1 November 2026

Fufu Fafa

MoneyTalk, Jakarta – Selasa, 8 Oktober, Edy Mulyadi dkk datangi Mabes Polri bertujuan melaporkan Gibran Rakabuming Raka terkait Penistaan Agama dan Ujaran Kebencian.

Laporan di tolak Mabes Polri?

Saya sebetulnya berkeinginan ikut hadir pada pelaporan itu. Akan tetapi, terlambat karena harus datang ke Senayan membersamai mahasiswa dalam aksi megadili Jokowi!

Sorenya saya mendapat info dari Edy Mulyadi: Laporan Penistaan Agama dan Ujaran Kebencian Fufufafa ditolak.

Saya lalu bertanya. Apa alasan polisi menolak laporan Edy Mulyadi dkk?

Soal Chatting di akun Fufufafa itu sudah jelas dan terang benderang bukan?

Akun yang chattingan menghina presiden terpilih dan keluarganya, mantan Presiden SBY dan keluarganya, mantan capres Anies Baswedan, sejumlah artis, dan berbau porno dan kotor itu oleh BSSN -Badan Siber dan Sandi Negara. Firmed akun Fufufafa adalah milik Gibran. Kaesang. Adiknya juga sudah akui. “Itu milik Kaka”.

Publik dan netizen heboh dengan isi akun fufufafa yang penuh penghinaan sejumlah tokoh bangsa, para artis, dan doyan mesum dan porno itu.

Bahkan saking hebohnya soal fufufafa. Sang pemilik akun pun tak nampak batang hidungnya di acara pelantikan DPR, DPD dan MPR. Acara kenegaraan yang sangat penting karena MK menetapkan sebagai wakil presiden.

Bahkan dalam laporan Edy Mulyadi dan kawan-kawan ke Bareskrim Polri memuat ada penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW.

Menjadi pertanyaan. Kenapa laporan Edy dkk ditolak?

Saking viral dan hebohnya persoalan Fufufafa ini. Maka publik mendesak kepolisian Republik Indonesia untuk menjelaskan. Alasan penolakan laporan Penistaan Agama dan Ujaran Kebencian yang diduga dilakukan oleh Gibran pemilik akun itu.

Publik menunggu respon dari kepolisian. Apa alasan Polri menolak laporan Edy Mulyadi dan kawan-kawan? Jika tidak ada tanggapan dari kepolisian, polisi dianggap melindungi Gibran. Karena anak presiden?

Apakah dengan penolakan laporan Edy Mulyadi dkk itu POLRI membenarkan dan membiarkan akun fufufafa itu. Dan, tindakan Gibran itu dianggap benar karena putera Presiden?

Dan, jika memang benar demikian, Kapolri, Sigit Sulistyo Prabowo harus bertanggung jawab! Demikian juga Joko Widodo sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.

Demikian disampaikan oleh Muslim Arbi, Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu

MoneyTalk, Jakarta – Mendapat dukungan mayoritas dari partai politik. Gibran jumawa atas kemenangan buatan itu. Pengaruh ayah sangat menentukan terhadap kemenangan.

Oleh M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan

Kisah Gibran memang menarik. Sejak maju sebagai calon walikota sudah menjadi bahan gunjingan.

Anak Presiden menang mutlak lawan musuh “pendamping”.

Usaha ayah berlanjut dengan mengubah persyaratan menjadi cawapres.

Usia 40 tahun ditambah dengan pernah atau sedang menjabat Kepala Daerah Bupati/Walikota. MK yang diketuai Pamanda Anwar Usman mengabulkan dan Gibran pun lolos.

Putusan kontroversial yang berefek pada pemecatan Anwar Usman dari Ketua MK dan Hasyim Asyari dari Ketua KPU tetap membuat Gibran melenggang.

Seperti ayahnya, ia ingkar janji untuk menuaikan amanah jabatan. Tidak bisa menyelesaikan periode kepemimpinannya.

Merasa hebat. Inginnya terus naik dan naik dengan tidak mengukur kemampuan diri. Yang penting jadi wapres meski dengan segala cara. Mungkin bagi Gibran tidak ada kata curang dalam dunia politik.

Tidak ada yang dapat menghalangi tirani dan politik dinasti, pelantikan wapres sudah di depan mata. Tinggal menghitung hari.

Namun, takdir menentukan lain, ada peristiwa pembocoran akun lama Fufufafa. Gibran kelabakan untuk membantah bahwa itu bukan akun miliknya, 99,99 % orang tidak percaya bantahannya.

Sebelum klarifikasi super jelas, Fufufafa adalah gambaran bahwa pemilik akunnya menderita sakit mental dan jika itu adalah wakil presiden maka artinya negara dalam keadaan bahaya (state of emergency). Wakil presiden yang memalukan tidak boleh ada di negara bermoral, negara Pancasila.

Dua pilihan yang keduanya menjadi kompetensi MPR, yaitu Gibran dilantik lalu dengan alasan politik, hukum dan moral kemudian diberhentikan. Untuk ini butuh kerja keras berupa kesepakatan atau kekompakan semua fraksi DPR maupun anggota DPD. Pilihan kedua adalah dengan alasan yang sama, tetapi tidak melantik Gibran. Wapres baru kelak dipilih dan ditetapkan oleh MPR.

Langkah moderat MPR adalah dengan menunda pelantikan Gibran sebagai wapres hingga semua masalah politik, hukum, dan moral dirinya selesai dan clear. Meskipun demikian, baik langkah moderat maupun tegas sudahlah jelas tanggal 20 Oktober 2024 yang akan datang, Gibran tidak boleh dilantik. Asasnya adalah “prevention better than cure”–mencegah lebih baik daripada mengobati.

Presiden dan seluruh jajaran penyelenggara negara akan berada dalam kesulitan akibat memikul beban berat andai Gibran dipaksakan dilantik dan ditetapkan sebagai wakil presiden. Kecacatannya sempurna apakah cacat demokrasi (KPU), cacat konstitusi (MK), cacat hak asasi (HCHR) maupun cacat moral (Fufufafa).

MPR baru dituntut untuk mau mendengar dan melihat aspirasi atau perasaan rakyat. Tidak mengulangi kesalahan masa lalu yang hanya berkutat pada kekuasaan pragmatis. Kemarin suara rakyat dibuang ke dalam keranjang sampah.

Kini aspirasi dan suara rakyat itu adalah Gibran jangan dilantik. MPR harus mewujudkan.

***

Seandainya Fufu Fafa Menjadi Wakil Presiden, oleh Laksma (Purn) Ir Fitri Hadi S,MAP, Analis Kebijakan Publik

Suka atau tidak suka, namun saatnya menatap kedepan, Prabowo dan Gibran telah resmi dinyatakan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih setelah memenangkan Pemilu 2024.

Namun apa mau dikata, menjelang saat pelantikan tersebut, bangsa Indonesia dihebohkan oleh munculnya akun Fufufafa.

Nama Fufufafa terus menjadi perbincangan publik di media sosial hingga trending di X (dulu Twitter) dan turut menyeret nama anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka karena diduga pemilik akun fufufafa tersebut.

Hebohnya akun fufufafa yang diduga milik Gibran sang calon wakil presiden tersebut karena menyerang bahkan secara pribadi calon Presiden Prabowo Subiato pada hal yang paling pribadi dan hina.

Tidak akan menjadi masalah bila akun fufufafa tersebut tidak ada kaitannya dengan Gibran sang calon wakil presiden, namun bila ternyata benar bahwa wakil presiden dari presiden Prabowo Subiato adalah pemilik akun fufufafa, orang yang menghina diri Presiden Prabowo pada ucapan yang paling kasar dan kotor, maka sulit untuk disangkal hal ini akan menjadi duri dalam daging di tubuh Bapak Prabowo Subianto.

Bayangkan bapak Prabowo seorang yang telah matang asam garam kehidupan begitu direndahkan oleh seorang anak yang naik kepanggung calon wakil presiden dengan predikat anak haram konstitusi.

Inilah salah satu beban yang harus dipikul oleh presiden kita Pak Prabowo bila benar akun fufufafa pemiliknya adalah Gibran wakilnya sendiri.

Presiden Prabowo sebagai orang yang berpengalaman, tentu dapat mengesampingkan perilaku buruk si fufufafa ini.

Pintu maaf dari presiden Prabowo mungkin terbuka lebar bagi si Fufufafa, apapun yang dibuat oleh Fufufafa presiden Prabowo dapat mengabaikannya, Prabowo dapat menganggapnya bukan saja sekedar ban serep, tapi dapat pula menganggapnya tidak ada.

Meskipun demikian ini menjadi hal yang berat bagi presiden dalam mengemban amanah rakyatnya, presiden akan bekerja sendirian.

Presiden Prabowo tentu dapat saja membiarkan Fufufafa terkubur oleh tingkah lakunya sendiri.

Namun, akan berbeda dengan si Fufufafa, loyalitasnya pada presiden tentu menjadi amat diragukan, bahkan bukan hal yang mustahil Fufufafa sedang menyiapkan pukulan pamungkasnya bagi penghalang ambisi kekuasaan ayahandanya.

Hal inilah yang harus benar-benar diperhatikan oleh para loyalis Presiden Prabowo Subianto. Bahwa musuh dapat menyerang dari mana saja. Di sisi lain fakta bahwa keberadaan Fufufafa tidak bisa diabaikan.

Presiden selaku pimpinan membawahi wakil presiden, sehingga dapat mengabaikan keberadaan Fufufafa, namun apakah para menteri dan jajaran di bawahnya dapat mengesampingkan keberadaan Fufufafa?

Ini akan menjadi masalah yang harus diperhatikan sejak dini.

Itulah seadainya fufufafa benar-benar menjadi wakil presiden, loyalitasnya terhadap presiden diragukan, bahkan dapat menjadi musuh dalam selimut.

Di sisi lain keberadaan Fufufafa bila menjadi wakil presiden akan dapat mempengaruhi atau mengganggu kebijakan para menteri menterinya serta jajaran dibawah hierarki wakil presiden.

Persoalan Fufufafa bila menjadi wakil presiden akan menjadi lebih berat mengingat ambisi Jokowi selama ini dan tidak berhenti.

Hanya dalam waktu kurang dari 10 Tahun Jokowi benar-benar berupaya mengentaskan anak-anak dan menantunya serta keluarga besarnya untuk memperoleh jabatan yang tinggi di negeri ini.

Bahkan apabila perlu aturan main atau undang-undang diubah demi meloloskan kepentingan keluarganya.

Mengingat kerja keras Jokowi, kerja-kerja dengan semua cara dalam wujud cawe-cawe Jokowi, maka bukan hal yang mustahil akan muncul matahari lain di sisi Presiden Prabowo Subianto.

Indonesia berpotensi memiliki matahari kembar atau sebagai manusia Gibran tentu masih punya hati, apalagi bapaknya bukan lagi Raja Jawa, tentu ada rasa takut atas segala perbuatannya selama ini termasuk pada Presiden Prabowo Subianto yang telah dihujatnya.

Semoga analisi ini tidak terjadi dan Fufufafa bukan Wakil Presiden Republik Indonesia. (*)

Money Talk, Jakarta – Nilai sosial seseorang dalam kehidupan bermasyarakat diperoleh dari perilaku sosial dalam menjalankan norma sosial baik norma yang tertulis ataupun tidak tertulis seperti hukum adat yang berlaku. Itulah makanya Fufu Fafa selalu menjadi gunjingan dalam masyarakat karena ditengarai 99,99% mengerucut pada sosok calon orang nomor dua di republik ini.

Hukuman bagi seseorang yang melanggar norma biasanya diberikan masyarakat lebih kejam dari pelanggar hukum, baik berupa pengucilan ataupun pengusiran dari lingkungan sosial tertentu.

Saat ini psikologis Gibran sedang menjadi sorotan. Mau tidak mau, suka tidak suka, semua mata publik sedang tertuju pada pemilik akun fufu fafa…, yang katanya tanggal 20 Oktober akan dilantik sebagai RI 2.

Setelah beberapa waktu dihantam oleh terbongkarnya perilaku, kebiasaan, karakternya, bukan tak mustahil jika kejiwaan/ psikologinya harus diperiksa ulang. Jangan sampai negara ini menjadi semakin rusak akibat ketidakstabilan psikis pemangku jabatan. Apalagi RI 2 yang notabene akan Bersama-sama RI1 mengambil kebijakan untuk rakyat.

Indonesia saat ini sedang SOS. Darurat segala-galanya…, jangan sampai nasib bangsa, negara, anak bangsa, menjadi bulan-bulanan pemerintahan yang tidak sehat…

Sejatinya seorang wakil presiden sudah memenuhi segala kriteria untuk memangku jabatan penting. Teuji segalanya, punya integritas yang bagus, kwalitas yang mumpuni, jiwa yang sehat, pikiran yang jernih, dan emosi yang stabil…, serta tentunya AKHLAQ dan MORAL yang baik.

PR kita semua, sebagai anak bangsa, sebagai rakyat, untuk menilai kembali semuanya dari NOL.

Jangan serahkan pekerjaan kepada orang yang salah, karena jika itu terjadi maka kehancuranlah yang didapat.

Sahabat Ida Fillah & Lillah

Gibran akan selalu menjadi duri dalam daging untuk Republik ini, apalagi bagi Pak Prabowo dan keluarganya yang telah dihinakan lewat akun tersebut.

Jadi teringat pernyataan akademisi yang membidangi pertahanan nasional sebelum Pilpres yaitu Ibu Prof. Conny Bakrie, yang mengatakan Parbowo hanya akan diberi waktu dua tahun untuk menjadi presiden. Tentu saja bagi seorang ilmuwan sekaliber Bu Conny, bukan sekedar manuver, tetapi ada sumber yang akurat.

Politik memang kejam. Siapa yang tidak bisa mengendalikan bola liar akan jatuh tersungkur oleh kelicikan lawannya.

Itulah sebabnya tuntutan untuk membatalkan pelantikan Gibran gemuruh bak angin topan yang siap menghantam dinasti politik yang dibangun di atas pondasi rapuh yaitu pengkerdilan hukum yang dilakukan oleh para hakim yang berada di ketiak Penguasa Tiran.

Teruslah berjuang untuk tegaknya hukum di republik yang kita cintai.

Fufu fafa akan tertulis dalam sejarah Indonesia, bahwa ada seorang putra mahkota yang amoral melenggang menjadi pemimpin bangsa.

Harga diri bangsa HANCUR seketika. Jargon Indonesia adalah bangsa bagian timur yang dikenal dengan sopan-santun, ramah, penuh etika, bermoral… ternyata berbanding terbalik dengan fakta yang ada. Tercoreng dan hancur oleh seorang GIBRAN yang ber fufu fafa.

Pembuktian bahwa Jokowi sebagai orang tua, sebagai ayah, GAGAL TOTAL. Tak heran jika Indonesia hancur di tangannya, karena memimpin keluarga, mendidik anak pun gagal alias tidak berhasil.

Saya yakin bahwa Pak Prabowo lebih cinta pada rakyatnya daripada harus menutupi bau bangkai yang ditimbulkan oleh lingkaran Jokowi, perusak tatanan bernegara dan berbangsa selama satu dekade ini.

Rakyat menunggu BUKTI

Tetesan Tinta Ida 061024

Penulis: Id@.NKusdianti, Sekjend FTA

Money-Talk, Jakarta – Kemarin, Sabtu 05/10/2024, bangsa ini memperingati usia 79 tahun Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang pada awal pembentukannya, lembaga ini bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Lalu, TKR dibubarkan dan kemudian berdirilah Tentara Republik Indonesia (TRI), dan berganti nama menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Kemudian setelah pemisahan antara militer dengan kepolisian maka diubah kembali menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) hingga saat ini.

Pada masa Orde Lama alias Demokrasi Terpimpin hingga masa Orde Baru, TNI pernah digabung dengan Kepolisian. Penggabungan ini dikenal secara kolektif dengan singkatan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Sesuai Ketetapan MPR nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI serta Ketetapan MPR nomor VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan POLRI, maka sejak tanggal 18 Agustus 2000 keduanya kembali terpisah.

Indonesia pada awal berdirinya sama sekali tidak mempunyai kesatuan tentara. Kemudian dibentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) di sidang PPKI tanggal 22/08/1945 dan diumumkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 23/08/1945. Namun, BKR bukanlah tentara sebagai suatu organisasi kemiliteran yang resmi. Baru melalui Maklumat Pemerintah tanggal 05/10/1945, BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pada tanggal 07/01/1946, TKR berganti nama menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kemudian pada 26/01/1946, diubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).

Sejak 1959, tanggal 05/10 ditetapkan sebagai Hari Angkatan Perang atau Hari Angkatan Bersenjata, yang saat ini disebut sebagai Hari Tentara Nasional Indonesia, yaitu hari nasional yang bukan hari libur yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Keppres No. 316 Tahun 1959 tanggal 16/12/1959 untuk memperingati peristiwa kelahiran angkatan bersenjata Indonesia. Oleh karenanya saat ini TNI sudah berusia 79 tahun dihitung saat pembentukan TKR pada 05/10/1945 silam.

Oleh karenanya, saat Peringatan HUT TNI ke-79 yang dipusatkan di Monumen Nasional (Monas) kemarin, ditampilkan 1.059 jenis Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) dan melibatkan 100.000 prajurit aktif. Alutsista modern yang tampil mulai dari milik TNI-AU Pesawat-pesawat Tempur Sukhoi SU-27 Flanker, F-16 Fighting Falcon, T-50 Golden Eagle, Hercules C-130J, HS Hawk 100/200 hingga berbagai jenis Drone (Geospasial, Surveillance, Tactical Combat, Angkut Logistik, hingga Drone CH4). Sementara melalui Videotron juga ditampilkan Alutsista milik TNI-AL yang terdiri atas All Terrain Assault Vehicle (ATAV), Indonesian Light Strike Vehicle (ILSV), Rigid/Rubber Hulled Inflatable Boat (RHIB), hingga Explosive Ordnance Disposal (EOD).

Sementara TNI-AD tak kalah garang menampilkan jajaran produksi PINDAD mulai dari Anoa (APC dan Morse), Komodo, Komob Kopassus, P2 Tiger, Panser Badak & Pandur, Panser V-150 Kanon,Tank Harimau,Tank Marder, Tank Armoured Recovery Vehicle (ARV), Tank Armoured Engineer Vehicle (AEV), juga kebanggaan TNI AD Tank Leopard 2 dan Tank Scorpion. Ada juga LML (Lightweight Multiple Launcher) dan RapidRanger Multi Mission System (RapidRanger MMS) dengan rudal Starstreak/rudal mistral ATLAS dan Multi Purpose Combat Vehicle (MPCV). Ada juga Radar bergerak CM200/Shikra dan Mistral Coordination Post (MCP) dari Decon Nubika (nuklir, biologi, kimia), lidik Nubika, Spider Excavator, Unit M3I Amphibious Pontoon, unit Treva, dan Faun Trackaway, Monob Hubad, Komob Hubad, SOTM Hubad, ECS Hubad dan Jammer Hubad.

Menariknya, Alutsista-alilutsista TNI ini beberapa di antaranya kemarin sengaja diperbolehkan untuk dinaiki masyarakat yang ikut tumpah ruah di lokasi, sehingga tercipta Manunggal antara Rakyat dan Tentara. Hal ini bagus dan patut diapresiasi karena rakyat memang ingin agar TNI dan alutsistanya yang dibeli dengan uang masyarakat tersebut memang harus menyatu dan tidak boleh justru digunakan untuk melawan rakyatnya sendiri. Demikian juga rakyat juga berharap agar TNI tetap berpihak kepada rakyat dan negara, bukan hanya kepada pemerintah apalagi rezim tertentu, karena kalau mengigat sejarah kelahirannya dulu TNI adalah Tentara Keamanan Rakyat (TKR yang berpihak kepada rakyat.

Namun ironisnya, kemeriahan di Jagad Nyata tersebut tampak sedikit berbeda di alam maya. Netizen +62 justru lebih banyak menyoroti kemunculan Wapres terpilih yang kemarin saat Acara Pelantikan Anggota DPR-RI sama sekali tak tampak batang hidungnya, padahal saat itu bahkan semua mantan wapres dan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, hadir khidmat mengikuti acara.

Berbagai cuitan di X / Twitter-pun terbaca antara lain dari @CakKhum: “Setelah dicari-cari akhirnya Gibran Wapres terpilih hadir bersama Prabowo di Perayaan HUT ke-79 TNI. Coba perhatikan, Gibran tidak berani di samping Prabowo, malah sempat ngintil di belakang Bapaknya”.

Ada juga @Boediantar4: “Setelah Dicari cari Akhirnya Si Gibran Bocil Tengil Fufufafa Cawapres Dipilih .Hadir Bersama Prabowo di Acara Perayaan HUT ke 79 TNI. Tapi pak Prabowonya malah menggandeng wapres Ma’ruf Amin 😀” kemudian @Dalam_temaram: “Gaya canggung Gibran didekat Prabowo acara HUT TNI. Cocok berlindung dibalik ketek Mulyono. 😁😁”. Lucunya beberapa media-pun berkomentar serupa, misalnya @liputan6dotcom : ” Beda Gaya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka Saat Hadiri HUT ke-79 TNI” kemudian @Kilat_com : “Kehadiran Gibran Rakabuming Saat HUT TNI ke 79 Jadi Sorotan, Tak Berani Disamping Prabowo” dan @geloraco : “Sejak Heboh ”Fufufafa”, Gibran Kini Terlihat Bersama Prabowo di HUT TNI”.

Kesimpulannya, sayang sekali kemegahan HUT TNI ke-79 dan citra positif yang sudah terbentuk antara TNI dan Rakyat kemarin tampak malah terganggu oleh penampilan wapres terpilih yang secara raut mukanya juga banyak dikomentari oleh Netizen dan berbagai media (karena terlihat sangat tegang dengan kantung mata menebal seperti kurang tidur atau tampak seperti over dosis tertentu).

Kalau hal ini terus terjadi, maka bukan hanya citra TNI yang dipertaruhkan, namun citra bangsa Indonesia secara keseluruhan di masa depan. Akankah semua prediksi yang sudah dikritisi oleh Para Pengamat Politik, Ahli Kesehatan dan Pakar Hukum Tatanegara, bahkan sampai dipentaskan oleh Ki Dalang Jlitheng Suparman dengan WKS / Sayang Kampung Sebelah-nya akan kejadian di Indonesia? Tidak ada jalan lain, masyarakat harus membuat penyelamatan terhadap negeri tercinta. Tidak ada jalan lain …

Ditulis oleh Dr. KRMT Roy Suryo, M.Kes – Pemerhati Telematika, Multimedia, AI & OCB Independen – Jakarta, 06 Oktober 2024.

MoneyTalk, Jakarta – Selama sepuluh tahun di bawah pemerintahan rezim ruwaibidhah, Joko Widodo, rakyat Indonesia seakan telah menyia-nyiakan waktunya yang sangat berharga. Harapan menjadi masyarakat yang maju ekonominya, sejahtera hidupnya, bermartabat pergaulan sosialnya, dan beradab secara moral, seakan punah tak berbekas.

Masyarakat disuguhi perilaku badut-badut politik yang mengokohkan keberadaan politik dinasti, dan pada akhirnya menyisakan dinasti politik Fufu Fafa.

Pada 20 Oktober 2024, Jokowi akan lengser dari jabatan presiden, dan akan dilantik Presiden baru RI, Prabowo Subianto. Namun, menjelang akhir masa jabatan rezim Jokowi, bukannya taubatan nasuha atas segala dosa dan kesalahannya pada rakyat Indonesia. Dia justru mengeluarkan berbagai Kepres yang merusak kehidupan sosial dan moral masyarakat. Misalnya, keluarnya Kepres legalisasi aborsi, menghalalkan penggunaan alat kontrasepsi bagi mahasiswa dan pelajar. Di tengah masyarakat merajalela dekadensi moral, perdagangan miras, narkoba, judi, zina online, pinjol, makanan non halal, dll.

Tragisnya, baru-baru ini ada temuan produk minuman beralkohol dengan nama tuyul, tuak, beer, serta wine yang mendapat sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag).

Sementara kondisi politik kenegaraan, persis seperti nubuwah Rasulullah Saw, tentang ciri-ciri rezim ruwaibidhah.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَمَامَ الدَّجَّالِ سِنِينَ خَدَّاعَةً يُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيَتَكَلَّمُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ قِيلَ وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ قَالَ الْفُوَيْسِقُ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ. (رواه أحمد)

“Dari Anas bin Malik ra berkata, Rasulullah saw bersabda, “Sebelum munculnya Dajjal akan ada beberapa tahun munculnya para penipu, sehingga orang jujur didustakan, sedang pendusta dibenarkan. Orang yang amanat dikhianati, sedang orang yang suka berkhianat dipercaya, dan para al-ruwaibidhah angkat bicara.” Ada yang bertanya, apa itu ruwaibidhah? RasulullahSaw bersabda, “Orang fasik yang berbicara tentang persoalan publik.” (HR Ahmad).

MENASIHATI PENGUASA

Menurut ulama revolusioner dari Pakistan, Abul A’la Al-Maududi, segala bentuk kerusakan yang menimpa suatu negara, disebabkan oleh dua hal. Pertama, buruknya sistem pemerintahan negara. Kedua, jahatnya para pejabat negara.

Oleh karena itu, untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia haruslah dengan melakukan reformasi terhadap keduanya. Yaitu, memperbaiki sistem pemerintahan dengan menerapkan Syari’at Islam, dan mengganti pejabat negara yang bermental rusak.

Pada 29 April 2002, Majelis Mujahidin beraudiensi dengan Dr. Hamzah Haz, Wapres Megawati Sukarnoputri, di istana Wapres, Jakarta.

Misi utama delegasi Majelis Mujahidin yang terdiri dari: Ustadz Abu Bakar Ba’asyir, Ir. Syahirul Alim, MSc, Prof. Dr. Deliar Noor, Drs. Muhammad Thalib, Mawardi Noor, SH, Irfan S. Awwas, M. Shabbarin Syakur; adalah menyampaikan pandangan politik Majekis Mujahidin tentang situasi nasional dan internasional. Supaya pemerintah bersikap tegas terhadap segala bentuk infiltrasi dan intervensi asing yang mengganggu integritas NKRI. Selain itu, mengklarifikasi statemen Wapres Hamzah Haz, yang ikut latah menolak berlakunya syariat Islam di lembaga negara.

Selama satu jam bersama Wapres, audiensi kemudian diakhiri dengan tazkirah dari wakil ketua Ahlul Halli wal Aqdi Majelis Mujahidin, Drs. Muhammad Thalib.

Pada kesempatan ini, kata M. Thalib mengawali, saya tidak menyampaikan analisis atau pendapat tentang hal-hal yang dilakukan dan dihadapi oleh Pak Hamzah Haz sebagai Wapres. Akan tetapi, saya hanya menyampaikan apa yang seharusnya menjadi panduan serta dasar bertindak dan berfikir sebagai pemimpin atau penguasa negara. Untuk kepentingan ini saya sampaikan ketentuan Allah dan Rasulullah sebagai berikut:

Pertama, firman Allah di dalam Al-Qur’an surat Yasin, ayat 12:

اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْۗ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِيْٓ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ

“Kamilah yang menghidupkan yang mati. Kamilah yang mencatat setiap perbuatan yang telah dilakukan oleh manusia dan pengaruh baik atau buruk dari perbuatan itu sepeninggalnya. Semuanya itu Kami catat dengan teliti pada buku catatan amal yang mudah dibaca oleh pelakunya kelak di akhirat.” (QS. Yasin [36] : 12)

Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas setiap perbuatan dan perkataan yang telah dilakukannya. Pahala dan siksa yang akan diterimanya sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Pengaruh baik maupun buruk atas perbuatan atau ucapannya terhadap orang lain akan menjadi beban dan tanggung jawabnya di akhirat kelak.

Sebagai Wapres, Anda punya 200 juta lebih rakyat yang bisa dipengaruhi oleh setiap tindakan atau ucapan yang Anda keluarkan. Bila ternyata pengaruh yang melekat pada rakyat adalah perilaku yang jelek, berdosa dan menyalahi Syari’at Islam, maka dosa 200 juta rakyat Indonesia niscaya akan menjadi beban Anda.

Kedua, Rasulullah Saw bersabda: “Wahai Abu Dzar, sesungguhnya jabatan pemerintahan itu suatu penyesalan dihari kiamat. Barang siapa mengambil dengan haknya, maka dia mendapatkan syurga, dan siapa yang mengambilnya bukan dengan haknya, maka dia masuk neraka.”

Maksud dari kalimat “mengambil dengan haknya” dalam hadist di atas ialah menjalankan Syari’at Islam. Sedangkan kalimat “mengambil bukan dengan haknya” artinya tidak menjalankan Syari’at Islam.

Ketiga, Rasulullah Saw bersabda: “Sungguh Allah pasti akan mengokohkan Islam ini dengan beberapa kaum yang tidak berakhlak.” (Hr. Thabrani)

Hadits ini menegaskan bahwa setiap muslim, betapapun rusak akhlaknya, tetap berkewajiban menegakkan Islam dan memperjuangkan syari’atnya. Karena, bukan mustahil orang-orang yang berakhlak rusak itu, bermanfaat untuk membela Islam dari rongrongan musuh-musuhnya, sehingga Islam menjadi kuat dan jaya. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk menjauhi perjuangan penegakan Syari’at Islam, terutama bila dia memegang jabatan atau kekuasaan negara.

Respons Wapres terhadap klarifikasi dan anjuran supaya beliau menjadi pemimpin yang bersedia menegakkan syariat Islam, cukup melegakan. Ekspresi wajah Wapres Hamzah Haz yang teduh, seakan terkesima mendengarkan tazkirah tadi.

“Saya berbahagia mendapat kunjungan ulama dan intelektual dari Majelis Mujahidin,” katanya dengan nada tulus.

Siapa tahu, nasehat dari Majelis Mujahidin ini didengar dan sampai ke telinga presiden baru RI, Jenderal (purnawirawan) Prabowo Subianto. Ataupun kepada calon kepala daerah yang akan berkompetisi di Pilkada, November 2024 nanti. Wallahu’alam bishawab. []

Penulis: Irfan S. Awwas, Yogyakarta, 6 Oktober 2024

MoneyTalk,Jakarta – Wapres terpilih doyan porno? Wapres terpilih suka menghina Pak Prabowo dan anak serta mantan istrinya? Wapres terpilih bilang suka “apem” nya Sahrini dll.? Wapres terpilih suka bicara jorok, vulgar, penuh kebencian, penghinaan dll.?

Waduuuh…tolong deh jangan terus ungkap hal-hal beginian, ini masuknya delik pidana umum loh, yang tanpa ada yang melaporkan juga bisa ditangkap polisi dan bisa dipenjara.

Kasihan loh Wapres terpilih itu, konon baru terkena kasus Narkoba di Pantai Indah Kapuk (PIK) meskipun gak diproses oleh Polisi, eee…sekarang mau kena kasus lagi dengan kepemilikan akun Fufufafa yang sarat delik pidananya.

Please, jangan diperbesar masalah ini, sebab nanti akan mempermalukan nama baik bapaknya, Presiden kita dengan berjuta pengikut setianya. Juga nama baik ibunya yang sudah capek-capek merekayasanya untuk maju jadi Cawapres.

Kita ini bangsa yang besar, terhormat dan dikenal sebagai bangsa yang ramah tamah dan menghargai sopan santun, suka mikul nduwur pendem jero.

Artinya kalau kita sepakat Pak Jokowi itu presiden kita dan putranya seperti Gibran Rakabuming Raka itu banyak masalah, dan yang dianggap memiliki akun Fufufafa yang penuh porno dan kebencian itu, ya harusnya kita junjung tinggi (mikul nduwur) saja kehormatannya, dan kita kubur dalam-dalam (pendem jero) saja aib-aibnya.

Tradisi kehidupan para pemimpin negeri kita itu biasanya dipenjara karena membela kebenaran dan keadilan atau memperjuangkan kemerdekaan, masak sekarang Wapres Terpilih akan masuk penjara gara-gara menyukai porno, suka menghina, menghujat dan mengumbar syahwat di medsos melalui Akun Fufufafanya? Gila, yang benar saja? Apa kata dunia terhadap kehormatan negeri kita?

Tenang saja Pak Jokowi, saya ada disini. Akan saya lumat habis itu siapa saja yang akan mempermasalahkan Gibran. Tetapi, eee…maaf, saya lupa Pak, kan HARIMAU JOKOWI sudah saya bubarkan? Apa perlu saya hidupkan lagi Pak? Biar aksi bapak yang suka membuat kacau partai-partai politik dan ormas atau perkumpulan apapun semacam KADIN itu bisa lebih mantap lagi? Dengan demikian Wapres Terpilih anak bapak selamat dari jerat pidana, dan kalau bisa didorong jadi Presiden karena Presiden Terpilih kemungkinan tidak dapat melanjutkan tugasnya. Atau kalau toh dapat melanjutkan, kan berkuasanya di tengah hutan Kalimantan Pak?

Strategi ini bagus sekali loh Pak, seperti kata pepatah; sekali lompat dua pulau terlampaui, sekali usul saya bapak terimah, Bahlil dan Budi Arie tak perlu bapak butuhkan lagi. Hemat anggaran Pak. Masak punya jubir-jubir ilegal yang suka debat di Tv-Tv, gak bisa beragumen, bisanya ngajak berantem saja. Bikin malu istana saja kan Pak?

Serangan demi serangan politik ke bapak ini semakin kuat gara-gara Bapak semakin bringas menabrak aturan dan semakin vulgar mengulang-ulang kebohongan demi kebohongan, ini berbahaya, bapak bisa dijatuhkan sebelum 20 Oktober 2024. Maka bapak harus mengingat kata-kata bijak Vivian Greene;”Hidup bukan tentang menunggu badai berlalu. Ini tentang belajar bagaimana menari di tengah hujan”. Sepakat Pak?

Penulis : Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Analis Politik.