23 November 2026

Gibran Rakabuming Raka

MoneyTalk, Jakarta – Menuju pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024, suhu politik di Indonesia semakin memanas. Dalam wawancara terbaru dengan Muhammad Qodari (Mr. Q) yang ditayangkan pada acara Zulfan Lindan Unparking pada 11 Oktober 2024, sejumlah topik hangat mengenai strategi politik dan manuver terkait pelantikan Prabowo dan Gibran dikupas secara mendalam.

Mr. Q menyoroti bahwa intensitas serangan politik terhadap Gibran semakin meningkat. Ia menganggap upaya-upaya ini dilakukan untuk mencari celah dan memanfaatkan situasi. Mengapa Gibran menjadi sasaran utama, dan apa dampaknya bagi pelantikan Prabowo? Berikut analisis lengkap dari perbincangan tersebut.

Motivasi di Balik Serangan terhadap Gibran. Menurut Mr. Q, salah satu tujuan utama serangan ini adalah untuk menjegal Gibran. Serangan yang dilancarkan bersifat fokus dan meluas, yang seolah bertujuan untuk menimbulkan keraguan akan kelayakan Gibran dilantik.

Jika Gibran gagal dilantik, ada implikasi serius bagi Prabowo yang terancam tidak bisa dilantik sebagai presiden. Mr. Q menyebutkan bahwa kelompok-kelompok yang mendorong hal ini berupaya agar Anies Baswedan menjadi alternatif. Jika Gibran didiskualifikasi dan Prabowo tidak dilantik, maka akan membuka jalan bagi Anies.

Tantangan bagi Prabowo dan Relasi dengan Jokowil. Dalam percakapan ini, Mr. Q juga membahas hubungan erat antara Jokowi dan Prabowo. Menurutnya, rumor yang mengatakan bahwa Jokowi akan absen di pelantikan Prabowo hanyalah provokasi dan manipulasi opini.

Jokowi sebagai pendukung setia Prabowo, diyakini akan hadir dan mendukung keberlanjutan pemerintahan yang dipimpin Prabowo. Mr. Q menegaskan, upaya untuk memecah belah Jokowi dan Prabowo lebih disebabkan oleh pihak yang merasa terancam oleh kekuatan koalisi ini.

Memperkuat Koalisi. Mr. Q menyebutkan bahwa relasi antara Prabowo dan Jokowi kian menguat, dibuktikan dengan interaksi mereka yang akrab dan penuh kerja sama. Makan malam bersama dan diskusi mengenai masa depan Indonesia adalah indikasi jelas bahwa mereka berada pada jalur yang sama.

Ia juga menyatakan, tidak tertutup kemungkinan Jokowi akan diberikan peran penting dalam pemerintahan Prabowo. Misalnya di Dewan Pertimbangan Presiden, sebagai bentuk apresiasi terhadap pengalaman panjangnya.

Konspirasi dan Isu Diskualifikasi. Sejumlah pihak berusaha mendiskualifikasi Gibran melalui jalur hukum. Mr. Q menjelaskan, meski beberapa pihak berharap dapat mencegah pelantikan Gibran, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang sengketa pemilu sudah final dan tidak bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Selain itu, PDIP yang mengajukan gugatan ke PTUN sebenarnya tidak memiliki legal standing, sebab pihak yang berhak mengajukan gugatan haruslah pasangan calon yang berkepentingan langsung.

Potensi Gejolak Politik. Apabila upaya untuk mendiskualifikasi Gibran berhasil, Mr. Q mengingatkan bahwa Indonesia akan menghadapi potensi ketidakstabilan politik. Pendukung Prabowo, Jokowi, dan Gibran kemungkinan besar tidak akan tinggal diam jika hal ini terjadi.

Ia berpendapat bahwa perubahan mendadak dalam konfigurasi politik dapat mengundang aksi massa dari kelompok mayoritas pendukung Prabowo, yang selama ini lebih cenderung diam dan moderat, tetapi bukan berarti tidak memiliki kekuatan.

Mr. Q memberikan perspektif tentang bagaimana serangan politik ini tampaknya tidak hanya ditujukan untuk melemahkan Gibran, tetapi juga menguji stabilitas koalisi pendukung Prabowo.

Ia menekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk tidak terjebak pada narasi yang divisif dan provokatif, serta tetap fokus pada kepentingan bangsa. Hasil dari manuver ini, apapun itu, akan berdampak pada stabilitas politik Indonesia di masa mendatang.

Mr. Q berharap masyarakat tetap kritis dalam menyikapi berita yang muncul, dan menilai sumber berita dengan bijaksana, mengingat banyaknya informasi yang sengaja disebarkan untuk memperkeruh suasana menjelang pelantikan.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyatakan pesimistis bahwa pemerintah Presiden-Wakil Presiden Terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, akan mampu menyelesaikan persoalan yang ada di BUMN.

Meskipun pergantian kekuasaan terjadi dengan cepat, Uchok berpendapat hal ini tidak akan mampu membenahi BUMN.

“Karena memang BUMN walaupun berfungsi untuk membantu pemerintah, tapi sebetulnya dia itu adalah membantu untuk melayani kekuasaan. Makanya di dalamnya banyak namanya korupsi,” kata Uchok dalam diskusi Mencari Figur Ideal Kepala Badan BUMN pada Kamis (10/10) di Jakarta.

Dalam penjelasannya, Uchok mengungkapkan data terkait korupsi di BUMN selama beberapa tahun terakhir. Antara tahun 2005 hingga 2009, tercatat 177 kasus korupsi dengan total kerugian negara mencapai 141 triliun.

Angka ini semakin meningkat pada periode 2010 hingga 2014. Di mana jumlah kasus melonjak menjadi 3.205 dengan kerugian sekitar 71,4 triliun. Selanjutnya dari 2015 hingga 2019 ada 3.492 kasus yang menyebabkan kerugian sebesar 74,2 triliun.

Di tahun 2020 hingga 2023 ditemukan 1.911 kasus dengan potensi kerugian negara mencapai 22,5 triliun. Jika dijumlahkan, dari tahun 2005 hingga 2023 terdapat total 10.350 kasus dengan potensi kerugian negara mencapai 309,5 triliun.

“Ini baru 10 persen. Ini belum semuanya. Sepuluh persen di BUMN. Inilah yang gak bisa dibenahi,” kata dia.

Karena itu, menurut Uchok, meskipun Prabowo memiliki keinginan kuat untuk memastikan bahwa Badan BUMN ke depan dipimpin oleh individu-individu yang memiliki integritas, bersih dari praktik korupsi, dan memiliki kapasitas yang memadai, hal tersebut tidak akan mudah terwujud.

“Melihat pengalaman kita, Presiden atau Kementerian BUMN itu sangat bodoh jika memilih orang yang punya integritas. Sebab, jika mereka memilih orang yang memiliki integritas, itu justru akan menjadi bumerang bagi mereka sendiri,” kata dia.

Kalaupun Prabowo berusaha mengangkat direktur atau komisaris yang memiliki integritas di BUMN, Uchok meragukan masa depan pemerintahan tersebut.

“Jadi, bisa gak Prabowo ini membenahi? Bisa gak Prabowo ini kita menginginkan komisarisnya, direkturnya, itu punya integritas,” imbuh dia.

MoneyTalk, Jakarta – Jenius dan fokus. Begitulah kunci dan metodanya jika ingin berhasil. Ini berlaku buat siapa saja. Termasuk pemerintahan baru yang dipimpin Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Mengapa?

Karena pemerintahan baru, di samping akan meneruskan program-program bagus pemerintahan sebelumnya, juga mewarisi beberapa problem besar yang menyertainya. Setidaknya ada lima problem besar tersebut. Pertama, jumlah kemiskinan yang terus meningkat. Kedua, jumlah pengangguran yang signifikan. Ketiga, skor ketimpangan yang terus melebar. Keempat, praktik ekopol yang makin mahal. Kelima, merosotnya lembaga dan agensi penegak hukum.

Bagaimana cara mengatasinya? Ada banyak formula. Terapi, semua dapat diringkas menjadi satu kalimat: dengan cara menghadirkan negara pancasila. Hal ini karena Pancasila merupakan dasar dan landasan ideologi bagi bangsa Indonesia. Maka, setiap warga negara (terutama aparatur pemerintah) wajib mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kenegaraan.

Dus, negara dan pemerintah harus segera menggelorakan kembali semangat Pancasila Sakti agar tumbuh kesadaran bersama bahwa Pancasila adalah pusaka dan sumber kekuatan untuk membangkitkan keagungan bangsa sekaligus menyelamatkan rakyatnya yang sengsara.

Pemerintah baru harus menjadikan pelantikan mereka sebagai momentum agung bagi kebangkitan Indonesia Raya sebagai bumi surgawi. Semangat lemurian, atlantik dan nusantara yang agung harus disajikan kepada semua warga negara. Mereka harus kolaboratif dalam kerja jenius yang fokus berbasis intelektual, spiritual dan kapital sehingga menghasilkan modal, model dan modul negara pancasila yang nyata.

Dari sini, tesis yang bekata bahwa, “tak akan sukses bernegara jika sumber bernegaranya mengkhianati Pancasila” menemukan buktinya. Hal ini karena Indonesia adalah buah pikiran tulus dan jenius dari para pemuda (pribumi) yang berdedikasi, berkompentensi, beritegritas dan bercita-cita luhur sehingga gagasan negaranya merupakan kesepakatan dalam kesejahteraan dan keadilan untuk seluruh warga bangsanya dengan dasar negara Pancasila yang menjunjung etik dan moral serta mental.

Maka, yang akan membuat Indonesia jadi peradaban besar adalah yang punya visi, misi, gagasan dan ide besar serta setia dengan hal-hal tersebut. Setia dengan ipoleksosbudhankam bersendi pancasila. Demikian pula demokrasi politiknya.

Demokrasi yang cocok dan khas Indonesia adalah demokrasi dengan sistem perwakilan yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Perwakilannya diisi lewat keterpilihan (utusan parpol) dan keterwakilan (utusan daerah dan utusan golongan). Ketiganya membentuk trikameral yang manunggal menjadi lembaga tertinggi negara: MPRRI.

Seperti yang dikatakan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI: “Saudara-saudara, saya usulkan, kalau kita mencari demokrasi hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politiek-ecconomische democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial. Rakyat Indonesia lama bicara tentang ini. … Saudara-saudara, badan permusyawaratan yang kita akan buat hendaknya bukan badan permusyawaratan politik democratie saja, tetapi badan yang bersama dengan masyarakat dapat mewujudkan dua prinsip: politieke rectvaardigheid dan sociale rechtvaardighaeid.”

Sangat jelas dari sila keempat bahwa negara Indonesia tidak boleh dipimpin oleh satu golongan agama, oleh satu golongan orang kaya (oligarkhi), oleh satu gologang ras dan etnis; tidak dipimpin oleh para bangsawan atau salah satu raja; tidak dipimpin oleh satu kekuatan bersenjata; tidak juga para preman. Bangsa Indonesia harus dipimpin oleh “hikmat kebijaksanaan.”

Pertanyaannya, “mengapa hukum tata negara yang canggih itu dihapus lewat amandemen?” Entahlah. Sejarah kita memang parah. Para pendiri republik susah payah merekonstruksinya, generasi setelahnya membuangnya.

Akhir kata, selamat bekerja keras dan cerdas pada pemerintahan baru. Kerja akbarnya balik ke konstitusi asli. Kerja subtantifnya membalikkan kondisi ekonomi gelisah menjadi cerah. Mengapa akbar dan subtantif? Karena tingkat kerusakan ekosistem berbangsa dan bernegara kita tidak bisa diatasi kecuali dengan revolusi pancasila yang struktural dan kultural agar hadir kembali negara pancasila.(*)

Penulis: Yudhie Haryono, Presidium Forum Negarawan

MoneyTalk, Jakarta – Putri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid, menyatakan kesiapannya untuk menjadi mediator guna menyelesaikan konflik antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Konflik ini telah lama menjadi perhatian publik, terutama bagi para anggota Nahdlatul Ulama (NU) yang merasa resah melihat perpecahan antara dua entitas yang merupakan bagian dari “keluarga besar” NU.

Dalam wawancaranya dengan wartawan pada Rabu (9/10), Yenny menyebutkan bahwa ia siap mengesampingkan hubungannya dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, yang lebih akrab disapa Cak Imin, demi mencapai solusi. Meskipun Yenny dan Cak Imin memiliki sejarah hubungan pribadi dan politik yang kompleks, Yenny menegaskan bahwa demi persatuan NU, ia akan menempatkan kepentingan yang lebih besar di atas segala perbedaan.

“Ya karena apapun dua-duanya adalah menjadi bagian dari keluarga besar NU. Jadi kalau bisa ada perbedaan kepentingan politik, diselesaikan bersama-sama,” ujar Yenny.

Pernyataan ini menegaskan bahwa ia memahami kepentingan akar rumput NU yang mendambakan persatuan di antara sesama warga NU. Bagi Yenny, persatuan NU lebih penting daripada perselisihan atau kepentingan politik individu.

Yenny mengharapkan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, yang juga dikenal sebagai Gus Yahya, dapat bertemu dengan Cak Imin. Pertemuan ini, menurutnya, dapat membuka ruang dialog dan mendekatkan kedua pihak yang saat ini berselisih. Ia menekankan bahwa setiap perbedaan politik sebaiknya diselesaikan bersama, bukan diabaikan. Baginya, kerukunan di antara para anggota NU lebih penting dari segala pertentangan politik yang mungkin terjadi.

Di tengah kesibukan dan agenda lainnya, Yenny mengisyaratkan bahwa kesediaannya sebagai mediator adalah kesempatan bagi Cak Imin dan Gus Yahya untuk menyelesaikan perbedaan mereka. Yenny bahkan mengutarakan niatnya untuk melangkah maju, menawarkan diri sebagai mediator dan menanti respons dari kedua belah pihak.

“Demi NU, saya siap untuk menjadi mediator antara Cak Imin dan Gus Yahya. Ini kesempatan bagi keduanya untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap keluarga besar NU,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Yenny Wahid sempat berbagi cerita tentang pertemuannya dengan Gibran Rakabuming, putra Presiden Joko Widodo, yang juga tengah menjadi sorotan terkait isu kabinet. Ketika ditanya tentang kemungkinan dirinya masuk ke dalam kabinet, Yenny menegaskan bahwa saat ini ia sedang fokus pada panjat tebing dan belum tertarik untuk terlibat dalam pemerintahan. Namun, ia menyampaikan harapannya bahwa kabinet mendatang yang dibentuk oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran akan terdiri dari orang-orang yang profesional, bukan hanya sekadar berdasarkan transaksi politik.

“Harapan saya, kabinet nanti adalah kabinet yang profesional, bukan hanya sekadar dagang politik,” ujarnya.

Yenny juga menyatakan doanya agar para pemimpin bangsa mendatang dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, dengan pemimpin yang mampu mengatasi berbagai tantangan dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

Pada akhir wawancaranya, Yenny Wahid menyampaikan harapannya bagi bangsa Indonesia ke depan. Baginya, penting bagi pemimpin bangsa untuk membawa kesejahteraan dan menghindari politik transaksional yang dapat merugikan masyarakat. Dalam peranannya sebagai mediator, ia berharap dapat memberikan sumbangsih nyata bagi NU dan bangsa Indonesia.

Yenny Wahid, sebagai salah satu tokoh berpengaruh dalam keluarga besar NU, menunjukkan komitmen tinggi terhadap persatuan NU di tengah konflik yang melibatkan PBNU dan PKB.

Dengan mengesampingkan perbedaan pribadinya dengan Cak Imin, Yenny berupaya membangun komunikasi dan jembatan yang dapat memulihkan persatuan dalam tubuh NU. Harapannya adalah terciptanya suasana yang harmonis di antara dua organisasi yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan politik di Indonesia.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Selasa, 8 Oktober, Edy Mulyadi dkk datangi Mabes Polri bertujuan melaporkan Gibran Rakabuming Raka terkait Penistaan Agama dan Ujaran Kebencian.

Laporan di tolak Mabes Polri?

Saya sebetulnya berkeinginan ikut hadir pada pelaporan itu. Akan tetapi, terlambat karena harus datang ke Senayan membersamai mahasiswa dalam aksi megadili Jokowi!

Sorenya saya mendapat info dari Edy Mulyadi: Laporan Penistaan Agama dan Ujaran Kebencian Fufufafa ditolak.

Saya lalu bertanya. Apa alasan polisi menolak laporan Edy Mulyadi dkk?

Soal Chatting di akun Fufufafa itu sudah jelas dan terang benderang bukan?

Akun yang chattingan menghina presiden terpilih dan keluarganya, mantan Presiden SBY dan keluarganya, mantan capres Anies Baswedan, sejumlah artis, dan berbau porno dan kotor itu oleh BSSN -Badan Siber dan Sandi Negara. Firmed akun Fufufafa adalah milik Gibran. Kaesang. Adiknya juga sudah akui. “Itu milik Kaka”.

Publik dan netizen heboh dengan isi akun fufufafa yang penuh penghinaan sejumlah tokoh bangsa, para artis, dan doyan mesum dan porno itu.

Bahkan saking hebohnya soal fufufafa. Sang pemilik akun pun tak nampak batang hidungnya di acara pelantikan DPR, DPD dan MPR. Acara kenegaraan yang sangat penting karena MK menetapkan sebagai wakil presiden.

Bahkan dalam laporan Edy Mulyadi dan kawan-kawan ke Bareskrim Polri memuat ada penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW.

Menjadi pertanyaan. Kenapa laporan Edy dkk ditolak?

Saking viral dan hebohnya persoalan Fufufafa ini. Maka publik mendesak kepolisian Republik Indonesia untuk menjelaskan. Alasan penolakan laporan Penistaan Agama dan Ujaran Kebencian yang diduga dilakukan oleh Gibran pemilik akun itu.

Publik menunggu respon dari kepolisian. Apa alasan Polri menolak laporan Edy Mulyadi dan kawan-kawan? Jika tidak ada tanggapan dari kepolisian, polisi dianggap melindungi Gibran. Karena anak presiden?

Apakah dengan penolakan laporan Edy Mulyadi dkk itu POLRI membenarkan dan membiarkan akun fufufafa itu. Dan, tindakan Gibran itu dianggap benar karena putera Presiden?

Dan, jika memang benar demikian, Kapolri, Sigit Sulistyo Prabowo harus bertanggung jawab! Demikian juga Joko Widodo sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.

Demikian disampaikan oleh Muslim Arbi, Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu

MoneyTalk, Jakarta – Ada topik menarik dalam edisi terbaru Seruput Kopi, Selasa (08\10) bersama pengamat politik M. Qodari. Perbincangan semakin mendalam tentang tantangan bangsa Indonesia saat ini serta intrik di panggung politik nasional menjelang pelantikan presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Tak hanya isu domestik, M. Qodari juga menyoroti ancaman global seperti pandemi dan potensi perang dunia ketiga. Isu ini menjadi ancaman nyata bagi seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia.

Pada pembukaan diskusi, Qodari menyebutkan bahwa Indonesia dan seluruh negara saat ini menghadapi ancaman-ancaman yang jauh lebih kompleks dibandingkan 10-20 tahun yang lalu.

“Pandemi bisa terjadi sewaktu-waktu, seperti COVID-19, yang datang tanpa menunggu ratusan tahun lagi. Kita juga menghadapi potensi ancaman serius lainnya, seperti perang dunia ketiga,” ujar Qodari.

Tantangan-tantangan ini, menurutnya hanya bisa diatasi jika bangsa Indonesia bersatu dan menjaga persatuan serta kesatuan.

Persatuan bangsa, tegasnya, adalah modal utama untuk menghadapi berbagai ancaman tersebut. Jika tantangan besar ini benar-benar terjadi, kebersamaan dan kekompakan akan menjadi kunci bagi Indonesia untuk menavigasi situasi yang sulit.

“Mudah-mudahan itu tidak terjadi, tapi kalau terjadi, kita harus siap dengan persatuan,” tambahnya.

Pembahasan politik kemudian beralih ke hubungan antara Prabowo Subianto, Presiden Jokowi, dan Megawati Soekarnoputri. Qodari memberikan pandangannya mengenai rumor yang beredar bahwa PDI-P, di bawah kepemimpinan Megawati, memiliki syarat tersendiri untuk bergabung dengan kabinet Prabowo. Salah satu isu yang mencuat adalah dugaan bahwa Mega hanya akan masuk ke dalam kabinet jika hubungan Prabowo dengan Jokowi merenggang.

“Banyak yang berspekulasi bahwa jika Prabowo bertemu dengan Mega, itu berarti dia siap meninggalkan Jokowi,” kata Qodari.

Namun, Qodari menegaskan bahwa hal itu sangat tidak mungkin terjadi.

“Prabowo telah berkomitmen terhadap Jokowi, baik dalam hal program-program maupun kontribusi besar Jokowi dalam kemenangan Prabowo,” ujarnya.

Menurut Qodari, Prabowo tidak mungkin meninggalkan Jokowi, karena mereka sudah menyatu dalam visi yang sama, termasuk dalam hal keberadaan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden terpilih.

Isu lain yang menarik perhatian adalah posisi Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden terpilih. Beberapa kalangan menilai bahwa Gibran bisa menjadi beban bagi Prabowo. Qodari membantah spekulasi ini dan menyatakan bahwa Gibran sebenarnya sangat berhati-hati dalam menempatkan dirinya dalam berbagai situasi politik.

“Gibran memang cenderung diam dan jarang berbicara, tapi dia bukan orang yang sombong. Dia menahan diri dan mempelajari situasi,” jelasnya.

Qodari juga mengingatkan agar Gibran belajar dari pengalaman Jusuf Kalla (JK) yang dianggap terlalu dominan ketika menjadi wakil presiden.

“Jangan sampai Gibran mengulangi kesalahan Pak JK yang dalam beberapa hal dianggap terlalu maju ke depan, hingga akhirnya tidak dipilih lagi untuk periode kedua,” katanya.

Menurut Qodari, Gibran harus menempatkan dirinya dengan bijaksana dan mengikuti peran yang sesuai dengan yang diberikan oleh Prabowo sebagai presiden.

Isu tentang PDI-P juga tak luput dari diskusi. M. Qodari menyebutkan bahwa meskipun koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo sudah sangat kuat dengan 82% kursi di parlemen, ada argumen bahwa oposisi tetap dibutuhkan sebagai saluran bagi suara-suara yang tidak puas dengan pemerintahan.

“Oposisi adalah representasi penting bagi rakyat yang merasa tidak terwakili oleh pemerintah, dan jika PDI-P masuk kabinet, kita mungkin kehilangan fungsi oposisi tersebut,” paparnya.

Bahkan, Qodari menyebut gugatan PDI-P terhadap pencalonan Gibran sebagai wapres menjadi tanda tanya besar.

“Di satu sisi mereka ingin bergabung ke kabinet, tapi di sisi lain mereka menolak Gibran sebagai wapres. Ini penyakit lama PDI-P, mau menterinya tapi tidak mau presidennya,” sindirnya.

Dalam perbincangan yang padat dan penuh wawasan ini, M. Qodari menegaskan bahwa tantangan besar yang dihadapi Indonesia, baik dari ancaman global maupun intrik politik dalam negeri, hanya bisa dihadapi dengan persatuan.

Relasi antara Prabowo, Jokowi, dan Mega, serta posisi Gibran sebagai wapres, menjadi sorotan utama dalam membangun pemerintahan yang solid pasca pelantikan. Namun, peran oposisi juga tak boleh diabaikan demi menjaga keseimbangan politik yang sehat di Indonesia.

Dengan semakin dekatnya pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden, peran PDI-P dan posisi Gibran akan menjadi topik yang terus berkembang, memberikan dinamika baru dalam lanskap politik Indonesia.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Dalam panggung politik nasional, rencana pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menjadi topik yang memicu spekulasi panas.

Beberapa kalangan bahkan mempertanyakan, apakah ini sinyal bahwa Prabowo akan meninggalkan Presiden Jokowi? Pertanyaan ini mengingat hubungan Prabowo-Jokowi sejauh ini terlihat begitu solid.

Isu ini menjadi sorotan hangat dalam tayangan Seruput Kopi bersama M. Qodari di Cokro TV. Qodari yang kerap disebut “Mr. Q” memulai perbincangan dengan membahas beberapa isu politik yang berkaitan dengan gugatan hukum yang melibatkan nama besar seperti Rizieq Shihab dan Gibran Rakabuming Raka. Namun, yang paling menarik perhatian adalah spekulasi tentang rencana pertemuan Megawati dan Prabowo.

Tempo telah melaporkan bahwa Presiden Jokowi menyarankan agar Prabowo menghindari pertemuan tersebut. Spekulasi kemudian berkembang, mengisyaratkan potensi perpecahan antara Jokowi dan Prabowo, terutama setelah munculnya isu-isu lain seperti delegitimasi terhadap Presiden Jokowi dan manuver politik terkait pencalonan Gibran di Pilkada.

Meski begitu, Qodari menyampaikan argumen yang kontras dengan narasi spekulatif tersebut. Ia menegaskan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi tetap tinggi, mencapai 75% menurut survei indikator. Bahkan, Prabowo sendiri disebut sebagai kelanjutan dari pemerintahan Jokowi, dengan tingkat optimisme publik terhadap duet Prabowo-Gibran mencapai 84%. Angka-angka ini seakan membantah isu ketar-ketir yang dilemparkan ke publik tentang Jokowi dan menguatkan bahwa hubungan Jokowi-Prabowo masih solid.

Salah satu fokus penting dalam diskusi adalah tentang “bocor halu”, istilah yang digunakan Qodari untuk menggambarkan sumber-sumber informasi yang mencoba menciptakan narasi palsu seputar dinamika politik ini. Menurutnya, tuduhan bahwa Prabowo akan meninggalkan Jokowi hanyalah halusinasi dari kelompok tertentu yang berusaha merenggangkan hubungan antara kedua pemimpin tersebut.

M. Qodari juga menyoroti bahwa program-program Jokowi, seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), akan tetap dilanjutkan di bawah pemerintahan Prabowo. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Hasyim Joyohadikusumo, adik Prabowo, yang menyatakan bahwa pemerintahan Prabowo adalah “Jokowi Jilid 2”. Dengan begitu, narasi tentang perpecahan antara Jokowi dan Prabowo tidak lagi relevan, apalagi jika dilihat dari komitmen Prabowo untuk melanjutkan program-program prioritas Jokowi.

Namun, rencana pertemuan Megawati dan Prabowo tentu menimbulkan pertanyaan besar. Apakah pertemuan ini akan membuka peluang masuknya PDI Perjuangan ke dalam kabinet Prabowo? Apakah Megawati dan PDI Perjuangan akan memberikan dukungan penuh kepada Prabowo di masa depan? M. Qodari berpendapat bahwa peluang terjadinya pertemuan ini cukup besar, lebih dari 50%.

Dari sisi politik, pertemuan ini bisa memberikan implikasi strategis besar, terutama bagi peta kekuasaan di pemerintahan mendatang. Jika PDI Perjuangan bergabung ke dalam kabinet Prabowo, akan muncul dinamika baru yang mempengaruhi keseimbangan kekuatan politik nasional. Namun, apakah ini merupakan kabar baik atau buruk masih menjadi perdebatan yang menarik.

Seiring dengan berjalannya waktu, banyak pihak yang akan terus mencermati bagaimana interaksi politik antara Megawati, Prabowo, dan Jokowi berkembang. Yang pasti, rencana pertemuan Megawati dan Prabowo akan tetap menjadi topik panas di kancah politik nasional. Bagi para pengamat, hal ini bukan hanya soal hubungan pribadi antara tokoh-tokoh politik, tetapi juga menyangkut arah kebijakan pemerintahan dan kelanjutan berbagai proyek penting yang telah dimulai oleh Presiden Jokowi.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Mendapat dukungan mayoritas dari partai politik. Gibran jumawa atas kemenangan buatan itu. Pengaruh ayah sangat menentukan terhadap kemenangan.

Oleh M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan

Kisah Gibran memang menarik. Sejak maju sebagai calon walikota sudah menjadi bahan gunjingan.

Anak Presiden menang mutlak lawan musuh “pendamping”.

Usaha ayah berlanjut dengan mengubah persyaratan menjadi cawapres.

Usia 40 tahun ditambah dengan pernah atau sedang menjabat Kepala Daerah Bupati/Walikota. MK yang diketuai Pamanda Anwar Usman mengabulkan dan Gibran pun lolos.

Putusan kontroversial yang berefek pada pemecatan Anwar Usman dari Ketua MK dan Hasyim Asyari dari Ketua KPU tetap membuat Gibran melenggang.

Seperti ayahnya, ia ingkar janji untuk menuaikan amanah jabatan. Tidak bisa menyelesaikan periode kepemimpinannya.

Merasa hebat. Inginnya terus naik dan naik dengan tidak mengukur kemampuan diri. Yang penting jadi wapres meski dengan segala cara. Mungkin bagi Gibran tidak ada kata curang dalam dunia politik.

Tidak ada yang dapat menghalangi tirani dan politik dinasti, pelantikan wapres sudah di depan mata. Tinggal menghitung hari.

Namun, takdir menentukan lain, ada peristiwa pembocoran akun lama Fufufafa. Gibran kelabakan untuk membantah bahwa itu bukan akun miliknya, 99,99 % orang tidak percaya bantahannya.

Sebelum klarifikasi super jelas, Fufufafa adalah gambaran bahwa pemilik akunnya menderita sakit mental dan jika itu adalah wakil presiden maka artinya negara dalam keadaan bahaya (state of emergency). Wakil presiden yang memalukan tidak boleh ada di negara bermoral, negara Pancasila.

Dua pilihan yang keduanya menjadi kompetensi MPR, yaitu Gibran dilantik lalu dengan alasan politik, hukum dan moral kemudian diberhentikan. Untuk ini butuh kerja keras berupa kesepakatan atau kekompakan semua fraksi DPR maupun anggota DPD. Pilihan kedua adalah dengan alasan yang sama, tetapi tidak melantik Gibran. Wapres baru kelak dipilih dan ditetapkan oleh MPR.

Langkah moderat MPR adalah dengan menunda pelantikan Gibran sebagai wapres hingga semua masalah politik, hukum, dan moral dirinya selesai dan clear. Meskipun demikian, baik langkah moderat maupun tegas sudahlah jelas tanggal 20 Oktober 2024 yang akan datang, Gibran tidak boleh dilantik. Asasnya adalah “prevention better than cure”–mencegah lebih baik daripada mengobati.

Presiden dan seluruh jajaran penyelenggara negara akan berada dalam kesulitan akibat memikul beban berat andai Gibran dipaksakan dilantik dan ditetapkan sebagai wakil presiden. Kecacatannya sempurna apakah cacat demokrasi (KPU), cacat konstitusi (MK), cacat hak asasi (HCHR) maupun cacat moral (Fufufafa).

MPR baru dituntut untuk mau mendengar dan melihat aspirasi atau perasaan rakyat. Tidak mengulangi kesalahan masa lalu yang hanya berkutat pada kekuasaan pragmatis. Kemarin suara rakyat dibuang ke dalam keranjang sampah.

Kini aspirasi dan suara rakyat itu adalah Gibran jangan dilantik. MPR harus mewujudkan.

***

Seandainya Fufu Fafa Menjadi Wakil Presiden, oleh Laksma (Purn) Ir Fitri Hadi S,MAP, Analis Kebijakan Publik

Suka atau tidak suka, namun saatnya menatap kedepan, Prabowo dan Gibran telah resmi dinyatakan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih setelah memenangkan Pemilu 2024.

Namun apa mau dikata, menjelang saat pelantikan tersebut, bangsa Indonesia dihebohkan oleh munculnya akun Fufufafa.

Nama Fufufafa terus menjadi perbincangan publik di media sosial hingga trending di X (dulu Twitter) dan turut menyeret nama anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka karena diduga pemilik akun fufufafa tersebut.

Hebohnya akun fufufafa yang diduga milik Gibran sang calon wakil presiden tersebut karena menyerang bahkan secara pribadi calon Presiden Prabowo Subiato pada hal yang paling pribadi dan hina.

Tidak akan menjadi masalah bila akun fufufafa tersebut tidak ada kaitannya dengan Gibran sang calon wakil presiden, namun bila ternyata benar bahwa wakil presiden dari presiden Prabowo Subiato adalah pemilik akun fufufafa, orang yang menghina diri Presiden Prabowo pada ucapan yang paling kasar dan kotor, maka sulit untuk disangkal hal ini akan menjadi duri dalam daging di tubuh Bapak Prabowo Subianto.

Bayangkan bapak Prabowo seorang yang telah matang asam garam kehidupan begitu direndahkan oleh seorang anak yang naik kepanggung calon wakil presiden dengan predikat anak haram konstitusi.

Inilah salah satu beban yang harus dipikul oleh presiden kita Pak Prabowo bila benar akun fufufafa pemiliknya adalah Gibran wakilnya sendiri.

Presiden Prabowo sebagai orang yang berpengalaman, tentu dapat mengesampingkan perilaku buruk si fufufafa ini.

Pintu maaf dari presiden Prabowo mungkin terbuka lebar bagi si Fufufafa, apapun yang dibuat oleh Fufufafa presiden Prabowo dapat mengabaikannya, Prabowo dapat menganggapnya bukan saja sekedar ban serep, tapi dapat pula menganggapnya tidak ada.

Meskipun demikian ini menjadi hal yang berat bagi presiden dalam mengemban amanah rakyatnya, presiden akan bekerja sendirian.

Presiden Prabowo tentu dapat saja membiarkan Fufufafa terkubur oleh tingkah lakunya sendiri.

Namun, akan berbeda dengan si Fufufafa, loyalitasnya pada presiden tentu menjadi amat diragukan, bahkan bukan hal yang mustahil Fufufafa sedang menyiapkan pukulan pamungkasnya bagi penghalang ambisi kekuasaan ayahandanya.

Hal inilah yang harus benar-benar diperhatikan oleh para loyalis Presiden Prabowo Subianto. Bahwa musuh dapat menyerang dari mana saja. Di sisi lain fakta bahwa keberadaan Fufufafa tidak bisa diabaikan.

Presiden selaku pimpinan membawahi wakil presiden, sehingga dapat mengabaikan keberadaan Fufufafa, namun apakah para menteri dan jajaran di bawahnya dapat mengesampingkan keberadaan Fufufafa?

Ini akan menjadi masalah yang harus diperhatikan sejak dini.

Itulah seadainya fufufafa benar-benar menjadi wakil presiden, loyalitasnya terhadap presiden diragukan, bahkan dapat menjadi musuh dalam selimut.

Di sisi lain keberadaan Fufufafa bila menjadi wakil presiden akan dapat mempengaruhi atau mengganggu kebijakan para menteri menterinya serta jajaran dibawah hierarki wakil presiden.

Persoalan Fufufafa bila menjadi wakil presiden akan menjadi lebih berat mengingat ambisi Jokowi selama ini dan tidak berhenti.

Hanya dalam waktu kurang dari 10 Tahun Jokowi benar-benar berupaya mengentaskan anak-anak dan menantunya serta keluarga besarnya untuk memperoleh jabatan yang tinggi di negeri ini.

Bahkan apabila perlu aturan main atau undang-undang diubah demi meloloskan kepentingan keluarganya.

Mengingat kerja keras Jokowi, kerja-kerja dengan semua cara dalam wujud cawe-cawe Jokowi, maka bukan hal yang mustahil akan muncul matahari lain di sisi Presiden Prabowo Subianto.

Indonesia berpotensi memiliki matahari kembar atau sebagai manusia Gibran tentu masih punya hati, apalagi bapaknya bukan lagi Raja Jawa, tentu ada rasa takut atas segala perbuatannya selama ini termasuk pada Presiden Prabowo Subianto yang telah dihujatnya.

Semoga analisi ini tidak terjadi dan Fufufafa bukan Wakil Presiden Republik Indonesia. (*)

Money Talk, Jakarta – Nilai sosial seseorang dalam kehidupan bermasyarakat diperoleh dari perilaku sosial dalam menjalankan norma sosial baik norma yang tertulis ataupun tidak tertulis seperti hukum adat yang berlaku. Itulah makanya Fufu Fafa selalu menjadi gunjingan dalam masyarakat karena ditengarai 99,99% mengerucut pada sosok calon orang nomor dua di republik ini.

Hukuman bagi seseorang yang melanggar norma biasanya diberikan masyarakat lebih kejam dari pelanggar hukum, baik berupa pengucilan ataupun pengusiran dari lingkungan sosial tertentu.

Saat ini psikologis Gibran sedang menjadi sorotan. Mau tidak mau, suka tidak suka, semua mata publik sedang tertuju pada pemilik akun fufu fafa…, yang katanya tanggal 20 Oktober akan dilantik sebagai RI 2.

Setelah beberapa waktu dihantam oleh terbongkarnya perilaku, kebiasaan, karakternya, bukan tak mustahil jika kejiwaan/ psikologinya harus diperiksa ulang. Jangan sampai negara ini menjadi semakin rusak akibat ketidakstabilan psikis pemangku jabatan. Apalagi RI 2 yang notabene akan Bersama-sama RI1 mengambil kebijakan untuk rakyat.

Indonesia saat ini sedang SOS. Darurat segala-galanya…, jangan sampai nasib bangsa, negara, anak bangsa, menjadi bulan-bulanan pemerintahan yang tidak sehat…

Sejatinya seorang wakil presiden sudah memenuhi segala kriteria untuk memangku jabatan penting. Teuji segalanya, punya integritas yang bagus, kwalitas yang mumpuni, jiwa yang sehat, pikiran yang jernih, dan emosi yang stabil…, serta tentunya AKHLAQ dan MORAL yang baik.

PR kita semua, sebagai anak bangsa, sebagai rakyat, untuk menilai kembali semuanya dari NOL.

Jangan serahkan pekerjaan kepada orang yang salah, karena jika itu terjadi maka kehancuranlah yang didapat.

Sahabat Ida Fillah & Lillah

Gibran akan selalu menjadi duri dalam daging untuk Republik ini, apalagi bagi Pak Prabowo dan keluarganya yang telah dihinakan lewat akun tersebut.

Jadi teringat pernyataan akademisi yang membidangi pertahanan nasional sebelum Pilpres yaitu Ibu Prof. Conny Bakrie, yang mengatakan Parbowo hanya akan diberi waktu dua tahun untuk menjadi presiden. Tentu saja bagi seorang ilmuwan sekaliber Bu Conny, bukan sekedar manuver, tetapi ada sumber yang akurat.

Politik memang kejam. Siapa yang tidak bisa mengendalikan bola liar akan jatuh tersungkur oleh kelicikan lawannya.

Itulah sebabnya tuntutan untuk membatalkan pelantikan Gibran gemuruh bak angin topan yang siap menghantam dinasti politik yang dibangun di atas pondasi rapuh yaitu pengkerdilan hukum yang dilakukan oleh para hakim yang berada di ketiak Penguasa Tiran.

Teruslah berjuang untuk tegaknya hukum di republik yang kita cintai.

Fufu fafa akan tertulis dalam sejarah Indonesia, bahwa ada seorang putra mahkota yang amoral melenggang menjadi pemimpin bangsa.

Harga diri bangsa HANCUR seketika. Jargon Indonesia adalah bangsa bagian timur yang dikenal dengan sopan-santun, ramah, penuh etika, bermoral… ternyata berbanding terbalik dengan fakta yang ada. Tercoreng dan hancur oleh seorang GIBRAN yang ber fufu fafa.

Pembuktian bahwa Jokowi sebagai orang tua, sebagai ayah, GAGAL TOTAL. Tak heran jika Indonesia hancur di tangannya, karena memimpin keluarga, mendidik anak pun gagal alias tidak berhasil.

Saya yakin bahwa Pak Prabowo lebih cinta pada rakyatnya daripada harus menutupi bau bangkai yang ditimbulkan oleh lingkaran Jokowi, perusak tatanan bernegara dan berbangsa selama satu dekade ini.

Rakyat menunggu BUKTI

Tetesan Tinta Ida 061024

Penulis: Id@.NKusdianti, Sekjend FTA

Money-Talk, Jakarta – Kemarin, Sabtu 05/10/2024, bangsa ini memperingati usia 79 tahun Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang pada awal pembentukannya, lembaga ini bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Lalu, TKR dibubarkan dan kemudian berdirilah Tentara Republik Indonesia (TRI), dan berganti nama menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Kemudian setelah pemisahan antara militer dengan kepolisian maka diubah kembali menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) hingga saat ini.

Pada masa Orde Lama alias Demokrasi Terpimpin hingga masa Orde Baru, TNI pernah digabung dengan Kepolisian. Penggabungan ini dikenal secara kolektif dengan singkatan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Sesuai Ketetapan MPR nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI serta Ketetapan MPR nomor VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan POLRI, maka sejak tanggal 18 Agustus 2000 keduanya kembali terpisah.

Indonesia pada awal berdirinya sama sekali tidak mempunyai kesatuan tentara. Kemudian dibentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) di sidang PPKI tanggal 22/08/1945 dan diumumkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 23/08/1945. Namun, BKR bukanlah tentara sebagai suatu organisasi kemiliteran yang resmi. Baru melalui Maklumat Pemerintah tanggal 05/10/1945, BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pada tanggal 07/01/1946, TKR berganti nama menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kemudian pada 26/01/1946, diubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).

Sejak 1959, tanggal 05/10 ditetapkan sebagai Hari Angkatan Perang atau Hari Angkatan Bersenjata, yang saat ini disebut sebagai Hari Tentara Nasional Indonesia, yaitu hari nasional yang bukan hari libur yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Keppres No. 316 Tahun 1959 tanggal 16/12/1959 untuk memperingati peristiwa kelahiran angkatan bersenjata Indonesia. Oleh karenanya saat ini TNI sudah berusia 79 tahun dihitung saat pembentukan TKR pada 05/10/1945 silam.

Oleh karenanya, saat Peringatan HUT TNI ke-79 yang dipusatkan di Monumen Nasional (Monas) kemarin, ditampilkan 1.059 jenis Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) dan melibatkan 100.000 prajurit aktif. Alutsista modern yang tampil mulai dari milik TNI-AU Pesawat-pesawat Tempur Sukhoi SU-27 Flanker, F-16 Fighting Falcon, T-50 Golden Eagle, Hercules C-130J, HS Hawk 100/200 hingga berbagai jenis Drone (Geospasial, Surveillance, Tactical Combat, Angkut Logistik, hingga Drone CH4). Sementara melalui Videotron juga ditampilkan Alutsista milik TNI-AL yang terdiri atas All Terrain Assault Vehicle (ATAV), Indonesian Light Strike Vehicle (ILSV), Rigid/Rubber Hulled Inflatable Boat (RHIB), hingga Explosive Ordnance Disposal (EOD).

Sementara TNI-AD tak kalah garang menampilkan jajaran produksi PINDAD mulai dari Anoa (APC dan Morse), Komodo, Komob Kopassus, P2 Tiger, Panser Badak & Pandur, Panser V-150 Kanon,Tank Harimau,Tank Marder, Tank Armoured Recovery Vehicle (ARV), Tank Armoured Engineer Vehicle (AEV), juga kebanggaan TNI AD Tank Leopard 2 dan Tank Scorpion. Ada juga LML (Lightweight Multiple Launcher) dan RapidRanger Multi Mission System (RapidRanger MMS) dengan rudal Starstreak/rudal mistral ATLAS dan Multi Purpose Combat Vehicle (MPCV). Ada juga Radar bergerak CM200/Shikra dan Mistral Coordination Post (MCP) dari Decon Nubika (nuklir, biologi, kimia), lidik Nubika, Spider Excavator, Unit M3I Amphibious Pontoon, unit Treva, dan Faun Trackaway, Monob Hubad, Komob Hubad, SOTM Hubad, ECS Hubad dan Jammer Hubad.

Menariknya, Alutsista-alilutsista TNI ini beberapa di antaranya kemarin sengaja diperbolehkan untuk dinaiki masyarakat yang ikut tumpah ruah di lokasi, sehingga tercipta Manunggal antara Rakyat dan Tentara. Hal ini bagus dan patut diapresiasi karena rakyat memang ingin agar TNI dan alutsistanya yang dibeli dengan uang masyarakat tersebut memang harus menyatu dan tidak boleh justru digunakan untuk melawan rakyatnya sendiri. Demikian juga rakyat juga berharap agar TNI tetap berpihak kepada rakyat dan negara, bukan hanya kepada pemerintah apalagi rezim tertentu, karena kalau mengigat sejarah kelahirannya dulu TNI adalah Tentara Keamanan Rakyat (TKR yang berpihak kepada rakyat.

Namun ironisnya, kemeriahan di Jagad Nyata tersebut tampak sedikit berbeda di alam maya. Netizen +62 justru lebih banyak menyoroti kemunculan Wapres terpilih yang kemarin saat Acara Pelantikan Anggota DPR-RI sama sekali tak tampak batang hidungnya, padahal saat itu bahkan semua mantan wapres dan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, hadir khidmat mengikuti acara.

Berbagai cuitan di X / Twitter-pun terbaca antara lain dari @CakKhum: “Setelah dicari-cari akhirnya Gibran Wapres terpilih hadir bersama Prabowo di Perayaan HUT ke-79 TNI. Coba perhatikan, Gibran tidak berani di samping Prabowo, malah sempat ngintil di belakang Bapaknya”.

Ada juga @Boediantar4: “Setelah Dicari cari Akhirnya Si Gibran Bocil Tengil Fufufafa Cawapres Dipilih .Hadir Bersama Prabowo di Acara Perayaan HUT ke 79 TNI. Tapi pak Prabowonya malah menggandeng wapres Ma’ruf Amin 😀” kemudian @Dalam_temaram: “Gaya canggung Gibran didekat Prabowo acara HUT TNI. Cocok berlindung dibalik ketek Mulyono. 😁😁”. Lucunya beberapa media-pun berkomentar serupa, misalnya @liputan6dotcom : ” Beda Gaya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka Saat Hadiri HUT ke-79 TNI” kemudian @Kilat_com : “Kehadiran Gibran Rakabuming Saat HUT TNI ke 79 Jadi Sorotan, Tak Berani Disamping Prabowo” dan @geloraco : “Sejak Heboh ”Fufufafa”, Gibran Kini Terlihat Bersama Prabowo di HUT TNI”.

Kesimpulannya, sayang sekali kemegahan HUT TNI ke-79 dan citra positif yang sudah terbentuk antara TNI dan Rakyat kemarin tampak malah terganggu oleh penampilan wapres terpilih yang secara raut mukanya juga banyak dikomentari oleh Netizen dan berbagai media (karena terlihat sangat tegang dengan kantung mata menebal seperti kurang tidur atau tampak seperti over dosis tertentu).

Kalau hal ini terus terjadi, maka bukan hanya citra TNI yang dipertaruhkan, namun citra bangsa Indonesia secara keseluruhan di masa depan. Akankah semua prediksi yang sudah dikritisi oleh Para Pengamat Politik, Ahli Kesehatan dan Pakar Hukum Tatanegara, bahkan sampai dipentaskan oleh Ki Dalang Jlitheng Suparman dengan WKS / Sayang Kampung Sebelah-nya akan kejadian di Indonesia? Tidak ada jalan lain, masyarakat harus membuat penyelamatan terhadap negeri tercinta. Tidak ada jalan lain …

Ditulis oleh Dr. KRMT Roy Suryo, M.Kes – Pemerhati Telematika, Multimedia, AI & OCB Independen – Jakarta, 06 Oktober 2024.