Badan Pusat Statistik (BPS) Archives -

Soroti Konflik Gaza, Data BPS Ungkap Ekspor Minyak Sawit Indonesia ke Israel Tetap Mengalir

Hedi Batubara 27 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Di tengah kecaman global terhadap krisis kemanusiaan dan agresi di Gaza, data perdagangan luar negeri menunjukkan bahwa ekspor minyak sawit (CPO, minyak sawit olahan, dan fraksinya/HS 1511) serta produk turunannya dari Indonesia ke Israel tetap berjalan tanpa jeda.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan UN Comtrade Database yang dirangkum oleh BDS Indonesia, nilai pengiriman minyak sawit Indonesia ke Israel tercatat stabil dalam beberapa tahun terakhir dan tidak pernah absen sebulan pun.

Dalam infografis bertajuk “Gaza Dibantai, Sawit Tetap Dikirim”, dipaparkan rincian nilai ekspor minyak sawit Indonesia (HS 1511) ke Israel dalam kurun waktu tiga tahun terakhir:

-Tahun 2024: US$ 21,6 juta

-Tahun 2025: US$ 21,5 juta

-Januari–Juli 2026: US$ 10,4 juta (angka sementara)

Secara keseluruhan, jika dihitung beserta produk turunannya dalam kurun waktu 31 bulan terakhir, total nilai ekspor komoditas ini ke Israel mencapai US$ 75,2 juta.

Sementara itu, jika ditarik lebih jauh ke belakang berdasarkan data historis 2008 hingga Juli 2026, total nilai minyak sawit RI yang dikirim ke Israel telah menembus angka US$ 300 juta, dengan volume sekitar 350 ribu ton. Rekor pengiriman tertinggi tercatat pada tahun 2022 dengan nilai mencapai US$ 30,8 juta dalam satu tahun.

Data tersebut juga mengungkap bahwa sekitar 65% dari total pasokan minyak sawit yang dikirim ke Israel diberangkatkan langsung dari Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara.

Di sisi lain, laporan dari Central Bureau of Statistics (CBS) Israel menunjukkan bahwa pada periode Juli–Agustus 2026, seluruh impor minyak sawit negara tersebut (100%) tercatat berasal dari Indonesia, dengan rincian nilai CIF sebesar US$ 1,8 juta pada Juli dan US$ 6,7 juta pada Agustus 2026.

Temuan data ini memicu sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat sipil, termasuk gerakan BDS Indonesia. Melalui kampanye dengan pagar #StopSawitKeIsrael dan #HutanIndonesiaDibakar, mereka menyoroti ironi rantai pasok industri sawit nasional—mulai dari isu pembukaan lahan dan deforestasi di dalam negeri—yang pada akhirnya hilir komoditasnya turut memasok pasar di Israel di tengah situasi geopolitik yang memanas.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi lebih lanjut dari pihak pemangku kepentingan maupun kementerian terkait mengenai keberlanjutan kebijakan ekspor komoditas minyak sawit ke negara tujuan tersebut.

Wamenaker Afriansyah Noor: Masa Depan Industri Tidak Lagi Bertanya “Apa Ijazahmu?” Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Dr. Ir. H. Afriansyah Noor, M.Si., IPU

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Dr. Ir. H. Afriansyah Noor, M.Si., IPU

Wamenaker Afriansyah Noor: Masa Depan Industri Tidak Lagi Bertanya “Apa Ijazahmu?”

Hedi Batubara 13 Juni 2026

MoneyTalk, Bekasi – Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Dr. Ir. H. Afriansyah Noor, M.Si., IPU, mengingatkan para lulusan perguruan tinggi bahwa masa depan dunia kerja di era transformasi digital tidak lagi hanya menilai seseorang berdasarkan gelar akademik, tetapi lebih menekankan pada kemampuan nyata, kompetensi, dan karakter yang dimiliki.

Pesan tersebut disampaikan Afriansyah Noor saat memberikan sambutan dan kuliah umum dalam Wisuda ke-47 Universitas Muhammadiyah Indonesia (UM Indonesia) yang diselenggarakan di Gedung Suyati, Bekasi, dengan tema “Sarjana Cakap dan Karakter Unggul: Kunci Menghadapi Transformasi Ketenagakerjaan di Era Digital.”

Di hadapan para wisudawan, orang tua, sivitas akademika, serta tamu undangan, Afriansyah Noor menegaskan bahwa perubahan dunia kerja akibat perkembangan teknologi, otomatisasi, dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah mengubah cara industri mencari dan menilai talenta. Oleh karena itu, lulusan perguruan tinggi tidak cukup hanya mengandalkan ijazah, tetapi harus mampu menunjukkan kompetensi, keterampilan yang relevan, serta karakter yang kuat.

“Masa depan dunia kerja tidak lagi hanya bertanya ‘Apa ijazahmu?’, tetapi ‘Apa kompetensimu?’. Keahlian yang spesifik dan teruji menjadi paspor daya saing global,” tegas Afriansyah Noor, Sabtu (13/6/2026)

Menurutnya, transformasi teknologi memberikan tantangan sekaligus peluang besar bagi generasi muda Indonesia. Perusahaan masa kini semakin membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan berpikir kritis, mampu memecahkan masalah, kreatif, adaptif terhadap perubahan, serta memiliki semangat untuk terus belajar sepanjang hayat.

Dalam paparannya, Afriansyah menyampaikan bahwa kondisi ketenagakerjaan Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2026, jumlah penduduk bekerja mencapai 147,67 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka yang turun menjadi 4,68 persen.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan besar dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompetitif, antara lain kesenjangan keterampilan (skill gap), ketidaksesuaian antara dunia pendidikan dengan kebutuhan industri (mismatch), serta disrupsi akibat otomatisasi dan kecerdasan buatan yang berpotensi mengubah berbagai jenis pekerjaan di masa depan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan RI terus memperkuat sejumlah program strategis, seperti pengembangan pelatihan vokasi yang berbasis link and match dengan kebutuhan industri, pengembangan Talent & Innovation Hub sebagai ruang kolaborasi dalam pengembangan talenta dan inovasi, peningkatan produktivitas melalui Labor Productivity Clinics, serta pelatihan dan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas guna menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif.

Program-program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bahwa lulusan perguruan tinggi dan generasi muda Indonesia memiliki akses terhadap pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini maupun masa depan.

Afriansyah juga mengajak para wisudawan UM Indonesia untuk menjadikan kelulusan bukan sebagai akhir dari proses belajar, melainkan awal untuk terus meningkatkan kualitas diri dalam menghadapi persaingan global.

“Perkembangan teknologi tidak dapat kita hentikan. Yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri menjadi manusia yang adaptif, memiliki karakter yang kuat, dan terus meningkatkan kompetensi agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” ujarnya.

Pelaksanaan Wisuda ke-47 UM Indonesia menjadi momentum penting dalam mencetak generasi yang siap menghadapi perubahan zaman. Sebagai institusi pendidikan tinggi, UM Indonesia berkomitmen untuk terus melahirkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, kompetensi, serta kemampuan untuk berkontribusi di tengah perkembangan dunia yang semakin dinamis.

Melalui penguatan kualitas pendidikan, kolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha, dan dunia industri, UM Indonesia berupaya menjembatani kebutuhan antara pendidikan tinggi dan dunia kerja agar para lulusan memiliki daya saing di tingkat nasional maupun global.

Wisuda bukan hanya menjadi seremoni akademik, melainkan titik awal pengabdian para lulusan kepada masyarakat. Dengan bekal ilmu pengetahuan, nilai-nilai keislaman, karakter yang unggul, serta kompetensi yang terus diasah, lulusan UM Indonesia diharapkan mampu menjadi agen perubahan, pencipta inovasi, dan pemimpin masa depan Indonesia.

Anas Urbaningrum Ingatkan Pemerintah: Kelola Kemiskinan, Pengangguran, dan Ketimpangan dengan “Nilai Rasa” 1757506164274

Anas Urbaningrum Ingatkan Pemerintah: Kelola Kemiskinan, Pengangguran, dan Ketimpangan dengan “Nilai Rasa”

Hedi Batubara 10 September 2025

MoneyTalk, Jakarta – Politikus senior Anas Urbaningrum, memberikan catatan kritis sekaligus saran kepada para pengelola negara terkait pengelolaan isu kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial di Indonesia.

Anas menilai, meski data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren positif angka kemiskinan dan pengangguran menurun serta Gini Ratio yang turun dari 0,381 pada September 2024 menjadi 0,375 pada Maret 2025—kenyataan di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan.

“Perbaikan angka kemiskinan dan pengangguran tidak otomatis mengoreksi realitas kemiskinan dan pengangguran di lapangan. Jumlah rakyat yang merasakan beban hidup berat masih cukup besar. Sementara angka ketimpangan sosial juga masih tinggi,” ujar Anas di akun media sosialnya, Rabu (10/9/2025).

Menurutnya, data statistik memang penting, tetapi tidak cukup untuk menjelaskan perasaan masyarakat terkait ketimpangan. Ia menyebut perlunya perspektif “nilai rasa” dalam mengelola persoalan ini.

“Yang wajib dicermati adalah ‘perasaan ketimpangan’. Ini adalah hal ikhwal yang tidak memadai untuk diukur dan dijelaskan dengan angka-angka statistik. Perlu perspektif ‘nilai rasa’ untuk mengukurnya. Dan itu terkait dengan pola sikap dan perilaku di kalangan elit dan rakyat kebanyakan,” tegasnya.

Anas mengingat kembali teori deprivasi relatif yang pernah ia pelajari saat di FISIP Universitas Airlangga. Teori tersebut, meskipun tidak bisa sepenuhnya dipakai sebagai pisau analisis saat ini, dapat menambah perspektif bagi pemerintah.

Ia menekankan, pentingnya mengelola rasa deprivasi relatif di tengah masyarakat. Bukan hanya melalui kebijakan struktural yang nyata, tetapi juga lewat sikap dan gaya kepemimpinan para elit yang dapat diterima rakyat.

“Mengelola rasa ‘deprivasi relatif’ ini sungguh penting. Dengan kebijakan-kebijakan yang nyata-nyata bisa mengoreksi keadaan secara struktural dan dengan sikap, cara dan gaya para pengelola negara yang bisa ditoleransi oleh rakyat kebanyakan,” kata Anas.

Ia mengakui bahwa tugas ini tidak mudah. Namun, menurutnya, kesungguhan dan komitmen kuat akan sanggup menjawab tantangan tersebut.

“Kita semua berharap negeri ini terus bergerak maju dengan kesejahteraan yang makin baik, adil, dan merata. Negeri yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia kita, melajulah terus dengan selamat bersama seluruh rakyatnya,” pungkas Anas.

Ada Apa BPS Protes Kepada CNBC Indonesia FB_IMG_1753865023681

Ada Apa BPS Protes Kepada CNBC Indonesia

Hedi Batubara 30 Juli 2025

MoneyTalk, Jakarta – Plt. Kepala Biro Humas dan Hukum Badan Pusat Statistik (BPS),Melly Merlianasari menulis surat “cinta” kepada Redaksi CNBC Indonesia.com.

‎Dalam surat Cinta tersebut, Pertama-tama yang ingin Melly sampaikan adalah apresiasi setinggi-tingginya atas komitmen CNBC Indonesia dalam menghadirkan berita yang informatif dan menyuarakan berbagai isu sosial yang relevan di tengah masyarakat Indonesia.

‎Sehubungan dengan artikel di CNBC Indonesia .com dengan judul “Penyebab Warga RI Jadi Miskin: Uang Habis untuk Nasi, Rokok dan Kopi, Dapat kami sampaikan bawa judul dan isi artikel tersebut kurang tepat dalam memaknai garis kemiskinan, dan membawa implikasi yang cukup luas dalam memaknai garis kemiskinan di masyarakat.

‎Komponen penyumbang garis kemiskinan bukanlah penyebab kemiskinan. Garis kemiskinan disusun berdasarkan wawancara terhadap kelompok penduduk referensi, yaitu 20 persen penduduk yang berada diatas garis kemiskinan sementara.

‎Garis kemiskinan sementara dihitung dari garis kemiskinan periode sebelumnya yang disesuaikan dengan inflasi umum Indeks Harga Konsumen (IHK).

‎Demikian penjelasan ini kami sampaikan. Besar harapan kami agar CNBC Indonesia dapat memperbaiki judul dalam artikel dimaksud, demi menjaga akurasi informasi dan kepekaan terhadap isu kemiskinan yang masih menjadi tantangan besar bangsa ini. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih, tutup Melly Merlianasari

Signal Genting Ekonomi Q1/2025, Alarm Keras Bagi Pemerintah IMG-20250512-WA0127

Signal Genting Ekonomi Q1/2025, Alarm Keras Bagi Pemerintah

Hedi Batubara 12 Mei 2025

MoneyTalk, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan, pertumbuhan ekonomi Triwulan I 2025 mencapai 4,87 persen. Sekilas, tidak terlalu buruk. Tidak terlalu beda dengan pertumbuhan ekonomi selama sepuluh tahun terakhir ini yang juga sekitar 5 persen saja. Bahkan pertumbuhan ekonomi 2015 hanya 4,88 persen.

Tetapi, apa benar tidak ada yang perlu dikhawatirkan? Apa benar pertumbuhan ekonomi Q1/2025 sebesar 4,87 persen baik-baik saja?

Angka 4,87 persen hanya sebuah angka, tidak bermakna sama sekali tanpa melihat data lebih detil. Seperti pepatah bilang, _the devil is in the details_. Dari luar kelihatan bagus, tetapi bisa saja di dalamnya banyak masalah. Untuk itu, mari kita lihat bagaimana isi dari pertumbuhan 4,87 persen tersebut.

Pertama, ekonomi terdiri dari dua sisi, yaitu sisi produksi dan sisi permintaan atau konsumsi. Sisi produksi mengatakan pertumbuhan ekonomi mencapai 4,87 persen. Tetapi pertumbuhan konsumsi pada Q1/2025 ternyata hanya 4,05 persen. Artinya ada 0,82 persen dari hasil produksi tidak terserap atau terkonsumsi.

Sebagian besar dari jumlah tersebut, yaitu 0,60 persen, masih tersimpan di gudang produsen, yang dinamakan “persediaan”. Dalam hal ini, kita harus antisipasi produksi pada periode selanjutnya akan turun, karena produsen akan mencoba menghabiskan barang yang ada di gudangnya terlebih dahulu.

Produksi yang tersimpan di gudang (sebagai persediaan) tidak menjadi masalah selama persediaan tersebut memang diproduksi untuk mengantisipasi permintaan yang membludak. Tetapi, produksi yang berlabuh di gudang persediaan akan menjadi masalah besar kalau penyebabnya daya beli yang lemah, sehingga tidak mampu menyerap produksi. Sepertinya ini yang terjadi.

Kedua, pertumbuhan konsumsi sebesar 4,05 persen tersebut terdiri dari dua komponen, yaitu pertumbuhan konsumsi dalam negeri (domestik) dan pertumbuhan konsumsi luar negeri (ekspor-impor). Pertumbuhan konsumsi dalam negeri, yang terdiri dari konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan konsumsi untuk investasi, hanya mencapai 3,22 persen saja. Yang mana, angka pertumbuhan triwulanan 3,22 persen ini merupakan yang terendah sejak 2011 sampai 2019 (sebelum pandemi covid). Dalam hal ini, ada dua catatan penting yang perlu digarisbawahi.

Pertama, konsumsi pemerintah yang mengalami kontraksi 0,09 persen, dan kedua investasi hanya mampu mencatat pertumbuhan 0,65 persen, yang mana juga terendah sejak 2011 sampai sebelum pandemi 2019.

Ternyata, memang ada _the devil in the details_ di dalam pertumbuhan 4,87 persen tersebut. Yaitu, pertumbuhan ekonomi domestik sangat lemah, dan kemungkinan besar bisa menjadi masalah serius di triwulan-triwulan selanjutnya. Konsumsi pemerintah kemungkinan besar masih akan terkontraksi sampai akhir tahun ini. Karena penerimaan pajak tahun ini diperkirakan akan jauh di bawah target. Sampai Q1/2025 penerimaan pajak baru tercapai 14,7 persen.

Investasi global diperkirakan masih belum bisa bangkit. Tariff Trump hampir dapat dipastikan akan membuat ekonomi dan investasi global tertekan.

Terakhir, daya beli masyarakat nampaknya masih akan tertekan mengingat PHK masih terjadi di berbagai sektor ekonomi, termasuk sektor media massa, ritel, dan juga manufaktur. Di lain sisi, investasi yang masih minim belum dapat menciptakan lapangan kerja baru sesuai harapan.

Semua ini mencerminkan, ‘kualitas’ pertumbuhan ekonomi 4,87 persen ternyata tidak baik-baik saja. Pertumbuhan ekonomi domestik yang sangat lemah, dan investasi yang sangat rendah, mencerminkan ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Untuk itu, masyarakat berharap semoga pemerintah dapat segera mencari solusi agar dapat membawa ekonomi Indonesia menjadi lebih baik pada triwulan-triwulan selanjutnya.

Penulis : Anthony Budiawan,Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

BPS Itu Norak Kok Kerjanya Menggiring Opini pasar-ilustrasi-perdagangan-bps

BPS Itu Norak Kok Kerjanya Menggiring Opini

Hedi Batubara 13 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Dalam kanal YouTube-nya pada Rabu (13/11), Awalil Rizky, ekonom dari Bright Institute, melontarkan kritik tajam terhadap Badan Pusat Statistik (BPS) terkait cara penyampaian data ekonomi triwulan III tahun 2024. Menurutnya, BPS tidak hanya menyajikan data secara objektif tetapi juga menyelipkan penilaian (assessment) yang seharusnya menjadi ranah pihak lain, seperti Kementerian Keuangan atau Bank Indonesia.

Ia menilai bahwa paparan BPS yang penuh dengan narasi positif justru berpotensi menggiring opini publik menuju optimisme yang kurang berdasar.

BPS selama ini tidak hanya menyampaikan angka-angka statistik, tetapi juga memberikan asesmen yang cenderung positif. Misalnya, BPS menyebutkan bahwa “ekonomi Indonesia tumbuh didorong oleh aktivitas domestik yang relatif terjaga” dan “sektor perdagangan tumbuh karena peningkatan suplai domestik dan impor”, jelas Awalil Rizky,.

Dan Menurut Awalil, pernyataan semacam ini lebih merupakan interpretasi yang seharusnya diserahkan kepada analis ekonomi, bukan lembaga statistik yang bertugas menyajikan data secara netral.

Sebagai contohkan bahwa paparan BPS menyebut sektor perdagangan tumbuh, tetapi tidak diimbangi dengan penjelasan bahwa pertumbuhan sektor ini lebih disebabkan oleh peningkatan barang impor, bukan produksi dalam negeri. Hal ini, menurutnya, merupakan berita buruk bagi industri lokal yang justru mengalami stagnasi, ujar Awalil Rizky.

Selain itu, Awalil juga menyoroti beberapa klaim BPS yang menyebut ekonomi triwulan III tumbuh sebesar 4,95% secara year-on-year (YoY) dan 1,50% secara kuartalan (Q-to-Q).

Dan BPS menjelaskan bahwa pertumbuhan 1,50% ini merupakan yang terendah dalam sepuluh tahun terakhir jika dilihat dari segi kuartalan, kecuali pada masa pandemi tahun 2020-2021. Begitu juga dengan angka pertumbuhan YoY sebesar 4,95%, yang menurut Awalil tidak signifikan dibandingkan angka-angka sebelum pandemi.

“Jika angka pertumbuhan ini dianggap sebagai berita baik, maka standar kita terlalu rendah,” kata Awalil. Dan menambahkan bahwa pertumbuhan ini seharusnya menjadi alarm peringatan bagi perekonomian Indonesia, bukan dijadikan bahan optimisme tanpa dasar.

Lebih lanjut, Awalil mengkritisi data BPS terkait pertumbuhan berdasarkan lapangan usaha. Menurutnya, sektor industri pengolahan yang disebut-sebut tumbuh 4,72% oleh BPS sebenarnya menunjukkan performa yang tidak optimal. Ia menekankan bahwa angka ini tidak termasuk yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir dan cenderung stagnan.

Awalil juga menyoroti narasi positif yang disampaikan BPS tentang sektor konstruksi yang tumbuh seiring pembangunan infrastruktur. Menurutnya, klaim bahwa proyek infrastruktur mendorong pertumbuhan tidak dibuktikan dengan data yang menunjukkan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Dan Awalil Rizky berpendapat, mestinya BPS lebih transparan dalam menyajikan data lapangan usaha yang justru menurun, seperti sektor pertanian yang merupakan penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.

Dalam analisanya, Awalil mengingatkan pada krisis ekonomi tahun 1997-1998, di mana laporan-laporan resmi dari pemerintah dan Bank Indonesia saat itu penuh dengan optimisme yang tidak realistis. Prediksi pertumbuhan ekonomi mencapai 7-8%, namun realitanya justru terjun bebas menjadi negatif 13,1%. Ia khawatir optimisme serupa kembali terjadi saat ini, di mana klaim pertumbuhan yang disajikan BPS, kemudian diamplifikasi oleh pemerintah dan Bank Indonesia, dapat menyesatkan publik.

“Optimisme boleh, tapi jangan sampai kita terlena dengan angka-angka yang tidak menunjukkan kondisi sebenarnya,” tegas Awalil. Dan menyarankan agar para pembelajar ekonomi fokus pada dokumen statistik mentah BPS yang lebih netral dan tidak dibumbui narasi.

Awalil menutup kritiknya dengan menyebut bahwa pertumbuhan triwulan III 2024 sebesar 4,95% YoY bisa jadi merupakan angka tertinggi untuk tahun ini, yang diprediksi hanya akan mencapai sekitar 5,0%. Hal ini, menurutnya, menjadi sinyal bahwa perekonomian Indonesia akan mengalami perlambatan di kuartal IV. Berdasarkan data historis, pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV cenderung lebih rendah dibandingkan kuartal III.

Ia juga memprediksi bahwa pertumbuhan sektor industri pengolahan pada tahun 2024 hanya akan mencapai 4,5%, lebih rendah dari rata-rata tahun-tahun sebelumnya. Jika benar demikian, maka tahun 2024 akan menjadi tahun dengan pertumbuhan ekonomi terlemah sejak era pandemi.(c@kra)

Ganjang- Ganjing Transportasi Nasional, Perkembangan dan Tantangan Sektor Transportasi

Hedi Batubara 2 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Dalam beberapa bulan terakhir, sektor transportasi nasional Indonesia menghadapi tantangan dan dinamika yang signifikan. Berdasarkan siaran pers Badan Pusat Statistik (BPS) pada 1 Oktober 2024, perkembangan transportasi di Indonesia, baik udara, laut, maupun kereta, menunjukkan pola yang mengkhawatirkan dan menjanjikan. Dalam artikel ini, kita akan mengupas secara rinci mengenai tren, tantangan, dan solusi yang diperlukan untuk meningkatkan sistem transportasi di tanah air.

Pada Agustus 2024, jumlah penumpang angkutan udara domestik mengalami penurunan sebanyak 7,67 persen menjadi 5,6 juta orang dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Ini menjadi sorotan mengingat sektor penerbangan merupakan salah satu pilar penting dalam konektivitas dan mobilitas masyarakat Indonesia. Sementara itu, jumlah penumpang tujuan luar negeri meningkat sebesar 12,46 persen menjadi 1,8 juta orang.

Kenaikan penumpang internasional ini mungkin mencerminkan pemulihan permintaan pariwisata pascapandemi, tetapi penurunan penumpang domestik perlu dicermati. Penurunan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk peningkatan harga tiket, persaingan dari moda transportasi lain, dan berkurangnya daya beli masyarakat.

Selain itu, jumlah barang yang diangkut melalui angkutan udara domestik juga meningkat sebesar 3,01 persen, mencapai 54,7 ribu ton. Kenaikan ini menunjukkan adanya permintaan yang stabil untuk pengiriman barang, terutama barang-barang penting dan mendesak, yang mungkin dipicu oleh perkembangan e-commerce yang semakin pesat.

Sektor angkutan laut juga menunjukkan penurunan, dengan jumlah penumpang dalam negeri yang berangkat pada Agustus 2024 tercatat sebanyak 2,2 juta orang, turun 16,19 persen dari bulan sebelumnya. Hal ini menjadi pertanda bahwa banyak masyarakat yang beralih ke moda transportasi lain, mungkin karena kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan.

Namun, jumlah barang yang diangkut mengalami peningkatan sebesar 4,85 persen, mencapai 32,7 juta ton. Kenaikan ini bisa jadi disebabkan oleh tingginya kebutuhan logistik untuk mendukung perdagangan antar pulau dan kebutuhan industri. Sektor laut merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, sehingga peranannya sangat penting.

Sementara itu, transportasi kereta api juga mencatatkan penurunan jumlah penumpang, dengan total 35,8 juta orang berangkat pada Agustus 2024, turun 5,45 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Meski demikian, jumlah barang yang diangkut oleh kereta api justru meningkat sebesar 2,12 persen menjadi 6,6 juta ton.

Kenaikan ini menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan penumpang, kereta api tetap menjadi pilihan yang efisien untuk pengiriman barang. Ini penting, mengingat kereta api dapat mengurangi kemacetan dan biaya transportasi, yang sangat diperlukan di daerah perkotaan yang padat.

Dari data tersebut, ada beberapa tantangan yang dihadapi sektor transportasi nasional, antara lain:

Kenaikan Harga Tiket

Penurunan penumpang di sektor udara dan laut mungkin dipengaruhi oleh kenaikan harga tiket yang tidak terjangkau bagi banyak masyarakat. Ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah dan operator transportasi untuk mencari solusi.

Persaingan Antara Moda Transportasi

Masyarakat kini lebih cenderung memilih moda transportasi yang lebih cepat dan nyaman, seperti aplikasi ride-hailing. Ini dapat mengurangi pangsa pasar transportasi publik, yang seharusnya menjadi pilihan utama.

Konektivitas Antar Moda

Kurangnya integrasi antara berbagai moda transportasi juga menjadi masalah. Pengembangan sistem yang lebih terintegrasi akan memudahkan masyarakat untuk berpindah dari satu moda ke moda lainnya.

Infrastruktur yang Belum Memadai

Meskipun telah ada perbaikan, infrastruktur transportasi di Indonesia masih memerlukan banyak perhatian, terutama di daerah terpencil. Ketersediaan pelabuhan, bandara, dan stasiun kereta yang memadai akan sangat membantu meningkatkan mobilitas.

Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa langkah yang bisa diambil adalah:

Penyesuaian Tarif dan Subsidi. Pemerintah perlu mempertimbangkan subsidi bagi transportasi umum untuk menjaga tarif tetap terjangkau bagi masyarakat, sambil tetap memastikan keberlanjutan bagi operator transportasi.

Peningkatan Kualitas Layanan. Operator transportasi harus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan, mulai dari kenyamanan hingga ketepatan waktu, guna menarik kembali penumpang.

Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi. Memperkuat infrastruktur transportasi yang terintegrasi akan memudahkan perpindahan penumpang dan barang, serta meningkatkan efisiensi.

Inovasi dan Teknologi. Memanfaatkan teknologi dalam manajemen transportasi, seperti sistem tiket elektronik dan aplikasi pemantauan jadwal, dapat meningkatkan pengalaman pengguna.

Sektor transportasi nasional Indonesia berada dalam fase yang kritis dan memerlukan perhatian serta tindakan segera. Kenaikan jumlah penumpang internasional menunjukkan adanya harapan untuk pemulihan, tetapi penurunan jumlah penumpang domestik dan tantangan lain harus dihadapi dengan bijaksana.

Dengan langkah-langkah yang tepat dan terintegrasi, diharapkan sektor transportasi dapat berkontribusi lebih signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ganjil ganjing transportasi nasional bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan kesempatan untuk berinovasi dan beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah.(c@kra)

Badan Pusat Statistik (BPS)

Soroti Konflik Gaza, Data BPS Ungkap Ekspor Minyak Sawit Indonesia ke Israel Tetap Mengalir

Wamenaker Afriansyah Noor: Masa Depan Industri Tidak Lagi Bertanya “Apa Ijazahmu?”

Anas Urbaningrum Ingatkan Pemerintah: Kelola Kemiskinan, Pengangguran, dan Ketimpangan dengan “Nilai Rasa”

Ada Apa BPS Protes Kepada CNBC Indonesia

Signal Genting Ekonomi Q1/2025, Alarm Keras Bagi Pemerintah

BPS Itu Norak Kok Kerjanya Menggiring Opini

Ganjang- Ganjing Transportasi Nasional, Perkembangan dan Tantangan Sektor Transportasi

Baca Juga Berita Ini

Munarman: DPR Jangan Hanya Copot Gibran, Perbuatan Tercela Menyembunyikan Riwayat Pendidikan Harus Diusut!

Presiden Prabowo, You are at the Point of No Return (Tidak Ada Titik Kembali)

Formappi Dukung MAKI dan ARUKKI Segera Ajukan Praperadilan CSR BI-OJK ke PN Jaksel

Eks Anggota BIN Endus Skenario Geng Solo: Gibran Berpotensi Dijadikan Martir Politik Menuju Pilpres 2029