MoneyTalk.id, Jakarta – Pihak DANA tanggapi terkait transaksi kartu kredit yang tidak dikenali. Pada pemberitaan Kartu Kredit BCA Diklaim Dibobol Hampir Rp30 juta, Transaksi Muncul di QR DANA Lazada. (lebih…)
BCA
MoneyTalk.id,Jakarta – Kreator konten sekaligus mantan penyiar radio Prambors FM, Bella Arswendita, menjadi sorotan setelah mengungkap dugaan transaksi anomali pada rekening perbankannya. Bella meminta pihak bank dan regulator memberikan penjelasan terbuka mengenai transaksi yang menurut pengakuannya tidak pernah dilakukan.
Keluhan itu disampaikan Bella melalui video di akun TikTok @bellswen pada Jumat, 28 Agustus 2026. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit 32 detik tersebut, Bella secara terbuka mempertanyakan keamanan rekening nasabah sekaligus meminta pertanggungjawaban pihak perbankan.
“Bank Mandiri tolong banget ini mah, masa kejadian lagi yang kayak gini? Saya akan tuntut!” kata Bella dalam video yang kemudian beredar luas di media sosial, Senin (7/9/2026).
Berdasarkan pemberitaan Arah Pena, Bella mengaku kehilangan sekitar Rp4,5 juta melalui layanan Livin’ by Mandiri. Ia juga menyebut kejadian serupa telah dialaminya sampai tiga kali sepanjang 2026.
Bella mengungkapkan bahwa transaksi yang dipersoalkan terjadi melalui QR dengan nama penerima yang menurutnya asing. Beberapa transaksi disebut menggunakan kata seperti “Digi”, “Tech”, dan “Top Up”.
Ia mengatakan sebelumnya telah menemukan transaksi dengan nominal lebih kecil, antara lain sekitar Rp200 ribu dan Rp500 ribu, yang menurutnya terjadi berulang.
“Ini bukan kehilangan saya yang pertama, sebelum-sebelumnya saya udah sampai blokir dan udah pokoknya sesuai prosedur. Saya langsung ke bank cabang terdekat,” ujar Bella sebagaimana dikutip Arah Pena.
Persoalan tersebut semakin membuat Bella khawatir setelah ia mengaku menemukan kejadian serupa pada rekening kekasihnya.
Menurut pemberitaan Arah Pena, sang kekasih disebut mengalami kerugian sekitar Rp8 juta hingga Rp9 juta. Bella juga menyebut adanya pengguna lain yang mengaku mengalami transaksi serupa dengan nominal lebih besar, bahkan mencapai Rp10 juta hingga Rp25 juta.
Namun, angka-angka tersebut merupakan pengakuan yang beredar di media sosial, sehingga belum dapat disimpulkan sebagai pola kejahatan perbankan yang sama sebelum ada hasil investigasi resmi.
Bella mengaku tidak pernah memberikan akses kepada orang lain terhadap telepon genggam maupun kata sandinya. Ia juga mengatakan tidak pernah mengeklik tautan mencurigakan atau mengangkat telepon dari nomor yang tidak dikenal.
Karena itu, ia mempertanyakan bagaimana transaksi QR dapat terjadi apabila dirinya tidak merasa melakukan transaksi tersebut.
“Orang transaksi QR, gak pake pin, handphone yang gak di-hack. Kita juga gak semuanya orang tolol ya, gak yang ngeklik-klik link, kita tau kok,” ujar Bella.
Bella juga menyoroti proses penyelesaian pengaduan perbankan, termasuk mekanisme pengembalian dana atau chargeback. Ia mencontohkan pengalaman pengajuan chargeback atas transaksi sebelumnya di BCA yang menurutnya dapat memerlukan waktu hingga 50 hari kerja.
Dalam unggahannya, Bella menandai sejumlah lembaga dan pihak terkait, termasuk Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, Bank Mandiri, dan BCA.
Ia meminta penjelasan mengenai penyebab transaksi anomali, mekanisme pengamanan rekening serta prosedur yang harus ditempuh nasabah ketika mengalami transaksi yang tidak dikenali.
Bella juga mempertanyakan bagaimana nasabah mendapatkan kepastian ketika uang mereka hilang akibat transaksi yang mereka klaim tidak pernah dilakukan.
“Gak semua orang keadaan ekonomi itu bisa nunggu sampai 50 hari sampai uang itu kembali. Kalau sampai nggak bisa makan gimana?” kata Bella.
Ia berharap regulator maupun perbankan dapat menjelaskan secara terbuka mekanisme penanganan kasus tersebut.
“Pengen denger dari Bank Indonesia atau dari bank manapun kejelasan kenapa ini bisa terjadi dan bagaimana caranya biar uang kita bisa kembali?” ujarnya.
Bella menyebut persoalan tersebut bukan kejadian pertama. Ia mengaku sudah mengalami kejadian serupa sebanyak tiga kali pada 2026.
Ia bahkan menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum apabila persoalan tersebut kembali terjadi dan tidak mendapatkan penyelesaian.
Pemberitaan mengenai keluhan Bella kemudian menyebar luas. Salah satu laporan menyebut video yang diunggah pada 28 Agustus sempat memperoleh sekitar 941 ribu tayangan, 142 ribu tanda suka dan 36 ribu kali dibagikan.
Keluhan Bella juga mendapat respons dari warganet. Salah satu akun yang dikutip dalam pemberitaan, @KemangiNews, mempertanyakan keamanan dana nasabah dan meminta pengguna lain yang mengalami kasus serupa untuk ikut bersuara.
“Bank mana yang bisa dipercaya kalau kayak gini caranya?” demikian inti komentar akun tersebut yang kemudian turut mendapat perhatian di media sosial.
Komentar lainnya datang dari akun @Inaa_Rf yang mengingat Bella sebagai mantan penyiar Prambors dan mengaku khawatir dengan penggunaan bank BUMN. Akun tersebut kemudian mendapat tanggapan dari @KemangiNews yang menyebut masyarakat menjadi bingung ketika menghadapi persoalan keamanan dana di perbankan.
Ada pula warganet yang memberikan dukungan kepada Bella agar persoalan tersebut terus dikawal.
“Semangat Bells!! Semoga banyak yang speak up,” tulis salah satu pengguna media sosial yang dikutip dalam pemberitaan.
Belum Ada Kesimpulan Penyebab
Meski keluhan Bella telah menjadi perhatian publik, hingga pemberitaan yang tersedia belum ada kesimpulan resmi mengenai penyebab transaksi tersebut, pihak yang melakukan transaksi, maupun apakah transaksi tersebut benar-benar merupakan tindak kejahatan siber.
Arah Pena juga melaporkan bahwa hingga berita tersebut ditulis belum ada tanggapan dari Bank Indonesia, Bank Mandiri, BCA maupun pemerintah mengenai tudingan dan pertanyaan yang disampaikan Bella.
Karena itu, persoalan tersebut masih perlu ditelusuri melalui mekanisme pengaduan perbankan dan regulator serta, apabila diperlukan, proses hukum.
Kasus Bella pada akhirnya bukan hanya menyangkut nominal kerugian yang dialaminya. Persoalan yang lebih besar adalah jaminan keamanan dana nasabah, transparansi investigasi transaksi digital, kecepatan penanganan pengaduan, dan kepastian pengembalian dana apabila terbukti terjadi transaksi tanpa otorisasi nasabah.
Publik kini menunggu penjelasan resmi dari pihak Bank Mandiri dan regulator mengenai bagaimana transaksi tersebut dapat terjadi dan langkah apa yang akan dilakukan untuk memastikan kejadian serupa tidak kembali menimpa nasabah.
MoneyTalk, Jakarta – Hardjuno Wiwoho juga bersuara mendukung penuh langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggandeng aparat penegak hukum (APH) dalam pemeriksaan dugaan penyimpangan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank Mayapada.
Di sisi lain, bank juga diminta melakukan langkah-langkah penyelesaian permasalahan pelanggaran BMPK tersebut dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik sesuai ketentuan yang berlaku.
Di masa lalu, ujar Hardjuno, penyebab krisis perbankan 1998 disebabkan pemilik bank yang memperkaya diri dari kredit yang diberikan. Bahkan banyak kredit macet, karena pemberian kredit yang asal-asalan sehingga membebani stabilitas sistem perbankan.
Dalam kasus dugaan pelanggaran BMPK ini, Hardjuno berharap concern utama OJK adalah memastikan keselamatan bank dan nasabah-nasabah bank. Hal ini penting demi stabilitas sistem perbankan dan keuangan di Indonesia.
“Kita apresiasi OJK yang mau menggandeng APH dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran BMPK Bank Mayapada. Ini kasus serius. Kita belajar dari BLBI, banyak pelanggaran menyangkut BMPK yang berujung kepada skandal besar,” ungkap Harjuno dalam keterangan persnya, Sabtu (8/7/2023) lalu.
Selanjutnya, pegiat anti korupsi ini, mencontohkan dana BLBI yang dinikmati BCA. Nilainya mencapai Rp32 triliun. Anehnya, ada kredit jumbo dari BCA yang mengalir ke Salim grup sebesar Rp52 triliun. Artinya, Salim Grup utang ke BCA sebesar Rp52 triliun.
“Patut diduga, polanya sama dengan BCA dan Mayapada. Kalau di BCA saat itu, kredit mengalir ke grup usaha Rp52 triliun, sedangkan Mayapada sekitar Rp23 triliunan,” ungkapnya.
MoneyTalk, Jakarta – Dalam beberapa hari terakhir, pernyataan Presiden Jokowi mengenai dana sebesar 11.000 triliun rupiah yang berada di luar negeri kembali menjadi sorotan. Hal ini dipicu oleh wawancara Yanuar Rizky, seorang pakar ekonomi, di kanal YouTube Awalil Rizky pada Kamis (14/11).
Dalam wawancara tersebut, Yanuar menyatakan, meskipun uang tersebut memang ada, upaya pemerintah termasuk program tax amnesty yang telah dilakukan, belum berhasil secara optimal membawa pulang dana tersebut. Pernyataan ini memunculkan berbagai spekulasi mengenai kegagalan pemerintah dalam menarik kembali dana yang disimpan oleh para konglomerat Indonesia di luar negeri.
Pernyataan Presiden Jokowi mengenai adanya uang sebesar 11.000 triliun rupiah di luar negeri sebenarnya sudah lama beredar. Menurut Jokowi, uang ini berasal dari dana milik warga negara Indonesia yang disimpan di luar negeri, baik dalam bentuk aset maupun uang tunai. Pemerintah sebelumnya telah berusaha untuk menarik uang tersebut melalui program tax amnesty yang diluncurkan pada 2016. Namun, menurut Yanuar Rizky, program tersebut tidak berhasil mencapai target yang diharapkan.
Tax amnesty pertama yang diadakan oleh pemerintahan Jokowi pada 2016 memang diakui sebagai salah satu program pengampunan pajak terbesar dalam sejarah Indonesia. Namun, menurut Yanuar, program ini justru lebih banyak dimanfaatkan oleh segelintir pihak, terutama perusahaan besar seperti BCA, yang desas-desusnya memiliki keterkaitan dengan skandal Panama Papers. Yanuar menegaskan, meskipun ada pengampunan pajak, dana besar yang diharapkan masuk ke Indonesia justru tidak signifikan.
Yanuar Rizky menyebut bahwa kegagalan tax amnesty ini terkait dengan fenomena rentier capitalism, di mana modal dan kekayaan terkonsentrasi pada segelintir elit ekonomi. Menurutnya, Indonesia telah terjebak dalam sistem ini, di mana oligarki lokal menggunakan isu-isu tertentu untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Isu seperti korupsi dan penghindaran pajak sering kali digunakan sebagai alat untuk mengancam lawan politik atau sebagai taktik mempertahankan aset yang tersembunyi di luar negeri.
“Sejak tax amnesty pertama, hanya sedikit konglomerat yang benar-benar membawa pulang aset mereka ke Indonesia. Sebagian besar hanya melaporkan sebagian kecil dari aset yang mereka miliki di luar negeri,” ujar Yanuar.
Bahkan, dana yang diklaim berhasil dibawa pulang lebih banyak dimanfaatkan oleh konglomerat untuk mengamankan aset mereka tanpa ada kontribusi nyata terhadap perekonomian domestik.
Dalam wawancara tersebut, Yanuar menyarankan pendekatan yang lebih tegas dan terstruktur untuk mengatasi masalah ini. Dia menyebut bahwa pemerintah harus bertindak seperti Robin Hood, yaitu mengambil kembali dana-dana yang tersembunyi dan memanfaatkannya untuk kepentingan negara.
Yanuar mengusulkan adanya badan khusus di bawah Kementerian Keuangan atau Badan Intelijen Pajak yang bertugas mengidentifikasi aset-aset yang disimpan di luar negeri oleh warga negara Indonesia. Badan ini tidak hanya akan mengandalkan program pengampunan pajak, tetapi juga akan menggunakan pendekatan hukum untuk menarik kembali dana-dana tersebut.
“Ini adalah Robin Hood yang sesungguhnya untuk negara,” tambahnya.
Lebih lanjut, Yanuar juga mengkritisi model bisnis BUMN yang ada saat ini. Dia menyoroti bahwa BUMN terpecah-pecah, sehingga sekuritisasi asetnya tidak optimal. Sebagai solusi, Yanuar mengusulkan konsep holding BUMN, di mana perusahaan-perusahaan BUMN yang terkait bisa digabungkan menjadi satu entitas besar seperti model yang digunakan di Malaysia dengan Petronas. Hal ini akan memungkinkan BUMN memiliki kekuatan lebih besar untuk melakukan sekuritisasi aset dan menarik dana investasi dari luar negeri.
Menurutnya, holding BUMN ini nantinya bisa mengelola dana besar untuk proyek-proyek strategis tanpa harus bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Jika semua BUMN dikonsolidasi, total asetnya bisa mencapai 15.000 triliun rupiah,” kata Yanuar. Dana tersebut kemudian bisa digunakan untuk sekuritisasi atau penerbitan obligasi, yang pada akhirnya akan membantu pembiayaan pembangunan tanpa harus bergantung pada utang luar negeri.
Yanuar juga menyoroti bahwa Indonesia terjebak dalam lingkaran rentier capitalism dan rentier oligarchy, di mana kekuasaan ekonomi dikuasai oleh segelintir elit yang memonopoli aset-aset strategis negara. Fenomena ini menyebabkan ketimpangan yang semakin lebar, di mana kekayaan hanya terkonsentrasi pada segelintir orang kaya.
Rentier capitalism sendiri adalah sebuah sistem di mana negara atau entitas tertentu mendapatkan pendapatan dari kepemilikan aset atau hak eksklusif tertentu tanpa terlibat langsung dalam proses produksi. Menurut Yanuar, jika Indonesia ingin keluar dari perangkap rentier capitalism ini, diperlukan figur pemimpin yang tegas dan tidak terjebak pada permainan elite.
Pernyataan Yanuar Rizky menyoroti tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam upaya menarik kembali dana yang disimpan di luar negeri. Program tax amnesty yang diharapkan menjadi solusi ternyata belum berhasil mencapai tujuannya. Hal ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintahan Jokowi, terutama di tengah desakan publik yang semakin kritis terhadap kebijakan ekonomi pemerintah.
Apakah pendekatan Robin Hood untuk negara yang diusulkan Yanuar akan menjadi solusi yang efektif? Atau, apakah pemerintah akan kembali gagal dalam mengatasi masalah oligarki yang membelit ekonomi Indonesia? Yang jelas, diskusi ini membuka babak baru dalam upaya mereformasi kebijakan fiskal dan ekonomi di Indonesia.(c@kra)
MoneyTalk, Jakarta – Dalam sebuah wawancara yang diadakan oleh Mimbar Bebas dan ditayangkan melalui kanal YouTube pada Selasa, 10 September 2024, aktivis senior Dr. Sri Bintang Pamungkas dengan tegas menyatakan bahwa Megawati Soekarnoputri harus bertanggung jawab atas berbagai kerusakan di Indonesia.
JAKARTA, MoneyTalk – Melanjutkan kinerja penyaluran kredit yang solid di tahun 2022, PT Bank Central Asia Tbk (IDX: BBCA) dan entitas anak membukukan kenaikan total kredit sebesar 12,0% secara tahunan (YoY) per Maret 2023.
Di sisi profitabilitas, BCA dan entitas anak mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 43,0% YoY menjadi Rp11,5 triliun di kuartal I 2023.
Pertumbuhan ini didorong oleh ekspansi volume kredit, perbaikan kualitas pinjaman, imbal hasil yang lebih tinggi dari penempatan dana pada obligasi negara sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional, serta kenaikan pendapatan fee dan komisi selaras dengan peningkatan jumlah transaksi.
“Secara umum, kami belum menaikkan suku bunga kredit untuk senantiasa menyediakan suku bunga yang kompetitif di pasar serta mendorong pemulihan perekonomian. Menjelang perayaan Idul Fitri, kami melihat momentum permintaan kredit modal kerja yang kuat.
Minat kredit konsumer juga terus membaik, terlihat dari tingginya antusiasme pengunjung BCA Expoversary 2023. Atas dasar tersebut, kami memperpanjang jadwal penutupan expoversary selama sebulan lebih menjadi 30 April 2023, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan yang lebih lama untuk menikmati promo suku bunga spesial KPR hingga KKB,” ucap Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk, Jahja Setiaatmadja.
Kredit korporasi naik 11,7% YoY mencapai Rp320,5 triliun di Maret 2023, dan masih menjadi kontributor utama bagi total kredit BCA. Seiring dengan peningkatan aktivitas bisnis, kredit komersial dan UKM meningkat 11,8% YoY mencapai Rp211,1 triliun.
Dukungan BCA pada sektor UKM tercermin pada Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) yang tercatat sebesar 22,1%, di atas target yang ditetapkan.
Sementara itu, KPR tumbuh 11,6% YoY menjadi Rp109,6 triliun, dan KKB naik 15,2% YoY menjadi Rp47,9 triliun, ditopang oleh gelaran BCA Expoversary 2023 yang sedang dilaksanakan.
Saldo outstanding kartu kredit juga tumbuh 16,2% YoY menjadi Rp14,0 triliun, sehingga total portofolio kredit konsumer naik 12,7% YoY menjadi Rp174,5 triliun. Secara keseluruhan, total kredit BCA naik 12,0% YoY menjadi Rp713,8 triliun di Maret 2023.
Penyaluran kredit ke sektor-sektor berkelanjutan naik 11,9% YoY mencapai Rp180,8 triliun di Maret 2023, berkontribusi hingga 25,0% terhadap total portofolio pembiayaan BCA.
Dalam rangka mendorong perkembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, BCA telah menyalurkan kredit untuk kendaraan listrik sebesar Rp327 miliar.
BCA juga memberikan promo suku bunga kredit bagi debitur komersial dan UKM yang bergerak pada Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan, serta menghadirkan program Kredit Multiguna Usaha #KaMUKartini dengan suku bunga mulai dari 3,21% eff.p.a. bagi pengusaha wanita atau usaha dengan mayoritas karyawan wanita.
Dukungan untuk ekonomi sirkular terus diperluas dengan inisiatif daur ulang plastik pembungkus uang, sehingga total limbah non-organik yang dikelola BCA mencapai 11 ton di kuartal I 2023, atau meningkat 319% YoY.
Pertumbuhan kredit BCA diikuti oleh perbaikan kualitas pinjaman, sejalan dengan portofolio kredit yang direstrukturisasi berangsur kembali ke pembayaran normal. Rasio loan at risk (LAR) turun ke 9,5% di kuartal I 2023, dibandingkan 13,8% di tahun sebelumnya.
Sementara itu, rasio kredit bermasalah (NPL) tercatat sebesar 1,8% di kuartal I 2023, turun dari 2,3% di tahun sebelumnya. Rasio pencadangan NPL dan LAR berada pada level yang baik, masing-masing sebesar 285,4% dan 57,9%.
“Ditopang oleh likuiditas yang memadai, kami optimistis dapat menjaga pertumbuhan kredit berkualitas secara berkelanjutan. BCA senantiasa mengelola risiko likuiditas dan risiko pasar secara pruden, untuk memastikan terhindar dari dampak dinamika yang tengah terjadi di pasar global,” kata Jahja Setiaatmadja.
“Saat ini, liquidity coverage ratio (LCR) mencapai 386,1% per kuartal I 2023, jauh di atas ketetapan regulator. Ekses likuiditas BCA ditempatkan pada instrumen investasi berkualitas tinggi dengan tenor yang relatif pendek,” papar Jahja Setiaatmadja.
Di sisi pendanaan, CASA naik 5,7% YoY mencapai Rp843,3 triliun per Maret 2023, berkontribusi hingga 81,2% dari total dana pihak ketiga.
Secara keseluruhan, total dana pihak ketiga tumbuh 4,1% YoY menjadi Rp1.039 triliun, sehingga mendorong total aset BCA naik 4,9% YoY menjadi Rp1.322 triliun.
Pada kuartal I 2023, total volume transaksi BCA naik 27,3% YoY mencapai 6,9 miliar transaksi.
Pertumbuhan tersebut ditopang oleh perluasan kanal online dan offline yang konsisten melalui investasi di multi-channels, serta pertumbuhan basis nasabah. Khusus di kanal digital, volume transaksi mobile banking dan internet banking mencapai 5,8 miliar, atau meningkat 29,5% YoY.
Terkait pengembangan aplikasi myBCA yang dipersiapkan menjadi aplikasi pelayanan terintegrasi masa depan, BCA terus menambahkan sejumlah fitur untuk meningkatkan kenyamanan bertransaksi, di antaranya kontrol kartu debit, kontrol kartu kredit, hingga fitur cardless untuk melakukan tarik dan setor tunai tanpa kartu di ATM BCA.
myBCA dan BCA mobile akan berjalan bersamaan ke depan untuk memberikan solusi komprehensif layanan perbankan bagi nasabah.
BCA membukukan pertumbuhan positif pada pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) selama kuartal I 2023, yakni naik 28,0% YoY menjadi Rp18,5 triliun.
Pendapatan selain bunga tumbuh 5,6% YoY menjadi Rp6,3 triliun, ditopang kenaikan pendapatan fee dan komisi sebesar 6,9% YoY. Secara total, pendapatan operasional tercatat sebesar Rp24,8 triliun atau naik 21,5% YoY.
Seiring dengan peningkatan kualitas aset, biaya provisi tercatat turun Rp1,4 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, laba bersih tumbuh 43,0% YoY menjadi Rp11,5 triliun.
