MoneyTalk, Jakarta – Konsentrasi partai politik saat ini pada tahapan pendaftaran calon kepala daerah baik calon Gubernurm Bupati, maupun walikota dalam kontestasi Pilkada serentak 2024 setelah pihak DPR RI tidak melakukan Rapat Paripurna Pengesahan Revisi UU Pilkada usulan dari Baleg.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengatakan dalam cuitannya lamanan Aplikasi X dengan nama akun @jimlyAS pada Jumat (23/08) mengatakan sebelum adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Per-KPU) sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Agunng terkait Persyaratan Calon Kepala Daerah tentang Usia dengan batas waktu hingga tanggal 27 Agustus 2024
apabila dengan batas tanggal itu belum ada Per-KPU yang baru peluang kaesang masih dapat mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah dan pencalonan Kaesangg tidak dapat dianulir dengan adanya Per-KPU yang baru belum di ditetapkan
jika hingga tanggal 27 Agustus 2024 PKPU yang mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi belum ditetapkan, PKPU yang berlaku pada Pilkada 2024 adalah PKPU lama berdasar putusan Mahkamah Agung.
Artinya, Kaesang Pangarep bisa mencalonkan diri di Pilkada 2024 karena memenuhi syarat sesuai berusia 30 tahun saat dilantik.
“Sebelum Per-KPU ditetapkan dlm rangka tindaklanjut putusan MK, Per-KPU yg brlaku adalah Per-KPU pasca putusan MA. Jika sampai, 27-8-24, belum ada PerKPU baru berarti Kaesang penuhi syarat & jika tgl 27 mndaftar, ia tdk dpt lagi dianulir karena PerKPU nya telat,” cuit Jimly.
Sebelumnya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan RUU Pilkada yang disusun DPR sudah dibatalkan imbas gelombang penolakan di berbagai daerah.
Menurutnya Pilkada akan digelar berdasarkan UU Pilkada sesuai dengan putusan MK.
KPU sebelumnya mengatakan akan berkonsultasi dengan DPR untuk mengubah PKPU yang ada saat ini dan akan menyesuaikan dengan putusan MK.
Kaesan digadang-gadang bakal maju di Pilkada. Apalagi putusan MA sebelumnya memungkinkan Kaesang maju. Namun rencana itu terganjal putusan MK
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu dikabarkan sudah mengurus surat belum pernah dipidana ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Selasa, 20 Agustus 2024.
Permohonan tersebut dimaksudkan dalam rangka pencalonan sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah periode 2024-2029.
“Betul Kaesang sudah ngurus surat keterangan belum pernah dipidana ke PN Jaksel,” ujar Pejabat Humas PN Jakarta Selatan Djuyamto dalam pernyataannya saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis kepada salah seorang watrtawan.
Dalam permohonannya, Kaesang turut mengajukan permohonan perihal SK tidak pernah sebagai terdakwa, SK tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan SK tidak memiliki tanggungan utang.
Ketiga surat ini juga diajukan pada 20Agustus lalu bertepatan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 70 yang mengatur syarat usia calon kepala daerah terhitung pada saat pelantikan bukan penetapan.
“Surat keterangan tersebut diterbitkan juga pada tanggal 20 Agustus. (Untuk) persyaratan pencalonan sebagai wagub Jateng,” kata Djuyamto.
Kaesang rencananya akan diduetkan oleh mantan Kapolda Jawa Tengah Ahmad Luthfi.
Nasib Kaesang untuk maju dalam kontestasi Pilkada 2024 penuh teka-teki. Berdasarkan putusan MA 23 P/HUM, Kaesang dipastikan bisa mencalonkan diri karena memenuhi persyaratan usia 30 tahun pada saat pelantikan. (c@kra)
