9 November 2026

Mahmud Hamdani

MoneyTalk, Jakarta – Ketua PW IKA PMII DKI Jakarta, Fathan Subchi terpilih sebagai Ketua Umum PB IKA PMII. Mantan Anggota DPR RI dua periode ini, terpilih dalam Munas ke VII IKA PMII di Jakarta, Minggu dini hari 23 Februari 2025.

Fathan subchi terpilih setelah melalui proses yang berlangsung alot, DIAWALI oleh sidang tata tertib pemilihan yang dead lock berkali-kali, dikarenakan pimpinan Sidang memaksakan konsep ‘musyawarah sampai dengan mufakat’ bukan musyawarah untuk mufakat. Klausul voting pun harus diperdebatkan. Yang lebih dramatis lagi adalah pimpinan sidang menskore sidang dan tidak kembali ke arena untuk membukanya. Sehingga diambil alih oleh peserta Munas VII IKA PMII.

Persidangan semakin hangat setelah Ketua Umum periode 2018-2025, tampil memberikan arahan untuk menunda sidang pemilihan ditambah dengan dengan cara meminta pihak hotel untuk mematikan lampu diruangan sidang. Namun ternyata para peserta tetap bertahan untuk melanjutkan ke pemilihan.

Proses sidang kemudian dilanjutkan dengan penetapan bakal calon ketua umum yang dilanjutkan dengan voting pemilihan ketua umum PB IKA PMII. PROSES voting berlangsung dalam suasana temaran dan hanya diterangi lampu handphone para peserta. HASIL Voting Fathan Subchi menangkan voting dengan total 188 suara dari 198 Suara Syah yang telah terverifikasi.

Ketika Silaturahmi Menjadi Ajang Kompetisi

IKA PMII sejatinya adalah ajang silaturahim dan komunikasi bagi para alumni dan keluarga para mantan aktivis yang berkiprah di PMII. Semangat kebersamaan dan persaudaraan sesama alumni PMII diharapkan menguatkan dan saling menjaga.

Dalam bahasa sederhana, para alumni yang berkiprah di IKA PMII dapat menjadikan institusi ini sebagai sarana untuk memberikan nilai manfaat bagi organisasi dan anggotanya. Semakin banyak Alumni yang terlibat itu semakin baik.

Adanya konstentasi Pemilihan Ketua Umum dalam pemilihan Munas IKA PMII, itu hanya hal normatif saja, bukan tujuan utama. Karena memang musyawarah nasional merupakan ajang kangen-kangenan atau nostalgia antara teman seangkatan, junior dan senior. Tidak untuk melihat adanya relasi dan kuasa. Apalagi kepentingan politik secara pragmatis.

Musyawarah Nasional sebagai ajang kompetisi bagi para anggota Alumni sudah lewat. Semua sudah faham ‘proses’ menjadi aktivis dan lika likunya. Karenanya Munas IKA PMII adalah sarana yang tepat untuk bertukar informasi dan saling menguatkan.

Musyawarah Nasional VII IKA PMII sudah berakhir dan telah terpilih ketua umum yang baru. Sekatang saatnya saling menguatkan dan bekerjasama untuk kemajuan bersama. Semua potensi alumni bisa dimaksimalkan dan dipadukan (collab).

Fathan Subchi telah terpilih sebagai Ketua Umum yang baru untuk periode 2025-2030. Sebagaimana pesan singkat kemenangannya dan itu dapet dijadikan sebagai bentuk janji atau komitmen untuk menjadikan IKA PMII sebagai wadah perjuangan untuk memberi manfaat bagi anggota dan kader PMII, masyarakat dan bangsa secara lebih luas. Semoga.

Penulis : Mahmud Hamdani,Komunitas Pecinta Gagasan Demokrasi dan Alumni PMII DKI Jakarta

MoneyTalk, Jakarta – Ada beberapa hal yang berbeda dalam perayaan Hari Lahir (Harlah) Nahdlatul Ulama beberapa tahun terakhir. Sejak duet kepemimpinan PBNU hasil Muktamar NU di Lampung tahun 2021. Mulai peringatan Hari Lahir satu Abad NU dan yang sekarang ke-102. Tema Peringatan Hari Lahir, sangat tegas, jelas dan ada unsur politisnya.

Sebagai informasi pada tahun 2023, Tema Harlah satu Abad NU adalah Mendigdayakan Nahdlatul Ulama menjemput Abad Kedua menuju Kebangkitan Baru. Pesan sangat jelas, bahwa ini pemimpin baru yang akan membawa NU menjadi organisasi yang berbeda dengan kepemimpinan sebelumnya. Utamanya gerakan dalam sosial politik dan kemasyarakatan. Pada tahun 2023 juga dibentuk, Gerakan Keluarga Maslahah NU.

Harlah tahun 2024 mengusung tema Memacu Kinerja, Mengawal Kemenangan Indonesia. Makna yang gamblang dari keinginan tersirat PBNU. Tema ini menjadikan peringatan Harlah Ke-101 untuk memacu kinerja organisasi Nahdlatul Ulama. Sekaligus momen strategis meningkatkan performa jam’iyah melalui konsolidasi, penguatan organisasi, dan jaringan. Misi ini banyak dikaitkan dengan pemilihan presiden tahun 2024.

Dilansir laman NU Online, perayaan harlah ke-102 NU tahun 2025 mengusung tema “Bekerja Bersama Umat untuk Indonesia Maslahat”.

Tema ini mencerminkan tekad PBNU untuk memperkuat khidmah (pelayanan) kepada masyarakat, dengan fokus pada pengembangan pendidikan dan pemberdayaan akar rumput.

Adanya berbagai tema yang berbeda mengindikasikan kreatifitas dan ‘kecerdasan’ PBNU membaca fenomena sosial yang terjadi pada masyarakat. Meskipun terkadang sering dianggap pihak “tertentu”, Nahdlatul Ulama hanya dijadikan bumper kekuasaan saja.

Sebagai contoh, PBNU menyelenggarakan seminar untuk mendiskusikan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dari sudut pandang Nahdlatul Ulama.

Sarasehan ini kesimpulannya sudah dapat diperkirakan. Bahwa para ulama NU dapat menerima uraian program Asta Cita dengan catatan perlunya pelibatan seluruh masyarakat termasuk dalam pengawasan programnya. Sarasehan ini diselenggarakan cenderung untuk pembenaran dari program itu daripada mengkritisinya.

Namun harus diakui, tema Harlah Ke-102 NU memang sangat pas dengan kondisi kebangsaan saat ini. Sengkarut berbagai permasalahan yang muncul sejak pelantikan presiden sampai saat ini perlu kebersamaan dari seluruh masyarakat. Ego sektoral harus disingkirkan dan kerja bareng (kolaborasi) harus dikedepankan.

Termasuk perbedaan politik dan pilihan sebelumnya harus dikesampingkan. semua kerja bersama untuk mencari solusi bangsa yang terbaik.

PBNU dapat menjadi teladan untuk kebersamaan ini. Perayaan Harlah Ke-102 NU yang akan ditandai dengan Resepsi Harlah di Istora Senayan pada 5 Februari 2025.

Kita akan melihat bersama. Siapa sajakah, tamu yang diundang dan hadir. Apakah mantan Ketua Umum PBNU dan syuriyah PBNU sebelumnya diundang ? Termasuk para pimpinan partai politik yang berbeda kepentingan dengan PBNU ?

Kalau yang diundang petinggi negara, seperti Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta para Menteri Kabinet Merah Putih itu, mah biasa.

Semoga Resepsi ini menjadi momen untuk memperkuat sinergi antara NU dan semua komponen bangsa. Sehingga Nahdlatul Ulama menjadi solusi bangsa dalam membangun masyarakat untuk Indonesia Maslahat.

Penulis : Mahmud Hamdani, Komunitas Pecinta Gagasan Demokrasi

MoneyTalk,Jakarta – Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1349 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Mulai ramai diperbincangkan, ada nama-nama calon Legislatif yang harus ‘rela’ diganti menjelang pelantikan.

Berdasarkan Surat Keputusan KPU alasannya pemberhentian karena diberhentikan sebagai anggota Partai Politik, seperti yang terjadi di Partai Kebangkitan Bangsa.

Rumor pemberhentian Aspri Ketum PBNU dan Adik Sekretaris Jenderal PBNU, akhirnya terbukti dengan munculnya SK KPU itu. Pemberhentian secara sepihak dan diam-diam, membuat mereka melawan. Atas nama rasa keadilan dan pertanggungjawaban kepada para konstituen pemilihnya.

Perlawanan ini memunculkan Kembali Persepsi publik dan muncul narasi belum selesainya konflik kepentingan antara PKB dan PBNU.

Pemberhentian keanggotaan partai politik, sebenarnya hal biasa dan lumrah. Kebijakan pemberhentian keanggotaan secara tidak hormat, sering dilakukan jika Anggota partai politik tersebut melanggar dan melawan kebijakan partai atau tidak loyal terhadap partai.

Kebijakan ini biasanya diambil sebagai efek jera bagi anggota yang lain, sekaligus juga dalam rangka soliditas dan kesatuan di organisasi partai politik terebut.

Pemberhentian sebagai anggota partai politik menjelang pelantikan secara legal formal memang dibenarkan namun secara etika kurang pas.

Untungnya kondisi perpolitikan di Indonesia setahun terakhir etika tidak pernah jadi rujukan dan dinafikan. Jadi pemberhentian sefihak dapat dibenarkan, yang tidak senang atas kebijakan itu (korban) dipersilahkan mengajukan keberatan melalui pengadilan. Sambil menunggu keputusan pengadilan, proses politik untuk Pergantian Antar Waktu tetap berjalan.

Sering aktifis bercanda biasanya menjelang perhelatan pemilihan baik Kongres ataupun muktamar. Adigium Jangan salah duduk, Sahabat. Adigium ini menjadi pembenar ketika calon terpilih dan harus dilantik, digeser paksa di hari-hari akhir menjelang pelantikan.

Sebagai politisi kecewa boleh atas kebijakan partai tersebut, tapi ada baiknya juga direnungkan kenapa sampai diberhentikan. Sebab kebijakan diambil oleh pimpinan partai politik tidak ujug-ujug tapi hasil kajian bersama.

Merespon kebijakan partai politik, harus disikapi dengan pandangan politis juga jangan reaksioner dan emosional. Menjadi aneh dan lucu, ketika salah satu Ketua PBNU menyikapi kebijakan PKB terhadap kadernya, menuduh intitusi lain.

Jargon dalam politik tidak ada kawan yang abadi, yang ada hanya kepentingan. Mestinya difahami juga oleh Ketua PBNU itu, sebab bisa jadi dilain waktu kepentingan akan menyatukan. Atau kebijakan PBNU yang sekarang sedang dilakukan perlu dukungan politik dari Parlemen.

Semoga kita semua tetap Istiqomah, duduk atau berdiri dimana pun sama saja.

Mahmud Hamdani, Ketua KoPi GD (Komunitas Pecinta Gagasan Demokrasi).

MoneyTalk,Jakarta – Metafora dapat diartikan sebagai Kiasan atau Ibarat. Penggunaan Metafora dapat menjadikan suatu pembicaraan atau topik lebih menarik dan menyenangkan. Masalah yang rumit bisa jadi sederhana dan lawan bicara lebih mudah difahami.

Sehingga tidaklah heran kalau kata Metafora atau Majas ini sering dijadikan sebagai pengantar di setiap acara pelatihan dan Pengkaderan organisasi Kemasyarakatan atau pun kepemudaan.

Metafora memang umumnya hanya gimmick dan basa basi. Namun, seringkali style , perilaku dari alam bawah sadar seseorang yang memaparkannya. Adigium ‘Dalam canda ada nyata’ atau ‘Senyum mu adalah tangis ku’. Sering kali jadi gerakan diam atau tersembunyi (hidden movement) dari seorang politisi untuk lawan politiknya.

Kemudian, pada acara Pelatihan Kader Nasional (PKN) IX dan Kursus Banser Pimpinan (SUSBANPIM) VII Gerakan Pemuda Ansor, di Pondok Pesantren Daarul Mughni Al Maaliki, Bogor, munculan Metafora.

Bermula dari ketua Panitia Pendidikan, H. Timbul Pasaribu, yang mengungkapkan metafora ikan-ikan untuk menjelaskan 3 tipe kader Ansor dan Banser. Menurut dia, metafora itu sering diungkapkan Ketum GP Ansor H. Addin Jauharudin pada berbagai kesempatan. Yaitu, 3 tipe kader Ansor dan Banser, adalah ikan Lele, Koi, dan Arwana.

Atas Metafora 3 tipe ikan tersebut ternyata Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengomentari pada pidato setelahnya. Dalam kesempatan itu, Gus Yahya menambahkan agar kader Ansor laksana Ikan Paus, yang setiap kehadirannya tidak mungkin dilewatkan siapapun dan ketika bergerak selalu melindungi ikan yang kecil dan Ikan Paus tidak suka makan ikan, makanannya adalah plankton (kril).

Metafora Ikan selanjutnya yang disampaikan Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas. Pada saat memberikan arahan pada sesi di hari berikutnya. Gus Yaqut Mengibaratkan Kader Ansor itu laksana Ikan. Menurut beliau Ikan selalu bergerak maju ke depan, selalu siaga karena tidak pernah tidur. Pesan lanjutannya, Kader Ansor kalau jadi Ikan, jadilah Ikan yang besar, karena Ikan yang besar akan makan Ikan yang kecil.

Paparan Gus Yaqut yang lugas, jelas dan tegas. Menunjukkan bahwa beliau adalah seorang politisi sejati. Pesan Gus Yaqut, sangat terang dan gamblang. Ini juga sebagai motivator kepada kader Ansor agar menjadi tokoh disetiap bidang kehidupan. Agar tidak menjadi korban, namun memberikan warna dalam setiap aktifitasnya. Semoga.

Penulis :Mahmud Hamdani,Ketua KoPi GD (Komunitas Pecinta Gagasan Demokrasi).

MoneyTalk,Jakarta – Muktamar PKB ke – 6 di Bali sudah usai, dengan ditetapkannya KH. Ma’ruf Amin dan Cak Imin sebagai Ketua Dewan Syuro dan Ketum Dewan Tanfidz DPP PKB periode 2024-2029. meskipun ada beberapa personil dari pengurus lama DPP PKB menggugat keabsahan Muktamar Bali dan mereka berencana untuk mengadakan muktamar tandingan pada Bulan September mendatang di Jakarta.

(lebih…)

MoneyTalk,Jakarta – Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa baru saja rampung kemarin, setelah diselenggarakan selama dua hari, 24-25 Agustus 2024. Hasil Muktamar Bali menetapkan KH. Maruf Amin dan H.A. Muhaimin Iskandar, sebagai Ketua Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz untuk periode kepengurusan 2024-2029. Tak berselang lama muncul konferensi pers wacana untuk mengadakan Muktamar tandingan Partai Kebangkitan Bangsa.

Wacana tandingan ini dimunculkan oleh eks Sekretaris Jenderal PKB, Lukman Edy dan Abdul Malik Haramain, yang mengaku diberi Mandat agar membuat muktamar. Muktamar yang didukung secara moral oleh pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yaitu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) gelaran Muktamar tandingan ini akan diselenggarakan di Jakarta pada Bulan September.

Mencermati fenomena ini, mengindikasikan bahwa ‘Gojlokan’ PBNU dan PKB belum selesai. Terutama personil dari elite PBNU, respon Gus Mus dalam sebuah tayangan Yout tube, pertikaian PBNU dan PKB adalah persoalan Cak Imin dan Gus Yahya secara personal menjadi tidak sederhana lagi. Seperti beliau katakan sudah masuk ranah publik, jadi tidak lagi sederhana seperti masih di pondok yang cukup diselesaikan dengan Kyai atau Orang tuanya.

Ngototnya PBNU yang menyatakan bahwa PKB telah menyimpang dari spirit awal pendiriannya, dan selalu ‘kerdilkan’ peran Ulama dijadikan narasi untuk mendiskreditkan PKB. Padahal, kita faham bahwa andil PKB dalam mengaplikasikan kebijakan PBNU dalam regulasi pemerintahan sangat masif dan jelas. Keberfihakan negara dalam ‘’cawe-cawe’’ pondok pesantren utamanya dalam pembiayaan dan peningkatan SDM pengelola pondok, merupakan salah satu iktiar dari para legislator PKB di DPR.

Ada anggapan di komunitas NU, jika anggota DPR dari PKB atau partai PKB membantu NU itu adalah kewajiban dan sudah seharusnya, tapi kalo ada partai politik lain membantu NU itu merupakan kedermawanan. Jadi tidaklah mengherankan jika PBNU sangat berterimakasih sekali kepada partai lain kalau di bantu, tapi kalo PKB membantu biasa saja, dan tidak perlu diapresiasi. Sebuah Ironi tapi itu fakta sebenarnya.

Karenanya kesiapan dan bersedianya KH. Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Syuro PKB untuk periode 2024-2029, menjadi harapan bersama warga nahdliyin agar PKB dan PBNU bisa harmonis dan konsolidasi organisasi dengan meningkatkan peranmasing-masing institusi dapat berjalan dengan baik. Sebagai mantan Ketua Tim Lima pendirian PKB dan Ketua Dewan Syuro pertama, kita percaya bahwa KH. Ma’ruf Amin merupakan pilihan bijak para peserta Muktamar untuk dapat menigkatkan kinerja Partai Kebangkitan Bangsa dalam menghadapi pemilihan Umum, baik Legislatif maupun Kepala daerah pada masa mendatang.

Turun Gunungnya , Abah KH. Ma’ruf Amin dapat menjadi pemicu dan pemacu untuk terjadinya kolaborasi antara PBNU dan PKB. Kebijakan yang dibuat oleh PBNU dapat disinergikan dengan institusi lain oleh PKB, sehingga manfaat dapat dirasakan oleh semua warga nahdliyin di seluruh Indonesia. Anggapan PKB menafikan peran ulama terbantahkan karena ke depan apapun aktifitas PKB akan selalu dalam bimbingan dan doá para ulama.

Bagi PBNU pun bisa fokus melakukan aktifitas utamanya yaitu pada sosial budaya, Pendidikan dan kesejahteraan umat. Termasuk Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama (GKMNU) dan tidak lagi mengurusi yang kaitannya dengan politik praktis. Sebab sering abainya Nahdlatul Ulama dalam kegiatan Masyarakat dikarenakan kepentingan dalam urusan politik praktis, baik untuk legislative maupun pemilihan eksekutif. Cukuplah Pemilihan Presiden yang baru lalu sebagai Pelajaran dan tidak lagi berlanjut.

Perselisihan dan perbedaan berhentilah. Apalagi Muktamar sudah diselenggarakan, seharusnya perbedaan itu diselesaikan di Muktamar, bukan karena tidak terakomodir membuat Muktamar lagi. Muktamar kok sampai berseri, nanti Muktamar mirip film drama Korea. Jadi, Stop gerakan unfaedah dan marilah kita Bersama menata ulang. Manusia adalah tempatnya khilaf, tapi manusia utama adalah yang mau memperbaiki kesalahannya.

Marilah Merawat Jagat dan membangun peradaban. Warga NU harus Bangkit, dengan persatuan yang kokoh (Solid) untuk meraih Kemenangan.

Penulis :Mahmud Hamdani,Ketua KoPi GD (Komunitas Pecinta Gagasan Demokrasi) (KoPi GD)

 

MoneyTalk, Jakarta – Polemik Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) dengan Partai Kebangkita Bangsa (PKB) masih hangat dan tidak bosan untuk membahasnya, yang mana NU merupakan Komunitas keagamaan terbesar di Indonesia, hal ini masih menjadi bahan analisa Mahmud Hamdani selaku Ketua KoPi GD (Komunitas Pecinta Gagasan Demokrasi) dalam tulisannya yang di terima redaksi MoneyTalk.di pada Jumat, (23/08).

(lebih…)