Ketua KoPI GD tuding Gus Yahya banyak Khilaf

0

MoneyTalk, Jakarta – Polemik Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) dengan Partai Kebangkita Bangsa (PKB) masih hangat dan tidak bosan untuk membahasnya, yang mana NU merupakan Komunitas keagamaan terbesar di Indonesia, hal ini masih menjadi bahan analisa Mahmud Hamdani selaku Ketua KoPi GD (Komunitas Pecinta Gagasan Demokrasi) dalam tulisannya yang di terima redaksi MoneyTalk.di pada Jumat, (23/08).

Mahmud menjabarkan dalam tulisannya mengingatkan bulan Agustus bagi Masyarakat Indonesia merupakan bulan yang penuh makna sebab pada bulan ini bangsa Indonesia memproklamirkan Kemerdekaan Indonesia. Bulan Agustus juga merupakan Bulan Gus Dur, karena sebagian masyarakat NU meyakini bahwa Gus Dur dilahirkan pada tanggal 4 Agustus 1940.

selanjutnya Mahmud menceritakan peran gusnur dengan nahdatul ulama dan bagi orang orang nahdliyin, bila gat mengingat Kembali spirit dan inspirasi dari Gus Dur bagaimana peran gusdur sebagai tokoh Nahdatul Ulama yang menjadi menjadikan sebagai spirit para elite petinggi di PBNU hingga saat ini, yang selalu berlindung dibawah kebesarab dan sering mengatasnakan Gusdur sebagai sosok panutan warga nhdliyin.

“kami ingin mengingatkan para elite PBNU yang dalam Gerakan dan dalam berbagai kesempatan selalu mengatasnamakan serta berlindung dari pamor Gus Dur. Utamanya untuk sahabat KH. Yahya Cholil Staquf”, ungkap Mahmud.

selain itu Mahmud juga menyampaikan berkaitan dengan penggunaannama Besar dan mengatasnakan Gusdur memberikan beberapa catatan yang perlu direnungkan warga Nahdliyin di seluruh dunia.

poin yang pertama disampaikan ahmad tentang Manifesto mengambil tagline Menghidupkan Kembali Gus Dur.

Mahmud menggambarkan sosok Gus Dur dikenal sebagai pejuang Demokrasi dalam kiprahmya tak diragukan lagi dalam dunia politik dan demokrasi di Indonesia sampai pada level menjadi Presiden Indonesia ke -4.

selain sebagai Pejuang Demokrasi Gusdur juga di kenal sebagai pejuang kemanusiaan dedikasinya yang dan keikhlasannya tanpa berharap imbalan menerima sipapun, dari manapun tanpa melihat status dan jabatan walaupun resiko besar menghadang didepan baik dari berbagai komunitas maupun tantangan dari Negara.

“dimana nilai kemanusiaan dan keikhlasan selalu dikedepankan meskipun resiko menghadapi tantangan dari berbagai komunitas dan Negara. Gus Dur adalah pejuang Kemanusiaan yang tidak pernah berharap imbalan atau pengakuan dari manusia. Apalagi Vested Interest atau Kapitalisasi dari keberpihakan kepada negara”, ungkap Mahmud.

point selanjutnya sebagaimana diungkapkan Mahmud disaat Merubah Ide Besar Gus Dur tentang Lakpesdam dan dikerdilkan menjadi BapperNU.

pada saat itu menurut Mahmud Lajnah Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia NU, arahnya akan dijadikan seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam Konteks NU.

Kalau ide ini mengikuti konsep Bappenas, dapat dipastikan bahwa Gus Yahya menganggap bahwa SDM NU hanya sebagai konsep angka dan bukan ‘’Manusia’’ artinya pasti akan terjadi dehumanisasi.

“ini jelas sangat bertolak belakang dari Konsep Lakpesdam NU yang diinisasi Gus Dur atas kondisi SDM NU pada saat itu”, kata Mahmud.

selanjutnya catatan yang diberikan mahmud yang ketiga pada saat Pernyataan Gus Mus tentang NU harus menjadi Garda Depan untuk Kemanusiaan dan Kebangsaan, ditafsirkan menjadi NU harus diatas Negara. Sehingga nilai filosofis menjadi kehilangan ruhnya, lebih rendah lagi hanya dikaitkan dengan Politik praktis.

selain itu Mahmud menambahkan catatan yang ke empat, dia menggambarkan kedudukan antara PKB dan NU secara strukturan di organisasi, secara Kulturan dan aspirasi warga Nahdliyin menjadi bahan utama dalam membuat kebijakan organisasi.

“Relasi NU dan PKB, secara kultural dan aspirasi. Menjadi relasi organisatoris”, kata Mahmud.

Mahmud mengingatkan dan memahami bahwa usulan pendirian PKB dari warga NU memang diinisiasi pengurus dan warga NU seluruh Indonesia.

Kesadaran kolektif Warga NU yang meminta agar PBNU memfasilitasi pendirian partai Politik. Oleh Gus Yahya Ditafsirkan bahwa PKB menjadi milik PBNU. Karenanya PBNU berhak secara organisatoris untuk ‘’ndandani’’ PKB, ini merupakan pernyataan yang keliru dan bahkan bisa dikatakan melanggar Khittah NU.

Seperti yang dinyatakan Kyai Said Aqil Sirodj, NU adalah PKB dan PKB adalah NU, itu adalah dalam artian historis dan nilai-nilai yang diperjuangkan PKB sejalan NU, tetapi bukan secara organisatoris.

yang tidak kalah penting menurut mahmud dengan menambahkan point kelima pada saat Menjadikan Syuriyah PBNU sebagai alat Legitimasi atas kebijakan yang dibuatnya dalam mengambil keputusan organisasi.

Dalam berbagai kesempatan selalu mengatasnamakan syuriyah PBNU termasuk penugasan dalam rangka ‘’dandani’’ Partai Kebangkitan Bangsa.

Padahal kita semua mafhum bahwa syuriyah PBNU tidak akan sejauh itu untuk masuk dalam ‘’ngurusi’’ organisasi PKB. Awam lebih menganggap sebagai permintaan Gus Yahya kepada syuriyah untuk cawe-cawe di PKB, yang kalau pun tidak diijinkan akan tetap dijalankan, jadi hanya sebagai formalitas saja.

dari catatan itu Mahmud menyimpulkan dan berharap hal hal yang telah dianalisahnya itu salah dan berharapm kepada Ketua Umum PBNU untuk menyadari dengan apa yang telah dilakukan dan dijalankan terkait dengan pertikaiannya dengan PKB.

“Dari berbagai catatan diatas semoga analisis itu salah. Kalau benar kami berharap semoga Gus Yahya segera menyadari kekhilafannya dan mau merubah sikap atas kekeliruannya itu”, tutup Mahmud. (c@kra)

Leave A Reply

Your email address will not be published.