Blog - Laman 606 dari 630 -

Wow, Tiap Bulan Perdagangan Aset Kripto di Indonesia Capai Belasan Triliun kripto-crypto-bitcoin-2

Wow, Tiap Bulan Perdagangan Aset Kripto di Indonesia Capai Belasan Triliun

Ali Ramadan 13 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Dinamika perdagangan fisik aset kripto mengalami pasang surut sejak beberapa tahun terakhir. Nilai transaksi pada 2022 sempat menurun, namun pada Februari 2023 tercatat Rp13,8 triliun atau naik 13,7 persen dibandingkan Januari 2023 (MoM).

Secara total, nilai transaksi aset kripto periode Januari-Februari 2023 sebesar Rp25,94 triliun atau turun 69 persen dibandingkan periode yang sama pada 2022 sebesar Rp83,76 triliun.

Lima Jenis aset kripto dengan nilai transaksi terbesar saat ini yaitu Tether (USDT), Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Dogecoin (DOGE), dan Terra (LUNA).

Awal 2022 dan diperkirakan sampai dengan 2023, dunia masih mengalami fase crypto winter. Artinya, penurunan transaksi perdagangan aset kripto terjadi hampir sepanjang tahun.

Namun sebaliknya, dari sisi jumlah pelanggan, terjadi penambahan cukup signifikan. Pada Februari 2023, tercatat jumlah pelanggan 17 juta (rata-rata penambahan sebesar 500 ribu pelanggan per bulan) dari tahun sebelumnya sebesar 16 juta.

Dari sisi penguatan ekonomi nasional, perdagangan aset kripto memberikan manfaat terutama melalui kontribusinya dalam penerimaan negara melalui pajak.

Pada periode Mei-Desember 2022 berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, telah terkumpul pajak atas perdagangan fisik aset kripto sebesar Rp246,5 miliar.[MT]

Hore! Konversi Motor Listrik Dapat Bantuan Pemerintah

Krisna Arjun 13 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Konversi kendaraan listrik adalah salah satu upaya untuk mempercepat terwujudnya ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) yang dapat memberikan manfaat berupa penghematan bagi konsumen dan pemerintah.

Pemerintah berharap program konversi ini akan memberikan manfaat untuk masyarakat, utamanya penghematan biaya bahan bakar dan udara yang lebih bersih.

“Pelaksanaan konversi sepeda motor merupakan salah satu bentuk pelaksanaan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2020,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Dadan Kusdiana

“Pelaksanaan konversi sepeda motor ini juga bertujuan untuk mendukung perkembangan ekosistem KBLBB atau kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk mengurangi impor BBM, mendukung penurunan emisi gas rumah kaca termasuk tentunya emisi suara kendaraan,” jelasnya.

Latar belakang program ini, sambung Dadan, adalah komitmen pemerintah untuk menurunkan 31,8% emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 mendatang serta tentunya mengurangi impor BBM dan kompensasi oleh Pemerintah serta penghematan biaya bahan bakar bagi masyarakat.

“Pemerintah berharap manfaat dari program konversi ini dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, seperti untuk pemilik sepeda motor ini dengan perhitungan harga pertalite bulan lalu menjadi 27,7 juta per tahun.”

“Kemudian dari sisi penghematan Pertalite dari sisi Pemerintah sebesar Rp18,6 miliar ini kalau kita konversi sebesar 50.000 unit,” jelasnya.

Untuk mempercepat terwujudnya ekosistem KBBLB ini maka Pemerintah telah mengeluarkan dua model insentif yakni, insentif untuk pembelian kendaraan listrik yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2023.

Dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2023, ditegaskan target penerima bantuan Pemerintah ditahun ini di tahun 2023 adalah sebanyak 50.000 unit dan tahun depan 150.000 unit dengan besaran bantuan yang diberikan Rp7.000.000 per unit untuk motor konversi.

“Bantuan Pemerintah yang diberikan adalah sebesar Rp7.000.000 per unit sepeda motor yang dikonversi, ini kira-kira equivalent separuh dari biaya konversi untuk tahun ini dan kita berharap tahun depan dengan berkembangnya nanti dari sisi pabrikasi penyediaan komponen biaya total dari konversi ini bisa diturunkan,” jelas Dadan.

Selain keuntungan di atas, program konversi akan memberikan dampak positif pada peningkatan konsumsi listrik sebesar 15 GWh, penurunan emisi sebesar 30.000 ton dan pengurangan impor BBM sebesar 20.000 Kiloliter yang secara langsung menghemat devisa negara sebesar USD10 juta.

Hal ini juga menciptakan lapangan kerja baru yang berasal dari bengkel-bengkel konversi baik yang baru dubentuk maupun yang nanti akan timbulnya bengkel-bengkel baru serta timbulnya industri omponen-komponen yang menunjang kegiatan konversi ini.

Pemberian bantuan Pemerintah untuk konversi motor listrik akan dilaksanakan oleh Kementerian ESDM kepada masyarakat melalui bengkel konversi yang berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan.

Saat ini, total kapasitas konversi yang dilakukan sebanyak hampir 2.000 unit per bulan sehingga untuk memenuhi target 50.000 unit tahun ini diperlukan tambahan dari bengkel-bengkel konversi yang ada.

Kementerian ESDM sendiri akan melakukan pelatihan di beberapa tempat antara lain di Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makasar, Denpasar, Mataram, Kupang dan juga Balikpapan dengan upaya ini diharapkan akan dapat meningkatkan kapasitas konversi menjadi hampir 1 juta unit per tahun.

Dadan menjelaskan, masyarakat yang ingin mengkonversi kendaraan BBMnya menjadi motor listrik dapat mengunjungi flatform digital yang sudah dibangun (sedang dalam tahap finalisasi) Kementerian ESDM.

“Pemerintah sudah membuat platform digital untuk program konversi ini, dengan platform digital ini masyarakat pemilik motor yang ingin mengkonversi tidak perlu datang secara langsung terlebih dahulu ke bengkel bisa menggunakan platform digital yang saat ini sedang dalam tahap finalisasi,” jelas Dadan.

Menurut Dadan, platform digital tersebut terdiri dari empat komponen utama, ada media daring untuk pendaftaran, media untuk bengkel konversi, pelaporan dari sisi kualitas.

“Kami nanti memastikan melalui flatform digital ini bahwa motor yang dikonversi ini telah lulus mendapatkan sertifikat uji type dari Kementerian Perhubungan baru setelah itu nanti biaya yang Rp 7.000.000 itu cairkan oleh Kementerian ESDM,” pungkas Dadan.

Sufmi Dasco Terima Aspirasi Persatuan Perawat Nasional Indonesia Sufmi Dasco Ahmad persatuan perawat

Sufmi Dasco Terima Aspirasi Persatuan Perawat Nasional Indonesia

Ali Ramadan 12 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima audiensi DPP Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), di ruang pimpinan Gedung Nusantara III Senayan Jakarta.

Pertemuan dengan PPNI ini membahas terkait advokasi mempertahankan UU Keperawatan.

Dalam kesempatan itu, PPNI menyampaikan permohonan dukungan tentang Keperawatan yang merupakan hasil produk dari Parlemen untuk tetap hidup di dalam RUU Kesehatan, di mana banyak mengatur ranah layanan kepada masyarakat.

Menurut Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini, DPR RI siap mendukung dan mengakomodasi setiap usulan dan aspirasi masyarakat, dalam hal ini PPNI.

Dasco berharap perawat mendapatkan perhatian dan perlindungan, karena perawat memiliki peranan yang tidak kalah penting dalam dunia kesehatan khususnya terhadap masyarakat.

“Kita berharap yang diatur oleh pemerintah ikut membawa kemajuan perawat,” ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra itu usai audiensi, di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/4/2023).

Secara garis besar, intinya, sikap PPNI tidak menolak adanya Undang-Undang Omnibus Law terkait Kesehatan, namun berharap agar turunan undang-undang dapat diatur dengan baik untuk kepentingan perawat dan kemajuan perawat.

Dikutip dari laman Kementerian Kesehatan, Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Kesehatan memberikan perlindungan hukum ekstra bagi para tenaga kesehatan. Hal ini tertuang dalam Daftar Isian Masalah (DIM) dalam RUU yang sudah diserahkan oleh pemerintah kepada DPR RI Pada Rabu (5/4/2023) lalu.

Tenaga Kesehatan sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan sudah sepatutnya mendapat haknya untuk mendapatkan perlindungan hukum yang baik. Terutama para Nakes merupakan mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan transformasi kesehatan.

Dalam RUU juga ada pengaturan substansi hak tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk menghentikan pelayanan apabila mendapat perlakuan kekerasan fisik dan verbal.

Hindari Uang Palsu, Gus Muhaimin: Tukar Uang di Bank Saja ilustrasi uang rupiah

Hindari Uang Palsu, Gus Muhaimin: Tukar Uang di Bank Saja

Ali Ramadan 12 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat Abdul Muhaimin Iskandar mendorong semua pihak mewaspadai potensi maraknya peredaran uang palsu di tengah peningkatan penukaran uang selama Ramadan dan jelang Lebaran 2023.

Muhaimin Iskandar mengimbau masyarakat untuk menukarkan uang di tempat yang legal dan aman, seperti di bank.

“Lebaran sebentar lagi dan tentu antusias masyarakat untuk menukarkan uang lama dengan yang baru juga akan tinggi. Nah, ini harus kita waspadai. Jangan sampai malah menukarnya dengan uang palsu,” kata Gus Muhaimin, sapaan akrabnya.

“Kalau mau nukar uang baiknya langsung di bank saja, atau (bank) yang mobile itu bisa. Sebisa mungkin hindari penukaran uang yang tidak legal, yang di pinggir-pinggir jalan itu misalnya,” tambahnya.

Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) itu mendorong aparat Kepolisian untuk menindaklanjuti sekaligus mengusut temuan kasus uang palsu yang dilaporkan dan ditemukan oleh masyarakat.

Tidak hanya itu, ia meminta agar para pelaku yang mengedarkan uang palsu ditindak dengan sanksi tegas, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

“Aparat kepolisian saya kira perlu lebih intensif lagi mengamankan dan menindaklanjuti kalau ada laporan kasus uang palsu ini. Tentu masyarakat alan sangat dirugikan kalau sampai jerih payahnya bekerja malah tertukar dengan uang yang palsu,” tegasnya.

Selain itu, dirinya turut mendorong Bank Indonesia (BI) untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan Kepolisian agar melakukan langkah preventif dengan mensosialisasikan kepada masyarakat untuk konsisten waspada terhadap modus peredaran uang palsu.

“Penting juga BI menggencarkan lagi edukasi masyarakat untuk lebih cermat dalam mengecek uang yang diterima. Sambil kehati-hatian kita juga harus ditingkatkan,” tukas legislator Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII.

Bambang Pacul Dukung Pembentukan Satgas TPPU Bambang Wuryanto Bambang Pacul

Bambang Pacul Dukung Pembentukan Satgas TPPU

Rafi Mukarram 12 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Komisi III DPR RI mendukung penuh Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) segera membentuk Tim Gabungan atau Satgas yang melakukan supervisi untuk menindaklanjuti keseluruhan LHA/LHP dengan nilai keseluruhan sebesar Rp349.874.187.502.987.

Komisi III juga meminta Satgas bersama kepala PPATK melaporkan setiap progresnya dalam setiap periodisasi rapat Komisi III DPR RI.

Hal ini dikatakan Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul dalam Rapat Kerja Komisi III yang turut menghadirkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana saat membahas Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait transaksi janggal Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan.

“LHA berapa, LHP berapa, yang sekedar informasi berapa, itu kita list, dan itu tugasnya Satgas yang menyelesaikan. Jadi, saya kira Komisi III mendukung penuh poin enam, untuk dibuatkan Satgas dan setiap periodisasi rapat, selama lima kali ini, kita minta Satgas bersama Kepala PPATK melaporkan progresnya,” tegas Bambang di Gedung Nusantara II, Jakarta.

Poin yang dimaksud Bambang ialah tujuh poin hasil rekonsiliasi pemerintah, di mana beberapa di antaranya adalah Komite TPPU akan segera membentuk Tim Gabungan/Satgas yang melakukan supervisi untuk menindaklanjuti keseluruhan LHA/LHP dengan nilai agregat sebesar Rp349.874.187.502.987.

Lalu, Komisi III mendorong dilakukannya case building (membangun kasus dari awal) dengan memprioritaskan LHP yang bernilai paling besar karena telah menjadi perhatian masyarakat, dimulai dengan LHP nilai agregat Rp 189.273.872.395.172.

Lalu, tim gabungan/satgas akan melibatkan PPATK, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Bareskrim Polri, Pidsus Kejagung, Bidang Pengawasan OJK, BIN, dan kemenko Polhukam.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menegaskan, 300 surat laporan yang disampaikan dalam rekap surat PPATK 2009-2023 harus tuntas kejelasannya.

“Silahkan Pak Ketua Komite TPPU untuk membentuk (Satgas), yang dalam catatannya itu ada gabungan, dan itu akan melaporkan pada Komisi III setiap masa sidang rapat,” jelasnya.

Hal ini dikatakan Bambang, guna memantau progres kinerja dari Satgas dari awal mulai bekerja hingga di akhir bisa menyelesaikan seluruh laporan kasus tersebut.

“Laporan sekian sudah selesai, laporan kementerian keuangan yang sekian, sudah semua itu. Dengan tidak ada dusta tidak ada dusta diantara kita,” tutup Bambang.

Gus Muhaimin Bagikan Sembako ke ‘Porter’ Stasiun Gambir dan Pasar Tanah Abang

Ali Ramadan 12 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar menggelar aksi berbagi Sembako untuk para pramuantar dan pramubarang (porter) yang bekerja di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (12/4/2023).

Dalam acara yang diselenggarakan bersama Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perempuan Bangsa itu, ia menyerahkan ratusan paket Sembako.

“Kita bersyukur hari ini berkumpul untuk berbagi dan menyambut keberkahan Ramadan tahun ini, tentu ini menjadi bagian dari rasa syukur kita semua. Terima kasih kepada Perempuan Bangsa yang sudah sekuat tenaga untuk berbagi dengan bapak-bapak sekalian,” kata pria yang kerap disapa Gus Muhaimin, sapaan akrabnya, Rabu (12/4/2023).

Dirinya bersyukur momentum ini dapat dilaksanakan dengan menebar manfaat melalui aksi berbagi tersebut. Bagi Gus Muhaimin, Ramadan dapat mengajarkan seluruh umat Islam untuk terus memupuk solidaritas antar sesama.

“(Aksi berbagi) ini hanya simbol, yang lebih penting adalah sepanjang hidup kita harus bahu membahu dan saling bantu membantu. Bangsa kita belum sepenuhnya bisa menjadi makmur semuanya.”

“Dengan berbagi, alhamdulillah bangsa kita diajarkan melalui agama dan nilai-nilai budaya telah benar-benar menghadirkan sebuah bangsa yang solid, saling menopang dan memperkokoh satu dengan lainnya,” tuturnya.

Di lokasi yang sama, Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa Siti Mukarromah menyampaikan aksi berbagi kali ini merupakan tahun ketiga yang dilakukan di Stasiun Gambir dan sejumlah stasiun lainnya.

“Ini bagian dari program sosial kami untuk bisa berbagi dengan teman-teman. Dan tahun ini kita akan melakukan konsep pembagian sejuta takjil dan sembako di seluruh Indonesia,” kata politisi Fraksi Partai PKB itu.

Sementara, Kepala Stasiun Gambir Hendra Hindarsah menyambut baik aksi berbagi yang diinisiasi oleh Gus Muhaimin bersama DPP Perempuan Bangsa untuk para porter.

“Kami ucapkan terima kasih atas aksi berbagi ini. Semoga apa yang dilakukan mendapatkan balasan yang berlipat,” ungkap Hendra.

Usai berbagi dengan ratusan porter Stasiun Gambir, Gus Muhaimin bersama pengurus Perempuan Bangsa juga melanjutkan aksi serupa di Pasar Tanah Abang. Sedikitnya, ada 400 porter di pasar tersebut yang turut memperoleh sembako.

Turut hadir dalam agenda tersebut Ketua Dewan Pembina DPP Perempuan Bangsa Rustini Muhaimin, Anggota DPR RI Fraksi PKB Ratna Juwita Sari, Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi PKB Erni Sugianti, serta sejumlah pengurus DPP Perempuan Bangsa.

Tenaga Honorer Non ASN Dihapus November 2023, Ini Komentar Anggota DPR

Ali Ramadan 12 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mendorong perevisian Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

PP tersebut memberi mandat penghapusan tenaga honorer atau Non ASN sampai dengan tenggat November 2023 mendatang.

Hal ini menurutnya, demi menghindari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal sekaligus memberikan kepastian kepada rakyat Indonesia.

”Saya kira dari waktu yang kurang dari 6 bulan ke depan, sampai dengan tanggal 28 November 2023, di mana PP No. 49 tahun 2018 memberikan norma kepada kita untuk menghapus seluruh pegawai Non-ASN, PP itu perlu kita revisi dengan segera,” jelas Rifqi dalam rapat kerja Komisi II dengan MenPAN RB Abdullah Azwar Anas di Senayan, Jakarta.

“Agar principal guidance yang disepakati oleh banyak pihak, termasuk masukan dari DPR agar tidak ada PHK massal itu segera mendapatkan kepastian kepada anak bangsa. Saya mendorong ini adalah kado untuk lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah dari pemerintah untuk rekan-rekan honorer di Indonesia,” paparnya.

Seiring dengan itu, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini meminta intervensi digital yang telah dilakukan MenPAN RB bisa dikembangkan untuk mendata jumlah tenaga honorer dan memastikan dasar hukum pengangkatannya.

”Jangan sampai, day to day, setiap hari terlalu mudah para pejabat di republik ini, yang sebenarnya tidak memiliki alas yuridis untuk menjadikan seseorang honorer itu ngangkat honorer, yang akan menjadi beban terus menerus, siapapun menterinya dan siapapun yang duduk di komisi II DPR RI ini, dari periode ke periode,” sambungnya.

Rencana penghapusan honorer ini juga, menurut Rifqi bertentangan dengan visi presiden terkait UU Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

”Kenyataan bahwa ada kondisi objektif di beberapa lembaga, lebih dari 50% tenaga non-ASN yang menyokong Kementerian lembaga untuk menjalankan tugas dan fungsinya, ambil contoh Kementerian PUPR, diseluruh balai-balai di Indonesia, hampir 50% adalah pegawai non-ASN. Kalau kemudian kita hapuskan (honorer) berdasarkan PP nomor 49 tahun 2018 maka visi presiden termasuk undang-undang RPJPN kita itu nggak jalan,” terangnya.

Untuk itu, Rifqi meminta MenPAN RB bersikap tegas pada honorer yang tidak terdata dan memfokuskan pada intervensi digital, yang dinilainya dapat mencegah pertumbuhan honorer yang tak terkendali.

”Saya kira intervensi digital bisa membantu kalau memang dia tidak ada di database, dan tidak diotorisasi oleh kementerian RB dan BKN, maka dia bukan tenaga non-ASN yang di acceptance oleh negara. Karena kalau tidak, hari kita bicara 2,3 juta, besok hari akan menambah menjadi 2,5 juta jadi 2,7 juta akhir tahun jadi 3,5 juta,” jelasnya.

Diakhir, Legislator Dapil Kalimantan Selatan I ini meminta MenPAN RB untuk bisa membedah postur 2,3 juta formasi honorer yang ada saat ini, namun kemudian harus bisa tetap memperhatikan fresh graduate karena mereka juga memiliki hak yang sama dalam dunia kerja di birokrasi negara.

”Oleh karena itu karena itu 2,3 juta, posturnya harus kita bedah, maka saya mendorong, untuk tidak takut untuk kemudian tidak populer, untuk tidak men-acceptance mereka yang tidak linier dengan kebutuhan birokrasi kita. Karena itu juga hak bagi kawan-kawan yang lain di luar Non ASN untuk masuk dalam birokrasi kita, dan itu adalah tanggung jawab kita Sebagai penyelenggara negara,” tutupnya.

Terkait Mudik Lebaran 2023, Ini Harapan Jokowi Presiden Jokowi Pimpin Ratas Persiapan Mudik Lebaran Tahun 2023

Terkait Mudik Lebaran 2023, Ini Harapan Jokowi

Ali Ramadan 12 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju guna membahas persiapan mudik Lebaran tahun 2023.

Ratas tersebut digelar di Pelabuhan Merak, pada Senin, 11 April 2023, usai Kepala Negara meninjau langsung kondisi Pelabuhan Merak jelang mudik Lebaran.

Dalam pengantarnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa ada sejumlah catatan dari arus mudik sebelumnya yang harus diperbaiki pada arus mudik tahun 2023 ini. Presiden berharap arus mudik tahun ini dapat berjalan lebih baik dari tahun sebelumnya.

“Mudik tahun yang lalu ada catatan-catatan yang harus kita perbaiki dan catatan besar itu ada di Pelabuhan Merak dan juga di jalan tol. Oleh sebab itu, secara detail yang bekerja di lapangan itu harus betul-betul melihat sehingga perbaikan dari manajemen tahun yang lalu untuk arus mudiknya harus lebih baik,” ujar Presiden.

Salah satunya, Presiden mengingatkan jajarannya agar kemacetan panjang di jalur Cikuasa Atas dan Cikuasa Bawah tidak terulang kembali. Presiden Jokowi pun menghargai langkah perbaikan yang telah dilakukan Pelabuhan Merak dengan menambah dua dermaga dan kapasitas pemudik.

“Saya sangat menghargai apa yang telah dilakukan di Pelabuhan Merak. Tadi disampaikan ada penambahan pelabuhan dermaga dua dan juga ada penambahan kapasitas yang cukup signifikan,” ungkap Presiden.

Selain itu, Presiden juga mengapresiasi penambahan jumlah tempat peristirahatan di jalan tol. Meski demikian, Presiden meminta jajarannya untuk turun langsung ke lapangan dan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di lapangan saat arus mudik berlangsung.

“Kita harapkan utamanya selain Kementerian Perhubungan, Polri, TNI, saya minta agar BUMN, gubernur, bupati, wali kota betul-betul turun ke bawah untuk melihat problem secara detail sehingga bisa mengeksekusinya langsung di lapangan,” ucap Presiden.

Presiden berharap dengan perencanaan dan manajemen yang baik, masyarakat yang melakukan mudik lebaran tahun ini mendapatkan pelayanan yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

“Tidak ada yang merasa berlama-lama di jalan, berlama-lama di pelabuhan, ada kemacetan. Itulah yang saya kira kita harapkan,” tutur Presiden.

Kepala Bappebti Sebut Pemerintah akan Perkuat Regulasi Ekosistem Aset Kripto kripto-crypto-bitcoin-1

Kepala Bappebti Sebut Pemerintah akan Perkuat Regulasi Ekosistem Aset Kripto

Ali Ramadan 12 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko menuturkan, perkembangan perdagangan aset kripto di Indonesia didukung penguatan regulasi dan pembinaan ekosistem yang terus mengalami perbaikan. Hingga saat ini, Bappebti telah memberi izin 28 perusahaan calon pedagang fisik aset kripto.

“Masyarakat dapat bertransaksi aset kripto melalui 28 perusahaan yang telah mengantong izin dari Bappebti. Sehingga, ini sudah jelas legalitasnya. Jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan ada 383 dan diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2022,” jelas Didid.

Perusahaan calon pedagang aset fisik kripto yang telah terdaftar di Bappebti yaitu PT Indodax Nasional Indonesia, PT Crypto Indonesia Berkat/Tokocrypto, PT Zipmex Exchange lndonesia, PT Indonesia Digital Exchange, PT Pintu Kemana Saja, PT Luno Indonesia LTD, PT Cipta Koin Digital, PT Tiga lnti Utama, dan PT Upbit Exchange lndonesia.

Selanjutnya PT Rekeningku Dotcom Indonesia, PT Triniti Investama Berkat, PT Plutonext Digital Aset, PT Galad Koin Indonesia, PT Kripto Maksima Koin, PT Mitra Kripto Sukses, PT Pantheras Teknologi International, PT Aset Digital Indonesia, dan PT Pedagang Aset Kripto.

Kemudian PT Tumbuh Bersama Nano, PT Utama Aset Digital Indonesia, PT Coinbit Digital Indonesia, PT Kagum Teknologi Indonesia, PT Bumi Santosa Cemerlang, PT Gudang Kripto Indonesia, PT Ventura Koin Nusantara, PT Sentra Bitwewe Indonesia, PT CTXG Indonesia Berkarya, dan PT Cyrameta Exchange Indonesia.

Dalam peluncuran awal PT Sentra Bitwewe Indonesia yang merupakan karya anak bangsa, Bappebti menunjukkan dukungan pemerintah terhadap industri kripto. Diharapkan PT Sentra Bitwewe Indonesia dapat melayani nasabah pada Mei 2023 mendatang.

Didid menambahkan, Bappebti merupakan salah satu Unit Eselon I Kementerian Perdagangan yang memiliki tanggung jawab dalam pengaturan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) di Indonesia.

Perdagangan fisik aset kripto menjadi salah satu bagian dari perdagangan berjangka yang diawasi Bappebti. Hal ini berlaku sejak disahkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto.

“Perdagangan berjangka merupakan bisnis yang saat ini berkembang, sangat kompleks dan memiliki sifat high risk high return sehingga diperlukan tata kelola dan pengaturan yang baik. Perdagangan berjangka juga perlu diatur dalam rangka melindungi masyarakat dari praktik perdagangan ilegal serta memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi semua pihak yang terlibat,” jelas Didid.

Menurut Didid, menghadapi tantangan teknologi rantai blok (blockchain), aset kripto dinilai dapat mempengaruhi sektor keuangan. Untuk itu, pada tahun ini telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Keberadaan UU P2SK ini memiliki tujuan yang forward looking, mengantisipasi risiko masa depan, perlindungan konsumen/investor.

Beberapa ruang lingkup yang diatur dalam UU ini antara lain penguatan kelembagaan sektor keuangan; penguatan tata kelola keuangan; dukungan pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan; perlindungan konsumen; serta literasi, inklusi, dan inovasi sektor keuangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, peran Bappebti dalam tata kelola perdagangan aset kripto akan berpindah menjadi kewewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan masa transisi 2 tahun.

Melihat peminat aset kripto yang terus meningkat serta perkiraan berakhirnya crypto winter pada 2024, pemerintah harus optimistis perdagangan aset kripto akan semakin berkembang. Melalui UU P2SK, diharapkan koordinasi dan penguatan peran kementerian dan lembaga terkait dalam mengatur penyelenggaraan perdagangan aset kripto menjadi lebih baik.

“Masih berkaitan dengan UU P2SK, Bappebti akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka penyiapan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai amanat UU Nomor 4 Tahun 2023. Penyusunan RPP khususnya terkait masa transisi pengalihan pengawasan derivatif keuangan dan aset kripto,” ungkap Didid.[MT]

Menteri ESDM Minta Proyek RDMP Balikpapan Sesuai Target Menteri ESDM, RDMP Balikpapan

Menteri ESDM Minta Proyek RDMP Balikpapan Sesuai Target

Ali Ramadan 12 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif meninjau proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan.

Proyek RDMP ini didesain untuk meningkatkan kapasitas pengolahan yang semula 260 kilo barrel per day (kbpd) menjadi 360 kbpd dengan peningkatan kualitas dari Euro II menjadi Euro V.

“Ini kali kedua saya berkunjung kemari. Kunjungan pertama di sekitar lokasi proyek ini masih rata tanahnya, sekarang sudah banyak bangunan konstruksi yang sudah terbangun mudah-mudahan proyek ini tidak telat,” ujar Arifin ditemui di sela-sela kunjungan yang didampingi Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati.

Proyek RDMP Balikpapan merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dilaksanakan oleh PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPI).

Proyek RDMP Balikpapan di desain untuk meningkatkan kapasitas pengolahan yang semula 260 KBPD menjadi 360 KBPD dengan peningkatan kualitas dari Euro II menjadi Euro V.

Proyek tersebut meliputi pembangunan New Workshop & Warehouse, Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC) Feed Tank, Boiler, New Flare BPP II, FCC & FCC NHT, dan Terminal Lawe-Lawe Facilities.

Proyek RDMP Balikpapan akan didukung dengan pendanaan yang berasal dari Export Credit Agency dan Commercial Bank dengan target pendanaan 3.1 milyar USD. Skema pendanaan ini merupakan kali pertama proyek kilang di Indonesia didanai oleh ECA.

Proyek dengan nilai investasi mencapai USD7,2 milar ini menyerap tenaga kerja sebanyak 20.250 pekerja pada fase proyek dan 600 pada fase operasi. Proyek ini juga didorong untuk dapat menyerap tingkat kandungan dalam negeri hingga 30-35%.

Selain pemenuhan kebutuhan bahan bakar nasional, kilang Balikpapan juga nantinya akan memproduksi produk petrokimia yaitu Propylene sebesar 225 KTPA yang akan menjadi feedstock dari New Polypropylene (PP) Balongan guna subtitusi produk impor.

Dengan progress overall per Maret 2023 yang sudah mencapai 62,13%, PSN ini ditargetkan selesai secara bertahap pada Tahun 2024-2025 untuk dapat segera memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati, menambahkan bahwa Pertamina berkomitmen penuh untuk penguatan ketahanan energi nasional.

Dalam kesempatan tersebut Nicke juga menyampaikan terima kasih kepada Menteri ESDM yang telah memberikan dukungan penuh terhadap proyek-proyek strategis nasional yang sedang diemban Pertamina.