keputusan ini didasarkan pada analisis matang, menggambarkan Jokowi sebagai pemimpin yang tenang di tengah badai.

Di sisi lain, 90% pemilih yang menginginkan pemimpin tegas memilih Prabowo. Karakternya yang kuat dan ketegasan dalam pengambilan keputusan telah menjadi ciri khasnya. Prabowo sering menampilkan keberanian dalam menghadapi berbagai tantangan, menjadikannya sosok yang disegani di arena politik.

Baik Jokowi maupun Prabowo memiliki karakter kepemimpinan yang kuat namun berbeda. Mereka menjadi dua figur sentral dalam politik Indonesia, yang meskipun memiliki gaya yang kontras, sama-sama memberikan pengaruh besar dalam dinamika nasional.

Jokowi juga tidak lepas dari berbagai fitnah dan caci maki selama karier politiknya. Tuduhan mulai dari PKI, ijazah palsu, hingga isu agama menghantam Jokowi sejak pemilu 2014. Namun, Mr. Q menegaskan bahwa Jokowi menghadapi semua tuduhan itu dengan ketenangan dan kepercayaan diri. Banyak dari tuduhan ini terbukti tidak benar.

Kunci dari kekuatan Jokowi, menurut Mr. Q, adalah kemampuannya untuk mengendalikan diri dan ego. Sejak menjadi Gubernur Jakarta hingga dua periode sebagai Presiden, Jokowi tidak menunjukkan perubahan gaya hidup yang signifikan. Ia tetap rendah hati dan konsisten dalam menjalankan tugasnya, terlepas dari tantangan yang dihadapi.

Baik Jokowi maupun Prabowo memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat namun dalam bentuk yang berbeda. Jokowi dikenal dengan gaya yang merakyat dan bekerja keras, sementara Prabowo menonjol dalam ketegasan dan keberaniannya. Kedekatan Jokowi dengan rakyat melalui blusukan telah menjadi salah satu kekuatannya, menjadikannya figur yang dicintai oleh banyak orang. Selain itu, ketahanannya dalam menghadapi fitnah dan kritik, tanpa mengubah sikap atau perilaku, menambah kekaguman terhadapnya.

Mr. Q menyimpulkan bahwa salah satu keunggulan terbesar Jokowi adalah kemampuannya mengendalikan diri dan tetap fokus pada tugas sebagai pemimpin negara, yang semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu tokoh sentral dalam sejarah politik Indonesia.(c@kra)