Fufufafa Archives -

Sirkus “Sujud” Rismon: Antara Simalakama dan Sandiwara “Ilmu Penyesuaian” IMG-20260314-WA0035

Sirkus “Sujud” Rismon: Antara Simalakama dan Sandiwara “Ilmu Penyesuaian”

Hedi Batubara 14 Maret 2026

MoneyTalk, Jakarta – Panggung sirkus ekonomi, birokrasi dan hukum kita baru saja menyuguhkan sebuah plot twist yang sangat melankolis sekaligus menyengat nalar publik. Rismon Sianipar, sosok yang selama ini dikenal sebagai pakar digital forensik yang paling beringas menuduh ijazah mantan penguasa sebagai barang palsu, mendadak melakukan aksi “sujud” permohonan maaf dan mengakui keaslian dokumen tersebut.

Investigasi nurani kami menemukan bahwa perubahan sikap yang sangat dramatis ini bukanlah sekadar urusan “pencerahan ilmiah” yang datang tiba-tiba, melainkan sebuah fenomena sungsang yang aromanya kental bau “Ilmu Penyesuaian” di hadapan sepatu lars kekuasaan.

Sangat luar biasa melihat bagaimana integritas akademik yang dibangun bertahun-tahun bisa rontok hanya dalam hitungan detik di depan kamera. Di negeri “Negara Makelar” ini, kebenaran sering kali bermutasi menjadi barang dagangan yang bisa ditawar-tawar di bawah meja transaksi kepentingan. Kita sedang dipaksa menonton teater di mana seorang ahli dipaksa atau terpaksa memilih antara martabat intelektual atau keselamatan administratif. Sejarah mencatat, bahwa ketika nalar kritis sudah mulai “bersujud” pada tahta, maka kedaulatan nurani bangsa sebenarnya sedang berada dalam kondisi gawat darurat.

Tragedi Rismon atau Jokowi ini memicu pertanyaan radikal: apakah ini sebuah pertobatan yang tulus, ataukah bagian dari strategi smoke screen (tabir asap) untuk menutupi kegaduhan kebijakan lain yang lebih menyengat, seperti kenaikan Pajak jajan rakyat atau skandal identitas Fufufafa yang kian amis? Di sirkus ini, drama individu sering kali sengaja “digoreng” agar perhatian publik teralihkan dari “perampokan” kedaulatan data dan ekonomi yang sedang berlangsung secara sistemik.

Penulis : Saputra, E. T. Hadi

Praktisi Hukum Bongkar Dokumen SD, SMP dan Sederajat Milik Gibran di Singapura Kosong Gibran Jangan Dilantik

Praktisi Hukum Bongkar Dokumen SD, SMP dan Sederajat Milik Gibran di Singapura Kosong

Hedi Batubara 28 Februari 2026

MoneyTalk, Jakarta – Praktisi hukum Didi Cahyadi Ningrat melontarkan kritik keras terkait polemik dokumen pendidikan dan isu akun media sosial yang dikaitkan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menilai persoalan ini semestinya sudah tuntas sejak tahap awal pencalonan di Komisi Pemilihan Umum.

Menurut Didi, seluruh dokumen pendidikan Gibran sejak tingkat SD, SMP, dan sederajat yang disebut berada di Singapura kosong. Ia mempertanyakan apakah persoalan ini terletak pada calon yang bersangkutan atau pada penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Seharusnya dalam dokumen resmi KPU, persoalan itu sudah diklarifikasi sejak pertama kali pendaftaran. Kalau ada yang janggal atau kurang, mestinya dipersoalkan dari awal,” ujar Didi dalam pernyataannya, Sabtu (28/2/2026).

Ia menegaskan bahwa transparansi adalah bagian penting dari integritas seorang pejabat publik, terlebih bagi seorang wakil presiden. Menurutnya, ketika muncul isu mengenai riwayat pendidikan maupun keabsahan ijazah, klarifikasi terbuka menjadi keharusan moral dan etis.

Didi juga menyinggung isu akun media sosial yang dikenal dengan nama “Fufufafa” yang sempat ramai diperbincangkan publik dan dikaitkan dengan Gibran. Ia menyebut, polemik tersebut berkaitan erat dengan persoalan kejujuran, moralitas, dan etika pejabat negara.

“Kalau memang tidak benar, seharusnya sebagai wapres menyampaikan secara tegas bahwa dirinya tidak pernah memegang atau mengendalikan akun tersebut. Klarifikasi langsung dari yang bersangkutan akan menghentikan spekulasi,” kata Didi.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa sebagai pejabat publik, Gibran memiliki tanggung jawab untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di masyarakat, termasuk soal keabsahan ijazah SMA maupun pendidikan tinggi yang dimilikinya.

“Kalau memang ada ijazah SMA, Diploma, atau S1, tampilkan saja secara terbuka. Selesai persoalan. Publik tidak akan lagi berspekulasi,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Gibran maupun KPU terkait pernyataan tersebut. Namun isu ini kembali memicu perdebatan di ruang publik mengenai standar transparansi dan akuntabilitas pejabat negara.

Tunggu 3 Bulan atau 6 Bulan, Jokowi dan Fufu Fafa Bakal Diberangus?

Hedi Batubara 26 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Gejala-gejala pada judul tulisan, sudah dimulai oleh Hasto lumayan untuk silih berganti menyerang kejahatan Fufu Fafa yang sudah mulai ditenggelamkan oleh pihak penenggelam, dengan metode alih geser isu kepada proses pemanggilan Said Didu oleh Polres Tiga Raksa, ternyata kontra produktif, malah menimbulkan rasa benci (dibaca; heroisme) atau perlawanan rakyat Tangerang Banten kepada kelompok oligarkis wujud peninggalan siapa lagi, kalau bukan sosok “pemimpin sesat” Jokowi.

Jokowi sosok pemimpin yang sekedar memiliki sebuah keahlian yang bersifat ganjil (tidak normal), namun melukai ratusan juta orang, yakni pandai berbohong, berbohong melalui 3 pola, pertama melalui komunikasi kinesik atau bahasa tubuh, kedua pencitraan dan ke-telu lips service.

Prabowo Subianto, kini sudah berkuasa, walau kuku tajam Jokowi masih bisa mencengkeram, entah karena apa.

Namun sampai kapan sang jenderal bakal tahan untuk terus bisa “diintimidasi” Jokowi, karena se-kardus-kardusnya seorang Jenderal yang fakta alumni AKMIL, mbok iya pasrah dijajah oleh sekedar “isu buatan” seorang pemimpin yang dituding publik user ijasah bodong S 1.

Terlebih “JasMerah” peristiwa masih hangat dan membekas serta masih terus berlangsung, sisa-sisa akibat pola kinerja Jokowi yang:

1. hanya jualan Populisme melaksanakan “amanah rakyat” sekedar lips service, namun prakteknya menyimpang dari sistim konstitusi, melanggar sila ke-tiga Keadilan dari Teori Panca Sila, sehingga mutatis mutandis;

2. kepemimpinan Jokowi bias dari sistim konstitusi UUD. 1945;

3. Projek 100 triliun IKN riil balangsak;

4. Sampai selesai jabatannya Jokowi tidak mau mengakui salah dan minta maaf tehadap rakyat maupun kepada para wakil rakyat (legislatif), KHUSUS se-abreg-abreg janji+ bohongnya sederet angka bilangan asli 1 sampai100 lebih, sejak janji produksi mobil ESEMKA sampai dengan kepindahan ASN September 2024 ke IKN di Kalimantan dan janji penutup, ” garis kemiskinan di tahun di 2024 Indonesia bakal 0

Tidak berlebihan, wajar bangsa ini JasMerah terhadap “kekurangajaran” (moral hazard) Jokowi, maka sebagai moral pressure untuk Prabowo, para oposan memberi waktu 3 bulan sampai dengan 6 bulan kedepan sejak pelantikan presiden 20 Oktober 2024 untuk dapat melaksanakan penegakan hukum:

1. Mengganti Gibran Fufu Fafa dengan figur yang pantas menjadi orang kedua di Republik ini dan Jokowi harus dipatahkan dan diberangus sepak terjangnya melalui proses hukum (law enforcement) yang semestinya, sehingga tidak ada kesempatan pembelokan sejarah terhadap kepemimpinan bangsa ini di era 2014-2024 yang bau busuk menjadi wangi, sekaligus efek jera bagi para Presiden RI kelak kedepannya, melalui ketegasan aparatur penegak hukum untuk memproses hukum Jokowi dan keluarga serta kroninya yang terlibat penyalahgunaan kekuasaan disertai konspirasi politik ekonomi dan hukum, empuk kepada para cukong aseng dan asing, sebaliknya pahit bagi anak bangsa ini,. Atau Prabowo menerima opsi;

2. Rakyat yang sebelumnya oposan bakal menarik dukungannya, lalu bersuara keras diikuti berbagai aksi, agar Prabowo melaksanakan isi sumpah dan jabatannya, yakni “melaksanakan tugas presiden dengan sebaik baiknya dan seadil-adilnya.” Diantaranya, memproses hukum Jokowi dan keluarganya (Gibran, Kaesang, Bobby dan Kahiyang) atas dugaan pelanggaran yang telah mereka lakukan, baik yang sudah dilaporkan mau pun belum. Kesemua penegakan hukum ini memang hal yang wajib dilakukan seorang Presiden RI selaku kepala pemerintahan tertinggi di NRI.

Andai Prabowo dalam rangka melaksanakan law enforcement membutuhkan bantuan rakyat, maka mayoritas bangsa Lintas Sara, akan datang bergelombang turun membantu termasuk gelombang kekuatan PDIP terlebih bantuan tersebut “untuk menangkap sekedar “common enemy” seorang Jokowi eks penguasa residu, pribadi yang ulkus tropikum atau sosok cacat (korengan) hukum sepanjang sejarah sosok presiden sejak NRI merdeka.

Hal beberapa prioritas terhadap seorang Jokowi yang bukan semata-mata dendam publik, namun pertanggungjawaban moral terhadap kebenaran atau ketidakbenaran status ijasah S.1 dari fakultas kehutanan UGM/ Universitas Gajah Modo, yang telah mengakibatkan beberapa individu divonis penjara selama bertahun-tahun. Juga termasuk proses hukum terhadap Gibran dan Kaesang atas laporan di KPK.(Gratifikasi atau money laundry).

Kendati gejala-gejala peristiwa politik hukum ini, akan menjadi peristiwa latar belakang sejarah seorang presiden Prabowo, namun apakah Prabowo akan berpihak kepada Jokowi dengan makna identik dengan obstruction of justice, disobidience atau memilih bertindak objektif demi bangsa dan negara, demi persatuan dan kesatuan seluruh anak bangsa, selain bentuk implementasi rule of law sebagai amanah sesuai sumpah jabatan presiden.

Mudah-mudahan Presiden Prabowo populisme dan janji-janjinya akan nyata terealisir tidak BUAL seperti Jokowi.

Maka, andai bangsa ini teguh untuk konsisten dan konsekuen dengan pedoman JasMerah dengan terus memberikan ekstra perhatian terhadap pemerintahan Prabowo, atas semua perilaku kepemimpinan Jokowi yang gila-gilaan, maka Prabowo AKAN MENYERAHKAN SOSOK JOKOWI DENGAN SEGALA “KEJAHATAN” DISKRESI POLITIK EKONOMI DAN HUKUMNYA KEPADA YANG BERWENANG SECARA ADIL SEADIL-ADILNYA.

Selain Prabowo dapat berkonsentrasi penuh kepada programnya sendiri terhadap bangsa dan negara ini.

Serta alasan politik hukum lainnya Prabowo tidak lagi bakal direcoki dengan tuntutan yanah macem-macem oleh Jokowi, walau yang sebenarnya Prabowo tidak punya hutang budi kepada Jokowi. Prabowo substantif dikorbankan untuk jadi bumper politik Jokowi, melalui jabatan Menhan, lalu Jokowi yang purna tugas malah menitipkan sosok beban kepada Prabowo, yaitu Gibran Fufu Fafa untuk menjadi Cawapres di 2024 melalui metode nepotisme bersama lembaga yudikatif (MK dan Anwar Usman), akhirnya tenyata Gibran belakangan diketahui memiliki karakter celaka 13, Gibran diduga 99,9 persen pemilik dan sosok pengguna akun yang menggunakan nama fufu fafa pada situs jejaring sosial kaskus, yang amat kejam menghinakan pribadi dan keluarga besar Prabowo dan keluarga besar Almarhum Jendral Soeharto.

Penulis: Pramuria Anaknya Nur

Fufufafa Bakal Jadi Presiden Bila Skenario Ini Terjadi!

Hedi Batubara 16 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Dalam sebuah orasi di depan sejumlah aktivis dan masyarakat, seorang tokoh senior mengutarakan pandangan dan kritik pedas mengenai kondisi politik nasional. Orasi ini menyoroti ketidakpuasan para aktivis terhadap perkembangan situasi politik saat ini, khususnya yang melibatkan sejumlah tokoh besar termasuk Prabowo.

Kritik keras juga ditujukan pada potensi “Ufu Papa” atau “pupu Papa” yang akan menjadi presiden jika para aktivis tidak segera bertindak.

Orator menyatakan, para aktivis pernah memberikan dukungan yang besar terhadap Prabowo dalam dua pemilihan presiden sebelumnya, yaitu pada tahun 2014 dan 2019. Pada tahun 2014, mereka mendukung Prabowo secara nyata, sementara pada tahun 2019 dukungan tersebut diwujudkan melalui Ijtima Ulama yang menilai Prabowo sebagai sosok yang pantas memimpin. Namun, menurut tokoh tersebut, kini banyak aktivis merasa bahwa perjuangan mereka tidak dihargai dan malah terabaikan.

“Prabowo dalam hubungan interaktif kepada kita para aktivis, apa kontribusinya? Kita pernah dukung pada tahun 2014 itu nyata, 2019 kita dukung melalui Ijtima Ulama. Sekarang setelah beliau ada di panggung kekuasaan, apa yang kita dapat?” kata sang tokoh.

Ketidakpuasan ini semakin diperparah dengan pandangan bahwa saat ini masih ada ruang besar bagi tokoh-tokoh yang disebut “Ufu Papa” atau “pupu Papa” untuk menduduki posisi presiden. Hal ini menimbulkan kekhawatiran, karena mereka menilai bahwa jika tokoh seperti itu naik, banyak kepentingan rakyat yang mungkin tidak akan terpenuhi, termasuk dalam hal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Salah satu kekhawatiran yang diungkapkan adalah potensi suksesi kepemimpinan kepada tokoh muda seperti Gibran. Menurut tokoh tersebut, jika para aktivis hanya berdiam diri dan tidak mengambil langkah lebih nyata, kemungkinan besar Gibran atau tokoh serupa dapat naik menjadi presiden dengan mudah. Hal ini bisa terjadi tanpa aksi “turun ramai-ramai” yang diharapkan oleh sang orator.

Tokoh ini bahkan mengkritik beberapa aktivis yang menyatakan akan “menunggu satu tahun” sebelum bertindak. Ia berpendapat bahwa enam bulan sudah cukup untuk melihat perkembangan politik, dan jika perubahan yang diharapkan tidak tercapai, maka aktivis harus segera melakukan aksi nyata.

Orasi ini juga menyinggung kritik tajam terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang dianggap banyak membuat keputusan yang kontroversial, terutama dalam aspek nepotisme dan hak asasi manusia. Tokoh ini menuding Jokowi telah menciptakan iklim politik yang penuh dengan intervensi dan tumpang-tindih hukum, yang ia sebut sebagai “overlapping konstitusi”.

“Jokowi sudah 10 tahun menjabat, dan sekarang memaksa lewat kaki tangannya untuk menambah periode. Manusia tak tahu malu itu,” seru sang tokoh dengan penuh emosi.

Terlepas dari kritiknya terhadap situasi politik saat ini, orator ini menyampaikan harapan besar kepada Prabowo sebagai pemimpin yang masih bisa diandalkan untuk membawa perubahan. Menurutnya, meskipun banyak aktivis yang mulai merasa kecewa, Prabowo masih dianggap sebagai figur yang paling mendekati harapan rakyat dalam menegakkan amanat UUD 1945, terutama dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Kita berharap Prabowo bisa melaksanakan perintah undang-undang dasar 45 dan hirarki hukum ke bawahnya,” tegas sang tokoh di akhir orasinya, dengan takbir yang disambut oleh hadirin.

Di akhir pidatonya, tokoh tersebut menekankan pentingnya persatuan di antara para aktivis dan tokoh masyarakat. Ia meminta semua pihak untuk tidak terjebak pada kepentingan kelompok atau primordialisme, melainkan fokus pada tujuan bersama. Menurutnya, nepotisme dan kronisme harus dihindari di kalangan aktivis, agar mereka tetap kuat dan solid dalam mengawal demokrasi serta menjaga kepentingan rakyat.

Kesimpulan: Menjaga Integritas Perjuangan dan Menghindari Skenario ‘Ufu Papa’ Menjadi Presiden
Menurut orasi ini, Indonesia saat ini membutuhkan pemimpin yang benar-benar berkomitmen untuk mengembalikan marwah perjuangan, serta menjaga agar cita-cita bangsa dalam UUD 1945 tetap terwujud. Para aktivis diimbau untuk tidak hanya berdiam diri, tetapi segera mengambil tindakan nyata dalam waktu yang singkat demi menjaga masa depan bangsa.(c@kra)

Surat Terbuka dan Tantangan untuk Budi Arie Setiadi Kasus Judi Online Menyenggol Budi Arie, Budi Gunawan Serahkan pada Kepolisian

Surat Terbuka dan Tantangan untuk Budi Arie Setiadi

Hedi Batubara 2 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Hari Rabu, 30 Oktober 2024 adalah tepat 50 (lima puluh) hari semenjak 10 September 2024 lalu, janji Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi (BAS) saat itu di depan wakil rakyat di DPR-RI soal akun “Fufufafa” di KasKus. Di mana BAS janjinya akan “segera” menjelaskan Siapa Pemilik Akun yang dikenal sangat tidak sopan dalam bertutur, bahkan sudah bisa digolongkan sebagai “hate speech”, vulgar, rasis, bahkan kampungan (karena mostly hanya berisi makian dan cacian serta topik seputar -maaf- alat kelamin saja).

Kata-kata dan kalimat yang sangat tidak proper bahkan tidak senonoh tersebut banyak ditujukan kepada sosok Bp Prabowo Subianto dan keluarganya (yang saat itu berkontestasi melawan Joko Widodo), tokoh-tokoh lainnya seperti Pak SBY, Habiburohman, Mas Anies, Kelompok 212, hingga artis-artis nasional seperti Syahrini, Cinta Laura, Nadia Mulia, Bella Sofie, Pevita Pierce, Duo Serigala, Haruka JKT48, Nurul Arifin, Wanda Hamidah, Titiek Soeharto, Kartika Poetri, Rachel Maryam, dsb.

Selain itu -sebagaimana kemarin saya presentasikan juga di depan Wakil Ketua DPD (Dewan Perwakilan Daerah), Ketua Komite 1 dan Ketua BAP (Badan Akuntabilitas Publik) di Ruang Sriwijaya Gedung B bersama Kelompok “Bara Kemang”, Akun Fufufafa di KasKus ini juga terciduk sering terhubung ke : Chaturbate, Xhamster, Roblox, Lnkbio, Scrath, Spankbank, Redtube, Xvideos, male, Phonphisekchat, Cherkassy, Vk, Picsart, Rumble, Reddit, Xhame, Minecraft, Stackoverflow, Gifthub, Tenor, Revolut, hingga OnlyFans dan Semprot.com.

Publik Indonesia yang waras dan tidak amnesia tentu masih sangat ingat kata-kata BAS saat itu yang lantang mengatakan bahwa pemilik Akun Fufufafa di KasKus tersebut adalah “bukan Gibran” (?) tanpa dia bisa menjelaskan secara ilmiah atas dasar apa statemennya yang hanya OmDo (Omon Doank) alias bisa disebut sebagai Kebohongan Publik tersebut. Mengapa BAS bisa dikatakan telah berbohong, karena jika melihat tayangan YouTube “Bocor Alus” Tempo yang bisa diklik lengkapnya melalui link youtu.be/AWjLiJSZgis? jelas bahwa BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) hingga Kaesang Pangarep (KP)-pun sudah mengkonfirmasi bahwa Akun “Fufufafa” di KasKus tersebut adalah milik Gibran Rakabuming Raka (GRR).

Kalaupun saat ini BAS sudah bukan lagi menjadi Menkominfo (dan digantikan oleh MenkomDigi Meutya Hafidz, yang entah kebetulan atau tidak, kemarin dipanggil khusus oleh GRR dan tidak bersedia komen apapun soal pemanggilannya) dan kini BAS sudah menjadi Menteri Koperasi (Menkop), bukan berarti bahwa dia bisa seenaknya lepas dari tanggung jawab dari statemen (bohong) yang diucapkannya 50 hari lalu tersebut. Karena justru saat ini bisa ditegaskan fakta lain lagi soal kepemilikan akun Fufufafa di KasKus yang semakin menegaskan temuan sebagaimana sudah ditelaah secara ilmiah dan bertanggung jawab soal akun Fufufafa di KasKus tersebut sebelumnya.

Kembali kepada pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh BAS, maka publik bisa menguji apakah manajemen dan adminitrasi di Kementerian Koperasi tertata rapi atau ngaco alias saling sengkarut sebagaimana Kemkominfo tempat BAS berada sebelumnya. Jelasnya, publik bisa sekali lagi menguji kejujuran BAS terhadap apa yang dilakukan oleh Kementeriannya tersebut 11 tahun silam, tepatnya pada hari Senin tanggal 11 November 2013 di kota Solo, Jawa Tengah. BAS tinggal menanyakan saja ke stafnya, sekali lagi kalau dia punya leadership yang baik dan kantornya tertib dalam administrasi, alias tidak acak adut sehingga BAS (lagi-lagi) tidak bisa menjawab sebagaimana soal akun Fufufafa di Kemkominfo dahulu.

Dalam postingannya, akun Fufufafa di KasKus saat tersebut menulis “saya berterima kasih dan bersyukur 🙂 soalnya acara kemaren pesen katering ane 🙂 moga2 pak menteri suka masakan saya”. Analisis dan penjelasan tulisan (terlampir) di atas besok akan disampaikan setelah melihat apa jawaban dan sikap dari BAS dalam menjawab Surat Terbuka & Tantangan ini. Namun, tidak seperti yang pernah ditulis soal “Menunggu Godot” beberapa waktu lalu, maka jika saat itu dianalogikan dengan menonton kisah drama klasik yang aslinya berbahasa Prancis dan berjudul “En attendant Godot”, sebuah ungkapan umum menunggu Godot yang kemudian diartikan sebagai menunggu sesuatu yang tak kunjung datang.

Detailnya, menunggu Godot adalah sebuah lakon drama karya Samuel Beckett. Menceritakan tentang dua karakter, Vladimir (Didi) dan Estragon (Gogo), terlibat dalam berbagai diskusi dan pertemuan sambil menunggu tituler Godot, yang tidak pernah datang. Teks Prancis aslinya disusun antara tanggal 9 Oktober 1948 sd 29 Januari 1949. Sedangkan pementasannya disutradarai oleh Roger Blin, pada tanggal 5 Januari 1953 di Théâtre de Babylone Paris, disusul versi bahasa Inggris yang ditayangkan perdana di London pada tahun 1955. Di Indonesia kisah ini pun sering dipentaskan di berbagai tempat dan pemeran berbeda, sebagai apresiasi atas naskah yang kini sudah banyak terjemahannya tersebut.

Maka saat ini kita beri waktu 1x 24 jam (baca: satu kali dua puluh empat jam) saja kepada BAS untuk bisa menjawab pertanyaan sederhana (soal kegiatan Kemenkop tanggal 11/11/2013) tersebut agar bisa dicocokkan dengan Postingan akun Fufufafa di KasKus sehari sesudahnya, Selasa pagi 12 November 2013 pukul 08.46. Dari jawaban BAS nantinya (kalau dia masih punya etika dan nyali untuk menjawab, tidak sekedar ngeles apalagi berbohong lagi), publik Indonesia lagi-lagi akan bisa melihat Fakta bahwa akun Fufufafa di KasKus terbukti secara dah dan meyakinkan 99,9% adalah GRR. Tengat waktu singkat ini sekalilagi agar kita tidak lagi-lagi “menunggu Godot”.

Kesimpulannya, Dengan Surat Terbuka & Tantangan ini, Rakyat Indonesia -khususnya Presiden Prabowo Subianto- akan menjadi Saksi kejujuran salahsatu Anggota Kabinet Merah Putihnya bernama BAS yang dahulunya dikenal sebagai Menkominfo paling gagal total dalam sejarah Republik ini (dengan kebocoran data masyarakat di PDNs / Pusat Data Nasional sementara). Akankah BAS kembali gagal dalam tugas sederhananya selaku Menkop saat ini, dimana dia tinggal mengecheck ketertiban administrasi di kantornya yang berhubungan langsung dengan Akun Fufufafa di KasKus 11 tahun silam tersebut … Ambyar.

Surat Terbuka & Tantangan untuk BAS ini ditulis oleh Dr. KRMT Roy Suryo, M.Kes – Pemerhati Telematika, Multimedia, AI dan OCB Independen pada hari ke-50 Statemen BAS soal akun Fufufafa, 30 Oktober 2024

Tom Lembong Trending Topic, Fufufafa Akan Kembali Lagi 1000424798

Tom Lembong Trending Topic, Fufufafa Akan Kembali Lagi

Hedi Batubara 1 November 2024

MoneyTak, Jakarta – Jokowi pusing tujuh setengah keliling. Fufufafa tak turun-turun rating-nya. Berita, analisis, dan aksi tuntutan publik tidak juga reda.

Tidak ada cara lain. Harus ada kasus sensasional yang diledakkan. Yang liputannya akan masif dan bakal menyita perhatian tak henti-henti.

“Siap, komandan! Tom Lembong saja kita ‘lego’ hari ini.”

Begini kira-kira jawaban singkat dan padat dari seorang brutalis yang biasa memadamkan berita besar. Dia keluarkan semua teori dasar dan teori advance tentang “how to hijack public attention” (bagaimana cara membajak perhatian publik).

Maka, diumumkanlah penetapan Tom sebagai tersangka kasus korupsi impor gula. Dan disusul dengan penahanannya setelah dia diparadekan dalam keadaan diborgol.

Taktik untuk mengubur Fufufafa ini sukses. Medsos dan media konvensional (medkon) menjadi heboh. Tom Lembong dibicarakan di mana-mana. Netizen bereaksi keras.

Setelah itu, Kejaksaan Agung menggelar penjelasan tentang penangkapan mantan menteri Jokowi itu. Warganet semakin jengkel. Mulai dikeluarkan kasus-kasus korupsi yang diduga kuat melibatkan sejumlah pejabat tinggi pemerintahan Prabowo.

Nitizen menuntut agar kasus Zulkifli Hasan, Airlangga Hartarto, Tito Karnavian, Luhut Panjaitan, dan lain sebagainya segera juga dibuka kembali. Netizen mendesak supaya Kejaksaan Agung tidak tebang pilih.

Fufufafa mereda sebagaimana diharapkan oleh tim pencitraan Gibran Rakabuming. Tom Lembong menjadi ‘trending topic’ di medsos.

Tapi, bisakah ini bertahan lama? Akankah pembicaraan tentang Fufufafa lenyap untuk selamanya?

Kelihatannya tak mungkin. Fufufafa akan kembali lagi mendominasi percakapan publik. Ini tak terelakkan.

Sebab, kualitas pribadi Fufufafa dan cara dia dinaikkan ke kursi wakil presiden tidak akan sirna dari pikiran masyarakat. Ditambah lagi dengan kejengkelan rakyat terhadap ugal-ugalan Jokowi dalam pengambilan kebijakan dan cara dia mengelola pemerintahan, maka Fufufafa akan terus dibicarakan.

Tim pencitraan Jokowi mungkin bisa menenggelamkan bahasan Fufufafa dengan dua langkah. Pertama, Jokowi menyuruh Jaksa Agung dan Kapolri agar terus-menerus membongkar kasus-kasus lama. Pasti medsos dan medkon (koran, televisi, radio) akan meminggirkan bahasan tentang Fufufafa. Namun, sekali lagi, ini akan berlangsung sementara waktu saja.

Kedua, Jokowi suruh Gibran mengundurkan diri dari jabatan wapres. Barulah nanti Fufufafa lenyap dari pembicaraan publik. Langkah kedua ini yang paling efektif.

Kita tunggu saja salah satu langkah ini. Berani apa tidak?

Penulis Asyari Usman, Jurnalis Senior

Bahas Fufufafa, PKS Dorong Prabowo Usut Tuntas Penghina Presiden Fufufafa Bakal Jadi Presiden Bila Skenario Ini Terjadi!

Bahas Fufufafa, PKS Dorong Prabowo Usut Tuntas Penghina Presiden

Hedi Batubara 31 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto, kembali menyentil isu terkait sosok misterius Fufufafa yang diduga merupakan akun Kaskus yang dimiliki oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Isu ini kembali menjadi sorotan setelah Dokter Tifa, seorang aktivis dan pengamat media sosial, meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengungkap identitas asli di balik akun tersebut. Permintaan ini menjadi perbincangan hangat di media sosial dengan banyak netizen yang mendukung langkah tegas untuk mengusut tuntas Fufufafa.

Konteks Kasus Fufufafa

Sosok Fufufafa pertama kali mencuat ketika akun ini diduga melakukan penghinaan terhadap presiden, menimbulkan spekulasi dan kecaman di masyarakat. Meski telah ramai diperbincangkan di media sosial, kasus ini seolah-olah tidak terselesaikan. Dengan latar belakang ini, Dokter Tifa kembali mengangkat isu tersebut dan mendesak Presiden Prabowo untuk segera menuntaskan masalah ini, mengingat status Gibran sebagai Wakil Presiden. Ia bahkan berharap agar pengungkapan identitas Fufufafa menjadi prioritas setelah retret para menteri di Lembah Tidar, Magelang.

Mulyanto dan Seruan untuk Prabowo

Menanggapi cuitan Dokter Tifa, Mulyanto turut menyuarakan agar Prabowo segera bertindak. Dalam cuitannya ia menyebutkan, “Sudah tidak sabar ya, kapan kira-kira Presiden bergerak menuntaskan soal ini. Mungkin setelah dari Lembah Tidar. Ngarep.com.” Ungkapan ini mengisyaratkan harapannya agar isu Fufufafa yang selama ini dianggap mencoreng wibawa pemerintah segera diselesaikan.

Mulyanto juga mengaitkan hal ini dengan pertanyaan publik mengenai alasan Gibran tetap dilantik sebagai wakil presiden, meski ada dugaan yang mengaitkan dirinya dengan akun tersebut. Menurutnya, Prabowo harus tegas untuk memastikan bahwa tindakan penghinaan dan ancaman terhadap presiden mendapatkan konsekuensi hukum yang tegas.

Respon Netizen dan Dukungan untuk Tindakan Tegas

Cuitan Mulyanto mendapatkan respons beragam dari netizen. Sebagian besar mendukung seruan agar Prabowo mengusut tuntas sosok di balik Fufufafa. Seorang netizen dengan akun @ganda_waras berkomentar, “Selama ini tidak dibereskan… pemerintah tidak pernah punya wibawa… akan terus menjadi olok-olok masyarakat luas, khususnya netizen di medsos.”

Sementara itu, akun @abang_hari86468 menyatakan keyakinannya bahwa Prabowo berani mengambil tindakan tegas, “Memang harus dibersihkan, saya yakin Pak Prabowo berani melakukannya.”

Spekulasi dan Tekanan Publik

Mulyanto melalui cuitannya mengisyaratkan, mungkin ada alasan-alasan tertentu di balik pengangkatan Gibran sebagai wakil presiden yang tidak banyak diketahui publik. Ia menyinggung kemungkinan adanya tekanan atau “deal” yang menyebabkan isu Fufufafa tidak segera diungkap. Ini memunculkan dugaan ada pihak-pihak yang berupaya melindungi identitas di balik akun tersebut, sehingga menimbulkan pertanyaan publik mengenai keterbukaan dan integritas pemerintah.

Dokter Tifa juga menambahkan bahwa tindakan tegas terhadap Fufufafa adalah wujud dukungan rakyat terhadap presiden. Ia menulis, “Rakyat bersama Presiden! Ayo Pak, jangan takut Pak, masa sama Bocil ngangong narkoboy kalah, Pak.” Seruan ini menunjukkan ekspektasi masyarakat agar presiden dan pemerintah tidak kalah oleh individu atau kelompok yang dianggap merusak wibawa negara.

Retret Kabinet di Lembah Tidar

Sementara itu, Prabowo masih disibukkan dengan agenda pembekalan Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil), Magelang. Dalam agenda tersebut, para menteri dan pejabat tinggi negara menjalani pelatihan intensif sejak pagi hingga malam hari, termasuk shalat subuh berjamaah, senam pagi, dan aktivitas lainnya yang dimulai pada pukul 04.00 WIB. Agenda ini dirancang untuk membangun solidaritas dan kekompakan di kalangan kabinet.

Kasus Fufufafa menjadi isu yang menarik perhatian publik karena menyangkut kredibilitas wakil presiden dan wibawa pemerintah. Dukungan masyarakat terhadap tindakan tegas Prabowo mencerminkan harapan bahwa pemerintah bisa mengambil sikap jelas terhadap individu yang dianggap menghina presiden. Jika Prabowo menanggapi desakan publik ini, langkah tersebut berpotensi memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menunjukkan komitmen terhadap penegakan hukum tanpa pandang bulu.

Para pengamat menilai, langkah cepat dan tegas dalam menyelesaikan isu Fufufafa akan sangat penting dalam menjaga citra pemerintah. Sebaliknya, jika isu ini berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas, hal ini dapat melemahkan wibawa pemerintah dan membuka ruang bagi spekulasi lebih lanjut di kalangan masyarakat.(c@kra)

Babe Haekal Ancam Pengusaha, Awal Rezim Prabowo-Fufufafa yang Represif? Indonesia Memasuki Era Baru, Penegakan Hukum di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Indonesia Memasuki Era Baru, Penegakan Hukum di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Babe Haekal Ancam Pengusaha, Awal Rezim Prabowo-Fufufafa yang Represif?

Hedi Batubara 26 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Dalam sebuah video di kanal YouTube Ahmad Khosinudin, Jumat, 24 Oktober, Babe Haekal Hasan, Ketua Badan Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang baru dilantik, membuat pernyataan kontroversial yang menuai respons keras.

Babe Haekal menegaskan bahwa semua produk harus didaftarkan untuk memperoleh sertifikasi halal. Jika tidak, akan dikenakan sanksi tegas, mulai dari sanksi administratif hingga penarikan produk dari peredaran.

Pernyataan ni menuai sorotan tajam, terlebih mengingat Babe Haekal sebelumnya pernah mengkritik keras aturan sertifikasi halal oleh Kementerian Agama dan mengklaim bahwa masyarakat harus bebas memilih.

Dari Liberalisme ke Regulasi Ketat

Pada awal kemunculannya, Babe Haekal dikenal sebagai figur yang mendorong kebebasan dalam sertifikasi halal. Ia mengkritik langkah pemerintah yang dianggapnya mengekang kebebasan individu dalam memilih produk tanpa harus terikat aturan ketat. Namun, pernyataannya baru-baru ini seolah menandakan perubahan arah. Saat ini, ia mengharuskan setiap produk terdaftar dalam BPJPH dengan ancaman sanksi bagi yang tidak patuh.

Ini memunculkan pertanyaan besar: apakah pengangkatan Babe Haekal di BPJPH menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo sedang menuju pendekatan yang lebih keras dan represif? Ahmad Khosinudin dalam videonya menyoroti, perubahan sikap ini adalah sinyal bahwa pemerintah berpotensi memberlakukan kebijakan yang tidak fleksibel, yang justru dapat membebani masyarakat, terutama para pengusaha kecil.

Efek Kebijakan BPJPH terhadap UMKM

Ketentuan sertifikasi halal sering kali menjadi beban tambahan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama yang memiliki keterbatasan modal dan akses terhadap prosedur sertifikasi yang kompleks. Khosinudin menekankan, alih-alih mendorong perkembangan UMKM, kebijakan yang represif ini bisa membuat banyak usaha kecil gulung tikar.

Babe Haekal juga menyebutkan bahwa penarikan produk dari pasar bisa dilakukan jika produk tidak memenuhi syarat sertifikasi halal. Jika langkah ini diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi pelaku UMKM, masyarakat yang menggantungkan hidup pada usaha kecil-kecilan mungkin akan mengalami tekanan besar. Keputusan ini berpotensi mengancam keberlanjutan bisnis mereka di tengah daya beli masyarakat yang sudah menurun.

Dulu Menentang, Kini Mendukung, Pola Pikir yang Kontroversial

Pada masa kampanyenya, Babe Haekal secara terang-terangan menolak aturan sertifikasi halal yang dipaksakan pemerintah, terutama logo halal oleh Kementerian Agama yang disebutnya sebagai pengekangan kebebasan memilih masyarakat. Kini, ketika berada di kursi pimpinan BPJPH, pernyataannya justru berbeda 180 derajat.

Ahmad Khosinudin dalam videonya menyoroti bahwa sikap Babe Haekal ini mengindikasikan perubahan arah kebijakan yang cukup mengagetkan. Publik, yang sebelumnya melihat Haekal sebagai sosok yang memperjuangkan kebebasan memilih, kini harus menyaksikan perubahan ini dengan kekecewaan. Khosinudin bahkan menyebut hal ini sebagai contoh awal dari pemerintahan yang mulai memperlihatkan karakter represif di era Prabowo.

Efek Domino Kebijakan yang Tidak Fleksibel

Ancaman Babe Haekal untuk menarik produk dari pasar jika tidak memenuhi syarat sertifikasi halal bukanlah masalah sepele. Kebijakan ini mencerminkan ancaman nyata bagi pelaku usaha, terutama mereka yang kesulitan mengikuti prosedur birokrasi. Ahmad Khosinudin menyatakan bahwa kebijakan ini justru akan membuat rakyat semakin tertekan, dengan kemungkinan bahwa akan ada kebijakan-kebijakan lain yang memperketat ruang gerak usaha kecil dan masyarakat umum.

Menurut Khosinudin, tindakan ini juga bisa menciptakan efek domino, yang pada akhirnya bisa melemahkan daya saing produk lokal. Ketidakfleksibelan dalam kebijakan ini bisa membuat para pengusaha kecil beralih ke pasar gelap atau memilih untuk tidak beroperasi sama sekali.

Awal Rezim Prabowo yang Semakin Ketat

Dalam konteks yang lebih luas, pernyataan dan kebijakan Babe Haekal bisa dipandang sebagai indikasi dari pendekatan pemerintahan Prabowo-Gibran yang mulai menampakkan karakter otoritarianisme. Banyak yang memprediksi bahwa pemerintahan ini akan memberlakukan berbagai kebijakan yang semakin ketat, yang berpotensi memberatkan masyarakat kecil. Kebijakan yang terkesan “represif” seperti ini menimbulkan kekhawatiran bahwa rezim Prabowo bisa saja memberlakukan aturan-aturan lain yang lebih ketat lagi di masa depan.

Ahmad Khosinudin menilai bahwa kebijakan ini menunjukkan bahwa kabinet Prabowo-Fufufafa berpotensi menjadi pemerintahan yang penuh dengan ancaman bagi usaha kecil. Meskipun mereka menyatakan ingin membantu rakyat, realitas kebijakan yang terjadi justru sebaliknya, dengan aturan yang lebih banyak menekan masyarakat kecil dan menengah.

Keputusan Babe Haekal di BPJPH ini mungkin baru permulaan. Pertanyaan penting yang diangkat oleh Khosinudin adalah apakah pemerintahan Prabowo akan semakin mempersempit ruang kebebasan dengan kebijakan-kebijakan baru yang menyulitkan masyarakat, terutama mereka yang ada di bawah garis ekonomi menengah. Jika pendekatan ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin pemerintah akan menghadapi tekanan dari publik yang merasa tertindas.

Kritik dari Khosinudin ini menyoroti aspek penting dari kepemimpinan Prabowo yang sedang diuji. Sejauh mana pemerintah bisa bertindak tegas tanpa menimbulkan beban berlebih bagi masyarakat? Keputusan dan kebijakan selanjutnya akan menjadi penentu, apakah pemerintah akan berpihak pada kesejahteraan rakyat atau justru memperlihatkan wajah represif yang hanya menambah beban hidup rakyat.

Dengan nada yang tajam, Khosinudin mempertanyakan, “Apakah rezim Prabowo siap mendengarkan aspirasi rakyat, atau justru akan meneruskan kebijakan yang menambah penderitaan?”(c@kra)

Syukuran Indonesia Tanpa Jokowi : Adili Jokowi Makzulkan Gibran 1000382806

Syukuran Indonesia Tanpa Jokowi : Adili Jokowi Makzulkan Gibran

Hedi Batubara 20 Oktober 2024

MoneyTalk,Jakarta – Alhamdulillah, hari ini (Ahad, 20/10) penulis dapat hadir di acara syukuran. Bukan sembarang syukuran, syukuran yang spesial.

Acara bertajuk ‘OPERA JAWA’, ‘ORASI PERGANTIAN RAJA JAWA’, saya peroleh undangannya dari Bang Refly Harun. Di lokasi acara di Jakarta, nampak sejumlah tokoh hadir.

Setelah menyalami Bang Refly Harun, saya langsung menyalami Pak Soenarko, Bang Said Didu, Bung Rizal Fadillah, Om Liem (Mursalim), Bang Eka Jaya, Bang Juju Purwantoro, Bang Marwan Batubara, Bang Taufiq Bahaudin, dll. Terlihat Pak Amien Rais, Dr Tifa, Bung Roy Suryo, Bu Nurhayati Assegaf, juga hadir.

Sejumlah tokoh yang hadir menyampaikan pandangannya. Dalam kesempatan tersebut, saya menyampaikan beberapa pandangan, sebagai berikut:

Pertama, Ahad tanggal 20 Oktober 2024 adalah hari bersyukur. Bersyukur bawa akhirnya Saudara Jokowi Widodo lengser dari jabatannya.

Kita tahu, Saudara Joko Widodo berusaha gigih agar nyawa kekuasaannya tidak menemui ajal pada tanggal 20 Oktober 2024. Modusnya dengan mencoba mengakali konstitusi agar jabatan Presiden bisa tiga periode.

Jokowi juga berusaha menunda Pemilu 2024 dengan dalih pandemi Covid-19. Namun karena perlawanan rakyat, akhirnya semua upaya Jokowi untuk mempertahankan kekuasaannya gagal total. Jokowi akhirnya demi hukum lengser hari ini, Ahad 20 Oktober 2024.

Kedua, namun demikian Ahad tanggal 20 Oktober 2024 juga menjadi hari berkabung. Kenapa demikian, karena fufufafa akhirnya tetap dilantik menjadi Wakil Presiden R.I. Padahal, Gibran atau fufufafa ini tidak memenuhi syarat, melawan pasal 169 huruf e dan q UU No. 17/2017 tentang Pemilu.

Namun, MPR RI alih-alih menerbitkan TAP MPR untuk membatalkan pelantikan Gibran, namun tetap melantiknya. Jadi, jelas ini menjadi hari berkabung bagi 282 juta penduduk Republik Indonesia.

Seolah, negeri ini kehilangan stock pemimpin sehingga harus memaksakan fufufafa dilantik menjadi Wakil Presiden. Reputasi NKRI yang dibangun dengan perjuangan, darah dan air mata para pendahulu bangsa, hancur luluh oleh peristiwa pelantikan Gibran.

Jadi, berdasarkan dua realitas tersebut, yakni rasa syukur dan berkabung, saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan tindakan:

Pertama, Menuntut Jokowi agar diadili, melanjutkan perjuangan menuntut Jokowi pasca lengser. Jangan biarkan seluruh kejahatan, kezaliman dan ketidakadilan Jokowi melenggang begitu saja.

Dan kedua, Menuntut agar Fufufafa segera dimakzulkan. Republik ini masih banyak stock putra terbaik, untuk melanjutkan perjuangan para pendahulu.

Gugatan terhadap Jokowi sudah dimulai di PN Jakarta Pusat. Gugatan terhadap Gibran, juga sudah terjadi di PTUN Jakarta, bahkan tinggal menunggu putusan.

Sehingga, dua agenda penting ini harus dikawal. Agenda adili Jokowi, dan makzukkan fufufafa.

Kabinet Prabowo-Gibran Rasa Kompromi Antara Fufufafa Dengan Kertanegara Gibran Jangan Dilantik

Kabinet Prabowo-Gibran Rasa Kompromi Antara Fufufafa Dengan Kertanegara

Hedi Batubara 16 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Pemerhati Sosial Politik, Uchok Sky Khadafi mengatakan, ada beberapa faktor dibalik banyaknya jumlah calon menteri dan wakil menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran yang dalam beberapa hari terakhir ini dipertontonkan di ruang publik.

“Pertama, faktor ekonomi. Semakin banyak kementerian, maka semakin banyak anggaran yang bakal digelontorkan APBN. Memang dari sisi publik terkesan adanya pemborosan. Namun, dari sisi konsep ekonomi, banyaknya kementerian sebagai salah satu strategi menggenjot pertumbuhan ekonomi. Uang banyak berputar nantinya dan itu prinsip dasar dalam ekonomi ketika peredaran uang (belanja) bisa menstimulus pertumbuhan ekonomi,” papar Direktur Eksekutif Center for Budget Analisys (CBA) itu kepada wartawan, Rabu (16/10/2024).

Jika strategi Prabowo dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi mengandalkan model tersebut, Uchok menilai, rezim Prabowo dan rezim Jokowi tak ada bedanya.

“Keduanya sama hanya andalkan APBN dan Cari Utang Baru. Harusnya ada inovasi dan kreativitas dalam mencari sumber-sumber pendapatan untuk tingkatkan pertumbuhan ekonomi selain andalkan APBN, dan Cari Utang Baru. Sri Mulyani jelas gagal genjot pertumbuhan ekonomi, nyatanya dua periode Jokowi memimpin, stagnan pertumbuhan ekonomi kita,” paparnya.

Kedua, Uchok melanjutkan, susunan kabinet sementara tersebut lebih sebagai upaya Prabowo mengakomodir kepentingan-kepentingan politik kawan maupun lawannya.

“Prabowo tengah peragakan politik kompromistis. Sebagian Besar orang orang Jokowi dipanggil ke Kertanegara. Dia seolah tak ingin di awal masa kepemimpinannya banyak suara-suara sumbang, makanya semua kekuatan atas nama persatuan dirangkulnya,” ujarnya.

Namun demikian, Uchok menilai, langkah Prabowo merangkul semua kekuatan politik tentu ada maksud yang lebih besar yang belum bisa dibaca publik.

“Bisa saja itu sebagai cara melumpuhkan lawan-lawannya dengan cara merangkul dan nantinya “digebuk” karena track record calon-calon pembantunya sudah ada di tangannya. Kita tunggu saja sepak terjang rezim pengganti Jokowi ini akan menghadirkan model politik seperti apa ke depannya. Apakah akan sama kaya rezim Jokowi atau sebaliknya,” pungkasnya.

Tetapi yang jelas, komposisi Kabinet Prabowo – Gibran ada rasa kompromi antara Kertanegara dengan Fufufafa. Dan orang orang yang selama ini melakukan oposisi dan mengkritik Jokowi dan Fufufafa ditinggal dalam penyusunan Kabinet tersebut, tutup Uchok Sky.