21 Oktober 2026

Blog

JAKARTA, MoneyTalk – Pelita Air kembali menambah 3 rute baru tujuan Palembang, Padang dan Pekanbaru yang efektif mulai tanggal 12 April 2023. Peresmian peluncuran rute baru ini dipimpin oleh Direktur Utama Pelita Air, Dendy Kurniawan.

Dendy Kurniawan menyampaikan bahwa penambahan rute-rute baru ini merupakan wujud komitmen Pelita Air untuk memperkuat layanan rute domestik demi mendukung konektivitas udara di Indonesia.

“Selain itu juga, pembukaan 3 rute baru sekaligus ini sebagai antisipasi peningkatan lonjakan penumpang jelang libur Hari Raya” ungkapnya.

Rute tambahan Palembang, Padang dan Pekanbaru akan melengkapi 4 rute yang sudah ada sebelumnya yaitu Bali, Yogyakarta, Surabaya dan Balikpapan.

Kementerian Perhubungan memprediksi masyarakat yang akan mudik akan mencapai 123,8 juta orang. Jumlah ini meningkat 14,2 % jika dibandingkan dengan di masa Lebaran tahun 2022 lalu yang mencapai 85,5 juta orang.

Prediksi lonjakan arus mudik masyarakat ini disebabkan perubahan kebijakan dan regulasi penanganan Covid-19 yang juga semakin membaik, selain itu juga faktor perekonomian masyarakat yang kembali pulih menjadi alasan potensi peningkatan volume tersebut.

Tambahan 3 rute baru yaitu Palembang, Padang dan Pekanbaru diharapkan menjadi tujuan penerbangan domestik untuk masyarakat dan berkesempatan untuk terbang lebih nyaman dan aman dengan harga yang terjangkau.

Semoga Mudik Nyaman Bareng Pelita Air dapat menjadikan mudik hari raya ini menjadi cerita. Bahkan tidak hanya sekedar mudik namun juga melakukan vacation di kampung halaman.

Pelita Air hadir dengan layanan Medium Service, yaitu para pelanggan dapat terbang melalui Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, yang biasanya hanya diisi oleh maskapai premium.

Dengan tagline “Enlighten Your Journey”, Pelita Air terus berupaya memberikan pelayanan yang optimal dan berkesan bagi penumpangnya antara lain dengan memberikan fasilitas seperti makanan ringan, minuman, Starlight (layanan hiburan gratis pada pesawat), bagasi gratis 20kg, dan bagasi kabin 7 kg.

JAKARTA, Money Talk – Dengan metode GASING (Gagasan Satu Inovasi), siswa dapat mempercepat kompetensi numerasi mereka dengan cara yang lebih kreatif dan menyenangkan.

Selain itu, siswa juga lebih mudah memahami konsep matematika yang sulit dan dapat memperoleh kemampuan berpikir logis dan kritis yang lebih baik.

Demikian kesimpulan umum dari hasil rapat sosialisasi metode GASING kepada kabupaten/kota terpilih yang diselenggarakan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, beberapa waktu lalu, di Ruang Rapat Gedung A lantai 3 Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 Gambir Kota Jakarta Pusat.

Rapat sosialisasi metode GASING tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro dengan narasumber utama Prof. Yohanes Surya serta dihadiri oleh perwakilan Kemendikbudristek yaitu Dirjen Guru Kemendikbudristek Nunuk Suryani; Sesditjen Keuda Kemendagri; Direktur SUPD IV Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri dan jajaran; Pj. Bupati Kabupaten Landak; Pj. Walikota Banda Aceh; Pj. Walikota Tasik Malaya; Bupati Penajam Paser Utara: dan Sekda Kabupaten Aceh Jaya.

Selain itu, turut hadir dari para Kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota di antaranya Kadisdik Kabupaten Landak, Kota Tasik Malaya, Kota Yogyakarta, Kota Ambon, Kota Denpasar, Kabupaten Muna Barat, Tana Toraja, Salatiga, Tangerang, Flores Timur, dan Kadisdik Kabupaten Tapanuli Tengah.

Rapat sosialisasi metode GASING bertujuan menyampaikan regulasi yang dapat dijadikan dasar hukum bagi daerah kabupaten/kota dalam menerapkan metode GASING di daerah.

Selain itu, mendapatkan pemahaman yang komprehensif berkaitan dengan metode GASING untuk percepatan kompetensi numerasi siswa pada kelas tinggi pendidikan dasar (kelas 4, 5, dan 6).

Pada saat pembukaan, Sekjen Kemendagri menyampaikan perlunya lompatan pembelajaran yang dapat mempersingkat penguasaan ilmu dan teknologi secara lebih cepat.

Untuk itu, diperlukan inovasi metode pembelajaran yang dapat mempercepat kompetensi numerasi siswa kelas 4, 5, dan 6 pendidikan dasar.

Model pembelajaran percepatan kompetensi siswa telah dikenalkan oleh Prof. Yohanes Surya pada Presiden dengan nama metode GASING. Presiden memerintahkan agar dapat diterapkan di daerah-daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Lebih lanjut, Prof. Yohanes Surya memaparkan gambaran metode GASING disertai dengan video praktik baik dari berbagai daerah yang telah menerapkan metode GASING dalam pembelajaran Matematika.

Pada intinya, metode GASING menurut Prof Yohanes Surya, merupakan metode pengajaran Matematika yang dikembangkan dengan tujuan untuk mempercepat kompetensi numerasi siswa dengan menggunakan pendekatan yang kreatif dan inovatif.

Pendekatan konstruktivisme yang digunakan dalam metode GASING mengajak siswa untuk aktif berpartisipasi dalam pembelajaran dan melakukan eksplorasi sendiri terhadap materi yang dipelajari.

Metode ini juga mengajarkan siswa untuk berpikir logis dan kritis. Teknik pembelajaram yang digunakan antara lain: game, audio visual, simulasi, inquiry-based-learning, dan gabungan dari keempatnya.

Prinsipnya, siswa diajak senang bermatematika; Matematika itu gampang, asyik, dan menyenangkan; berfikir logis dan kritis; serta siswa mudah memahami konsep Matematika yang kompleks dari perkalian, pembagian, penambahan, dan pengurangan.

Prof. Yohanes Surya mengajak para bupati dan wali kota serta para Kepala Dinas Pendidikan yang hadir untuk dapat menerapkan metode GASING di daerahnya.

“Hanya dalam waktu 15 hari, siswa kelas 4, 5, dan 6 Sekolah Dasar dapat meningkat secara signifikan kompetensi numerasinya. Harapannya, pada 2023 hingga bulan desember nanti, 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia telah melaksanakan metode GASING dengan target tahun 2023 Indonesia pandai berhitung, tahun 2024 Indonesia pandai Matematika, dan tahun 2045 ketika 100 tahun Indonesia merdeka, Indonesia menguasai IPTEK,” ungkapnya.

Setelah paparan, dilanjutkan tanya jawab dengan seluruh peserta rapat sosialisasi metode GASING. Pada prinsipnya, seluruh daerah kabupaten/kota yang hadir mendukung diterapkannya metode GASING dalam pembelajaran Matematika pada pendidikan dasar di daerahnya.

Para wakil daerah hanya meminta regulasi untuk memayungi program kegiatan penerapan metode GASING di daerah agar alokasi anggaran dari APBD kabupaten/kota dapat digunakan untuk melaksanakan program pelatihan dan pengimbasan metode GASING di satuan pendidikan dasar yang ada di daerahnya.

Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.1.7/2097/SJ, Tanggal 6 April 2023 tentang Percepatan Capaian Pendidikan Numerasi Sekolah Dasar di Daerah.

Sementara Kemendikbudristek juga telah menerbitkan Peraturan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 0836/B/HK.04.01/2023 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Numerasi.

Kemendikbudristek dan Kemendagri sangat mendukung diterapkannya metode GASING dalam pembelajaran Matematika pada pendidikan dasar di daerah.(MT)

JAKARTA, MoneyTalk – Kementerian PPN/ Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) menggelar Rapat tingkat menteri untuk finalisasi Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN/ITMP). Rapat ini menggandeng 17 Kementerian, 5 gubernur beserta pejabat pemerintah provinsi.

Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan bahwa, rapat bertujuan untuk memberi masukan dari kementerian terkait, dalam rangka finalisasi RIDPN/ITMP keempat destinasi super prioritas.

Keempat destinasi wisata super prioritas yang dicanangkan pemerintah tersebut mencakup Danau Toba, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Raja Ampat dan Wakatobi.

Sebagaimana diketahui, pemerintah sedang gencar menggaungkan potensi pariwisata Tanah Air pasca pandemi Covid-19. Salah satu upayanya adalah dengan mempromosikan 4 destinasi super prioritas di Indonesia tersebut

“Rapat ini untuk meningkatkan kualitas draft yang sudah disusun selama beberapa tahun. Semua yang kita bahas dari pembangunan infrastruktur, pembangunan kawasan, pembangunan perkotaan, SDM nya dan lain-lain, saya kira itu yang menjadi pendekatan kita di dalam penyusunan rencana ini,” kata Suharso Monoarfa.

Menurutnya, pariwisata merupakan salah satu sektor yang terdampak pandemi karena kebijakan pembatasan mobilitas manusia. RIDPN/ITMP dinilai menjadi pedoman untuk pengembangan pariwisata yang berdampak luas, termasuk bagi pemulihan dan transformasi ekonomi nasional.

Isu utama pembangunan destinasi pariwisata yang banyak ditemui di Indonesia; kualitas tata kelola destinasi yang rendah, kapasitas SDM pariwisata yang masih rendah, kurang investasi di sektor pariwisata, penurunan kualitas lingkungan, pelayanan pariwisata kurang prima, keterbatasan aksesibilitas udara, darat dan laut, kurangnya kesiapsiagaan terhadap bencana.

Pedoman pemulihan pariwisata ke depan dapat dilakukan diantaranya dengan; meningkatkan daya saing dan membangun ketahanan pariwisata; meningkatkan investasi, inovasi dan transformasi digital pariwisata.

“Pariwisata Indonesia diperkirakan pulih pada 2025, tentu didorong oleh kesehatan global yang membaik serta peningkatan mobilitas masyarakat, terutama wisatawan nusantara,” ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Plh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah 1 Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Gunawan Eko Movianto yang hadir pada rapat tersebut mengatakan bahwa, Kemendagri telah menyiapkan kebijakan untuk Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mendukung pelaksanaan pariwisata.

Kebijakan itu merupakan Permendagri 90/2019 dan Kepmen 050/2021 tentang kodefikasi program dan kegiatan perencanaan dan penganggaran.

“Hal ini agar mempermudah Pemda dalam mengalokasikan APBD (Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah) sesuai kewenangan dinas-dinas terkait,” ujar Gunawan.

Lebih lanjut, gunawan juga menyampaikan bahwa Kemendagri juga memfasilitasi proses percepatan penetapan Ranperkada RDTR pada lokasi-lokasi dimaksud. (MT)

JAKARTA, MoneyTalk – Industri properti telah mampu membuktikan diri menjadi salah satu leading sector yang mampu menggerakkan perekonomian Indonesia.

Saat ini, industri properti di Indonesia bukan lagi hanya sekedar real estate dan perumahan, namun juga meliputi kawasan komersial/superblok, Transit Oriented Development (TOD), kawasan industri, Kawasan Ekonomi Khusus, hingga kawasan pariwisata.

Berdasarkan backlog perumahan dalam data Susenas 2020, keluarga yang belum memiliki rumah masih mencapai 12,75 juta. Angka ini berpotensi meningkat seiring pertumbuhan rumah tangga baru yang diperkirakan mencapai 700–800 ribu KK setiap tahun.

“Untuk itu, implementasi new urban development perlu diintegrasikan ke dalam kebijakan pengelolaan perkotaan dengan pemanfaatan lahan secara efisien, sistem transportasi yang saling terintegrasi, serta penyediaan fasilitas publik yang layak dan nyaman,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Kebangkitan di sektor properti pasca pandemi telah membuka kesempatan kerja bagi masyarakat di berbagai sektor dan menggerakkan sedikitnya 175 multiplier effects.

Selain itu, bangkitnya sektor properti juga turut meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dibuktikan dengan tumbuhnya ekonomi Indonesia di tahun 2022 sebesar 5,31% (ctc).

Guna mendorong kemudahan mekanisme layanan perizinan berusaha, khususnya pada sektor properti di Indonesia, Pemerintah telah melakukan reformasi regulasi melalui diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja.

Pemerintah tentunya terus berupaya mendorong percepatan layanan perizinan dasar industri properti antara lain Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan Persetujuan Izin Lingkungan yang memerlukan dukungan dari Pemerintah Daerah untuk percepatan pelaksanaannya.

Dalam mendorong peningkatan demand dan investasi di sektor properti, Pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti Loan to Value (LTV) dan Financing to Value (FTV) sebesar 100% untuk kredit properti yang berlaku hingga 31 Desember 2023, dan kebijakan insentif PPN DTP yang diberikan selama masa pandemi.

“Guna membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memperoleh hunian yang layak dan untuk memberikan subsidi atas hunian tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai kenaikan jual rumah khusus MBR yang saat ini berada dalam proses harmonisasi,” ungkap Menko Airlangga.

Revisi regulasi mengenai batasan harga rumah subsidi tersebut dilakukan sejalan dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sebagai tindak lanjut dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Menutup sambutannya, Menko Airlangga menyampaikan agar KADIN Indonesia senantiasa menjadi pilihan pertama dan utama dalam mewakili suara dan kepentingan dunia usaha, serta tentunya memiliki kepedulian tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Menko Airlangga juga berharap agar peluncuran buku “Membangun Indonesia melalui Industri Properti” tersebut dapat bermanfaat dan bisa mendorong industri properti lebih maju lagi.

JAKARTA, MoneyTalk – Pemesanan Chery OMODA 5 sudah lebih dari 1.000 unit. Angka tersebut didapat dalam kurun waktu 50 hari sejak pengumuman pre-booking OMODA 5 pada Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 lalu.

Pencapaian dalam kurun waktu 50 hari, diklaim menjadi bukti nyata bahwa Chery OMODA 5 sukses menarik antusiasme konsumen otomotif Indonesia. Menariknya, mayoritas Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) dari luar Jabodetabek didapat dari konsumen yang sama sekali belum melihat wujud asli Chery OMODA 5.

“Jangankan mobil display, test drive pun mereka belum mencoba. Mayoritas konsumen luar jabodetabek ini, murni mengetahui informasi dari pemberitaan media, review mobil, unggahan konten di sosial media, juga perbincangan,” ucap Shawn Xu, President PT Chery Sales Indonesia (CSI).

“Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada rekan-rekan media yang selalu memberitakan informasi dan berita Chery. Kami pun berterima kasih kepada Chery Family telah memberi kepercayaan kepada Chery,” lugasnya.

Berbeda dengan beberapa waktu sebelumnya, kini mobil display juga test drive Chery OMODA 5 telah tiba di seluruh dealer Chery di tanah air.

Artinya, konsumen yang di wilayah tempat tinggalnya terdapat dealer Chery dapat langsung datang dan mencoba Chery OMODA 5.

“Dengan tingginya permintaan dalam kurun waktu 50 hari ini, kami terus mempercepat produksi Chery OMODA 5. Hal ini guna memenuhi permintaan pasar yang tinggi,” ujarnya.

Shawn mengatakan, PT CSI saat ini akan meningkatkan kapasitas produksi sebanyak dua kali lipat pada Mei. Angka ini lebih besar jika dibandingkan dengan April.

“Kami mengajak konsumen untuk segera menjadi bagian Chery Family dengan memiliki OMODA 5, dan pengiriman akan dilakukan pada Mei. Kenapa? pada Mei mendatang kami akan menaikan harga OMODA 5,” ucapnya.

Shawn menambahkan, pada periode ini setiap pembelian Chery OMODA 5 konsumen akan mendapatkan sejumlah benefit dengan syarat dan ketentuan berlaku. Seperti Voucher Bahan Bakar Minyak (BBM) senilai Rp 4 juta, juga merchandise official Chery OMODA 5.

Saat ini, Chery OMODA 5 tipe RZ dijual dengan harga Rp 399.800.000 (OTR Jakarta). Lalu Chery OMODA 5 tipe Z dijual dengan harga Rp 329.800.000 (OTR Jakarta)

JAKARTA, MoneyTalk – Komisi III DPR RI, dalam rapat dengan Menko Polhukam sekaligus Ketua Komite TPPU Mahfud MD dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, ramai-ramai mengusulkan agar temuan transaksi janggal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) senilai Rp349 Triliun diberikan hak angket kepada masing-masing di Komisi III.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menjelaskan usulan tersebut masih akan dibahas dalam rapat internal Komisi III terlebih dulu.

“Usulan teman-teman untuk angket terkait dengan isu tersebut masih dalam tahap pembahasan dari fraksi masing-masing. Tapi ada usulan untuk menggunakan hak angket, kalau akhirnya penyelesaian laporan dari Bu Menteri Keuangan tidak clear,” ujar Sahroni saat konferensi pers Komisi III DPR RI yang digelar di selasar Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta.

Lebih lanjut, ungkapnya, Komisi III DPR RI pada masa sidang mendatang akan meminta penjelasan kembali isu Rp349 Triliun dari 300 surat serta perbedaan antara surat dengan Laporan Hasil Analisis (LHA). Hal itu dengan catatan jika Menkeu sudah memberikan laporan terkait dengan yang sudah diselesaikan.

“Dan (jika) masih ada pertanyaan, maka kita meminta kembali apa yang menjadi isu Rp349 Triliun itu dari 300 surat dan perbedaannya antara surat dengan LHA,” tutur Politisi Fraksi Partai Nasdem itu.

“Nah jadi antar dua ini mana yang LHA, mana yang hanya pemberian surat kepada Kementerian Keuangan dari PPATK. Tadi juga Bu Menteri jelasin, ada yang diminta langsung dari Kementerian Keuangan, ada sindikasi negatif yang dilakukan oleh transaksi tersebut.”

“Jadi tidak semua harus terkait itu dari PPATK. Ada yang dari PPATK inisiatif sendiri melaporkan, ada yang permintaan dari Kemenkeu kepada PPATK. Jadi ini sudah ada titik terang, tapi belum final clear apa yang disampaikan oleh Bu Menteri tadi,” sambungnya.

Selain itu, menanggapi usulan Ketua Komite TPPU Mahfud MD yang ingin membentuk Satuan Tugas (Satgas), Sahroni menegaskan bahwa ia sebenarnya tidak setuju terhadap usulan tersebut.

Mengingat, tandas Sahroni, saat ini telah ada Komite TPPU yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sama untuk melakukan pendalaman hasil transaksi yang ada di PPATK. Sehingga, menurutnya, pembentukan Satgas dinilainya hanya buang-buang waktu.

“Ini kan Satgas baru diusulin oleh Ketua Komite (TPPU). Tapi kita berharap sebenarnya Satgas itu gak perlu, kan Komite (Komite TPPU) ini sudah ada. Komite inilah yang dijadikan untuk pendalaman mana-mana yang akan menjadi pertanyaan sebenarnya dari hasil transaksi yang ada di PPATK.”

“Jadi sebetulnya Satgas gak perlu, itu buang-buang waktu. Karena sistemnya sama semuanya, sebetulnya sama, ya buat apa? Lebih baik itu aja sekarang yang ada dimaksimalin untuk mendapatkan hasil daripada laporan hasil analisa dari PPATK,” pungkasnya.

JAKARTA, MoneyTalk – Setelah dilaksanakannya penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) atas pembangunan Jalan Tol Akses Patimban pada Januari 2023, realisasi pengembangan kota mandiri terintegrasi “Subang Smartpolitan” terlihat semakin nyata.

Baru-baru ini, PT PLN (Persero) dengan PT Suryacipta Swadaya (Suryacipta), anak usaha dari PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA) juga melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman untuk penyediaan dan penyaluran tenaga listrik di Subang Smartpolitan.

Melalui kerjasama ini, PLN berkomitmen untuk penyediaan listrik dengan kapasitas mencapai 650 MW yang akan disalurkan dan dimanfaatkan oleh tenant di kawasan Subang Smartpolitan.

Agenda ini merupakan bagian dari program kerja sama co-investment oleh PLN, dimana PLN menggandeng lima Industri strategis di antaranya kawasan industri, industri smelter, hingga industri data center dengan mempercepat akses kelistrikan yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman PLN dengan lima mitra di Kantor Pusat PLN pada 5 April 2023.

Penandatanganan kerjasama dilakukan oleh Managing Director Suryacipta, Hudaya Arryanto dan Wakil Presiden Direktur Suryacipta & Direktur SSIA, Wilson Effendy dengan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo. Acara penandatanganan juga turut dihadiri oleh Presiden Direktur Suryacipta & SSIA, Johannes Suriadjaja.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam sambutannya menyampaikan bahwa, salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional adalah sektor industri.

Hilirisasi dapat meningkatkan GDP (Produk Domestik Bruto) Indonesia melalui peningkatan nilai jual komoditas hasil mineral.

Dan salah satu faktor terpenting untuk menjamin keberlanjutan dan peningkatkan daya saing industri tersebut adalah kesiapan listrik yang andal, efisien, serta berbasis energi terbarukan.

“Hari ini kita akan menandatangani kerjasama dengan sejumlah mitra strategis dalam rangka penyediaan listrik. Kerjasama dengan PT Suryacipta Swadaya untuk penyediaan listrik kawasan Subang Smartpolitan.

Kerjasama ini juga merupakan role model bagaimana PLN bekerjasama co-investment dengan swasta dalam mengembangkan kawasan, yang bukan hanya bicara listrik tapi juga pengembangan interkoneksi smart solution.

Dari kerjasama ini akan dibentuk JV reneawable energi dan JV retail untuk pengembangan smart utility dan connectivity. Total penyediaan listrik untuk kawasan ini sebesar 650 MW” ujar Darmawan.

Sebagaimana diketahui, Subang Smartpolitan merupakan pengembangan kota mandiri terintegrasi di area seluas 2.717 hektar.

Subang Smartpolitan akan menjadi kota dimana kegiatan ekonomi dan sosial berlangsung. Kawasan akan didukung dengan infrastruktur cerdas sehingga lebih efisien serta ramah lingkungan.

Subang Smartpolitan juga memiliki lokasi yang strategis karena terhubung dengan sejumlah infrastruktur utama nasional seperti Tol Trans Jawa, Tol Akses Patimban, Pelabuhan Patimban, Bandara Internasional Kertajati, serta jalur kereta api untuk penumpang dan kargo.

Managing Director Suryacipta, Hudaya Arryanto mengatakan bahwa, bekerja sama dengan PLN merupakan langkah strategis, sebab saat ini industri membutuhkan pasokan listrik yang tidak hanya resilience tetapi juga green.

Penandatanganan Nota Kesepahaman ini adalah salah satu manifestasi Suryacipta dalam mewujudkan konsep kawasan Subang Smartpolitan yang ‘smart, green & sustainable’.

Selain memperoleh dukungan listrik andal dari jaringan PLN beserta Renewable Energy Certificate (REC)-nya. Suryacipta dan PLN akan membentuk anak usaha untuk pembangkitan Energi Baru & Terbarukan (EBT) dan anak usaha untuk penyaluran tenaga listrik di Subang Smartpolitan.

“Potential tenant kami pun memerlukan energi yang bersih seperti memiliki Renewable Energy Certificate. Bahkan kedepannya di Subang Smartpolitan, kita ingin kembangkan bersama-sama dengan PLN satu sistem smart grid yang green dan sustainable yang akan bermanfaat tidak hanya kepada kami sebagai pengelola kawasan tetapi juga memberikan nilai tambah kepada para tenant kami” ungkap Hudaya Arryanto.

Hudaya Arryanto menambahkan, “Penyediaan listrik dan pengembangan EBT di kawasan, konstruksi Jalan Tol Akses Patimban serta pembangunan Fase-1 Subang Smartpolitan, semua ditargetkan dapat beroperasi di tahun 2024.

Maka kelihatannya 2024 tidak hanya merupakan tahun politis tetapi juga a sweet year for investment. Kami sangat gembira dan antusias, serta kami siap untuk bekerja cepat bersama-sama PLN untuk mewujudkan kerja sama ini”.

JAKARTA, MoneyTalk – 1995. Saya memutuskan maju dalam Pemilihan Raya Calon Ketua Senat Mahasiswa Universitas Indonesia (SMUI). Dukungan terhadap saya datang dari kalangan ikhwan Fakultas Sastra UI, Teater Sastra UI, Kelompok Studi Mahasiswa UI, Surat Kabar Kampus Warta UI, hingga Majalah Suara Mahasiswa UI. Campaign Manager (CM) Tingkat Pusat saya bernama Rifky Mochtar, mahasiswa Jurusan Fisika FMIPA UI Angkatan 1991.

Nah, selain aktif dengan seabrek jabatan di organisasi intra kampus, Rifky juga menjabat Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Depok. Bukan hanya Rifky, tetapi juga saya, Mohammad Qodari (Ketua Umum KSM UI), Indra Kusuma (Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum UI), Rudi Kurniawan (Metalurgi 91, pernah menjadi Ketua Umum Pemuda Panca Marga DKI Jakarta), Deddy Fezantino dan Rama Pratama (Fakultas Ekonomi UI), Madarremeng A. Panennungi (Ketua BPM FEUI) yang kemudian digantikan Kun Nurachadijat, Agung Pribadi (Formasi FSUI), dan lain-lain.

Pendek kata, saya berhadapan dengan (almarhum) Kamaruddin, ikhwan satu liqo dengan saya. Ikhwan versus Ikhwan, Salawat Badar versus Salawat Badar.

Hanya saja, perbedaan penerimaan berbeda-beda di kalangan aktivis. Kelompok In Depth yang dimotori Budi Arie Setiadi (Muni) yang semula hendak mendukung saya, ternyata memilih abstain. Muni bilang ke saya, “Ini ikhwan versus HMI”.

Sedihnya, Pengurus Besar PB HMI sendiri ternyata tidak mendukung saya, diwakili oleh suara Ramdansyah dan Nurul Isnaeni: “Indra itu bukan HMI murni. Dia ikhwan fillah.” Saya merasa tidak “dikhianati” oleh PB HMI yang waktu itu dipimpin oleh Anas Urbaningrum.

Kehadiran Anas dalam Latihan Kader II HMI Cabang Depok dengan Ketua Organizing Committee Berly Martawardaya begitu mengesankan saya. Saya baru marah besar dan “menghitamkan” PB HMI, ketika keterpilihan Rifky Mochtar sebagai Ketua Badko HMI Jabar, dibekukan oleh PB HMI. Sampai tamat kuliah, saya pantang menginjakan kaki ke PB HMI.

Anas, sejak mahasiswa, sudah berhasil mendinginkan hati saya. Dan barangkali, ribuan aktivis mahasiswa lain yang berlatar belakang HMI. Datang dari Universitas Jember, Jawa Timur, Anas berhasil “menggulingkan” calon-calon Ketua Umum HMI lain yang lebih dekat dan lekat dengan kalangan senior yang berada dalam lingkaran kekuasaan: Jakarta Raya.

Sekalipun tak banyak ikut cawe-cawe dengan segala urusan “politik” pemilihan Ketua Umum PB HMI itu, kami yang merasa lebih kental berada di ranah akademis dan profesional, tentu merasa lebih terwakili. Cengkok atau nada bicara Anas pun berbeda dengan kalangan HMI yang kami kenal yang berakar Partai Masyumi. Lidah Anas lebih medog dan bernuansa Nahdatul Ulama, ketimbang kami yang terasa sekali Islam perkotaannya.

Manakala kampus UI pindah ke Depok, akar tunjang HMI memang tak dalam. Butuh waktu, tenaga, dan beragam bentuk upaya bagi HMI guna mendapatkan kader. Hampir semua mengalami, apalagi saya yang merasa tak cocok dengan organisasi ekstra kampus manapun.

Akan tetapi, pengalaman itu ternyata kolektif. Kalau boleh berterus terang, nama-nama yang saya sebut tadi, lebih dibentuk dalam pergaulan dan perkawanan di tubuh Kelompok Studi Mahasiswa UI Eka Prasetya. KSM UI memiliki hari krida di Pusgiwa UI, punya program Latihan Dasar Kader, Public Relation, presentasi makalah, hingga riset-riset jarak dekat dan – terutama – jarak jauh. Walau Rifky, Rudi, Inkus, dan saya berasal dari Angkatan 91, justru tak berasa berat dipimpin oleh Mohammad Qodari yang angkatan 1993, pun Desmawati pada masa reformasi.

Sikap itu tak terlepas dari keberadaan senior kami di KSM UI, yakni Chandra M Hamzah, Nadia Madjid, Kholid Novianto dan Didik Pradjoko. Mereka HMI, tetapi mereka adalah simbol dari kalangan mahasiswa yang tak sekadar sibuk dengan buku, biji karet, dan Pusgiwa UI yang bak kuburan.

Penelitian yang digelar KSM UI di daerah-daerah pelosok, berhasil membuat jarak yang pas atas peranan apa yang kami lakukan, sekalipun nanti masuk organisasi ekstra kampus yang “ideologis” seperti HMI. Pihak yang bisa “menguliti” sosok-sosok hebat dan tangguh seperti Fahmi Idris dan Ekky Syahruddin dari Angkatan 1966, tentu junior-junior mereka yang ada di HMI juga.

***

Anas, dalam perjalanan hidup setelah tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PB HMI, juga berhasil menjaga jarak yang tepat kepada seluruh penjuru dan tarikan politik jangka pendek. Anas terlibat dalam penyusunan paket undang-undang politik yang baru, lalu menjadi komisioner Komisi Pemilihan Umum.

Ketika kasus korupsi menyasar apa yang saya tulis waktu itu sebagai “kaum cendekiawan” Indonesia, Anas sama sekali tak terlibat. Mulyana W Kusumah, Nazaruddin Syamsuddin dan Daan Dimara adalah sejumlah nama yang digelandang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sikap saya waktu itu begitu sinis kepada kinerja KPK, walau seringkali datang dan ikut dalam pembahasan sejumlah kerangka aturan baru.

Dalam sebuah kesempatan diskusi yang diadakan Blora Center yang diampu oleh Yon Hotman almarhum, Anas menjadi tandem pembicara dengan saya. Saat itu, saya ajukan argumen betapa Anas sudah sangat matang masuk partai politik, yakni Partai Demokrat. Bersama Jusuf Rizal, saya hadir di Bali memantau dari dekat Kongres Partai Demokrat.

Aktivitas saya selain menulis artikel dan kolom di koran-koran nasional, pun jadi peneliti, banyak menyusun, membentuk, melatih, dan melantik sejumlah organisasi, termasuk Lumbung Informasi Rakyat. Kedekatan Blora Center dengan Partai Demokrat, terkhusus dengan Menteri Sekretaris Negara sudah pernah dikatakan almarhum Munir kepada saya. Adagium “Jadilah ikan di laut, sekalipun air laut asin, ikan tidak ikutan asin,” menampar banyak wajah aktivis.

Tidak kurang dari Jeffrie Geovanie yang menyarankan saya bergabung dengan Partai Demokrat. Begitupun Anas, langsung menawarkan nomor urut satu di daerah pemilihan manapun. Itu setelah Anas terpilih jadi Ketua Umum Partai Demokrat. Saya menyempatkan diri hadir dalam acara kampanye yang dihelat kubu Anas, hingga Anas terpilih.

Saya tetap merasa sebagai seorang peserta Latihan Kader Tingkat Madya. Memang, selama beberapa tahun, kehadiran saya sebagai pembicara atau pemberi materi dalam latihan kader HMI di seluruh Indonesia tercatat nomor dua terbanyak setelah Anas. Bahkan, sekretaris pribadi saya terpilih menjadi Ketua Umum KOHATI dalam Kongres HMI di Makassar. Mau pesertanya Cuma 5 atau 6 orang di pelosok yang jauh, baik di Sumatera, Kalimantan, hingga Maluku Utara, saya sempatkan hadir.

Bagi saya, jauh lebih terhormat masuk Partai Golkar yang dipenuhi oleh banyak tokoh. Ketika 200-an aktivis melepas “kepergian” saya dari seorang pengamat menjadi seorang politisi di Universitas Paramadina, Anas tidak sempat datang. Anies Baswedan, Effendi Ghozali, Andrinof Chaniago, Chandra M Hamzah dan Nurul Arifin antara lain yang memberikan sambutan.

Bagi saya, sekalipun Partai Golkar bagian dari pemerintah, tetap ada “jarak” yang dijaga. Kolektivitas dalam tubuh Partai Golkar yang membuat saya merasa lebih cocok untuk belajar, selain tentunya senioritas. Partai Demokrat, bagi saya, adalah simbol istana. Sebagai penulis yang aktif melakukan kritik, tentu tak elok saya bergabung.

Salah seorang politisi yang sempat saya sodorkan kepada Anas adalah Nova Riyanti Yusuf. Anas senang becanda dengan saya, termasuk soal Noriyu. Tetapi toh kemudian Noriyu berhasil duduk sebagai legislator dan melakukan pekerjaan yang paling dirindukan seorang legislator: menubuhkan ilmu yang dipelajari dalam bentuk undang-undang. Saya termasuk bangga dengan kiprah Noriyu terkait dengan Undang-Undang Kesehatan Jiwa.

Setelah saya hanya meraih suara 26.599 dan kalah dari Nudirman Munir, saya terus aktif di dalam tubuh Partai Golkar. Dipercaya sebagai Ketua Balitbang DPP Partai Golkar, saya tentu gemar melakukan pekerjaan di daerah-daerah.

Berbulan-bulan saya berada di Kalimantan dan Sumatera, terutama menjadi Juru Kampanye Nasional Partai Golkar. Dari kejauhan, saya melihat Anas melakukan pekerjaan sulit, terutama terkait dengan kasus Bank Century. Sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat, Anas langsung berada pada titik episentrum gempa politik yang bisa berbuah pada apapun, termasuk impeachment terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Lalu, muncullah petaka itu, kasus hukum yang melilit Anas. Saya berusaha hadir sedekat mungkin dengan dirinya. Hanya saja, saya sedang melakukan pengembaraan yang lain, yakni melawan keputusan Partai Golkar yang tak mencalonkan saya atau kader Partai Golkar sebagai Calon Walikota Pariaman.

Padahal, Partai Golkar mampu maju sendirian. Saya katakan kepada Ketua Umum Partai Golkar, Bang Aburizal Bakrie, bahwa saya bisa melakukan gugatan hukum. Bagi saya, keputusan hanya menempatkan kader Partai Golkar sebagai Calon Wakil Walikota adalah pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar. Atas restu Bang Ical, saya akhirnya maju lewat jalur independen. Kalau ada kader lain, sudah pasti dipecat.

Anas datang, setelah lama berpuasa berbicara, setelah ditetapkan sebagai tersangka, ke Kota Pariaman. Anas berpidato de depan sekitar 4.000 orang massa kampanye puncak saya. Pidato terbaik yang pernah saya dengan dari Anas. Sangat bergelora. Anas mampu membuat massa histeria. Ribuan orang itu akhirnya menangis, ketika saya melantunkan lagu “Suci Dalam Debu.”

Kampanye yang saya hadirkan di Kota Pariaman tercatat sebagai kampanye paling legendaris, ditulis dalam sejumlah skripsi, tesis, dan disertasi. Dan Anas sebagai “hidangan” penutup yang tak disangka publik. Sejumlah intel kepolisian, terlihat menyusup di tengah massa. Saya membisikan, setelah itu Anas sudah pasti ditangkap dan ditahan.

Tapi kekhawatiran saya tak terbukti. Anas hadir di Kota Pariaman pada 29 Agustus 2013. Anas baru ditahan pada 10 Januari 2014. Berhubung dapat sanksi Partai Golkar, saya tidak dicalonkan pada tingkat pemilihan legislatif manapun. Tapi, saya tetap setia dan bersemangat berkeliling kemanapun, berkampanye.

Saya yakin, efek elektoral pencalonan saya di Kota Pariaman yang meraih posisi suara terbanyak ketiga dari tujuh pasang calon akan hadir setelah itu. Sekaligus, saya berhasil membuktikan bahwa calon bukan kader yang diusung Partai Golkar kalah.

Hasil Pemilu 2014 pun menunjukkan bahwa Partai Golkar menang di Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman, ketika secara nasional, termasuk di Sumatera Barat, terpuruk. Bisa dikatakan sejak mulai mencari KTP di Kota Pariaman hingga Pemilu 2014, saya sama sekali tak berhenti. Pantang bagi saya berdiam diri.

Setiap kali berada di Jakarta, saya hadir dalam sidang-sidang Anas. Kadang, membawakan buku. Setelah incrach, saya juga sempat berkunjung ke Penjara Suka Miskin, Bandung, dua kali. Sempat berfoto di dalam, namun tak pernah saya publikasikan, guna menghormati aturan penjara.

Setiap kali bertemu, Anas tak pernah berubah, setiap kali saya bertemu dengannya. Seorang guru, sahabat, dan bisa jadi saudara yang sangat dekat dengan saya. Ketika saya terkena kasus penyalahgunaan narkotika di kampung halaman sejak muda, Mangga Besar, Anas menulis kalimat yang sangat menitikkan airmata.

***

Terdapat sejumlah sahabat yang tetap setia menunggu Anas, ketika Anas dipenjara. Satu saya kenal sejak lama, tahun 1993, yakni Andi Soebijakto. Saat menjadi delegasi Senat Mahasiswa Universitas Indonesia bersama Ketua Harian SMUI Bagus Hendraning dan Ketua Bidang Olahraha Ferry Irawan, Andi Soebijkato adalah Ketua Senat Mahasiswa Universitas Brawijaya.

Koperasi Mahasiswa Unibraw adalah juara nasional antar kampus. Saya banyak belajar juga, soalnya juga dipercaya menjadi pengawas Koperasi Mahasiswa di Fakultas Sastra UI. Selain Andi dan Bagus, hadir juga Elan Satriawan, Ketua Senat Mahasiswa Universitas Gajah Mada, Ikhwan Situmeang dari IKIP Malang, dan sejumlah kampus lain.

Dalam kesempatan berikut, saya kembali hadir di Universitas Brawijaya dalam kapasitas sebagai Sekretaris Jenderal Ikatan Himpunan Mahasiswa Sejarah Indonesia (1995-1997). Terdapat pertemuan antara Ikatan Organisasi Mahasiswa Sejenis (IOMS) di Unibraw, seperti Ikatan Mahasiswa Hukum Indonesia, Ikatan Mahasiswa Perikanan, dan ISMEI. Kami menandatangani sejumlah dokumen kerjasama.

Bisa dikatakan, sejak saat itu, saya berhubungan dengan Andi, Ikhwan, dan aktivis senat mahasiswa perguruan tingi lain. Kebiasaan saya, berkirim surat. Nah, ketika nama-nama itu hadir dalam pentas aksi mahasiswa seperti aksi 1998, saya langsung tahu bahwa Kusfiardi ternyata belum lulus dan menjadi Ketua Senat Mahasiswa Universitas Islam Yogyakarta, begitu juga Ketua Senat Mahasiswa Universitas Sam Ratulangie.

Kebiasaan saya mengumpulkan para aktivis berlanjut ketika bekerja di Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dan Yayasan Harkat Bangsa. Tentu saja, saya terus mengikuti jejak langkah kawan-kawan aktivis mahasiswa.

Andi Soebijakto ternyata ikut menjadi pengurus Partai Demokrat, lalu mundur bersamaan dengan status tersangka Anas. Andi juga menjadi pengurus organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh kawan-kawan Anas, begitupun saya.

Ketika Anas menjalankan tapabratanya, Andi saya lihat juga menjadi sosok yang dikenal suka didatangi para junior di rumahnya. Tak mungkin hanya sekadar hubungan antara orang Malang dan orang Jember, atasu sesama Jawa Timur, kalau melihat kesetiaan yang ditunjukkan Andi. Saya sendiri tak tahu persis, apakah Andi anggota HMI atau bukan. Yang jelas, dia tokoh mahasiswa intra kampus. Unibraw adalah kampus terbesar di Jawa Timur.

Satu contoh lagi, Marzul Veri, aktivis mahasiswa Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat. Saya baru kenal tokoh ini, setelah Uda MV menjadi Ketua DPD KNPI Sumatera Barat, Ketua KPU Sumatera Barat, dan makin dekat ketika menjadi Ketua Tim Pemenangan Jusuf Kalla – Wiranto dalam Pemilihan Presiden 2009.

Ternyata, MV tak begitu baik berhubungan dengan kader-kader HMI asal Sumbar yang menjadi Ring 1 saya, seperti Revi Masta Dasta dan Romeo Pernando. Tidak tahu saya, apa masalahnya. Dan saya juga tidak mau tahu. Yang jelas, hubungan saya sangat baik dengan MV, termasuk dan terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah di Sumbar.

MV juga setia bersama Anas. MV setahu saya, bahkan memilih berpuasa tawaran jabatan ini itu, sehingga lebih sering bertemu postingnya lagi duduk di lapau atau kedai diskusi yang mana. Entah buluh perindu apa yang sudah ditanam Anas di dalam diri MV, sehingga sosok yang sempat dianggap rada keras dan bahkan angkuh ini, bertahun-tahun terlihat seperti kuda-kuda asal luar negeri yang diternakkan dan dipelihara di kampung masa kecil saya, Aie Angek. Kalau hanya untuk mendapatkan tempat dalam organisasi nasional manapun, modal MV lebih dari cukup. Tetapi ia seakan tak punya minat.

Dua nama itu hanya contoh. Ada ribuan yang lain yang bukan sekadar nama orang biasa, tetapi sudah merintis jalur aktivis sejak usia belia. Nama-nama yang bisa jadi sudah menjadi legenda di area mereka masing-masing.

Tanpa Anas pun, mereka adalah sesuatu. Mereka bisa muncul kapan saja, menjadi kuda hitam dalam pergumulan apapun, baik di ranah politik, ilmu pengetahuan, bisnis, hingga pemerintahan. Kuda-kuda hitam yang jiga berkumpul serempak, bakal membuat langitpun menjadi hitam pekat.

Anas? Adalah kuda putih yang hadir di antara kerumunan kuda-kuda hitam itu. Kuda yang sangat hebat di dedaunan sabana yang menghijau. Mereka setia menunggu satu sosok yang sudah dicuci seluruh perkara dunianya dengan hukuman penjara, biar makin menyala dalam legam geliat masing-masing.

Anas tidak mengancam siapa-siapa, justru orang-orang yang setia menunggu bertahun-tahun di luar penjara Suka Miskin, sambil menahan diri, adalah ancaman yang sebenarnya. Dan akan kemana keseluruhan energi itu? Bulan Ramadhan sudah membuka tabir itu. Ahlan wa sahlan. Mohon Maaf Lahir dan Batin.(MT)

Oleh: Indra J Piliang
Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Depok 1995-1997

JAKARTA, MoneyTalk – Ketua MPR RI sekaligus Ketua Dewan Pendiri Majelis Ta’lim Baitus Sholihin (MT-BS) dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengadakan buka puasa sekaligus memberikan santunan anak yatim. Melalui buka puasa bersama serta santunan anak yatim diharapkan mampu menumbuhkembangkan kasih sayang serta nilai-nilai solidaritas sosial antar sesama.

“Bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah, yang mempunyai dimensi vertikal (hablumminallah) dan dimensi horizontal (hablumminanas). Karena itu sebagai implementasi hablumminanas, MT-BS ingin keberkahan Ramadan juga bisa dirasakan oleh para anak yatim melalui buka puasa bersama dan santunan anak yatim ini,” ujar Bamsoet saat acara Buka Puasa dan Santunan Anak Yatim Majelis Ta’lim Baitus Sholihin di Jakarta, Selasa (11/4/23).

Pengurus MT-BS hadir antara lain Ketua Umum Iskandar Hasibuan, Ketua Harian Amriyati Amin, Sekjen Devi Indah Kartika, Bendahara Ella Tubagoes serta Ketua Bidang Dewi Razif.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini mengajak masyarakat yang memiliki kecukupan ekonomi untuk mau memberikan bantuan kepada anak yatim.

Data Yayasan Yatim Mandiri mencatat jumlah anak yatim di Indonesia saat ini mencapai 3,2 juta jiwa. Dimana jumlah anak yatim terbanyak di Indonesia ada di NTT dengan jumlah mencapai 492.519 anak, kemudian disusul Papua berjumlah 399.462 anak.

“Butuh partisipasi semua elemen bangsa untuk mau peduli serta membantu para anak yatim. Tanpa dukungan dari kita semua yang memiliki kelebihan rezeki, sulit rasanya anak-anak ini bisa hidup dengan layak dan nyaman,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini berharap keberadaan MT-BS mampu memperkuat ukhuwah islamiyah, menyebarluaskan Islam sebagai Rahmatan Lil Alamin serta menjadikan ajaran agama sebagai sumber perdamaian. Karena perbedaan harus dijadikan salah satu kekayaan yang menguatkan bangsa Indonesia.

“Di Indonesia hidup dengan damai 1.340 suku bangsa dengan 6 agama dan puluhan aliran kepercayaan yang tersebar di 17.504 pulau. Jangan biarkan karena pandangan yang sempit, perbedaan malah dijadikan sumber pertikaian,” pungkas Bamsoet. (MT)

JAKARTA, MoneyTalk – Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)yang melibatkan 491 pegawai kementerian keuangan bukan ilusi. Terbukti, banyak pejabat kementerian keuangan mempunyai harta tidak normal. Dari mana asal harta tersebut?

Ketika korupsi tidak tertangkap, maka uang hasil korupsi bertumpuk. Sebagian disimpan atas nama anak, atau istri, atau anggota keluarga lainnya. Sebagian lagi digunakan untuk beli aset seperti tanah, rumah, apartemen, atau kendaraan. Sebagian dibuat usaha, atas nama anggota keluarga. Atau penyertaan modal di perusahaan pihak ketiga seperti artis, dan lainnya. Ada juga diinvestasikan di pasar modal.

Begitulah modus koruptor menyimpan harta hasil korupsi. Transaksi perbankan juga dipecah-pecah dalam jumlah kecil-kecil, untuk mengelabui pengawas keuangan.

Semua transaksi keuangan dan transaksi barang (yang mencurigakan) dilaporkan kepada PPATK, oleh setidaknya 21 kategori pihak pelapor yang terdiri dari 16 kategori penyedia jasa keuangan dan 5 kategori penyedia barang, seperti perusahaan atau agen properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata dan perhiasan, dan lainnya.

Setelah melalui analisis dan pemeriksaan, PPATK mendapat gambaran profil apakah transaksi orang bersangkutan masuk kategori normal atau diduga ada indikasi pencucian uang.

Laporan Hasil Analisis (LHA) dan Hasil Pemeriksaan (LHP) kemudian diberikan kepada instansi-instansi pemerintah yang berkepentingan untuk menyelidiki dan menyidik lebih lanjut, termasuk kepada aparat penegak hukum: KPK, Kepolisian, Kejaksaan.

Oleh karena itu, ketika pelaku korupsi tertangkap OTT, penegak hukum terkejut mengetahui harta yang bersangkutan sangat besar, jauh lebih besar dari kasus korupsi yang disangkakan. Seperti yang terjadi pada Gayus atau Angin Prayitno. Mereka kemudian juga dituntut dengan tindak pidana pencucian uang.

Sekali lagi, dugaan pencucian uang di kementerian keuangan bukan ilusi. Buktinya, Rafael Alun sekarang menjadi tersangka dan ditahan KPK atas kasus gratifikasi. Padahal Rafael Alun tidak tertangkap tangan (OTT). Artinya tidak ada barang bukti uang suap. Bagaimana bisa jadi tersangka?

KPK bisa menetapkan Rafael Alun menjadi tersangka karena mempunyai bukti kuat transaksi keuangan yang sudah dianalisa dan diperiksa PPATK. Transaksi keuangan tersebut nampaknya melibatkan perusahaan konsultan pajak milik Rafael Alun, serta aliran dananya.

Dengan demikian, laporan PPATK cukup akurat untuk diadakan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut, untuk kemudian ditetapkan menjadi tersangka.

Sehingga Mahfud MD tidak perlu membentuk Satgas TPPU. Satgas ini malah menjadi hambatan untuk usut tuntas dugaan pencucian uang yang melibatkan 491 pegawai kementerian keuangan ini.

Pertama, Satgas melibatkan Kejaksaan dan kepolisian. Apakah artinya pembentukan satgas ini sebagai upaya untuk menghambat penyidikan dari aparat penegak hukum?

Kejaksaan atau kepolisian sebaiknya usut tuntas dugaan pencucian uang di Kemenkeu berdasarkan laporan PPATK, dan tidak perlu gabung satgas TPPU.

Kedua, kementerian keuangan tidak mempunyai kredibilitas sama sekali untuk terlibat penyelidikan atau penyidikan terhadap dugaan pencucian uang yang melibatkan pegawainya.

Karena, kasus pencucian uang ini patut diduga kuat berasal dari korupsi atau gratifikasi yang melibatkan banyak pihak di kementerian keuangan. Seperti terbukti pada kasus Gayus Tambunan yang menyeret 27 nama. Kemudian, dari persidangan Angin Prayitno terungkap, gratifikasi dibagi ke banyak pihak, 50 persen untuk direktur dan kepala subdirektorat, dan 50 persen sisanya untuk tim pemeriksa pajak. Apa artinya? Korupsi kolektif?

Tidak heran, Angin Prayitno ditangkap bersama tim pemeriksa pajak ketika itu.

Karena korupsi dilakukan secara terstruktur dan sistematis, melibatkan banyak pihak, maka kementerian keuangan tidak bisa dipercaya untuk melakukan penyidikan dugaan pencucian uang ini.

Kementerian keuangan terbukti melindungi oknum yang melakukan korupsi atau menerima gratifikasi, seperti yang terjadi di banyak kasus sebelumnya, antara lain kasus Denok Taviperiana dan Totok Hendriyatno. Keduanya dilindungi dengan cara diberhentikan, dengan menggunakan alasan menegakkan peraturan tentang disiplin PNS.

Enak sekali, terbukti korupsi tetapi hanya dikenai sanksi disiplin?

Dengan menggunakan laporan PPATK, Denok dan Totok terbukti menerima gratifikasi Rp500 juta, dan sanksinya hanya diberhentikan.

Tidak heran, laporan PPATK selama ini hanya dipendam saja, tidak ada kasus yabg terbongkar.

Oleh karena itu, satgas TPPU hanya untuk pembenaran seolah-olah dugaan pencucian uang di kementerian keuangan sudah ditindaklanjuti, agar mereka semua bisa lolos dari jerat hukum.

Untuk itu, rakyat menolak pembentukan satgas TPPU dan menuntut aparat penegak hukum bertindak secara profesional sesuai undang-undang tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. (MT)

Oleh: Anthony Budiawan
Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)