BRICS Archives -

Pengamat Intelijen dan Geopolitik Bongkar New World Order dan Perebutan Kendali Ekonomi Dunia 1776158148916

Pengamat Intelijen dan Geopolitik Bongkar New World Order dan Perebutan Kendali Ekonomi Dunia

Hedi Batubara 14 April 2026

MoneyTalk, Jakarta – Sejumlah pandangan kritis kembali mengemuka terkait dinamika geopolitik global, khususnya menyangkut narasi “New World Order” (NWO), peran lembaga keuangan internasional, serta posisi strategis Indonesia di tengah perubahan tatanan dunia. Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, memaparkan analisanya.

Dalam analisisnya, Amir Hamzah menyoroti bahwa konsep New World Order dipersepsikan sebagai desain besar yang berupaya membentuk sistem pemerintahan global tunggal. Ia menilai, dalam narasi tersebut, terdapat kekhawatiran bahwa eksistensi agama-agama samawi bisa tergerus oleh kepentingan geopolitik dan ekonomi global.

Ia juga mengaitkan pernyataan kontroversial yang diklaim berasal dari tokoh militer Amerika, Pete Hegseth, yang disebut-sebut menyinggung konflik Iran dalam konteks lebih luas terhadap dunia Islam.

Sorotan tajam juga diarahkan kepada dua lembaga keuangan global, yaitu International Monetary Fund (IMF) dan World Bank. Amir Hamzah menilai bahwa skema pinjaman yang diberikan kepada negara berkembang kerap menimbulkan ketergantungan struktural.

Menurutnya, negara-negara miskin yang justru kaya sumber daya alam dan manusia menjadi target utama. Pinjaman luar negeri dinilai tidak selalu membawa kesejahteraan, melainkan dalam beberapa kasus memperberat beban fiskal jangka panjang.

Perubahan lanskap global juga ditandai dengan munculnya kekuatan ekonomi alternatif. Salah satunya adalah kelompok BRICS yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan—dan kini diperluas dengan sejumlah negara baru, termasuk Indonesia dalam konteks kerja sama tertentu.

BRICS mendorong agenda dedolarisasi, yaitu mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi internasional. Langkah ini dinilai berkaitan erat dengan dominasi sistem keuangan global yang selama ini terhubung dengan IMF dan Bank Dunia.

Selain itu, negara-negara Arab juga membentuk Arab Monetary Fund sebagai alternatif regional. Dalam beberapa pandangan, lembaga ini dapat bersinergi atau bahkan menjadi penyeimbang terhadap sistem keuangan global yang ada.

Dalam analisisnya, Amir Hamzah juga menyinggung keluarga Mayer Amschel Rothschild sebagai simbol kekuatan finansial global. Keluarga ini memang dikenal dalam sejarah sebagai dinasti perbankan besar di Eropa sejak abad ke-18. Keluarga ini mengendalikan IMF dan Bank Dunia.

Isu lain yang diangkat adalah keberadaan jaringan seperti Freemasonry dan Illuminati yang disebut-sebut telah lama beroperasi secara global, termasuk di Indonesia. Referensi akademik seperti karya Paul W. van der Veur memang pernah membahas keberadaan Freemasonry dalam konteks sejarah kolonial.

Dalam konteks Indonesia, Amir Hamzah menilai langkah Presiden Prabowo Subianto yang menjalin komunikasi dengan berbagai kekuatan global sebagai strategi penting.

Pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dinilai sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia dalam poros alternatif seperti BRICS.

Sementara itu, komunikasi dengan Raja Inggris Charles III juga dipandang sebagai langkah diplomasi untuk menjaga keseimbangan hubungan dengan Barat.

Raja Inggris Charles III merupakan Ketua “Komite 300” sebagai pengendali dana New World Order. “Pertemuan Prabowo dengan Raja Inggris Charles III bisa mendapatkan sumber dana tersembunyi untuk Bangsa Indonesia,” tegasnya.

Kata Amir, jika sumber dana tersembunyi itu dalam bentuk liquid maupun kolateral dapat memperkuat kemandirian finansial dan moneter nasional serta mengurangi ketergantungan pada IMF dan Bank Dunia.

Disanksi IOC Gegara Israel, Pengamat Intelijen dan Geopolitik: Prabowo Bisa Buat Olimpiade Tandingan seperti Bung Karno 1761211452265

Disanksi IOC Gegara Israel, Pengamat Intelijen dan Geopolitik: Prabowo Bisa Buat Olimpiade Tandingan seperti Bung Karno

Hedi Batubara 25 Oktober 2025

MoneyTalk, Jakarta – Dunia olahraga dan politik kembali bersinggungan setelah keputusan tegas Presiden Prabowo Subianto menolak kehadiran atlet senam Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik di Jakarta berujung pada sanksi dari Komite Olimpiade Internasional (IOC). Namun, di balik sorotan global itu, muncul pandangan strategis dari pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah yang menilai langkah Prabowo justru membuka peluang lahirnya momentum baru dalam konstelasi politik global mirip dengan manuver bersejarah Presiden Soekarno pada awal 1960-an.

Amir Hamzah menilai, keputusan Prabowo memiliki kesamaan ideologis dan geopolitik dengan langkah Bung Karno saat menjadi tuan rumah Asian Games IV tahun 1962. Kala itu, Soekarno menolak memberikan visa bagi atlet Israel dan Taiwan (yang saat itu masih mengklaim sebagai perwakilan seluruh Tiongkok), hingga membuat Indonesia dijatuhi sanksi oleh IOC.

Sebagai respons, Bung Karno mencetuskan GANEFO (Games of the New Emerging Forces) pada 1963—sebuah “olimpiade tandingan” yang menjadi simbol perlawanan Dunia Ketiga terhadap dominasi Barat.

“Prabowo bisa melakukan hal yang sama dengan menegakkan kembali kedaulatan moral dan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif,” ujar Amir.

Menurutnya, jika GANEFO dulu menjadi alat diplomasi anti-imperialisme, maka Prabowo berpotensi menciptakan “GANEFO 2.0” dalam konteks baru: olimpiade dunia multipolar, di mana negara-negara non-Barat menegakkan sportivitas tanpa tekanan ideologis atau politik.

Amir Hamzah menekankan, dalam analisa intelijen, kebijakan penolakan terhadap atlet Israel bukan semata soal agama atau sentimen politik jangka pendek, tetapi mencerminkan sinyal kedaulatan strategis Indonesia.

“Ini langkah yang dikalkulasi. Prabowo memahami bahwa tekanan geopolitik global pasca perang Gaza dan agresi Israel ke Palestina telah membentuk poros baru kekuatan dunia. Indonesia, sebagai negara Muslim terbesar, punya posisi moral yang kuat,” jelas Amir.

Ia menambahkan bahwa keputusan Prabowo juga menunjukkan “independensi intelijen negara” yang mulai lepas dari orbit pengaruh Barat.

“Ini bukan kebijakan impulsif, tetapi hasil analisis mendalam bahwa legitimasi politik global Barat sedang menurun. Menolak Israel bukan hanya soal solidaritas Palestina, tapi simbol kebangkitan dunia non-Barat,” ujarnya.

Amir Hamzah mengingatkan bahwa Prabowo bukan figur yang asing di arena diplomasi global.

“Prabowo adalah saksi langsung dari peristiwa penting di Timur Tengah. Ia pernah hadir dalam momen penandatanganan perdamaian Israel-Palestina di Mesir. Ia memahami anatomi konflik dan strategi global yang melingkupinya,” kata Amir.

Menurut dia, pengalaman Prabowo berinteraksi dengan tokoh-tokoh dunia membuatnya memahami politik kekuasaan global (realpolitik). Maka, ketika Donald Trump pernah memuji langkah diplomasi Prabowo, hal itu bukan tanpa alasan.

“Trump melihat Prabowo sebagai pemimpin dengan naluri strategis. Ia bisa menyeimbangkan idealisme dan pragmatisme, bahkan di tengah tekanan Barat,” lanjut Amir.

Amir Hamzah memprediksi, jika Prabowo benar-benar menolak tunduk pada tekanan IOC dan menggagas alternatif global baru dalam dunia olahraga, maka Indonesia akan menarik dukungan luas dari negara-negara BRICS, OKI, dan Dunia Selatan (Global South).

“Bayangkan jika negara seperti Rusia, Tiongkok, Iran, Arab Saudi, Brasil, bahkan Afrika Selatan mendukung gagasan olimpiade alternatif. Itu bukan hanya tentang olahraga, tapi tentang pergeseran tatanan dunia,” ujarnya.

Menurut Amir, keputusan seperti ini akan mempercepat pergeseran pusat gravitasi kekuasaan dunia dari Barat ke Asia dan Selatan Global.

“Indonesia bisa menjadi pusat baru diplomasi olahraga dunia dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan, bukan dominasi,” katanya.

Namun, Amir juga mengingatkan bahwa langkah Prabowo bukan tanpa risiko. Tekanan ekonomi, diplomatik, hingga boikot bisa saja terjadi.

“Tapi justru di sinilah ujiannya. Bung Karno dulu diserang habis-habisan secara ekonomi dan politik setelah GANEFO, namun ia menang secara moral dan ideologis. Jika Prabowo mampu menjaga konsolidasi nasional, ia akan masuk sejarah sebagai pemimpin yang menegakkan kedaulatan di tengah tekanan global,” tegas Amir.

Ia juga menilai, reaksi IOC terhadap Indonesia justru membuka mata publik dunia bahwa olahraga internasional telah terpolitisasi oleh kepentingan negara-negara besar.

“Penolakan Indonesia terhadap Israel adalah ujian moral dunia olahraga. Kalau Olimpiade ingin bersih dari politik, kenapa mereka tak menegur Israel saat membombardir Gaza?” tanya Amir.

Bagi Amir Hamzah, Prabowo kini berada di persimpangan sejarah yang sama dengan Bung Karno 60 tahun lalu.

“Satu keputusan bisa mengubah arah sejarah bangsa. Jika Bung Karno membangun GANEFO untuk Dunia Ketiga, maka Prabowo bisa membangun Olimpiade Dunia Merdeka untuk Dunia Multipolar,” tegasnya.

Langkah tegas Prabowo dalam kasus ini bukan sekadar keputusan politik olahraga, melainkan manifesto kedaulatan bangsa di tengah tekanan geopolitik global yang semakin tajam. Dan seperti kata Amir Hamzah, “Kadang, sejarah memang menunggu satu pemimpin yang berani menolak tunduk.”

Indonesia Dalam Transisi Ke Dunia Multipolar Replace Dollar, BRICS Keluarkan Mata Uang Baru

Indonesia Dalam Transisi Ke Dunia Multipolar

Hedi Batubara 10 Juli 2025

MoneyTalk, Jakarta – Konflik Israel dan Iran sudah lama disadari publik namun prakteknya sering kali tersembunyi di balik tabir “perang bayangan” (proxy war). Kini konflik itu telah semakin terbuka bahkan bukan sekadar riak lokal di Asia Barat. Eskalasi ketegangan ini, apakah dalam wujud serangan siber hingga ancaman militer terang-terangan, adalah sebuah simfoni ketidakstabilan yang resonansinya jauh melampaui Yerusalem atau Teheran. Bagi Indonesia, sebuah raksasa ekonomi Asia Tenggara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, imbas konflik ini melampaui simpati moral; ia menyentuh inti keamanan nasional, stabilitas ekonomi, dan posisi geopolitiknya di tengah lanskap global yang berubah drastis.

Argumen utama artikel ini adalah bahwa konflik Israel-Iran tidak bisa dipahami secara terpisah dari fenomena global yang lebih besar: transisi dunia menuju multipolaritas. Kita sedang menyaksikan tergerusnya dominasi unipolar Amerika Serikat pasca-Perang Dingin, digantikan oleh munculnya beberapa pusat kekuatan yang saling bersaing. Untuk menelaah implikasi konflik ini bagi Indonesia, kita harus menempatkannya dalam narasi yang lebih luas, bersama dengan peristiwa-peristiwa penting yang menjadi penanda transisi ini.

Tanda-tanda Multipolaritas

Pergeseran ke arah multipolaritas bukan lagi asumsi akademis, melainkan realitas yang nyata, terlihat dari serangkaian peristiwa yang tak terpisahkan. Invasi Rusia ke Ukraina, misalnya, bukan hanya mengoyak tatanan keamanan Eropa, tetapi juga secara telanjang menampilkan kebangkitan kekuatan besar yang bersaing.

Konflik ini mempercepat rekonfigurasi aliansi dan mendorong ‘decoupling’ ekonomi yang semakin dalam di antara blok-blok kekuatan. Kemudian, penggunaan tarif sebagai senjata kebijakan luar negeri oleh Washington, khususnya terhadap Beijing, adalah upaya nyata untuk mempertahankan supremasi ekonomi dan strategisnya. Ini juga menandakan runtuhnya konsensus perdagangan bebas yang selama ini menjadi fondasi globalisasi.

Tidak kalah penting, suara-suara sumbang terhadap lembaga-lembaga Bretton Woods seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan langkah-langkah dedolarisasi yang diumumkan pada KTT BRICS di Rio Brasil, menunjukkan upaya kolektif untuk menciptakan arsitektur keuangan global yang lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada dolar AS. Ini adalah indikator kuat dari ambisi untuk membangun kekuatan ekonomi alternatif yang berdiri di atas kakinya sendiri.

Dalam kerangka inilah konflik Israel-Iran harus dinilai. Eskalasinya bukan sekadar soal perebutan pengaruh di Timur Tengah, melainkan sebuah mikrokosmos dari ketegangan yang inheren dalam transisi menuju dunia yang lebih terfragmentasi dan kompetitif.

Indonesia dalam Pusaran Konflik: Tantangan dan Peluang

Konflik yang terus membara di Timur Tengah membawa serta sejumlah tantangan signifikan bagi Indonesia. Timur Tengah adalah urat nadi energi bagi Indonesia, dan eskalasi dapat memicu gangguan pasokan minyak global serta lonjakan harga yang tak terduga, menekan ekonomi domestik dan memicu inflasi. Lebih jauh, konflik ini berpotensi membakar sentimen keagamaan, memperkuat narasi ekstremis, dan memicu radikalisasi di Indonesia, mengancam kohesi sosial dan menciptakan celah bagi terorisme domestik. Jakarta mungkin juga akan dihadapkan pada tekanan yang meningkat dari berbagai poros kekuatan untuk memilih sisi, sebuah ujian nyata bagi prinsip kebijakan luar negeri bebas aktif Indonesia, yang bisa menempatkannya dalam dilema diplomatik yang rumit.

Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang strategis yang bisa dimanfaatkan. Konflik ini adalah panggung bagi Indonesia untuk menunjukkan kematangan diplomatiknya, mengambil peran konstruktif dalam forum multilateral, dan mempromosikan dialog sebagai jalan menuju resolusi damai. Dalam lanskap geopolitik yang berubah, Indonesia memiliki peluang emas untuk mempercepat diversifikasi kemitraan strategisnya, mengurangi ketergantungan pada satu blok, dan menemukan keseimbangan baru dalam hubungan internasionalnya. Terakhir, ketidakpastian global ini adalah pengingat keras akan kebutuhan untuk memperkuat kapasitas pertahanan dan keamanan maritim Indonesia, terutama dalam melindungi jalur pelayaran strategis yang krusial bagi perdagangan global..

BRICS dan Prinsip Multilateralisme: Sebuah Refleksi untuk Indonesia

Bagaimana Indonesia merespons konflik Israel-Iran harus menjadi bagian dari visi yang lebih luas tentang bagaimana multipolaritas global akan terbentuk dan di mana posisi Indonesia di dalamnya. Pujian Presiden Prabowo Subianto kepada Rusia dan Cina sebagai “negara yang tidak double-standard” merefleksikan harapan Indonesia kepada pentingnya prinsip-prinsip multilateralisme yang konsisten. Namun, dukungan atau bahkan keanggotaan dalam BRICS juga membawa serta pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang prinsip-prinsip multilateralisme yang harus dipertahankan. Kita akan menengok multilateralisme dalam 3 aspek: keamanan, teknologi dan perdagangan.

Multilateralisme sejati dalam keamanan, dalam dunia yang multipolar ini, tidak boleh berarti menciptakan klub eksklusif. Sebaliknya, ia harus berfokus pada pembangunan kerangka keamanan yang inklusif, mendorong kerja sama dengan semua aktor untuk mengatasi ancaman transnasional. Indonesia harus memastikan bahwa komitmennya pada BRICS tidak mengikis dedikasinya terhadap hukum internasional dan lembaga keamanan global yang lebih luas. Komitmen terhadap penyelesaian sengketa melalui diplomasi dan negosiasi harus tetap menjadi pilar utama. Indonesia, dengan rekam jejak non-bloknya, memiliki kapasitas unik untuk mempromosikan mediasi sebagai sarana meredakan ketegangan, bahkan di antara kekuatan-kekuatan besar. Dan di dunia yang multipolar, risiko proliferasi senjata pemusnah massal bisa meningkat, menjadikan Jakarta harus terus menjadi suara yang kuat untuk non-proliferasi dan perlucutan senjata, menuntut akuntabilitas dari semua negara.

Dalam ranah teknologi, multilateralisme sejati harus memastikan akses yang setara terhadap inovasi dan teknologi yang bermanfaat bagi semua, terutama negara berkembang. Ini juga berarti membangun tata kelola global yang inklusif untuk teknologi baru, mencegah monopoli atau penyalahgunaan. Indonesia harus mendorong kolaborasi riset dan pengembangan (R&D) lintas batas, memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan inovasi yang menguntungkan semua, bukan hanya sekelompok kecil negara. Dengan meningkatnya ancaman siber, multilateralisme harus membangun kerangka kerja global untuk keamanan siber yang melindungi infrastruktur penting dan memerangi kejahatan siber tanpa mempolitisasi ruang siber.

Terakhir, dalam perdagangan, Indonesia harus mendukung penguatan sistem perdagangan multilateral yang adil, terbuka, dan non-diskriminatif, berdasarkan aturan yang jelas. Meskipun ada tren dedolarisasi dan regionalisme, semangat perdagangan bebas harus tetap dijaga. Dalam konteks multipolaritas, diversifikasi rantai pasok menjadi imperatif untuk mengurangi kerentanan terhadap gejolak geopolitik. Indonesia harus mencari kemitraan yang lebih beragam untuk menjamin ketahanan ekonominya. Dan multilateralisme dalam perdagangan juga berarti reformasi lembaga-lembaga ekonomi global agar lebih mencerminkan realitas ekonomi saat ini, memberikan suara yang lebih besar kepada negara-negara berkembang.

Epilog: Menentukan Arah di Lautan Geopolitik

Konflik Israel-Iran adalah lebih dari sekadar perseteruan regional; ia adalah termometer dari suhu geopolitik global yang sedang mendidih. Bagi Indonesia, ini bukan hanya tentang menanggapi satu krisis, tetapi tentang merumuskan kebijakan luar negeri yang strategis dan adaptif yang mampu menavigasi lanskap yang berubah.

Pernyataan Presiden Prabowo tentang BRICS menyiratkan bahwa Indonesia mencari kemitraan yang sejalan dengan prinsip non-diskriminasi dan keadilan. Ini adalah ambisi yang patut diapresiasi. Namun, untuk mencapai ambisi itu, Indonesia harus secara cermat menentukan langkahnya. Bukan sekadar merespons konflik, tetapi membangun strategi komprehensif yang akan memperkuat posisinya sebagai kekuatan menengah dan berkontribusi pada tatanan multipolar yang stabil, inklusif, dan adil. Prinsip-prinsip multilateralisme sejati dalam keamanan, teknologi, dan perdagangan harus menjadi kompas dalam setiap langkah yang diambil Indonesia untuk memastikan bahwa transisi menuju multipolarisme menghasilkan dunia yang lebih damai dan sejahtera bagi semua.

Tepatnya, Indonesia tidak boleh menjadi sekadar penonton normatif dalam perubahan global ini. Kita harus menjadi arsitek normatif, yang ikut merancang bentuk dunia baru melalui kebijakan luar negeri yang strategis, teknologi yang berdaulat, dan ekonomi yang inklusif.

Sebagai bagian dari BRICS, Indonesia memikul tanggung jawab untuk memperjuangkan multilateralitas yang sejati bukan semata-mata anti-Barat, melainkan pro-keadilan global. Maka dari itu, strategi menghadapi konflik Israel-Iran harus terintegrasi dengan desain besar tentang arah dunia multipolar yang ingin kita dukung: dunia yang damai, adil, dan beragam pusat kekuatan.

Penulis : Radhar Tribaskoro,Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia

Indonesia Brics : Resiko Dan Peluang Replace Dollar, BRICS Keluarkan Mata Uang Baru

Indonesia Brics : Resiko Dan Peluang

Hedi Batubara 17 Januari 2025

MoneyTalk,Jakarta – Keputusan Indonesia untuk bergabung sebagai anggota penuh BRICS pada 6 Januari 2025, sebagaimana diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri Brasil, menandai langkah penting dalam strategi geopolitik dan ekonomi negara ini. Langkah ini mencerminkan ambisi Indonesia untuk memperluas pengaruh globalnya di tengah pergeseran tatanan dunia menuju multipolarisme. Keanggotaan ini membuka berbagai peluang strategis, seperti akses ke kerja sama multilateral, penguatan posisi geopolitik, serta diversifikasi hubungan ekonomi. Namun, langkah ini juga membawa risiko signifikan, termasuk potensi konflik dengan negara-negara maju, tekanan dari Amerika Serikat, dan tantangan dalam menavigasi tatanan global yang semakin kompleks.

Peluang

Sebagai organisasi yang dibentuk untuk melawan dominasi negara-negara maju Barat, BRICS menawarkan berbagai peluang bagi Indonesia. Pertama, BRICS memberikan platform bagi Indonesia untuk memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara berkembang lainnya. New Development Bank (NDB), salah satu lembaga utama BRICS, menyediakan alternatif pendanaan pembangunan yang lebih fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan Barat seperti IMF dan Bank Dunia. Ini dapat membantu Indonesia mengembangkan infrastruktur tanpa tekanan kebijakan yang sering menyertai pinjaman dari lembaga-lembaga Barat.

Kedua, keanggotaan ini membuka peluang untuk diversifikasi perdagangan internasional. Dengan memperluas hubungan dagang ke negara-negara anggota BRICS, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Hal ini penting mengingat ketidakpastian ekonomi global yang sering dipengaruhi oleh fluktuasi kebijakan di negara-negara maju.

Ketiga, BRICS memungkinkan Indonesia memainkan peran lebih besar dalam pembentukan tatanan global yang lebih inklusif. Sebagai anggota G20, Indonesia sudah memiliki pengalaman dalam diplomasi multilateral. Dengan bergabung dalam BRICS, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai penghubung antara negara maju dan berkembang, serta memajukan agenda global yang lebih adil.

Resiko dan Dilema

Meski memiliki peluang, keanggotaan dalam BRICS juga membawa sejumlah risiko. Salah satu risiko utama adalah potensi konfrontasi dengan Amerika Serikat. Dedolarisasi, salah satu agenda utama BRICS, bertujuan untuk mengurangi dominasi dolar AS dalam perdagangan internasional. Langkah ini, meskipun ambisius, menghadapi tantangan besar. Sistem perdagangan global saat ini sangat tergantung pada dolar AS, baik sebagai mata uang cadangan maupun alat pembayaran utama.

Apabila Indonesia terlibat aktif dalam agenda dedolarisasi ini, ada kemungkinan AS merespons dengan langkah-langkah ekonomi yang merugikan, seperti pengenaan tarif atau sanksi dagang. Ini dapat berdampak buruk pada ekspor Indonesia ke pasar AS, yang merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia. Produk-produk utama seperti tekstil, karet, dan elektronik dapat terkena imbasnya, yang pada akhirnya memengaruhi ekonomi domestik.

Selain itu, dedolarisasi sendiri adalah agenda yang sulit direalisasikan. Meskipun BRICS telah membahas penggunaan mata uang lokal untuk perdagangan intra-anggota, implementasinya menghadapi kendala struktural. Sebagai contoh, mata uang anggota BRICS seperti rupee India atau yuan Tiongkok belum memiliki stabilitas dan kepercayaan yang setara dengan dolar AS. Upaya untuk menciptakan mata uang bersama juga memerlukan konsensus politik dan ekonomi yang sulit dicapai, mengingat perbedaan kepentingan di antara anggota BRICS.

Risiko lainnya adalah potensi keretakan hubungan dengan lembaga-lembaga internasional mereka seperti IMF, Bank Dunia, dan OECD. Indonesia selama ini telah menjadi mitra strategis lembaga-lembaga tersebut dan memperoleh manfaat signifikan dari dukungan mereka, baik dalam bentuk pendanaan maupun bantuan teknis. Langkah yang dianggap terlalu memihak BRICS dapat menimbulkan ketegangan yang merugikan hubungan Indonesia dengan lembaga-lembaga ini.

Keikutsertaan Indonesia dalam berbagai forum internasional, seperti G20, IMF, Bank Dunia, dan kini BRICS, menunjukkan strategi diplomasi yang tampak oportunistik. Indonesia berusaha memanfaatkan setiap peluang untuk memperkuat posisi ekonominya di panggung global. Namun, pertanyaannya adalah apakah strategi ini realistis dan bijaksana?

Pendekatan multi-arah ini dapat memberikan fleksibilitas bagi Indonesia dalam memilih opsi terbaik untuk kepentingannya. Namun, terlalu banyak bermain di berbagai forum dapat menimbulkan persepsi bahwa Indonesia tidak memiliki komitmen yang jelas. Negara-negara lain mungkin mulai meragukan keseriusan Indonesia dalam mendukung agenda tertentu, yang dapat melemahkan posisi diplomatiknya. Selain itu, ada risiko bahwa fokus yang terlalu tersebar akan menghambat efektivitas kebijakan luar negeri Indonesia.

Ambisi Indonesia untuk bergabung dengan OECD adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan statusnya sebagai negara maju. OECD, yang beranggotakan negara-negara dengan ekonomi maju dan sistem pemerintahan yang stabil, dianggap sebagai simbol keberhasilan dalam pembangunan ekonomi. Keanggotaan OECD dapat meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata investor internasional, serta memberikan akses ke pengetahuan dan praktik terbaik dalam pengelolaan ekonomi.

Namun, bergabung dengan OECD memerlukan komitmen untuk menerapkan reformasi yang signifikan di berbagai sektor, termasuk perpajakan, pasar tenaga kerja, dan tata kelola pemerintahan. Reformasi ini sering kali menghadapi resistensi politik di dalam negeri, sehingga tantangan untuk memenuhi standar OECD tidaklah kecil. Di sisi lain, BRICS memberikan fleksibilitas yang lebih besar karena fokusnya adalah pada kerja sama di antara negara-negara berkembang tanpa banyak persyaratan reformasi.

BRICS atau OECD?

Pertanyaan tentang apakah lebih baik bagi Indonesia untuk menjadi anggota BRICS atau OECD tidak memiliki jawaban tunggal, karena kedua organisasi ini menawarkan manfaat dan tantangan yang berbeda. Keanggotaan BRICS memberikan akses ke pasar negara-negara berkembang yang tumbuh pesat, serta peluang untuk mengurangi ketergantungan pada negara-negara maju. Namun, keterlibatan aktif dalam agenda-agenda kontroversial seperti dedolarisasi dapat membawa risiko geopolitik yang signifikan.

Di sisi lain, keanggotaan OECD menawarkan keuntungan dalam bentuk peningkatan kredibilitas dan akses ke sumber daya pengetahuan. Namun, untuk mencapai keanggotaan ini, Indonesia harus memenuhi standar seperti good governance, komit kepada demokrasi dan ekonomi pasar, punya kebijakan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, mempraktekan perdagangan bebas, berkontribusi dalam pembangunan global, punya kebijakn lingkungan yang kuat dan standar hidup yang tinggi. Sampai sekarang hanya 38 negara yang berhasil menjadi anggota OECD, dari Asia hanya Jepang dan Korea. Indonesia bertekad bisa menembus organisasi negara elit ini pada 2028, untuk itu Indonesia harus menghadapi tantangan domestik yang tidak kalah beratnya, seperti reformasi ekonomi dan penguatan institusi demokrasi.

Idealnya, Indonesia tidak perlu memilih antara BRICS dan OECD, tetapi memanfaatkan kedua forum ini secara strategis. Dengan memainkan peran sebagai jembatan antara negara maju dan berkembang, Indonesia dapat memaksimalkan peluang dari kedua sisi. Namun, ini memerlukan strategi diplomasi yang cermat dan konsistensi dalam menjaga hubungan baik dengan semua mitra internasional.

Apa yang Harus Dilakukan?

Untuk mengoptimalkan manfaat keanggotaan BRICS, Indonesia perlu mengambil pendekatan yang pragmatis. Dalam konteks dedolarisasi, Indonesia sebaiknya tidak terlalu terlibat secara agresif, tetapi mendukung langkah-langkah yang menguntungkan perdagangan intra-BRICS, seperti penggunaan mata uang lokal dalam transaksi tertentu. Pendekatan ini dapat mengurangi risiko konfrontasi dengan AS, sekaligus memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh BRICS.

Jika AS memutuskan untuk memberlakukan tarif terhadap Indonesia, respons yang diperlukan adalah diplomasi yang aktif untuk mengurangi ketegangan. Indonesia juga perlu memperkuat pasar domestik dan diversifikasi perdagangan untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS. Dengan mengembangkan hubungan perdagangan yang lebih erat dengan negara-negara anggota BRICS dan ASEAN, Indonesia dapat menciptakan buffer ekonomi terhadap risiko eksternal.

Selain itu, ambisi Indonesia untuk menjadi anggota OECD tetap relevan, tetapi harus dilakukan dengan perencanaan yang matang. Reformasi ekonomi dan institusi yang diperlukan untuk memenuhi standar OECD harus dilihat sebagai investasi jangka panjang yang juga bermanfaat bagi pembangunan nasional. Indonesia perlu menunjukkan komitmen nyata terhadap demokrasi, transparansi, dan supremasi hukum, yang merupakan nilai-nilai inti OECD.

Kesimpulan

Keanggotaan Indonesia dalam BRICS membuka peluang besar untuk memperkuat posisi geopolitik dan ekonominya di tengah tatanan global yang semakin multipolar. Namun, langkah ini juga membawa risiko yang tidak dapat diabaikan, termasuk potensi konflik dengan negara-negara maju dan tekanan geopolitik dari AS. Dedolarisasi, meskipun ambisius, tetap sulit direalisasikan dalam waktu dekat, sehingga Indonesia perlu mengambil pendekatan yang hati-hati dalam mendukung agenda ini.

Strategi oportunistik Indonesia dalam berbagai forum internasional dapat menjadi keuntungan jika dikelola dengan baik, tetapi juga berisiko menciptakan persepsi bahwa Indonesia tidak memiliki arah kebijakan yang jelas. Ambisi untuk bergabung dengan OECD adalah langkah yang positif, tetapi harus dilakukan dengan persiapan yang matang dan tidak mengorbankan hubungan baik dengan BRICS.

Pada akhirnya, keberhasilan Indonesia dalam menghadapi tantangan ini bergantung pada kemampuan untuk memadukan pragmatisme dengan visi strategis. Dengan memainkan peran sebagai penghubung antara negara maju dan berkembang, serta menjaga keseimbangan dalam kebijakan luar negeri, Indonesia dapat memanfaatkan peluang yang ada sambil meminimalkan risiko. Keanggotaan dalam BRICS, G20, dan OECD bukanlah tujuan akhir, tetapi alat untuk mencapai visi Indonesia sebagai negara yang maju, inklusif, dan berdaya saing di panggung global.

Penulis : Radhar Tribaskoro,The BRAIN Institute

Peluang Indonesia Gabung dalam BRICS dan Nilai Tambahnya

Hedi Batubara 13 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Indonesia, sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, kini tengah memantau peluang untuk bergabung dengan BRICS, kelompok lima negara berkembang yang mencakup Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. BRICS sendiri memiliki peran strategis dalam memperkuat suara negara-negara berkembang di kancah internasional, terutama dalam menghadapi dominasi negara-negara maju.

Menurut Mari Elka Pangestu, Ekonom Senior sekaligus Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional, bergabungnya Indonesia dalam BRICS dapat membawa sejumlah nilai tambah, khususnya dalam memperkuat ekonomi dan meningkatkan kerja sama regional.

Salah satu keuntungan utama bagi Indonesia jika bergabung dalam BRICS adalah peningkatan kerja sama dagang dengan negara-negara anggota. BRICS merupakan blok ekonomi yang kuat, yang mewakili lebih dari 40% populasi dunia dan sekitar 25% dari PDB global. Dengan bergabung, Indonesia dapat mengakses pasar yang lebih luas dan mendapatkan peluang untuk meningkatkan ekspor produk-produk unggulan. Kerja sama dagang ini tidak hanya terbatas pada perdagangan barang, tetapi juga pada sektor jasa, teknologi, dan investasi. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi regional yang lebih terhubung secara global.

BRICS berencana untuk memperkenalkan sistem pembayaran alternatif yang akan mengurangi ketergantungan pada dolar AS, yang selama ini mendominasi transaksi internasional. Indonesia, yang sudah mulai melaksanakan kebijakan dedolarisasi, dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih mengurangi ketergantungan pada dolar dalam transaksi perdagangan dan investasi internasional. Dengan adanya sistem pembayaran alternatif yang lebih fleksibel, Indonesia dapat lebih mudah melakukan transaksi dengan negara-negara BRICS tanpa terikat pada fluktuasi nilai tukar dolar AS, yang seringkali mempengaruhi kestabilan ekonomi.

Salah satu fokus utama BRICS adalah pembangunan infrastruktur di negara-negara anggotanya. Dengan bergabung dalam BRICS, Indonesia dapat memperoleh akses ke sumber daya finansial dan teknologi untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur yang vital bagi perekonomian Indonesia, seperti pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara. Selain itu, Indonesia juga berpotensi mendapatkan lebih banyak investasi dari negara-negara anggota BRICS yang memiliki kebutuhan besar untuk mendiversifikasi portofolio investasi mereka.

Bergabung dengan BRICS memberikan Indonesia peluang untuk memperkuat posisinya dalam politik global. Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki peran strategis dalam hubungan internasional. Bergabung dengan BRICS memungkinkan Indonesia untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan global, terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, perdagangan, dan stabilitas politik dunia.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang dipicu oleh perang dagang, ketegangan politik, dan krisis energi, negara-negara berkembang seperti Indonesia perlu mencari mitra ekonomi yang dapat mendukung stabilitas jangka panjang. BRICS, dengan tujuannya untuk menciptakan keseimbangan kekuatan ekonomi global, menawarkan platform yang lebih stabil dan menguntungkan bagi negara-negara berkembang untuk bertumbuh bersama. Indonesia, sebagai negara yang memiliki potensi besar, akan mendapatkan lebih banyak dukungan dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

Secara keseluruhan, bergabungnya Indonesia dalam BRICS dapat memberikan berbagai manfaat yang signifikan bagi perekonomian dan stabilitas politik Indonesia. Dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, keterlibatan dalam BRICS membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama internasional, mengurangi ketergantungan pada dolar, dan meningkatkan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, langkah untuk bergabung dalam BRICS merupakan langkah strategis yang dapat membawa Indonesia pada peta ekonomi global yang lebih kuat dan terintegrasi.

BRICS dan Posisi Indonesia di Panggung Internasional Peluang Indonesia Gabung dalam BRICS dan Nilai Tambahnya

BRICS dan Posisi Indonesia di Panggung Internasional

Hedi Batubara 5 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri, pada Sabtu (02/11), menyatakan bahwa Indonesia telah resmi mendaftar untuk bergabung dengan BRICS, blok ekonomi yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Langkah ini menarik perhatian publik, menimbulkan harapan sekaligus skeptisisme terkait relevansi dan manfaat bagi Indonesia jika bergabung dalam organisasi ini.

BRICS awalnya dibentuk sebagai wadah ekonomi bagi negara-negara emerging markets untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan politik demi menyaingi dominasi Barat, khususnya AS. Fokus utama BRICS adalah mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan membangun kerangka kerja sama yang lebih independen.

Seiring berjalannya waktu, agenda BRICS tidak hanya berpusat pada isu ekonomi, tetapi juga meluas ke topik-topik politik dan keamanan. Salah satunya seperti kontra-narasi terhadap tatanan global yang didominasi oleh Barat. Hal ini tercermin dari posisi Rusia yang menjadikan BRICS sebagai platform untuk menyeimbangkan kekuatan terhadap NATO dan negara-negara G7.

Perbedaan visi di antara negara-negara anggota sering kali menjadi tantangan internal, terutama antara India dan Tiongkok yang memiliki persaingan geopolitik yang kuat. Akibatnya, terdapat keraguan mengenai apakah BRICS mampu berfungsi sebagai blok yang solid dengan tujuan dan kebijakan yang seragam.

Menurut Yose Rizal Damuri, bergabungnya Indonesia dengan BRICS dapat dipandang sebagai langkah untuk memperkuat posisi diplomatik dan geopolitik di panggung internasional. Selama ini, Indonesia menganut kebijakan luar negeri “bebas dan aktif”. Indonesia bebas dari pengaruh blok-blok tertentu, tetapi aktif dalam berkontribusi bagi perdamaian dan stabilitas global. Bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS dipandang sebagai upaya untuk lebih menegaskan peran aktif Indonesia dalam dinamika internasional yang semakin kompleks.

Indonesia dapat memanfaatkan keanggotaan ini untuk memperkuat posisinya di antara negara-negara besar. Dengan menjadi bagian dari BRICS, Indonesia dapat memainkan peran strategis dalam isu-isu global, baik dari sisi ekonomi maupun politik. Selain itu, Indonesia juga dapat memperkuat kerja sama di bidang perdagangan dan investasi dengan negara-negara BRICS yang memiliki pasar besar dan potensi ekonomi yang besar.

Yose menyebut, bergabung dengan BRICS memberikan sejumlah peluang yang menjanjikan bagi Indonesia, antara lain:

Akses Pasar dan Investasi: Dengan menjadi anggota BRICS, Indonesia memiliki akses langsung ke pasar besar yang mencakup lebih dari 3 miliar penduduk dunia. Hal ini dapat meningkatkan peluang perdagangan dan investasi dengan negara-negara anggota, terutama Tiongkok dan India, yang merupakan mitra dagang utama Indonesia.

Diversifikasi Ekonomi: Bergabung dengan BRICS dapat menjadi langkah diversifikasi ekonomi Indonesia agar tidak bergantung pada ekonomi Barat. BRICS telah mencoba menginisiasi berbagai proyek yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS, seperti dedolarisasi dan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional. Hal ini sejalan dengan kebijakan Local Currency Settlement (LCS) yang juga tengah dikembangkan oleh Indonesia.

Peran dalam Isu Global: Keanggotaan BRICS dapat membuka peluang bagi Indonesia untuk turut serta dalam penyusunan kebijakan global yang lebih inklusif, termasuk dalam hal perubahan iklim, ketahanan pangan, dan isu-isu sosial lainnya. Sebagai negara dengan populasi terbesar di ASEAN, Indonesia dapat menjadi perwakilan kepentingan negara-negara berkembang di kawasan Asia Tenggara dalam forum BRICS.

Di sisi lain, ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi Indonesia jika resmi bergabung dengan BRICS, misalnya:

Perbedaan Kepentingan di Antara Anggota BRICS: BRICS merupakan blok ekonomi yang terdiri dari negara-negara dengan kepentingan yang berbeda. Seperti yang disampaikan Yose Rizal, BRICS bukanlah organisasi yang selalu solid karena perbedaan pandangan antara negara-negara anggotanya, terutama antara India dan Tiongkok. Ketidaksepakatan di antara anggota BRICS ini dapat mempengaruhi efektivitas kerja sama dan membatasi pengaruh Indonesia dalam blok tersebut.

Dampak Terhadap Kebijakan Bebas-Aktif: Selama ini, Indonesia menganut prinsip bebas-aktif yang memungkinkan untuk bersikap netral dalam konflik antar-negara besar. Namun, bergabung dengan BRICS berpotensi menempatkan Indonesia dalam posisi yang lebih strategis tetapi juga lebih kompleks dalam percaturan geopolitik global. Ada risiko bahwa Indonesia dapat terjebak dalam konflik kepentingan antara negara-negara BRICS dan negara-negara Barat.

Keuntungan Ekonomi yang Tidak Pasti: Menurut Yose Rizal Damuri, agenda ekonomi BRICS saat ini sudah tidak sekuat ketika pertama kali didirikan. Fokus BRICS saat ini lebih banyak pada isu-isu politik dan keamanan. Oleh karena itu, keuntungan ekonomi yang diharapkan Indonesia mungkin tidak sebanding dengan apa yang dicapai jika bergabung dalam kerja sama ekonomi lainnya yang lebih konkret dan terfokus pada sektor perdagangan dan investasi.

Bergabungnya Indonesia dengan BRICS adalah langkah strategis yang memiliki potensi besar, namun juga penuh tantangan. Indonesia harus berhati-hati agar tetap mempertahankan prinsip bebas-aktifnya dan memastikan bahwa kepentingan nasional tetap terjaga.

Meskipun BRICS bisa menjadi platform bagi Indonesia untuk memperluas pengaruhnya di panggung internasional dan memperkuat ekonomi, Indonesia tetap perlu mengevaluasi dengan seksama keuntungan yang ditawarkan oleh BRICS dan memastikan bahwa keanggotaan ini sejalan dengan tujuan jangka panjang Indonesia di bidang diplomasi dan ekonomi.

Keputusan untuk bergabung dengan BRICS juga mencerminkan bahwa Indonesia siap mengambil langkah lebih aktif dalam dinamika geopolitik dunia, tetapi tetap perlu menjaga keseimbangan antara posisi strategis dan kemandirian politik yang selama ini dipegang teguh.(c@kra)

Prabowo Pilih Sri Mulyani Jadi Menkeu Lagi, Singkirkan yang Berbeda Mazhab?

Hedi Batubara 1 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Masuknya Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan di kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengejutkan banyak pihak. Penunjukan ini mencatatkan Sri Mulyani sebagai salah satu Menteri Keuangan RI yang bertahan di tiga masa pemerintahan yang berbeda, dengan konsistensi dalam pendekatan kebijakan fiskal dan makroekonomi.

Banyak ekonom dan pengamat politik awalnya memperkirakan bahwa Prabowo akan membawa sosok baru yang dianggap lebih sejalan dengan mazhab ekonominya. Namun, keputusan ini justru menandai eksistensi Sri Mulyani yang terus mendapat tempat, bahkan dalam pemerintahan yang dianggap memiliki pandangan ekonomi berbeda.

Mengapa Prabowo Memilih Sri Mulyani Lagi?

Dalam beberapa kesempatan, Prabowo diketahui cukup kritis terhadap pendekatan ekonomi neoliberal yang dianggap sering sejalan dengan kebijakan yang didukung lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Sri Mulyani yang pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana di Bank Dunia, sering kali dikaitkan dengan pendekatan yang dianggap lebih pro-pasar. Keputusan Prabowo ini kemungkinan merupakan strategi untuk memperkuat stabilitas keuangan Indonesia di tengah gejolak global yang terus berkembang.

Sejumlah analis, seperti yang dibahas dalam Podcast PHD 4K pada selasa (29/10) oleh Poempida Hidayatulloh, menyebutkan bahwa Prabowo “terpaksa” mempercayakan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan untuk menjaga dukungan dari lembaga internasional. Dengan semakin meningkatnya ketegangan geopolitik global dan persaingan dua kutub ekonomi (BRICS vs IMF), keberadaan Sri Mulyani di kabinet Prabowo dapat dilihat sebagai upaya kompromi dengan pihak internasional untuk menjaga posisi Indonesia di tengah kedua kekuatan besar ini.

“Mazhab Sri Mulyani” dan Sapuan di Sekitar Prabowo

Menariknya, Prabowo justru disinyalir melakukan sapuan terhadap orang-orang di sekitarnya yang sebelumnya mendukung mazhab ekonomi yang berseberangan dengan Sri Mulyani. Menurut Yanuar Rizky, pengamat ekonomi yang menjadi narasumber dalam podcast tersebut, Prabowo melakukan “pembersihan” ini sejak September, yang ditandai dengan serangkaian pertemuan intensif di bawah kepemimpinan Sri Mulyani. Bahkan dalam suatu forum di luar negeri, Sri Mulyani secara khusus terlibat dalam upaya memperkuat kerja sama dengan lembaga keuangan internasional yang dianggap sebagai sinyal kuat pengaruhnya di kabinet.

Yanuar juga menyoroti bahwa pengaruh Sri Mulyani didukung oleh peran pentingnya dalam perumusan kebijakan fiskal global, termasuk dalam evaluasi Bretton Woods Agreement yang digagas IMF. Keterlibatan Sri Mulyani dalam agenda besar internasional ini membawa dampak strategis bagi posisi Indonesia. Dengan kata lain, Prabowo mungkin merasa tidak punya banyak pilihan, karena pengaruh Sri Mulyani di kancah global justru bisa memberikan perlindungan bagi stabilitas ekonomi Indonesia.

Tantangan dan Keuntungan Prabowo dengan Kebijakan ini

Prabowo tampaknya sadar bahwa tidak melibatkan Sri Mulyani atau orang-orang seideologisnya bisa membawa tantangan besar bagi stabilitas keuangan Indonesia. Beberapa ekonom menyebut, ketegangan geopolitik antara BRICS dan IMF bisa berdampak pada nilai tukar rupiah dan suku bunga. Sebagai negara dengan utang yang relatif besar, perubahan kebijakan fiskal secara drastis tanpa keterlibatan sosok seperti Sri Mulyani bisa memicu kekhawatiran pasar.

Di sisi lain, keputusan ini juga berpotensi memberikan dampak positif. Prabowo, melalui sosok Sri Mulyani, dapat memproyeksikan citra stabilitas dan kenyamanan bagi investor internasional. Pada akhirnya, keputusan ini dapat menjaga Indonesia dari gejolak yang tidak perlu di pasar global, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi di masa depan.

Antara Kepentingan Internasional dan Nasional

Penunjukan Sri Mulyani merupakan langkah strategis yang menyiratkan pemahaman Prabowo terhadap kebutuhan kompromi di sektor keuangan. Meski bertolak belakang dengan prediksi awal bahwa Prabowo akan membawa sosok yang lebih pro-ekonomi lokal, pilihan ini mencerminkan kepekaan terhadap dinamika global. Dalam konteks ekonomi dan politik internasional yang semakin kompleks, kebijakan Prabowo ini dapat menjadi upaya untuk menjaga keseimbangan ekonomi Indonesia, di antara pengaruh besar lembaga internasional dan kebutuhan domestik.

Keputusan ini mencerminkan strategi dualisme Prabowo: ia mengambil posisi domestik yang kuat, namun tetap menempatkan sosok dengan kredibilitas global dalam kabinetnya.(c@kra)

Menakar Untung Rugi RI Jadi Mitra BRICS

Hedi Batubara 31 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Indonesia kini resmi diakui sebagai mitra dari BRICS—kelompok ekonomi yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Langkah ini merupakan salah satu hasil kunjungan Presiden Jokowi ke pertemuan BRICS sebelumnya di Afrika Selatan sebelum digantikan oleh Presiden Prabowo. Pengakuan ini menjadi tonggak penting karena Indonesia sekarang berada di antara 13 negara yang secara kolektif berkontribusi pada sekitar 20% perdagangan global sebagai mitra BRICS, bersama negara Asia Tenggara lainnya seperti Thailand dan Vietnam.

Potensi Keuntungan Indonesia Sebagai Mitra BRICS

Pakar Hukum Bisnis & Perdagangan Internasional, Ariawan Gunawan, menyoroti beberapa keuntungan yang bisa didapat Indonesia sebagai mitra BRICS. Keuntungan ini berkisar dari peluang ekspansi perdagangan hingga akses terhadap pendanaan internasional.

Diversifikasi Pasar

Menjadi mitra BRICS membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperluas pasar ekspor dan impornya, terutama di tengah tantangan seperti kebijakan EU Deforestation Law yang menghambat ekspor kelapa sawit ke Uni Eropa. Dengan BRICS sebagai jembatan, Indonesia dapat menjangkau pasar-pasar baru yang relatif lebih ramah terhadap produk kelapa sawit dan komoditas lainnya, menciptakan kesempatan untuk menggantikan pangsa pasar yang hilang di Eropa.

Memaksimalkan Keunggulan Komparatif

Keanggotaan sebagai mitra BRICS memberikan peluang bagi Indonesia untuk lebih fokus pada produk-produk yang menjadi keunggulan komparatifnya, seperti sumber daya alam dan produk pertanian. Dengan memanfaatkan posisi ini, Indonesia bisa lebih strategis dalam menentukan komoditas unggulan untuk diekspor, sehingga meningkatkan daya saingnya di pasar internasional.

Akses Pendanaan dan Investasi Infrastruktur

BRICS memiliki lembaga keuangan yang dikenal sebagai New Development Bank (NDB), yang dirancang untuk mendukung proyek-proyek pembangunan infrastruktur di negara-negara berkembang. Dengan akses terhadap NDB, Indonesia dapat memperoleh sumber pendanaan alternatif bagi proyek infrastruktur besar yang sedang berjalan. Ini penting karena Indonesia saat ini sedang menggenjot pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol, pelabuhan, dan kereta api.

Penguatan Peran di Kancah Global

Dengan menjadi mitra BRICS, Indonesia memiliki kesempatan untuk berperan lebih besar di panggung internasional dan mempengaruhi kebijakan perdagangan global. Keterlibatan dalam BRICS ini dapat menjadi pintu bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam membentuk kebijakan perdagangan internasional yang lebih menguntungkan bagi negara-negara berkembang, khususnya terkait dengan trade dispute settlement atau penyelesaian sengketa perdagangan internasional.

Tantangan yang Harus Dihadapi

Meski terdapat banyak keuntungan, status mitra juga memiliki beberapa kelemahan dan tantangan yang perlu diperhatikan.

Keterbatasan Hak dan Kewenangan

Sebagai mitra, Indonesia tidak memiliki hak suara atau hak voting dalam pengambilan keputusan di BRICS, yang hanya dimiliki oleh negara-negara anggota tetap. Ini berarti Indonesia harus menerima keputusan yang diambil oleh anggota tetap tanpa memiliki kontrol langsung dalam proses pengambilan keputusan tersebut.

Kesiapan Regulasi dan Penegakan Hukum

Untuk menjadi mitra BRICS yang efektif, Indonesia perlu melakukan berbagai penyesuaian hukum agar lebih sesuai dengan standar internasional, terutama dalam aspek penegakan hukum. Menurut Ariawan, ketidakjelasan hukum atau ketidakpastian dalam penegakan putusan arbitrase internasional masih menjadi kendala bagi investor asing. Contoh nyata adalah banyaknya putusan arbitrase internasional yang tidak dapat dieksekusi di Indonesia. Ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem hukum agar lebih kredibel dan dapat diandalkan oleh pelaku bisnis dan investor.

Tantangan Dedolarisasi dan Sistem Mata Uang Baru

Salah satu inisiatif yang sedang dijajaki oleh BRICS adalah dedolarisasi, yaitu upaya untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS dalam transaksi internasional. Jika inisiatif ini dijalankan dengan menciptakan mata uang baru, Indonesia sebagai mitra perlu menyiapkan sistem keuangan domestiknya untuk beradaptasi. Hal ini membutuhkan kejelasan kebijakan dan sistem yang kuat agar dapat mendukung upaya dedolarisasi tanpa mengguncang stabilitas ekonomi domestik.

Konsistensi Fokus di Tengah Banyaknya Komitmen Internasional

Indonesia saat ini memiliki berbagai komitmen di organisasi internasional lainnya, seperti G20 dan upaya aksesi menjadi anggota penuh OECD. Terlalu banyak fokus pada berbagai organisasi dapat mengganggu efektivitas Indonesia dalam mengelola prioritas perdagangan internasional. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk menentukan fokus yang jelas dalam diplomasi ekonominya agar tidak terbagi di antara terlalu banyak organisasi yang masing-masing memiliki tuntutan yang berbeda.

Menyeimbangkan Untung Rugi, Apa yang Harus Dilakukan?

Langkah ke depan bagi Indonesia adalah menjaga keseimbangan antara manfaat dan risiko yang muncul dari status kemitraan BRICS ini. Sebagai langkah awal, penting bagi Indonesia untuk:

Mengoptimalkan Perdagangan dan Investasi dengan negara-negara anggota BRICS untuk mencapai tujuan ekonomi jangka pendek dan menengah.

Memperkuat Penegakan Hukum di bidang investasi dan penyelesaian sengketa internasional untuk memberikan rasa aman bagi investor.

Mengevaluasi Kesiapan Sistem Keuangan domestik jika inisiatif dedolarisasi benar-benar diterapkan, sehingga Indonesia bisa tetap stabil secara ekonomi.

Memastikan Konsistensi Diplomasi Ekonomi sehingga tidak hanya menjadi partisipan dalam BRICS tetapi juga bisa meraih manfaat konkret tanpa mengabaikan organisasi lain yang lebih relevan dengan kepentingan nasional Indonesia.

Ke depan, Indonesia diharapkan dapat mengoptimalkan peluang yang ada dalam kemitraan ini sambil tetap waspada terhadap risiko yang mungkin muncul, mengingat pentingnya menjaga keseimbangan dalam kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif.(c@kra)

BRICS Eksplorasi Mata Uang Berbasis Blockchain, Apa Dampaknya untuk Indonesia?

Hedi Batubara 29 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – BRICS, aliansi ekonomi yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, tengah mempertimbangkan untuk menciptakan mata uang baru berbasis teknologi blockchain. Jika gagasan ini direalisasikan, akan menjadi salah satu perubahan besar dalam sistem moneter internasional. Di sisi lain, Indonesia baru saja diakui sebagai negara mitra BRICS, menempatkan negara ini pada posisi strategis dalam percaturan ekonomi global yang tengah berubah.

BRICS dan Blockchain, Mengapa Mata Uang Baru?

Aliansi BRICS telah lama mengeksplorasi potensi penggunaan mata uang yang lebih terdesentralisasi sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Dalam hal ini, teknologi blockchain menjadi alternatif yang menarik, karena mampu menyediakan infrastruktur yang aman, transparan, dan efisien. Blockchain juga memungkinkan pengelolaan aset digital dalam sistem yang terdistribusi, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap perantara atau lembaga keuangan tertentu.

Ronny Setiawan, Direktur Eksekutif Bank DBS Indonesia, menyatakan bahwa teknologi blockchain masih berada dalam tahap awal. Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan mata uang berbasis blockchain, seperti stabilitas nilai (store of value) dan aspek keamanan yang kuat. Sementara itu, Ariawan Gunawan, pakar hukum bisnis dan perdagangan internasional, menambahkan bahwa implementasi mata uang semacam ini memerlukan waktu dan kajian mendalam terkait regulasi dan dampaknya bagi negara-negara anggota maupun mitra BRICS.

Dampak bagi Indonesia

Peluang Diversifikasi Cadangan Devisa Saat ini, cadangan devisa Indonesia masih sangat bergantung pada dolar AS, dengan banyak transaksi internasional yang dilakukan dalam mata uang tersebut. Jika mata uang berbasis blockchain BRICS menjadi opsi yang viable, Indonesia berpeluang mendiversifikasi cadangan devisa serta mengurangi ketergantungan pada dolar AS, yang selama ini fluktuasinya cukup berpengaruh terhadap ekonomi nasional.

Menurut Setiawan, mekanisme Local Currency Settlement (LCS) yang mulai diterapkan di beberapa negara menjadi dasar penting untuk transisi ini, terutama dalam mengurangi kebutuhan dolar untuk perdagangan lintas negara. LCS bisa dioptimalkan untuk membangun basis transaksi bilateral berbasis blockchain yang aman dan efisien.

Mengurangi Pengaruh Dolar AS pada Stabilitas Rupiah Dengan penguatan hubungan bersama BRICS dan adanya alternatif mata uang baru, Indonesia dapat mengurangi dampak fluktuasi dolar terhadap nilai tukar rupiah. Namun, menurut Gunawan, proses untuk mengadopsi mata uang baru ini tetap memerlukan reformasi hukum dan kerangka regulasi yang jelas. Selain itu, kesadaran pasar serta kesiapan industri keuangan di Indonesia juga menjadi faktor penentu keberhasilan dalam mengintegrasikan sistem keuangan baru ini.

Mendorong Transaksi Bilateral Tanpa Dolar BRICS telah membahas upaya dedolarisasi yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS dalam perdagangan internasional. Dedolarisasi diharapkan dapat memberikan ruang bagi mata uang lokal atau mata uang alternatif berbasis blockchain untuk dipergunakan dalam transaksi lintas batas. Namun, ini tidak berarti dolar AS akan hilang sepenuhnya dari sistem transaksi global, melainkan pasar internasional akan memiliki opsi mata uang lain, yang pada akhirnya bisa mendorong kestabilan nilai tukar di tingkat lokal.

Potensi Risiko Regulasi dan Stabilitas Implementasi mata uang berbasis blockchain masih memiliki banyak tantangan, terutama dalam hal keamanan dan pengawasan. Blockchain memerlukan infrastruktur teknologi yang tangguh serta kebijakan tata kelola yang solid, mengingat adanya risiko penyalahgunaan atau manipulasi data dalam sistem terdesentralisasi ini.

Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu menyiapkan regulasi yang mengakomodasi mata uang berbasis blockchain jika BRICS memutuskan untuk merealisasikan inisiatif ini. Pemantauan terhadap risiko sistemik dan mekanisme mitigasi juga menjadi perhatian utama untuk mengantisipasi dampak yang tidak diinginkan terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Rencana BRICS untuk mengembangkan mata uang baru berbasis blockchain menjadi titik penting dalam perjalanan transformasi sistem keuangan global. Bagi Indonesia, peluang ini memberikan potensi diversifikasi aset sekaligus penguatan kebijakan moneter yang lebih mandiri. Namun, dampak positif dari adopsi ini baru akan terlihat dalam jangka panjang, di mana kesiapan regulasi, infrastruktur, dan literasi teknologi menjadi aspek penting yang harus dipersiapkan dengan baik.

Indonesia dapat memanfaatkan posisinya sebagai mitra BRICS untuk menjajaki peluang kolaborasi, sambil tetap memastikan kesiapan internal di sektor keuangan, teknologi, dan hukum. Implementasi mata uang berbasis blockchain berpotensi membuka peluang ekonomi yang lebih luas di pasar internasional, asalkan setiap aspek tantangan dan risiko dapat diatasi dengan bijak dan terukur.(c@kra)

Replace Dollar, BRICS Keluarkan Mata Uang Baru

Hedi Batubara 28 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Pada Minggu, 27 Oktober, melalui kanal YouTube-nya, Benix menyampaikan sebuah pandangan yang menarik terkait upaya BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) untuk mengurangi dominasi dolar Amerika Serikat di kancah ekonomi global. Narasi Benix mencerminkan dinamika geopolitik terkini, di mana BRICS dikabarkan sedang merencanakan peluncuran mata uang baru yang diharapkan dapat menjadi alat tukar utama dalam perdagangan antar anggotanya.

Menurut Benix, salah satu alasan utama di balik inisiatif ini adalah upaya menghindari ketergantungan pada dolar AS yang dominan dalam transaksi global. Hal ini juga dipandang sebagai respons atas sanksi ekonomi yang sering dijatuhkan oleh Amerika Serikat, yang dianggap banyak negara sebagai bentuk tekanan politik. Dengan memiliki mata uang sendiri, BRICS berharap dapat memiliki kontrol lebih besar terhadap kebijakan ekonomi mereka, serta meminimalkan risiko ekonomi akibat fluktuasi dolar.

Selain itu, mata uang baru ini diharapkan menjadi bagian dari pergeseran menuju dunia multipolar di mana kekuatan ekonomi global tidak hanya berpusat di Barat. Benix menyebutkan bahwa langkah ini bukan hanya tentang kemandirian ekonomi, tetapi juga sebagai manifestasi dari perlawanan terhadap sistem finansial global yang dianggap didominasi oleh negara-negara Barat.

Dukungan Teknologi Digital dalam Mata Uang BRICS

Narasi Benix juga menyoroti bagaimana teknologi digital dapat berperan besar dalam rencana ini. Dengan perkembangan pesat teknologi keuangan digital, BRICS diperkirakan akan memanfaatkan teknologi blockchain atau platform mata uang digital yang dapat memperlancar transaksi lintas negara, meningkatkan transparansi, dan mengurangi ketergantungan pada sistem perbankan tradisional yang didominasi oleh Barat.

Dalam pandangannya, Benix juga mencatat bahwa mata uang digital dapat memungkinkan transaksi langsung antara negara-negara anggota BRICS, mempercepat proses pembayaran, dan mengurangi biaya transaksi.

Kendala yang Dihadapi BRICS dalam Mengganti Dolar

Meskipun potensi keuntungan besar, Benix juga menggarisbawahi sejumlah tantangan yang perlu dihadapi BRICS. Pertama, koordinasi antar negara anggota BRICS sangat penting, mengingat perbedaan dalam sistem ekonomi dan kebijakan keuangan masing-masing negara. Misalnya, China memiliki kontrol yang lebih besar terhadap mata uangnya dibandingkan dengan India yang memiliki kebijakan lebih liberal.

Kedua, Benix mengingatkan bahwa meskipun potensi mata uang baru ini besar, dolar AS masih menjadi simbol kekuatan ekonomi Amerika dan diterima di seluruh dunia. Tantangan bagi BRICS adalah membangun kepercayaan internasional terhadap mata uang baru ini sebagai alternatif yang stabil dan aman. Negara-negara anggota perlu memastikan bahwa mata uang baru ini didukung oleh cadangan emas atau instrumen keuangan lain yang bisa menjamin stabilitas nilainya.

Dampak Potensial bagi Indonesia dan Kawasan Asia Tenggara

Dalam analisisnya, Benix juga mengulas implikasi yang mungkin terjadi terhadap ekonomi negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Jika BRICS berhasil meluncurkan mata uang baru dan mengurangi ketergantungan pada dolar, negara-negara di kawasan ini mungkin akan dihadapkan pada pilihan untuk menyeimbangkan perdagangan mereka dengan negara-negara Barat dan BRICS. Selain itu, mata uang BRICS dapat membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat hubungan perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS tanpa mengkhawatirkan fluktuasi nilai tukar dolar.

Namun, dampak ini tentu saja bergantung pada seberapa cepat dan efisien BRICS dalam mengimplementasikan mata uang baru mereka, serta seberapa besar kepercayaan pasar internasional terhadap mata uang tersebut.

Sebuah Langkah Berani dalam Geopolitik Global

Benix menyatakan bahwa peluncuran mata uang baru oleh BRICS merupakan langkah berani yang dapat mengubah lanskap ekonomi dan geopolitik global. Meski tidak mudah, keberhasilan ini akan menjadi simbol kemandirian ekonomi BRICS dan mungkin menginspirasi blok-blok ekonomi lain untuk mengejar kedaulatan finansial yang lebih besar.

Dengan semakin banyak negara yang melihat dolar sebagai alat politik, potensi munculnya mata uang baru ini juga bisa menarik simpati negara-negara berkembang yang selama ini terpinggirkan oleh dominasi ekonomi Barat.(c@kra)

BRICS

Pengamat Intelijen dan Geopolitik Bongkar New World Order dan Perebutan Kendali Ekonomi Dunia

Disanksi IOC Gegara Israel, Pengamat Intelijen dan Geopolitik: Prabowo Bisa Buat Olimpiade Tandingan seperti Bung Karno

Indonesia Dalam Transisi Ke Dunia Multipolar

Indonesia Brics : Resiko Dan Peluang

Peluang Indonesia Gabung dalam BRICS dan Nilai Tambahnya

BRICS dan Posisi Indonesia di Panggung Internasional

Prabowo Pilih Sri Mulyani Jadi Menkeu Lagi, Singkirkan yang Berbeda Mazhab?

Menakar Untung Rugi RI Jadi Mitra BRICS

BRICS Eksplorasi Mata Uang Berbasis Blockchain, Apa Dampaknya untuk Indonesia?

Replace Dollar, BRICS Keluarkan Mata Uang Baru

Baca Juga Berita Ini

Operasi Senyap Mabes Polri Usut Penyadapan Istana, Sejumlah Jenderal Ikut Terseret

Menjelang PORSADINAS ke-7, DPP-FKDT Ajak Semua Elemen Dukung Penguatan Pendidikan Diniyah

Gibran Terancam Dimakzulkan, Pasukan Gibran Indonesia Ancam Duduki dan Tutup Jakarta

Gibran di Ujung Tanduk