23 November 2026

Gibran Rakabuming Raka

MoneyTalk, Jakarta – Pada Sabtu, 19 Oktober, Rocky Gerung membahas dalam kanal YouTube Forum News Network tentang laporan investigasi yang diterbitkan oleh Multatuli Project. Investigasi ini mengungkap jaringan bisnis selebritas ternama Raffi Ahmad, yang memiliki keterkaitan dengan anak-anak Presiden Jokowi, termasuk Gibran Rakabuming, presiden terpilih saat itu. Laporan ini menjadi sorotan karena menyajikan peta hubungan bisnis yang melibatkan sejumlah tokoh besar, termasuk dari keluarga presiden dan konglomerat besar seperti Sinarmas.

Multatuli Project adalah inisiatif jurnalisme investigasi non-profit yang bertujuan mengungkap informasi tersembunyi terkait isu-isu penting di Indonesia. Investigasi mereka kali ini memfokuskan pada hubungan bisnis antara Raffi Ahmad dan lingkaran kekuasaan, khususnya anak-anak Presiden Jokowi. Investigasi ini menelusuri bagaimana kedekatan dengan kekuasaan dapat memberi akses istimewa bagi sejumlah individu untuk memperoleh kemudahan dalam menjalankan bisnis.

Rocky Gerung menyebutkan, investigasi ini bertujuan mengangkat perhatian publik terhadap isu transparansi bisnis dan hubungan antara politik dan ekonomi di Indonesia. Investigasi ini, menurut Rocky, penting agar ada audit eksternal terhadap tokoh-tokoh yang akan mengisi kabinet Prabowo Subianto. Dengan adanya laporan ini, diharapkan masyarakat dapat mengetahui lebih jauh apakah jaringan bisnis yang terungkap melibatkan praktik tidak sehat seperti pencucian uang atau penyalahgunaan kekuasaan.

Raffi Ahmad yang dikenal sebagai selebritas dengan portofolio bisnis yang beragam, disebut berada di pusat pusaran bisnis yang melibatkan anak-anak Jokowi. Investigasi tersebut menyebutkan bahwa Raffi memiliki hubungan erat dengan sejumlah entitas bisnis yang juga berkaitan dengan tokoh-tokoh berpengaruh, termasuk keluarga presiden terpilih.

Raffi yang sering disebut sebagai bagian dari “crazy rich,” berhasil membangun imperium bisnis yang mencakup berbagai sektor seperti media, hiburan, dan investasi. Namun, laporan Multatuli mengindikasikan bahwa kesuksesan bisnis Raffi tidak sepenuhnya terlepas dari koneksi politiknya, terutama melalui kolaborasi dengan anak-anak Jokowi, yang dianggap memperoleh akses istimewa karena kedekatan mereka dengan pusat kekuasaan.

Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep, dua putra Presiden Jokowi, telah lama menjadi sorotan karena keterlibatan mereka dalam bisnis yang diduga mendapat kemudahan karena posisi ayah mereka. Dalam laporan Multatuli, mereka dituduh memanfaatkan kedekatan dengan kekuasaan untuk memajukan bisnis, sehingga menimbulkan kekhawatiran terkait persaingan bisnis yang tidak sehat.

Investigasi ini menyoroti bagaimana jaringan bisnis yang terhubung dengan kekuasaan bisa berpotensi memonopoli peluang bisnis, menghalangi kompetisi yang adil. Praktik ini mengingatkan pada masa-masa sebelumnya, seperti era Soeharto, ketika bisnis keluarga dekat dengan kekuasaan mendominasi ekonomi nasional. Laporan ini juga menyebutkan bahwa hal ini dapat menjadi ancaman bagi keadilan ekonomi dan demokrasi di Indonesia.

Tak sedikit yang membela Raffi Ahmad, dengan menyebut bahwa kesuksesannya adalah hasil kerja keras, bukan semata-mata karena kedekatan dengan kekuasaan. Namun, investigasi ini menekankan bahwa masalah utamanya bukanlah pada kesuksesan Raffi semata, melainkan pada dugaan praktik bisnis yang tidak sehat di balik kesuksesan tersebut, terutama terkait dengan hubungan bisnisnya dengan keluarga presiden.

Rocky Gerung menyatakan bahwa laporan ini muncul di saat yang tepat, yakni menjelang pelantikan kabinet baru Presiden Prabowo Subianto. Hal ini memberi sinyal bahwa ada tuntutan publik untuk memastikan bahwa kabinet baru tidak membawa warisan praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan yang mungkin terjadi selama pemerintahan sebelumnya.

Rocky Gerung menyebut bahwa laporan ini memberikan peringatan awal bagi pemerintahan Prabowo Subianto untuk memastikan bahwa tokoh-tokoh di sekitarnya bersih dari praktik bisnis yang meragukan. Dengan terungkapnya jaringan bisnis antara Raffi Ahmad dan anak-anak Jokowi, laporan ini mengisyaratkan bahwa kabinet Prabowo bisa menghadapi tantangan besar dalam menjaga integritas dan transparansi, terutama jika praktik-praktik lama terus berlanjut.

Selain itu, investigasi ini juga membuka kemungkinan untuk dilakukan audit lebih mendalam terkait jaringan bisnis yang melibatkan kekuasaan di era Jokowi. Jika benar ditemukan adanya praktik-praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan, laporan ini bisa menjadi dasar bagi proses hukum di masa mendatang.

Laporan investigasi yang diungkapkan oleh Multatuli Project mengenai bisnis Raffi Ahmad dan anak-anak Jokowi memicu diskusi publik yang luas tentang keterkaitan antara bisnis dan politik di Indonesia. Laporan ini menekankan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam dunia bisnis, terutama ketika melibatkan individu-individu yang memiliki akses ke kekuasaan.

Bagi publik, investigasi ini memberikan harapan bahwa masih ada ruang bagi jurnalisme independen untuk mengungkap kebenaran. Meskipun kekuasaan politik sering kali mencoba menyembunyikan atau mengabaikan isu-isu semacam ini. Di era Prabowo Subianto, diharapkan bahwa transparansi dan persaingan bisnis yang adil dapat ditegakkan, serta penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu diungkap dan ditangani secara hukum.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Penolakan terhadap pelantikan Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden RI semakin menggema. Dalam video yang dipublikasikan oleh kanal YouTube Mimbar Bebas pada Jumat, 18 Oktober 2024, Mayjen TNI (Purn.) Sunarko dengan tegas menyuarakan kritik tajam terkait kelayakan moral, etika, dan kapasitas intelektual Gibran untuk menduduki posisi penting dalam kepemimpinan nasional. Kritik ini tak hanya dilayangkan dari segi personal, namun juga mencakup aspek legal dan moral yang dianggap tidak terpenuhi.

Sunarko menegaskan bahwa pemimpin bangsa haruslah seseorang yang memiliki moral yang kuat, beretika, dan memiliki kapasitas intelektual yang memadai. Ia menuding Gibran sebagai sosok yang cacat moral, cacat demokrasi, dan cacat konstitusi. Pernyataan tersebut merujuk pada sejumlah masalah yang dianggapnya berkaitan dengan integritas Gibran, termasuk adanya akun media sosial yang diduga dimiliki oleh Gibran yang menyebarkan konten tak bermoral dan tidak pantas.

Sunarko juga menggarisbawahi pentingnya memiliki pemimpin yang berilmu. Ia mempertanyakan latar belakang pendidikan Gibran yang dianggap kurang memadai, dengan hanya memiliki sertifikat setara SLTA. Menurutnya, pemimpin bangsa seharusnya adalah orang yang cerdas, berpendidikan, dan mampu membawa negara ke arah yang lebih baik. Kritik terhadap latar belakang pendidikan Gibran ini mencerminkan kekhawatiran lebih luas tentang kapasitasnya untuk menangani masalah-masalah besar di level pemerintahan pusat.

Kekhawatiran Sunarko juga meluas pada konsekuensi yang lebih besar jika Gibran benar-benar dilantik sebagai Wakil Presiden. Ia menggambarkan skenario buruk di mana Presiden terpilih Prabowo Subianto berhalangan menjalankan tugasnya, yang berarti Gibran akan naik menjadi Presiden. Dalam pandangannya, Gibran tidak memiliki kapasitas moral dan intelektual untuk mengemban tugas berat tersebut. Ini, menurut Sunarko, adalah ancaman besar bagi masa depan bangsa Indonesia yang sudah tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga.

Lebih lanjut, Sunarko menyoroti ketidakpuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi selama 10 tahun terakhir, dengan menyatakan bahwa Indonesia semakin terpuruk di bawah kepemimpinan yang lemah. Dia mengaitkan hal ini dengan kemungkinan masa depan yang lebih buruk di bawah kepemimpinan Gibran, yang dianggapnya memiliki banyak kekurangan.

Sunarko juga mengajukan seruan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk membatalkan pelantikan Gibran sebagai Wakil Presiden. Dalam pidatonya, ia mengajak masyarakat untuk bersuara dan tidak berdiam diri. Menurutnya, jika pelantikan ini dibiarkan, Indonesia berisiko dipimpin oleh sosok yang tidak bermoral dan tidak bermutu. Sunarko berharap MPR dapat mengambil langkah tegas dengan tidak melantik Gibran, demi menjaga kehormatan bangsa dan masa depan Indonesia.

Di sisi lain, Sunarko juga mengkritik para pendukung fanatik Gibran, yang dianggapnya hanya memikirkan kepentingan pribadi atau keuntungan jangka pendek. Ia menegaskan bahwa memilih pemimpin bukan soal loyalitas buta, melainkan soal memilih yang terbaik demi kepentingan bangsa.

Selain menyerukan kepada MPR, Sunarko juga mendorong masyarakat luas untuk ikut menyuarakan penolakan terhadap pelantikan Gibran. Menurutnya, rakyat harus bersikap kritis dan proaktif dalam menjaga kualitas kepemimpinan di Indonesia. Jika masyarakat tetap diam, ia khawatir Indonesia akan terus terpuruk, dipimpin oleh pemimpin yang tidak layak dan tidak mampu membawa negara ini maju.

Pidato Sunarko ini adalah bagian dari gelombang penolakan yang semakin besar terhadap Gibran, yang dianggapnya tidak memenuhi standar yang layak untuk menjadi pemimpin bangsa. Dalam pandangannya, bangsa Indonesia memiliki banyak individu yang jauh lebih mampu, lebih bermoral, dan lebih berilmu daripada Gibran, dan mereka seharusnya diberi kesempatan untuk memimpin negara.

Penolakan terhadap pelantikan Gibran sebagai Wakil Presiden bukan hanya soal ketidaksukaan terhadap figur tertentu, melainkan soal menjaga moralitas, integritas, dan kualitas kepemimpinan di Indonesia. Seruan dari tokoh-tokoh seperti Sunarko mencerminkan kekhawatiran yang luas bahwa masa depan Indonesia bisa terancam jika dipimpin oleh orang yang tidak memiliki kualitas moral dan intelektual yang memadai.

Masyarakat dan MPR kini berada di persimpangan jalan: apakah mereka akan membiarkan pelantikan ini terjadi, atau mereka akan mengambil tindakan untuk memastikan bahwa Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang benar-benar layak?(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Dalam sebuah unggahan video di kanal YouTube Agri Fanani pada Kamis (17/10), pembahasan terkait pemanggilan sejumlah tokoh oleh Prabowo Subianto di Kertanegara memunculkan spekulasi menarik.

Setelah terpilih sebagai presiden, Prabowo kembali memanggil beberapa tokoh dari kalangan profesional dan akademisi ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Pertemuan ini diduga terkait pembentukan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang, yang diharapkan menjadi tim yang solid, bahkan melebihi standar kinerja kabinet sebelumnya di bawah Presiden Jokowi.

Salah satu tamu istimewa dalam pertemuan tersebut adalah Profesor Stella Christie. Ia seorang ahli cognitive science yang memiliki rekam jejak prestasi akademik luar biasa. Dengan latar belakang pendidikan dari Harvard University, Northwestern University, hingga menjadi guru besar di Tsinghua University, China, keahlian Stella dalam ilmu kognitif dinilai akan memberikan kontribusi penting bagi pemerintahan Prabowo.

Apakah “Bengkel Otak” untuk Profesor Sengklek? Agri Fanani mencetuskan ide “Bengkel Otak” atau Brain Service. Ini didedikasikan untuk para akademisi atau profesor di Indonesia yang disebut “sengklek” dalam cara berpikir mereka. Ini adalah sebuah sindiran, merujuk pada mereka yang dianggap kurang memiliki perspektif yang jelas atau realistis dalam situasi politik dan sosial di Indonesia. Fanani membayangkan sebuah program di mana para “profesor sengklek” ini dapat “direparasi” atau diperbaiki cara berpikirnya oleh ahli kognitif seperti Stella Christie.

Ilmu kognitif sendiri berfokus pada aktivitas mental terkait pemrosesan informasi, persepsi, pemahaman, pengambilan keputusan, dan fungsi otak lainnya. Dengan memiliki seorang ahli di bidang ini, Prabowo tampaknya berupaya menjawab tantangan Indonesia yang penuh dinamika dengan solusi yang mengakar pada perubahan pola pikir. Ini juga bisa mencerminkan komitmen Prabowo untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat kapabilitas berpikir, baik dalam lingkup pendidikan maupun di lingkungan profesional.

Profesor Stella, yang berfokus pada ilmu kognitif, memiliki beragam pengalaman dalam pengembangan otak dan cara berpikir manusia. Dengan rekam jejaknya yang terkemuka di bidang cognitive science, ia memiliki potensi untuk mengemban peran strategis di kabinet Prabowo. Apakah itu dalam kapasitas sebagai Menteri Pendidikan, Kepala BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional), atau posisi lain, kontribusi Stella bisa menjadi dasar pembentukan kebijakan yang mendorong inovasi dan pembelajaran.

Fanani dalam unggahannya juga menyebutkan bahwa Stella memiliki pendekatan interdisipliner yang menggabungkan studi manusia, hewan, dan kecerdasan buatan. Kemampuan ini mungkin digunakan Prabowo untuk menciptakan program-program yang bisa membawa Indonesia ke era digital, sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kemampuan adaptasi terhadap teknologi baru.

Menjawab Tantangan Sosial dengan Tim Berkapabilitas Tinggi, Melihat komposisi kabinet yang sedang disusun, Prabowo tampak berambisi membentuk tim yang memiliki performa di atas standar. Setelah lebih dari sepuluh tahun pemerintahan di bawah Jokowi yang telah menetapkan capaian-capaian kinerja tinggi, Prabowo perlu membuktikan bahwa timnya mampu bekerja dengan kecepatan dan kapasitas yang lebih baik.

Pemanggilan tokoh-tokoh seperti Stella menunjukkan bahwa Prabowo tidak hanya fokus pada kuantitas, tetapi juga kualitas anggota kabinetnya. Dengan berlandaskan ilmu dan pendekatan berbasis sains, tim Prabowo diharapkan mampu mengatasi berbagai tantangan politik dan ekonomi yang selama ini masih menjadi permasalahan di Indonesia, termasuk masalah korupsi dan efektivitas kebijakan.

“Bengkel Otak”, Canda atau Wacana Serius? Meskipun konsep “Bengkel Otak” terdengar kocak dan sindiran, ada elemen serius di balik ide tersebut. Program yang berfokus pada peningkatan kualitas berpikir dan pelatihan kognitif bagi para akademisi, terutama yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat, dapat membantu mengubah pola pikir yang sudah terlalu lama terbentuk.

Hal ini penting mengingat Indonesia menghadapi tantangan-tantangan baru yang memerlukan pendekatan inovatif dan fleksibel, bukan hanya di kalangan akademisi tetapi juga dalam sektor publik secara keseluruhan.

Dari wacana ini, kita dapat melihat bahwa Prabowo mungkin ingin mendorong Indonesia untuk lebih mengedepankan ilmu pengetahuan dalam mengambil keputusan penting, baik dalam hal pemerintahan maupun dalam pendidikan. Langkah ini sejalan dengan visi Prabowo yang ingin menempatkan Indonesia sebagai negara yang tidak hanya kuat dalam sumber daya alamnya, tetapi juga dalam sumber daya manusia yang inovatif dan adaptif.

Dalam merangkai kabinet pemerintahan baru, Prabowo Subianto tampak memperhitungkan keahlian khusus yang dapat memperkuat fondasi pemerintahannya. Dengan tokoh-tokoh seperti Stella Christie di dalam timnya, Prabowo memiliki peluang untuk memperbaiki berbagai sektor di Indonesia, terutama dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mendorong perubahan sosial melalui program-program berbasis ilmu pengetahuan.

Sementara Agri Fanani menciptakan sebuah analogi yang humoris mengenai “Bengkel Otak,” gagasan ini memancarkan harapan bahwa Indonesia dapat memanfaatkan potensi ilmu kognitif untuk menghadapi tantangan sosial dan politik di masa depan.

Ide Prabowo untuk merangkul pakar-pakar ilmu pengetahuan seperti Stella Christie merupakan langkah awal menuju pemerintahan yang berwawasan ilmu pengetahuan, dengan harapan bahwa masa depan Indonesia akan semakin kuat dan adaptif terhadap perkembangan zaman.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Pada acara Seruput Kopi di Cokro TV yang disiarkan pada Rabu, 16 Oktober 2024, Profesor Jimly Asshiddiqie membuat pernyataan yang menarik perhatian publik. Ia menyampaikan opininya seputar langkah impeachment terhadap Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka.

Prof. Jimly menyampaikan, jika ada yang ingin mencoba melakukan impeachment, mereka dipersilakan. Namun, ia menekankan bahwa proses tersebut memiliki prosedur hukum dan politik yang tidak mudah.

Tidak lama setelah wawancara ini, pernyataan Prof. Jimly viral di media sosial. Beberapa netizen mengkritiknya dan bahkan mencemooh dengan julukan “Profesor Fufufaha”. Namun, terlepas dari tanggapan negatif tersebut, pernyataan Prof. Jimly mengundang diskusi lebih lanjut mengenai prosedur impeachment serta peran lembaga peradilan di Indonesia.

Dalam diskusi di Cokro TV, Prof. Jimly menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan umum dan pelantikan pejabat yang terpilih adalah proses yang harus dihormati. Ia menekankan pentingnya menjaga proses transisi kekuasaan yang stabil dan konstitusional. Menurut Prof. Jimly, berbagai lembaga terkait, termasuk PTUN, tidak seharusnya mengganggu pelantikan pejabat yang telah ditetapkan, kecuali ada pelanggaran serius yang terbukti secara hukum.

Kritik Terhadap Lembaga Peradilan dan Pentingnya Reformasi. Prof. Jimly juga membahas bagaimana lembaga peradilan seperti PTUN terkadang memutuskan sesuatu yang melampaui kewenangannya. Ia menganggap bahwa keputusan yang keliru dari PTUN dapat merusak kredibilitas lembaga tersebut dan menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Oleh karena itu, Prof. Jimly menegaskan pentingnya reformasi di sektor peradilan, terutama untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan hakim. Menurutnya, gaji hakim harus lebih tinggi dibandingkan pejabat eksekutif dan legislatif agar independensi mereka tetap terjaga.

Merespons isu impeachment terhadap Gibran, Prof. Jimly menguraikan proses yang harus dilalui. Terdapat enam alasan yang dapat dijadikan dasar untuk impeachment seorang pejabat negara yaitu:

1. Pengkhianatan terhadap negara

2. Korupsi atau penerimaan suap

3. Melakukan tindak pidana berat lainnya (seperti yang diancam hukuman penjara di atas lima tahun)

4. Perbuatan tercela – contoh perbuatan yang dianggap tidak pantas secara sosial, seperti tindakan asusila atau tindakan yang merugikan masyarakat

5. Tidak memenuhi syarat kesehatan yang menyebabkan ketidakmampuan dalam menjalankan tugas

6. Pelanggaran administratif

Prof. Jimly menyampaikan bahwa perbuatan tercela adalah alasan yang paling mudah untuk diajukan dalam impeachment. Namun, proses tersebut harus melalui mekanisme yang ketat. Untuk memulai proses impeachment, pernyataan pendapat harus disetujui oleh dua pertiga anggota DPR dan dua pertiga dari anggota yang hadir harus menyetujui proses tersebut. Setelah itu, pernyataan tersebut dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diputuskan, dan keputusan akhir tetap berada di tangan MPR, yang memerlukan persetujuan tiga perempat anggota yang hadir.

Prof. Jimly mengingatkan bahwa impeachment adalah campuran antara proses hukum dan politik. Oleh karena itu, ia menyarankan publik untuk tidak terlalu emosional dalam menyikapi isu ini. Menurutnya, meski impeachment terhadap Gibran dapat dilakukan, hal tersebut bukanlah proses yang mudah, mengingat persyaratan dan tingkat persetujuan yang harus dicapai di DPR dan MPR.

Dalam konteks pelantikan Gibran, Prof. Jimly menilai bahwa upaya untuk menggagalkan atau menunda pelantikan sebaiknya tidak dilakukan, karena itu akan mengganggu proses transisi kekuasaan yang sah. Ia bahkan menyarankan agar PTUN tidak ikut campur dalam urusan yang bukan kewenangannya.

Setelah pernyataannya di Cokro TV, Prof. Jimly mendapat berbagai reaksi dari netizen. Beberapa pihak menganggap pernyataannya kontroversial, sementara yang lain menyayangkan sebab ia terlihat membela pemerintahan saat ini.

Kritikan dari netizen juga terkait dengan pernyataannya yang menyarankan agar masyarakat “move on” dari perseteruan lama antara Jokowi dan Prabowo. Hal ini membuat beberapa orang memberikan julukan “Profesor Fufufaha” sebagai bentuk kritik terhadap sikapnya yang dinilai terlalu menganggap enteng masalah.

Meski begitu, Prof. Jimly tetap berdiri pada pendapatnya bahwa untuk membangun negara, masyarakat harus bisa melupakan konflik politik masa lalu dan fokus pada langkah-langkah ke depan.

Prof. Jimly Asshiddiqie dalam wawancara di Cokro TV menegaskan bahwa upaya impeachment terhadap pejabat seperti Gibran dapat dilakukan, tetapi memerlukan proses hukum dan politik yang panjang dan kompleks. Menurutnya, publik perlu memahami bahwa mekanisme impeachment bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan mudah, karena memerlukan persetujuan dari banyak pihak.

Pernyataan Prof. Jimly juga menjadi pengingat bagi lembaga peradilan untuk tetap pada batas kewenangan mereka dan mendorong reformasi di dunia peradilan Indonesia. Meski banyak mendapat kritikan, Prof. Jimly tetap konsisten dengan pendapatnya bahwa menjaga stabil(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Keputusan kabinet yang diumumkan oleh pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan. Salah satu kritik tajam datang dari Ketua Umum Dewan Rakyat Dayak, Bernadus.

Saat dihubungi MoneyTalk, Rabu (16/10), ia menyatakan kekecewaan mendalam atas tidak terwakilinya tokoh-tokoh Dayak di dalam kabinet Prabowo-Gibran. Bagi Bernadus dan masyarakat Dayak, keputusan ini mencerminkan sikap abai dan tidak peduli terhadap kontribusi serta eksistensi masyarakat Dayak dalam perjalanan bangsa Indonesia.

Bernadus mengatakan, masyarakat Dayak selalu setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahkan masyarakat Dayak adalah satu-satunya suku yang secara resmi menyatakan sumpah setia kepada NKRI melalui upacara adat.

Sumpah ini adalah simbol komitmen suku Dayak terhadap keutuhan dan persatuan Indonesia. Namun, meskipun telah menunjukkan loyalitas dan kontribusi yang besar, keberadaan masyarakat Dayak seolah dilupakan. Hal ini terlihat dari tidak adanya representasi tokoh Dayak di jajaran kabinet Prabowo-Gibran.

Kontribusi Bumi Dayak yang Tak Ternilai. Bernadus mengingatkan bahwa tanah Dayak selama bertahun-tahun telah menjadi salah satu pilar penting bagi perekonomian Indonesia. Ia menyoroti berbagai sumber daya alam yang berasal dari Kalimantan, termasuk jutaan kubik hasil tambang dan kayu, yang selama ini diangkut keluar dan dimanfaatkan untuk menopang pembangunan nasional.

“Dari hutan kita diambil kayunya, dari tanah kita diambil batubaranya, dan semua sumber daya ini telah menopang pembangunan bangsa,” ungkap Bernadus.

Menurutnya, kontribusi ini menunjukkan betapa besar peran masyarakat Dayak dalam memperkuat perekonomian negara. Namun, ia mempertanyakan, mengapa setelah semua kontribusi ini, masyarakat Dayak tidak mendapatkan representasi dalam pemerintahan? Ia menilai, keputusan Prabowo-Gibran untuk tidak melibatkan tokoh Dayak dalam kabinet adalah bentuk ketidakpedulian yang merugikan dan mengabaikan aspirasi masyarakat Dayak.

Dukungan Masyarakat Dayak di Pemilu, Selain kontribusi ekonomis, Bernadus juga menekankan bahwa masyarakat Dayak memberikan dukungan politik yang signifikan kepada pasangan Prabowo-Gibran dalam pemilu. Di berbagai TPS di daerah yang mayoritas penduduknya adalah suku Dayak, pasangan Prabowo-Gibran menang telak.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Dayak tidak hanya setia secara simbolis, tetapi juga memberikan dukungan konkret melalui suara mereka. “Kami memenangkan mereka di berbagai TPS, tapi apa balasan yang kami dapatkan? Seolah kami ini tidak ada,” ucap Bernadus dengan nada berang.

Ia mempertanyakan apakah hanya melalui gejolak sosial masyarakat Dayak dapat menarik perhatian pemerintah pusat. Ia bahkan mempertimbangkan, apakah perlu masyarakat Dayak meninjau ulang sumpah setia mereka kepada NKRI untuk mendapatkan pengakuan atas eksistensi dan kontribusi mereka. Ungkapan ini mencerminkan betapa dalamnya rasa kecewa yang dirasakan masyarakat Dayak terhadap ketidakadilan yang mereka alami.

Sebuah Tuntutan untuk Pengakuan dan Keadilan, Dalam wawancaranya, Bernadus menegaskan bahwa masyarakat Dayak tidak menuntut lebih dari yang sudah seharusnya menjadi hak mereka. Ia tidak meminta masyarakat Dayak diperlakukan secara istimewa, tetapi ia berharap agar kontribusi, kesetiaan, dan dukungan mereka terhadap NKRI diakui dan dihargai.

Bernadus menuntut adanya representasi yang adil dalam pemerintahan, termasuk di tingkat kabinet, sebagai bentuk penghormatan kepada masyarakat Dayak yang telah berperan besar dalam pembangunan bangsa ini.

Baginya, keputusan kabinet yang mengesampingkan masyarakat Dayak hanyalah salah satu dari banyaknya kebijakan yang mencerminkan kurangnya perhatian terhadap daerah-daerah yang memberikan kontribusi besar namun sering kali diabaikan. Masyarakat Dayak, menurut Bernadus, hanya menginginkan pengakuan bahwa mereka adalah bagian penting dari NKRI, dan bahwa hak-hak mereka diakui serta dihargai dalam setiap kebijakan pemerintah.

Menghadapi Masa Depan dengan Teguh, Di tengah kekecewaan ini, Bernadus berharap agar masyarakat Dayak tetap tegar dan bersatu dalam menghadapi ketidakadilan yang terjadi. Ia juga berharap agar pemerintah pusat, khususnya pasangan Prabowo-Gibran, mempertimbangkan kembali keputusan mereka dan membuka dialog dengan perwakilan masyarakat Dayak untuk memahami aspirasi dan keinginan mereka.

Pernyataan Bernadus ini harus menjadi peringatan bagi pemerintah bahwa setiap suku dan kelompok masyarakat di Indonesia memiliki hak yang sama untuk didengar, dihargai, dan dilibatkan dalam pembangunan bangsa. Jika pemerintah mengabaikan masyarakat Dayak, dampaknya tidak hanya akan merusak hubungan antara suku Dayak dengan pemerintah, tetapi juga berpotensi menciptakan keresahan sosial yang tidak diinginkan.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Pada tayangan yang dipublikasikan di kanal YouTube MRohman Official pada Rabu, 16 Oktober 2024, Sri Bintang Pamungkas kembali menyatakan sikapnya yang menolak pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI periode 2024-2029.

Pernyataan ini mendapat perhatian luas karena memuat berbagai alasan mendasar terkait sejarah masa lalu keluarga Prabowo, isu etika, dan kontroversi terkait Gibran. Artikel ini mengulas secara rinci wawancara tersebut serta pandangan Bintang mengenai masa depan kepemimpinan Indonesia di bawah Prabowo-Gibran.

Sejarah Keluarga Prabowo dan Alasan Penolakan

Dalam pernyataannya, Sri Bintang menegaskan bahwa penolakan terhadap Prabowo bukan hanya karena ia berpasangan dengan Gibran, melainkan karena sejarah keluarga Prabowo sendiri. Bintang mengingatkan kembali peran ayah Prabowo, Sumitro Djojohadikusumo, dalam peristiwa PRRI/Permesta pada tahun 1958.

Saat itu Sumitro bergabung dengan gerakan pemberontakan yang menentang Republik Indonesia. Setelah gerakan tersebut gagal, keluarga Sumitro dikabarkan melarikan diri ke Inggris dan menjadi warga negara Inggris. Menurut Bintang, ini menimbulkan dugaan bahwa Sumitro bekerja sama dengan intelijen barat seperti MI6 dan CIA dalam upaya menjatuhkan Presiden Soekarno.

Bintang juga merujuk pada “Dokumen Gilchrist” yang mengungkapkan keberadaan “local army friends” — pihak-pihak dalam militer Indonesia yang menjadi sekutu Inggris dan Amerika. Menurut Bintang, Sumitro dianggap sebagai salah satu dari mereka, berperan dalam memberikan informasi yang membantu upaya kudeta terhadap Soekarno dan mendukung kepentingan Barat.

Pengaruh Sumitro dalam Kebijakan Ekonomi Indonesia

Selain itu, Bintang juga menyoroti peran Sumitro dalam membangun jaringan teknokrat yang disebut “Mafia Berkeley.” Para ekonom lulusan Universitas California, Berkeley, seperti Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, dan Emil Salim, di bawah pengaruh Sumitro, berperan dalam mengarahkan kebijakan ekonomi Indonesia di era Orde Baru.

Menurut Bintang, kebijakan mereka yang pro-Barat, terutama terkait utang luar negeri, justru menjerumuskan Indonesia ke dalam krisis moneter pada tahun 1997. Krisis tersebut dinilai sebagai kegagalan kebijakan teknokrat “Mafia Berkeley,” yang meninggalkan dampak negatif hingga saat ini.

Kritik Terhadap Prabowo: Fasisme dan Penculikan Aktivis

Sri Bintang kemudian menyoroti karakter Prabowo yang dianggap memiliki sifat fasis. Menurut Bintang, beberapa tokoh seperti Subadio Sastrosatomo pernah menyebut Prabowo sebagai sosok yang temperamental dan cenderung menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah.

Hal ini menurut Bintang tercermin dari peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1997-1998, di mana Prabowo dituduh terlibat dalam operasi Tim Mawar yang bertanggung jawab atas hilangnya para aktivis pro-demokrasi. Meskipun Prabowo tidak pernah terbukti secara langsung bertanggung jawab atas kematian para aktivis, tuduhan tersebut masih melekat pada dirinya.

Kontroversi Gibran dan Akun Fufa Fafa

Di samping kritik terhadap Prabowo, Bintang juga menyentuh kontroversi terkait Gibran Rakabuming, khususnya akun media sosial Fufa Fafa yang menyebarkan ujaran kebencian. Akun tersebut diduga terkait dengan Gibran, meskipun hingga saat ini Gibran belum memberikan klarifikasi yang tegas.

Konten akun ini, menurut Bintang mencerminkan kurangnya kompetensi Gibran sebagai pemimpin serta merusak citra etika dan moral yang seharusnya dimiliki oleh seorang calon wakil presiden.

Masyarakat menilai bahwa Gibran, selain kurang berpengalaman dalam politik nasional, juga tidak menunjukkan standar etika yang baik, terutama dengan tidak menanggapi isu akun tersebut. Hal ini menambah alasan mengapa Sri Bintang dan kelompoknya menolak pasangan Prabowo-Gibran untuk memimpin Indonesia.

Masa Depan Kepemimpinan Indonesia

Sri Bintang Pamungkas menutup pernyataannya dengan mengingatkan masyarakat akan pentingnya sejarah dan etika dalam memilih pemimpin. Ia menilai bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang bersih dari masa lalu yang kelam dan memiliki integritas yang tinggi.

Bintang menyatakan bahwa meskipun Prabowo dan Gibran dilantik, Indonesia akan menghadapi tantangan besar jika dipimpin oleh tokoh-tokoh yang memiliki sejarah dan reputasi yang dipertanyakan.

Bintang dan kelompoknya berkomitmen untuk terus menyuarakan penolakan mereka terhadap Prabowo dan Gibran. Ia mengajak masyarakat untuk kritis terhadap pemimpin yang akan memimpin bangsa ini selama lima tahun ke depan.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Dalam wawancara yang disiarkan di Komisidotco pada Senin, 14 Oktober, Imanuel Ebenezer, seorang relawan pendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, menyampaikan pandangannya tentang pentingnya melihat ke masa depan dan meninggalkan persoalan masa lalu.

Menurut Imanuel, energi bangsa harus diarahkan untuk membangun Indonesia yang unggul menjelang 2045, bukan terjebak dalam kontroversi dan isu yang sudah lewat. Ia menyoroti bahwa bangsa Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu memimpin dengan visi yang jelas dan tegas untuk mencapai target tersebut.

Visi Menuju Indonesia 2045 Imanuel menggarisbawahi bahwa bangsa Indonesia memiliki target besar di tahun 2045, yang menurutnya harus difokuskan pada pembangunan kader unggul dan masyarakat yang tangguh. Ia menyoroti bahwa untuk mencapai ini, kita perlu berhenti berkutat pada masalah masa lalu seperti isu penculikan yang terus diungkit.

Sebagai negara yang sedang bertransformasi, kata Imanuel, kita harus siap membangun sejarah baru. Dengan dukungan pemimpin yang berkarakter seperti Prabowo, ia optimis bahwa Indonesia dapat mencapai status sebagai bangsa yang dihormati di kancah internasional.

Menolak Wacana Tiga Periode Dalam perbincangannya, Imanuel juga mengungkapkan alasannya mendukung Prabowo. Sebelumnya, ia merupakan pendukung setia Jokowi, bahkan berkontribusi dalam membentuk komunitas “GP Mania” sebagai bentuk dukungan kepada Ganjar Pranowo. Namun, wacana tentang perpanjangan masa jabatan presiden atau “tiga periode” membuatnya kecewa.

Sebagai aktivis lama, ia merasa bertanggung jawab untuk menolak gagasan tersebut. Menurutnya hal itu bertentangan dengan prinsip pembatasan kekuasaan eksekutif yang telah diperjuangkannya sejak lama.

Imanuel menilai bahwa keberadaan kelompok yang menyokong wacana tiga periode tidak memiliki ideologi yang jelas, namun lebih mengutamakan kepentingan mereka sendiri. Dia melihat, para buzzer atau kelompok pendukung yang hanya berfokus pada keuntungan pribadi sebagai ancaman terhadap demokrasi dan cita-cita bangsa.

Dari Pendukung Jokowi ke Prabowo Imanuel kemudian menceritakan perjalanannya dari mendukung Jokowi hingga memilih Prabowo. Pada satu titik, ia terlibat dalam persidangan sebagai saksi meringankan untuk Munarman, yang saat itu menghadapi tuduhan serius. Langkahnya ini membuatnya mendapat banyak kritik dari pendukung Jokowi. Namun, Imanuel tetap pada pendiriannya karena ia menganggap bahwa persahabatan dan loyalitas lebih penting dari sekadar kepentingan politik.

Ketegasan Prabowo dalam menghadapi berbagai tekanan menjadi salah satu alasan kuat baginya untuk bergabung dalam tim relawan. Imanuel melihat bahwa Prabowo tidak hanya memiliki karakter yang kuat sebagai pemimpin, tetapi juga mampu menghadapi dan melawan pihak-pihak yang mencoba melemahkan kepemimpinannya. Ia menyebut Prabowo sebagai “serigala sejati” yang siap mengatasi serigala berbulu domba di sekitarnya.

Kepemimpinan Prabowo yang Kuat Imanuel menyoroti perbedaan kepemimpinan antara Prabowo dan Jokowi. Ia menilai bahwa Prabowo memiliki karakter dan pengalaman sebagai jenderal yang siap menghadapi tantangan dengan tegas. Menurutnya, Prabowo tidak akan mudah terpengaruh oleh orang-orang di sekitarnya yang mungkin memiliki agenda tersendiri. “Kalau hanya serigala berbulu domba, Prabowo akan makan mereka,” kata Imanuel dengan nada yakin.

Imanuel juga menggarisbawahi bahwa Prabowo siap dikritik dan tidak alergi terhadap kritik yang konstruktif. Bagi Imanuel, sikap Prabowo ini membedakannya dari pemimpin lain yang lebih tertutup terhadap masukan dan umpan balik dari para pendukungnya.

Membangun Kepercayaan melalui Digitalisasi Selain itu, Imanuel mengapresiasi peran media digital dalam memungkinkan pendukung untuk mengungkapkan pandangan mereka dengan lebih jujur dan terbuka. Ia menyarankan generasi muda untuk memanfaatkan media sosial dan platform digital sebagai sarana untuk menyuarakan pendapat mereka. Dalam dunia digital ini, Imanuel melihat peluang besar bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang utuh tanpa intervensi atau sensor.

Imanuel Ebenezer menunjukkan dukungannya terhadap pasangan Prabowo-Gibran dengan landasan visi yang jelas untuk masa depan Indonesia. Ia percaya bahwa bangsa ini harus fokus pada pembangunan di masa depan dan bukan pada permasalahan masa lalu yang tidak relevan lagi.

Dalam pandangannya, Prabowo adalah pemimpin yang tepat untuk membawa Indonesia mencapai cita-cita 2045, yakni menjadi negara yang berdaulat, unggul, dan dihormati di kancah internasional. Imanuel berharap bahwa bangsa Indonesia dapat terus bergerak maju dan menciptakan sejarah baru yang lebih baik demi kesejahteraan generasi mendatang.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Imanuel Ebenezer, seorang relawan pendukung Prabowo-Gibran, baru-baru ini memberikan pernyataan tegas tentang karakter dan alasan di balik dukungannya terhadap Prabowo Subianto sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Dalam wawancara yang ditayangkan oleh Komisidotco pada Senin, 14 Oktober, ia menyebut Prabowo sebagai seorang pemimpin yang kuat dengan “karakter serigala”—sosok yang tangguh dan tidak gentar menghadapi berbagai rintangan. Artikel ini akan membahas pandangan Imanuel tentang Prabowo, perjalanan politiknya, dan alasan mendukung Prabowo meski sebelumnya ia pernah mengkritik keras mantan lawannya itu.

Prabowo sebagai Pemimpin yang Berkarakter Serigala, Dalam wawancara tersebut, Imanuel menyebut Prabowo sebagai pemimpin yang berkarakter serigala. Menurutnya, Prabowo adalah sosok yang kuat, tegas, dan tak kenal menyerah. Sebagai seorang pemimpin, Prabowo dinilai mampu bertahan dalam berbagai badai politik.

“Dia itu pemimpin yang punya karakter. Dia adalah serigala sebenarnya,” kata Imanuel dengan penuh keyakinan.

Ia juga menegaskan bahwa dukungannya kepada Prabowo bukanlah keputusan yang datang tiba-tiba. Meskipun sebelumnya pernah berada di barisan yang berseberangan dengan Prabowo, Imanuel mengakui bahwa sosok Prabowo memiliki kualitas yang langka dalam politik Indonesia. Keberanian, keteguhan, serta ketidakdendaman Prabowo terhadap mereka yang pernah mengkritiknya menjadi alasan utama Imanuel untuk mendukung Prabowo.

Dukungan Imanuel terhadap Prabowo dan Tantangan yang Dihadapinya, Imanuel mengungkapkan bahwa keputusannya mendukung Prabowo telah membuatnya menjadi sasaran kritik, bahkan dari beberapa tokoh yang dekat dengan lingkaran pemerintahan Jokowi. Menurutnya, ia sempat dihina dan direndahkan oleh beberapa pihak, termasuk beberapa menteri dalam pemerintahan Jokowi. Namun, Imanuel menegaskan bahwa ia tetap teguh pada pilihannya, dan tidak goyah oleh berbagai cibiran tersebut.

“Semua yang hina saya akhirnya akan menunduk kepala. Saya dihina rezim, bahkan oleh menterinya, tapi saya tetap yakin pada pilihan saya,” ujarnya.

Imanuel juga menambahkan bahwa ia tidak terpengaruh oleh pandangan miring para pengkritik, yang menurutnya hanyalah “buzzer” yang tidak punya ideologi dan hanya memikirkan uang. Ia memandang dukungan dan keyakinannya terhadap Prabowo sebagai bagian dari kontribusi untuk mengubah arah bangsa Indonesia.

Pengalaman Politik dan Keputusan untuk Tidak Maju di Pilkada Kalimantan Utara, Sebelumnya, Imanuel sempat merencanakan untuk maju dalam Pilkada Kalimantan Utara. Namun, ia memutuskan untuk mengurungkan niat tersebut setelah berbicara dengan Prabowo. Menurutnya, Prabowo memberikan saran yang bijak, yaitu agar Imanuel tetap fokus membantu Prabowo di Jakarta.

“Pak Prabowo bilang, ‘Kenapa di Kalimantan Utara? Kamu lebih baik tetap di Jakarta membantu saya di sini.’ Itu menjadi alasan utama saya tidak jadi maju di sana,” jelas Imanuel.

Prabowo menilai bahwa energinya lebih bermanfaat di Jakarta, dan Imanuel sepakat bahwa dalam perannya di ibukota, ia bisa memberikan dampak yang lebih besar.

Perubahan Pandangan Imanuel terhadap Prabowo, Perjalanan politik Imanuel yang kini mendukung Prabowo sebenarnya tidaklah mudah. Pada Pilpres 2019, Imanuel merupakan sosok yang secara lantang meminta agar Prabowo ditangkap, mengingat saat itu mereka berada di sisi berlawanan. Namun, ia kemudian berubah pandangan dan mendukung Prabowo. Menurut Imanuel, keputusan tersebut didasarkan pada pemahaman yang mendalam terhadap Prabowo setelah berinteraksi langsung dengannya.

Dalam satu kesempatan, Imanuel mengungkapkan bahwa ia menyampaikan langsung kepada Prabowo tentang permintaan penangkapan tersebut. Prabowo, dengan sikap bijaknya, merespons bahwa dirinya tidak tertarik pada masa lalu, dan fokus pada masa depan. Jawaban Prabowo tersebut membuat Imanuel kagum, dan dari situlah ia melihat kualitas kepemimpinan yang tangguh dari Prabowo.

Tantangan dari Para Kritikus dan Keyakinan Terhadap Masa Depan Bersama Prabowo, Sebagai seorang mantan aktivis dan pendukung Jokowi pada Pilpres sebelumnya, Imanuel menyadari bahwa langkahnya mendukung Prabowo akan menuai banyak kritik. Tuduhan bahwa dirinya beralih dukungan demi keuntungan finansial atau jabatan menjadi hal yang sering ia dengar. Imanuel menanggapinya dengan santai. Menurutnya, tuduhan semacam itu tidak akan mengalihkan fokusnya, karena ia memilih untuk membicarakan masa depan bangsa daripada terus berkutat pada masa lalu.

Imanuel juga menambahkan bahwa ia siap menghadapi berbagai tantangan demi mendukung Prabowo. Baginya, Prabowo adalah pemimpin yang memiliki visi jelas dan tidak takut menghadapi lawan-lawan politiknya. Hal ini yang membuat Imanuel yakin bahwa Prabowo adalah sosok yang dibutuhkan Indonesia untuk membangun pemerintahan yang kuat dan berintegritas.

Dari pandangan dan pengalaman yang disampaikan Imanuel, terlihat jelas bahwa dukungannya terhadap Prabowo bukanlah sesuatu yang dangkal atau diputuskan secara terburu-buru. Imanuel melihat Prabowo sebagai sosok yang memiliki karakter kuat, penuh integritas, dan mampu menghadapi berbagai rintangan. Dukungan ini, meski tak lepas dari kontroversi, didasarkan pada keyakinannya akan kemampuan Prabowo dalam memimpin bangsa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Seperti diketahui, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024-2029. Pelantikan akan dilaksanakan pada 20 Oktober 2024 dalam Sidang Paripurna MPR.

Prabowo saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan juga Ketua Umum Partai Gerindra. Sementara itu, Gibran adalah putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebelumnya, Prabowo sempat melempar kode, banyak menteri di kabinet Jokowi yang akan kembali bertugas di kabinetnya. Ia juga mengatakan kabinet gemuk merupakan hal biasa di negara demokrasi.

Menurut kabar, jumlah kementerian di kabinet Prabowo mencapai 46. Hal ini dimungkinkan setelah pemerintah dan DPR merevisi UU Kementerian Negara yang memberikan kewenangan pada presiden untuk menentukan jumlah kementerian/lembaga tanpa batas.

Hingga pukul 19.09 WIB, beberapa nama telah hadir di kediaman Prabowo. Daftar ini akan terus diperbarui menyesuaikan perkembangan terbaru di Kertanegara. Berikut nama-nama yang telah datang di Kertanegara:

1. Prasetio Hadi (Gerindra)

2. Sugiono (Gerindra)

3. Widiyanti Putri Wardhana (Komisaris PT Teladan Prima Agro)

4. Natalius Pigai (Eks Komisioner Komnas HAM)

5. Yandri Susanto (PAN)

6. Fadli Zon (Gerindra)

7. Nusron Wahid (Golkar)

8. Saifullah Yusuf alias Gus Ipul (PBNU)

9. Maruarar Sirait (Gerindra)

10. Abdul Kadir Karding (PKB)

11. Wihaji (Golkar)

12. Teuku Riefky Harsya (Demokrat)

13. Arifatul Choiri Fauzi (Profesional)

14. Yassierli (Guru Besar ITB)

15. Satryo Soemantri Brodjonegoro (AIPI)

16. Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY (Demokrat)

17. Zulkifli Hasan (PAN)

18. Bahlil Lahadalia (Golkar)

19. Yusril Ihza Mahendra (PBB)

20. Abdul Mu’ti (PP Muhammadiyah)

21. Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (PKB)

22. Tito Karnavian (Mendagri Jokowi)

23. Iftitah Sulaiman Suryanagara (Demokrat)

24. Agus Andrianto (Wakapolri)

25. Raja Juli (PSI)

26. Agus Gumiwang Kartasasmita (Golkar)

27. Pratikno (Mensesneg)

28. Maman Abdurrahman (Golkar)

29. Ribka Haluk (Pj Gub Papua Tengah)

30. Nezar Patria (Wamenkominfo)

31. Wahyu Trenggono (Menteri KKP)

32. Dudy Purwagandhi (Dewan komisaris PLN)

33. Rachmat Pambudy (Gerindra)

34. Nasaruddin Umar (Imam Besar Istiqlal)

35. Amran Sulaiman (Mentan)

36. Erick Thohir (Menteri BUMN)

37. Dito Ariotedjo (Menpora)

38. Budi Gunadi Sadikin (Menkes)

39. Hanif Faisol Nurofiq (Dirjen KLHK)

40. Sultan Bacthiar (Ketua DPD)

41. Raden Dodi Priyono (Birokrat)

MoneyTalk, Jakarta – Pada tayangan TV One Digital Sabtu (11/10), Budiman Sudjatmiko, mantan aktivis reformasi 98, mengungkapkan pandangannya tentang sosok Prabowo Subianto. Menurutnya, Prabowo cocok sebagai pemimpin untuk menghadapi krisis global.

Budiman yang kini menjadi anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, mengakui, meski dulu mereka berada di sisi berlawanan — Budiman sebagai aktivis reformasi dan Prabowo sebagai tentara Orde Baru — kini ia melihat Prabowo sebagai figur yang tepat untuk memimpin Indonesia melalui berbagai turbulensi dan tantangan global.

Budiman mengakui bahwa ia dan Prabowo memiliki sejarah yang cukup kontras. Di masa lalu, Budiman dikenal sebagai salah satu penggerak utama gerakan reformasi 98 yang kritis terhadap Orde Baru, sementara Prabowo adalah seorang perwira tinggi di militer.

“Dulu kami berhadapan, tapi sekarang kami memiliki visi yang sama tentang masa depan Indonesia,” ujar Budiman.

Menurutnya, dalam konteks global saat ini yang penuh dengan krisis ekonomi, geopolitik, dan ketidakstabilan sosial, Indonesia memerlukan sosok pemimpin yang mampu membawa bangsa ini bangkit.

Budiman menyoroti pentingnya perubahan besar dalam setiap periode 25 tahun, baik untuk individu maupun bangsa. Dia menyebut bahwa setelah lebih dari 30 tahun Orde Baru, Indonesia terlambat melakukan perubahan.

Reformasi 98 adalah salah satu titik balik besar dalam sejarah bangsa, namun menurut Budiman, sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengambil langkah-langkah lebih jauh, khususnya dalam keadilan sosial dan kesetaraan.

Ia menekankan bahwa setelah meraih kebebasan politik pada tahun 1998, kini agenda nasional harus berfokus pada keadilan sosial.

“Kita tidak bisa hanya berhenti pada kebebasan politik. Setelah 25 tahun reformasi, kita harus membawa agenda kesetaraan dan keadilan sosial,” tambahnya.

Budiman berharap di bawah kepemimpinan Prabowo, Indonesia dapat mencapai hal ini.

Mengapa Budiman memilih bergabung dengan tim kampanye Prabowo? Dia mengungkapkan, “Prabowo mewakili satu cara pandang kepemimpinan politik yang cocok dengan saya, khususnya dalam menghadapi turbulensi global.”

Menurut Budiman, di tengah ketidakpastian ekonomi dunia dan tantangan global lainnya, Prabowo memiliki pandangan strategis dan kepemimpinan yang mampu membawa Indonesia keluar dari krisis.

Budiman juga mencatat bahwa selain pengalaman Prabowo di militer, ia telah menunjukkan komitmen dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.

“Prabowo bukan hanya pemimpin militer, tapi juga seorang pemimpin yang memahami realitas sosial dan ekonomi Indonesia,” kata Budiman.

Hal ini membuat Budiman yakin bahwa Prabowo adalah sosok yang dapat memimpin Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan global.

Salah satu perhatian utama Budiman adalah keadilan sosial dan pembangunan desa. Selama menjadi anggota DPR, ia memperjuangkan Undang-Undang Desa yang memberikan wewenang lebih besar kepada desa dalam pengelolaan dana pembangunan. Budiman berharap, di bawah kepemimpinan Prabowo, agenda-agenda keadilan sosial dan pengembangan pedesaan dapat lebih ditingkatkan.

“Agenda saya dulu adalah untuk memperjuangkan kesetaraan di desa, dan di bawah Prabowo, saya yakin ini bisa menjadi prioritas yang lebih kuat,” ujarnya.

Menutup wawancara, Budiman menegaskan bahwa dukungannya kepada Prabowo didasarkan pada kesamaan visi untuk masa depan Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan siap menghadapi tantangan global. Ia juga menekankan pentingnya inovasi teknologi dan geostrategis, yang menurutnya akan menjadi kunci dalam kepemimpinan Prabowo di masa depan.

“Saya percaya bahwa di bawah Prabowo, Indonesia akan mampu membuat lompatan-lompatan besar, bukan hanya sekadar peningkatan kuantitatif, tapi eksponensial,” tutupnya.

Dengan perspektifnya sebagai mantan aktivis reformasi, Budiman Sudjatmiko memberikan pandangan yang menarik tentang bagaimana kepemimpinan Prabowo bisa menjadi solusi untuk Indonesia di tengah krisis global.

Pandangan ini sekaligus mencerminkan keyakinannya bahwa Indonesia membutuhkan perubahan besar dan lompatan strategis untuk mencapai kemajuan yang lebih signifikan.(c@kra)