MoneyTalk, Jakarta – Aktivis Muhammadiyah Jakarta, Farid Idris, menilai langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menangani rangkaian bencana alam di wilayah Sumatera sudah berada di jalur yang tepat. Menurutnya, pendekatan pemerintah yang mengedepankan koordinasi lintas lembaga, sinergi dengan organisasi kemasyarakatan Islam, serta keterlibatan aktif pegiat kemanusiaan menjadi kunci utama dalam penanganan darurat maupun pemulihan pascabencana.
“Dalam situasi bencana, yang paling dibutuhkan adalah kecepatan, ketepatan, dan persatuan. Saya melihat Presiden Prabowo sudah mengambil langkah yang benar dengan mengonsolidasikan seluruh kekuatan bangsa, termasuk ormas Islam seperti Muhammadiyah, NU, dan berbagai relawan kemanusiaan,” ujar Farid Idris kepada wartawan, Senin (5/1/2026)
Farid menilai, respons pemerintah pusat yang langsung menginstruksikan kementerian terkait, BNPB, TNI-Polri, hingga pemerintah daerah menunjukkan keseriusan negara dalam melindungi warganya. Tidak hanya mengandalkan struktur formal negara, pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan masyarakat sipil dan organisasi keagamaan yang selama ini memiliki pengalaman panjang dalam kerja-kerja kebencanaan.
“Ormas Islam, khususnya Muhammadiyah melalui MDMC (Muhammadiyah Disaster Management Center), memiliki jaringan relawan dan infrastruktur yang siap bergerak cepat. Ketika negara dan ormas bisa berjalan seiring, dampaknya sangat besar bagi masyarakat terdampak,” jelasnya.
Menurut Farid, pola kolaboratif semacam ini penting dipertahankan, bahkan diperkuat, karena bencana tidak hanya soal evakuasi dan bantuan darurat, tetapi juga menyangkut pemulihan sosial, psikologis, dan ekonomi warga.
Lebih jauh, Farid mengingatkan agar seluruh elemen bangsa tidak menjadikan bencana sebagai ajang saling menyalahkan atau menarik kepentingan politik. Dalam kondisi krisis, menurutnya, narasi yang memperkeruh suasana justru dapat menghambat proses penanganan di lapangan.
“Bencana itu musibah bersama. Tidak elok jika kemudian dijadikan bahan saling serang atau menyalahkan pemerintah, daerah, atau kelompok tertentu. Yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah solusi, bukan polemik,” tegas Farid.
Ia menambahkan bahwa sikap saling menyalahkan hanya akan menguras energi dan mengalihkan fokus dari upaya nyata membantu korban. Sebaliknya, kritik yang konstruktif tetap diperlukan, namun harus disampaikan dengan semangat perbaikan dan kepedulian terhadap korban.
Farid juga menilai, penanganan bencana di Sumatera menjadi ujian penting bagi kepemimpinan nasional di awal pemerintahan Prabowo. Dalam pandangannya, kehadiran negara yang cepat dan terkoordinasi memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi masyarakat terdampak.
“Kepemimpinan diuji justru saat krisis. Respons cepat, komunikasi yang terbuka, serta keberanian mengambil keputusan adalah hal krusial. Sejauh ini, Presiden Prabowo menunjukkan keseriusan itu,” katanya.
Menurutnya, instruksi langsung presiden kepada jajaran kabinet dan aparat di lapangan mencerminkan model kepemimpinan yang tegas namun terbuka terhadap kolaborasi.
Meski mengapresiasi langkah pemerintah, Farid menekankan bahwa perhatian tidak boleh berhenti pada fase tanggap darurat semata. Pemulihan jangka menengah dan panjang harus dirancang secara matang, terutama terkait relokasi warga, pemulihan ekonomi lokal, serta mitigasi bencana agar kejadian serupa tidak terus berulang.
“Ke depan, penting ada evaluasi menyeluruh dan penguatan mitigasi bencana. Muhammadiyah dan ormas lain siap terus bersinergi dengan pemerintah untuk memastikan pemulihan berjalan adil dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Farid berharap, semangat persatuan dalam menghadapi bencana di Sumatera dapat menjadi contoh nasional bahwa persoalan kemanusiaan berada di atas segala perbedaan politik maupun kepentingan kelompok.
