Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad
MoneyTalk.id,Jakarta – Ada yang menarik dari meningkatnya serangan terhadap Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di media sosial. Serangan itu bukan hanya muncul dalam jumlah yang semakin banyak, tetapi juga membawa isu-isu lama yang sebelumnya sudah pernah beredar dan mendapat klarifikasi dari pihak Dasco.
Pertanyaannya, mengapa Dasco menjadi sasaran serangan sekarang? Apakah ini murni kritik terhadap seorang pejabat publik, atau ada kepentingan politik yang lebih besar di belakangnya?
Pertanyaan tersebut layak diajukan karena serangan terhadap Dasco semakin ramai bersamaan dengan menguatnya namanya dalam pembicaraan politik sebagai salah satu figur yang berpotensi menggantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.
Dalam politik, momentum seperti ini tidak bisa dilepaskan dari perebutan pengaruh dan kepentingan kekuasaan. Ketika seseorang mulai dianggap memiliki peluang menduduki posisi strategis, bukan tidak mungkin muncul kelompok yang merasa kepentingannya terancam.
Saya melihat ada pola yang perlu dicermati. Serangan terhadap Dasco menggunakan kembali pemberitaan lama, termasuk laporan Majalah Tempo yang mengaitkan namanya dengan dugaan bisnis judi online di Kamboja. Padahal, Dasco telah memberikan klarifikasi dan membantah keterlibatannya dalam bisnis tersebut.
Tentu saja, setiap media memiliki hak untuk melakukan investigasi dan masyarakat berhak mengkritisi pejabat publik. Namun, mengangkat kembali isu lama tanpa menghadirkan fakta baru, apalagi tanpa memberikan penjelasan mengenai klarifikasi yang pernah disampaikan, berpotensi membentuk persepsi negatif di tengah masyarakat.
Di sinilah persoalannya. Kritik dan pengawasan terhadap pejabat publik merupakan bagian penting demokrasi. Akan tetapi, jika sebuah isu terus diproduksi dan disebarkan dengan tujuan membangun kebencian, hal itu sudah berbeda dari kritik yang sehat.
Saya melihat tidak tertutup kemungkinan serangan terhadap Dasco memiliki hubungan dengan persaingan antarkelompok politik yang selama ini berkembang di sekitar kekuasaan.
Salah satu kelompok yang patut dicermati adalah kelompok yang sering disebut sebagai Geng Solo. Namun, dugaan keterlibatan kelompok tersebut tentu harus dibuktikan. Tidak tepat jika sebuah tuduhan langsung dianggap sebagai fakta tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menariknya, dalam perbincangan politik belakangan ini, muncul pula tudingan dari pihak-pihak tertentu yang menyebut Dasco sebagai sosok di balik skenario Gibran mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.
Tudingan seperti itu perlu diuji secara rasional. Jangan sampai persoalan hukum yang memiliki proses dan putusan lembaga peradilan justru dipelintir menjadi pertarungan politik antarkelompok.
Persoalan dokumen pendidikan Gibran telah menjadi perhatian publik dan dibawa ke jalur hukum. Putusan Mahkamah Agung mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan serta putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan persoalan tersebut merupakan perkara hukum yang harus dibaca berdasarkan isi putusan dan kewenangan masing-masing lembaga.
Karena itu, jika kemudian muncul spekulasi mengenai kemungkinan Gibran mengundurkan diri, hal tersebut tidak bisa begitu saja dikaitkan dengan Dasco tanpa bukti yang jelas.
Menghubungkan Dasco dengan pengunduran diri Gibran hanya berdasarkan asumsi politik justru berpotensi mengaburkan persoalan yang sebenarnya.
Hal lain yang membuat saya tertarik adalah pola penyebaran serangan terhadap Dasco di media sosial.
Saya melihat ada indikasi serangan yang berlangsung secara terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM. Istilah ini perlu dipahami sebagai penilaian terhadap pola komunikasi politik di ruang digital, bukan kesimpulan hukum bahwa telah terjadi operasi terorganisasi.
Mengapa demikian?
Pertama, isu yang digunakan cenderung mengulang pemberitaan lama. Isu tersebut kemudian disebarkan kembali sehingga seolah-olah merupakan persoalan baru yang sedang terjadi.
Kedua, serangan diarahkan kepada figur yang sama. Dasco terus ditempatkan sebagai sasaran dengan berbagai tuduhan dan narasi negatif. Jika pola ini berlangsung secara bersamaan di banyak akun, perlu diteliti apakah terdapat koordinasi atau kesamaan kepentingan di balik penyebarannya.
Ketiga, muncul narasi yang berusaha membangun kesan bahwa Dasco merupakan ancaman bagi kelompok tertentu. Bahkan, namanya dikaitkan dengan berbagai persoalan politik yang belum tentu memiliki hubungan langsung dengannya.
Jika ketiga pola tersebut terus berlangsung, publik patut bertanya apakah ini benar-benar dinamika kritik masyarakat atau bagian dari strategi pembentukan opini.
Namun, untuk menyimpulkan adanya operasi politik yang terkoordinasi, diperlukan bukti lebih jauh, seperti pola waktu unggahan, hubungan antar akun, sumber pendanaan, jaringan penyebaran, dan kesamaan materi kampanye.
Dalam politik, seseorang tidak selalu diserang karena kesalahan yang dilakukannya. Ada kalanya seseorang menjadi sasaran karena pengaruh dan posisi strategis yang dimilikinya.
Dasco merupakan salah satu figur penting di lingkungan politik pemerintahan Prabowo. Posisi dan kedekatannya dengan pusat pengambilan keputusan membuat setiap langkah politiknya mendapat perhatian.
Ketika namanya mulai disebut-sebut sebagai calon pengganti Gibran, tentu muncul dinamika baru. Peta kepentingan politik bisa berubah. Kelompok yang merasa memiliki kepentingan terhadap keberlanjutan kekuasaan tentu akan memperhitungkan siapa saja figur yang berpotensi mengambil posisi strategis.
Dalam situasi seperti ini, serangan melalui media sosial dapat menjadi alat untuk melemahkan reputasi seseorang sebelum pertarungan politik benar-benar berlangsung.
Karena itu, tidak berlebihan jika publik mencermati kemungkinan adanya persaingan antara kelompok yang selama ini dikenal sebagai Geng Solo dengan kelompok lain yang berada di sekitar Presiden Prabowo.
Tetapi sekali lagi, dugaan tersebut harus dibuktikan. Jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama dengan pihak-pihak yang dikritik, yakni membangun tuduhan tanpa dasar yang kuat.
Penulis : Iwan “Terpal” Setiawan, pemerhati politik dan anggota penasihat PP KAUMY
