23 November 2026

Gibran Rakabuming Raka

MoneyTalk, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto sedang melawat ke beberapa negara dalam rangka tugas negara.

Sejuk meniupkan udara, bahwa selama lawatan ke beberapa negara tidak sejengkal pun meninggalkan komunikasi dan harapan rakyat.

Melalui tangan-tangan kepanjangannya ia mengatakan, zaman sudah maju, peralatan sudah canggih, tidak ada alasan lagi untuk terputus komunikasi, terkait komando kendali mengemban amanah rakyat.

Maka secara tersurat dan tersirat GIBRAN sang Wakil Presiden tidak lagi sepenuhnya menerima tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan negara selama PS berada di luar negeri.

Simak dan cermati tulisannya dalam buku PARADOK INDONESIA, di sana jelas bagaimana pandangan dan sikap PS terhadap proses, mekanisme dan produk pemerintahan Jokowi.

Perihal faktanya, seolah banyak MBEBEK terhadap Jokowi, ia beralasan itu adalah STRATEGI PEMENANGAN.

Kita boleh percaya atau tidak, faktanya PS telah memperoleh kemenangan itu.

Selanjutnya bagaimana setelah jadi Presiden?

Logis banyak yang menilai, masih setengah-setengah, baik susunan kabinet yang campur aduk antara orang-orang PS, orang-orang Jokowi dan orang-orang pihak lain maupun kebijakan saat ini mirip-mirip melanjutkan kebijakan Jokowi.

Bahkan beberapa hari setelah dilantik, sebelum menetapkan kabinet MERAH PUTIH, sebelum berangkat melawat keluar negeri, PS masih merunduk-runduk ke rumah Jokowi di Solo.

Ibarat pasangan suami isteri orang lain melihat suaminya ganteng, isterinya runyem, atau sebaliknya isterinya cantik suaminya jeblok, sangat berbeda dengan yang menjalani, seolah tidak ada masalah, dunia hanya milik mereka berdua.

Inilah karakter PS yang punya prinsip. Walaupun seolah PARADOK bagi orang lain, namun ia tetap punya keyakinan yang teguh dalam tujuan dan cita-citanya.

Kiranya, kini kita boleh mengikuti sepak terjangnya, semoga Langkah-langkah yang diambil dapat memenuhi harapan rakyat, meskipun tidak semudah membalik tangan.

Kadang sebagian rakyat berpikir secara lokal, namun bisa jadi PS berpikir secara utuh, lokal/ Nasional dan Global / Internasional.

Singkatnya, PS harus bisa menunjukkan dan membuktikan dirinya kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak tebang pilih, tidak pandang bulu, tidak sama rata sama rasa, kecuali hanya berpikiran yang menang harus menang, yang kalah harus kalah, yang benar harus benar, yang salah harus salah, yang baik harus dilayani dengan baik. yang buruk harus disikapi secara setimpal.

Pendek kata, sebagai presiden, bukan hanya omon-omon dan janji-janji melulu, melainkan ibarat Sabda Pendeta Ratu.

Secara bertahap, singkirkan orang-orang Jokowi, tidak perlu ragu, zaman sudah canggih. rakyat pasti berada di belakangmu.

Kurangi memuja-muji prestasi Jokowi, lenyapkan ide dan gagasan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD ’45, kembali arahkan kebijakan yang pro rakyat, pro kedaulatan rakyat dan pro kedaulatan negara.

Kita tidak akan ada hidup selamanya, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. tinggalkan kesan heroik, tempa bangsa Indonesia yang berkarakter dan berprinsip kuat, bukan seperti pasir yang mudah hanyut dan terombang ambing oleh derasnya arus air.

Ingat, kita lahir dari rakyat, berjuang untuk rakyat, harus mau timbul tenggelam bersama rakyat, yang mencintai tanah air Indonesia.

Sebagai koreksi, tinjau kembali, Deklarasi GSN (Gabungan Solidaritas Nasional) yang terdiri dari Tim Pemenangan Prabowo dan Tim Pemenangan Gibran, beberapa waktu yang lalu, jika perlu bubarkan.

Karena PS adalah Presiden, Kepala Negara, yang harus menjadi alat pemersatu bangsa Indonesia, menjadi bapak Rakyat Indonesia,tidak boleh berpikir hanya untuk kelompok tertentu, yang bisa ditafsirkan, PS masih berpikir yang lain sebagai musuh dan lawan bersaing.

Saat ini PS sebagai Presiden bukan hanya ketua Partai atau Fan kelompok Pemenangan Pemilu, biarlah itu sebagai yang tersirat tapi bukan sebagai tersurat.

Allohu Akbar! Merdeka!

Penulis: Sugeng Waras, Bandung, 18 November 2024.

MoneyTalk, Jakarta – Dalam sebuah orasi di depan sejumlah aktivis dan masyarakat, seorang tokoh senior mengutarakan pandangan dan kritik pedas mengenai kondisi politik nasional. Orasi ini menyoroti ketidakpuasan para aktivis terhadap perkembangan situasi politik saat ini, khususnya yang melibatkan sejumlah tokoh besar termasuk Prabowo.

Kritik keras juga ditujukan pada potensi “Ufu Papa” atau “pupu Papa” yang akan menjadi presiden jika para aktivis tidak segera bertindak.

Orator menyatakan, para aktivis pernah memberikan dukungan yang besar terhadap Prabowo dalam dua pemilihan presiden sebelumnya, yaitu pada tahun 2014 dan 2019. Pada tahun 2014, mereka mendukung Prabowo secara nyata, sementara pada tahun 2019 dukungan tersebut diwujudkan melalui Ijtima Ulama yang menilai Prabowo sebagai sosok yang pantas memimpin. Namun, menurut tokoh tersebut, kini banyak aktivis merasa bahwa perjuangan mereka tidak dihargai dan malah terabaikan.

“Prabowo dalam hubungan interaktif kepada kita para aktivis, apa kontribusinya? Kita pernah dukung pada tahun 2014 itu nyata, 2019 kita dukung melalui Ijtima Ulama. Sekarang setelah beliau ada di panggung kekuasaan, apa yang kita dapat?” kata sang tokoh.

Ketidakpuasan ini semakin diperparah dengan pandangan bahwa saat ini masih ada ruang besar bagi tokoh-tokoh yang disebut “Ufu Papa” atau “pupu Papa” untuk menduduki posisi presiden. Hal ini menimbulkan kekhawatiran, karena mereka menilai bahwa jika tokoh seperti itu naik, banyak kepentingan rakyat yang mungkin tidak akan terpenuhi, termasuk dalam hal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Salah satu kekhawatiran yang diungkapkan adalah potensi suksesi kepemimpinan kepada tokoh muda seperti Gibran. Menurut tokoh tersebut, jika para aktivis hanya berdiam diri dan tidak mengambil langkah lebih nyata, kemungkinan besar Gibran atau tokoh serupa dapat naik menjadi presiden dengan mudah. Hal ini bisa terjadi tanpa aksi “turun ramai-ramai” yang diharapkan oleh sang orator.

Tokoh ini bahkan mengkritik beberapa aktivis yang menyatakan akan “menunggu satu tahun” sebelum bertindak. Ia berpendapat bahwa enam bulan sudah cukup untuk melihat perkembangan politik, dan jika perubahan yang diharapkan tidak tercapai, maka aktivis harus segera melakukan aksi nyata.

Orasi ini juga menyinggung kritik tajam terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang dianggap banyak membuat keputusan yang kontroversial, terutama dalam aspek nepotisme dan hak asasi manusia. Tokoh ini menuding Jokowi telah menciptakan iklim politik yang penuh dengan intervensi dan tumpang-tindih hukum, yang ia sebut sebagai “overlapping konstitusi”.

“Jokowi sudah 10 tahun menjabat, dan sekarang memaksa lewat kaki tangannya untuk menambah periode. Manusia tak tahu malu itu,” seru sang tokoh dengan penuh emosi.

Terlepas dari kritiknya terhadap situasi politik saat ini, orator ini menyampaikan harapan besar kepada Prabowo sebagai pemimpin yang masih bisa diandalkan untuk membawa perubahan. Menurutnya, meskipun banyak aktivis yang mulai merasa kecewa, Prabowo masih dianggap sebagai figur yang paling mendekati harapan rakyat dalam menegakkan amanat UUD 1945, terutama dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Kita berharap Prabowo bisa melaksanakan perintah undang-undang dasar 45 dan hirarki hukum ke bawahnya,” tegas sang tokoh di akhir orasinya, dengan takbir yang disambut oleh hadirin.

Di akhir pidatonya, tokoh tersebut menekankan pentingnya persatuan di antara para aktivis dan tokoh masyarakat. Ia meminta semua pihak untuk tidak terjebak pada kepentingan kelompok atau primordialisme, melainkan fokus pada tujuan bersama. Menurutnya, nepotisme dan kronisme harus dihindari di kalangan aktivis, agar mereka tetap kuat dan solid dalam mengawal demokrasi serta menjaga kepentingan rakyat.

Kesimpulan: Menjaga Integritas Perjuangan dan Menghindari Skenario ‘Ufu Papa’ Menjadi Presiden
Menurut orasi ini, Indonesia saat ini membutuhkan pemimpin yang benar-benar berkomitmen untuk mengembalikan marwah perjuangan, serta menjaga agar cita-cita bangsa dalam UUD 1945 tetap terwujud. Para aktivis diimbau untuk tidak hanya berdiam diri, tetapi segera mengambil tindakan nyata dalam waktu yang singkat demi menjaga masa depan bangsa.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Dalam kanal YouTube Forum News Network (FNN) pada tanggal 5 November 2024, Edy Mulyady memancing diskusi panas. Ia membahas absennya Presiden Prabowo Subianto selama dua pekan untuk kunjungan kenegaraan ke beberapa negara, termasuk Cina, Amerika Serikat, dan Inggris. Edy menyampaikan keresahan mendalam tentang konsekuensi kepemimpinan sementara yang diemban oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kekhawatiran ini semakin menjadi-jadi, terutama karena Gibran dianggap kurang memiliki pengalaman dan kapasitas untuk menangani isu-isu strategis negara selama Prabowo pergi.

Gibran, putra Presiden sebelumnya, Jokowi, menjadi sorotan publik sejak ditunjuk sebagai wakil presiden oleh Prabowo dalam pemilihan 2024. Meski memiliki pengaruh dan pengalaman sebagai Walikota Solo, peran seorang wakil presiden – apalagi dengan tanggung jawab penuh menggantikan presiden selama dua pekan – jelas merupakan tugas yang jauh lebih kompleks. Seperti yang ditekankan oleh Edy Mulyady, kemampuan Gibran untuk menangani keputusan strategis negara dalam berbagai bidang, mulai dari ekonomi hingga pertahanan, dipertanyakan.

Sebagai wakil presiden Gibran memang telah memperlihatkan semangat dalam menghadapi berbagai isu, tetapi tanggung jawab sebagai pemimpin sementara dalam forum kabinet dan pengambilan keputusan kritis adalah hal berbeda. Menurut Edy, kemungkinan besar banyak keputusan strategis harus dikoordinasikan dari jarak jauh, dengan Prabowo tetap memberi arahan. Ini menciptakan situasi unik di mana Gibran bisa jadi “digerakkan dari Solo” – mengingat peran sentral Jokowi dalam membentuk Gibran sebagai figur publik.

Edy Mulyady menyoroti kemungkinan munculnya berbagai skenario politik atau “konspirasi” selama dua pekan tersebut, mengingat konstelasi politik di Indonesia yang dinamis. Terdapat spekulasi bahwa potensi konflik kepentingan dari berbagai pihak bisa menjadi ancaman bagi stabilitas pemerintahan. Dalam pandangan Edy, absennya Prabowo dalam jangka waktu lama bisa saja membuka celah bagi agenda politik tertentu, terutama bagi mereka yang ingin mengacaukan atau bahkan melemahkan kekuasaan Prabowo-Gibran.

Edy juga menyebut, dalam iklim politik Indonesia, segala hal bisa saja terjadi, termasuk kecelakaan atau insiden yang mencurigakan. Ini tentu mengindikasikan kecurigaan terhadap potensi risiko yang mungkin digunakan untuk menggoyang posisi Prabowo atau bahkan menyeret Gibran ke dalam dinamika politik yang lebih rumit.

Sejumlah kritik terkait pengalaman dan kemampuan Gibran sebagai pemimpin tidak luput dari perhatian Edy. Ia mengacu pada berbagai pandangan ahli, termasuk Dr. Tifa, seorang pakar neurosains, yang pernah mengkritik perilaku dan potensi kejiwaan Gibran dalam beberapa kesempatan. Meskipun pandangan ini tidak memiliki dasar klinis yang solid dalam penilaian publik, persepsi ini menunjukkan keraguan besar mengenai Gibran sebagai sosok yang mampu mengendalikan situasi krisis atau membuat keputusan besar tanpa pengawasan.

Menurut Edy, sikap-sikap tertentu yang dipandangnya “kekanak-kanakan” pada Gibran dikhawatirkan dapat menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan pejabat senior dan birokrasi. Tantangan besar bagi Gibran adalah apakah ia dapat menunjukkan kendali atas berbagai institusi dan memperoleh kepercayaan penuh dari jajaran pemerintahan selama masa absensi Prabowo.

Dalam pandangan Edy, ada kekhawatiran yang mendalam bahwa absennya Prabowo dapat membuka peluang bagi pihak-pihak yang ingin melemahkan stabilitas pemerintahan melalui aksi-aksi politik yang tidak terduga. Mengingat besarnya pengaruh Jokowi, yang masih dianggap sebagai tokoh sentral di belakang Gibran, ada kekhawatiran bahwa intervensi atau instruksi eksternal bisa memengaruhi kebijakan-kebijakan sementara yang diambil oleh Gibran.

Spekulasi ini sejalan dengan pandangan bahwa Gibran mungkin menerima “arahan” dari pihak-pihak tertentu, terutama jika ia menghadapi situasi yang mengharuskannya membuat keputusan yang dapat berdampak luas. Dengan kata lain, meskipun Prabowo telah resmi memegang kendali sebagai presiden, beberapa pengamat menilai bahwa kekuasaan de facto masih berada di tangan Jokowi melalui sosok Gibran.

Absennya Prabowo selama dua pekan ke depan menempatkan Gibran dalam posisi ujian nyata. Tanggung jawab yang diembannya adalah tantangan besar bagi sosok muda yang baru mulai beradaptasi dengan dinamika politik di level tertinggi. Edy Mulyady menutup pandangannya dengan seruan kepada masyarakat untuk tetap waspada dan berdoa agar Indonesia tetap terjaga dari ancaman yang tidak diinginkan.

Dalam spektrum politik yang selalu berubah, langkah-langkah Prabowo untuk menjaga stabilitas, serta dukungan penuh dari kabinet dan partai-partai pendukung, akan sangat menentukan apakah skenario kekhawatiran yang dipaparkan Edy Mulyady hanya akan menjadi spekulasi atau malah berubah menjadi kenyataan.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Dalam beberapa waktu terakhir, muncul polemik terkait dugaan bahwa Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) sejalan dengan tokoh-tokoh politik tertentu yang menginginkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal ini menjadi bahan diskusi dan kritik dari berbagai pihak, termasuk Simon John dalam kanal YouTube-nya yang secara khusus menyoroti peran DPD RI dalam isu-isu yang bersifat sensitif.

Diskusi ini semakin menarik ketika kita memandangnya dari perspektif filsafat politik, yaitu bagaimana sikap institusi negara dan tokoh-tokoh publik dapat memengaruhi proses demokratisasi di Indonesia. Apakah keterlibatan DPD RI dalam isu ini mencerminkan demokrasi yang sehat? Ataukah justru ini memperlihatkan kecenderungan mereka terlibat dalam politik praktis yang cenderung inkonstitusional?

Dalam pandangan filsafat politik, suatu lembaga tinggi negara seperti DPD RI seharusnya memegang peran yang lebih netral dan menjadi pengawas yang independen dalam proses politik. Namun, jika lembaga tersebut dianggap ikut berperan dalam isu-isu yang berpotensi kontroversial, seperti pemakzulan wakil presiden, maka lembaga itu dianggap telah meninggalkan peran konstitusionalnya dan mulai masuk dalam arena politik praktis.

Hal ini bisa dianalisis melalui teori “suprastruktur” dan “low struktur” dalam filsafat politik. Suprastruktur merujuk pada lembaga-lembaga tinggi negara yang memiliki pengaruh kuat dalam pengambilan kebijakan, sementara low struktur mencakup opini publik atau pengaruh sosial yang dibangun di ruang virtual dan media. DPD RI, sebagai bagian dari suprastruktur, seharusnya mengedepankan stabilitas politik dan mendukung proses demokrasi, bukan memperkeruh suasana dengan isu-isu yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik.

Simon John menyebut bahwa beberapa tokoh, yang ia istilahkan sebagai “guru nyinyir,” sering kali menggunakan isu-isu sensitif seperti pemakzulan untuk memecah belah opini publik dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah yang sah. Ia menyebut kelompok ini sebagai pihak yang “curiga” terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Dalam hal ini, kritik yang berlebihan dan bersifat destruktif justru mengarah pada tindakan inkonstitusional yang mengancam demokrasi.

Para “guru nyinyir” ini, seperti dijelaskan oleh Simon John, mencoba mempengaruhi lembaga tinggi negara seperti DPD RI agar mengambil sikap terhadap isu-isu kontroversial. Mereka mengarahkan opini publik melalui media sosial, sehingga menciptakan persepsi bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak sah atau bermasalah. Namun, ketika sebuah lembaga negara terpengaruh oleh narasi-narasi semacam ini, maka mereka dapat terjebak dalam politik praktis yang inkonstitusional, dan bukan lagi berperan sebagai pengawal demokrasi yang sejati.

DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah, seharusnya bersikap independen dan menjaga jarak dari politik praktis yang dapat menimbulkan instabilitas. Sikap yang inklusif, demokratis, dan konstitusional akan lebih bermanfaat bagi pengembangan demokrasi yang sehat di Indonesia. Dalam konteks ini, DPD RI perlu memahami bahwa mereka adalah bagian dari MPR yang telah melantik Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden yang sah, sehingga segala bentuk tindakan yang dapat mengarah pada inkonstitusionalitas harus dihindari.

Filsafat politik mengajarkan kita untuk memandang demokrasi secara positif, namun kritis. Demokrasi Indonesia memang masih memiliki banyak kekurangan, tetapi hal tersebut tidak bisa menjadi alasan untuk menjatuhkan pemerintah yang sah. Kritik konstruktif selalu dibutuhkan, namun kritik tersebut harus tetap berada dalam jalur konstitusional.

Jika lembaga-lembaga tinggi negara seperti DPD RI mulai terlibat dalam politik praktis, maka demokrasi akan kehilangan esensinya. Keterlibatan DPD RI dalam isu sensitif seperti pemakzulan wakil presiden dapat mencederai legitimasi demokrasi itu sendiri. Pada akhirnya, hal ini tidak hanya berdampak pada stabilitas politik, tetapi juga pada kesejahteraan rakyat yang menaruh harapan pada keberlangsungan pemerintahan.

Paul Ricoeur, seorang filsuf politik, menjelaskan bahwa tindakan politik harus memiliki tujuan jangka panjang yang mengarah pada kebaikan bersama, bukan tujuan jangka pendek yang bersifat pragmatis. Dalam konteks ini, tindakan inkonstitusional yang didorong oleh “guru nyinyir” justru mencerminkan upaya untuk mengacaukan demokrasi. Menurut Ricoeur, tindakan seperti ini dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap lembaga negara, dan pada akhirnya merusak kredibilitas demokrasi.

Melihat fenomena ini, masyarakat Indonesia sebaiknya tetap menjaga sikap kritis, tetapi juga konstruktif terhadap isu-isu politik. Dukungan pada pemerintah Prabowo-Gibran bukan berarti mengabaikan kekurangan, namun upaya untuk mempertahankan stabilitas yang dibutuhkan bagi kemajuan demokrasi di Indonesia. Demokrasi adalah proses panjang yang membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk lembaga tinggi negara seperti DPD RI yang seharusnya bersikap netral.

Sebagai penutup, kritik dan sikap kritis dari masyarakat tetaplah diperlukan dalam demokrasi. Namun, kritik tersebut harus selalu berada dalam koridor konstitusional. Upaya yang bersifat inkonstitusional hanya akan membawa kerugian bagi demokrasi itu sendiri. DPD RI diharapkan dapat memainkan perannya dengan bijak dan tidak terjebak dalam permainan politik yang merusak nilai-nilai demokrasi di Indonesia.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Pada 4 November 2024, Edy Mulyadi melalui kanal YouTube-nya di Forum News Network (FNN) mengundang Sutoyo Abadi, seorang dosen dan analis politik dari Kajian Merah Putih. Topik utama diskusi mereka adalah interpretasi pertemuan-pertemuan antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo.

Dalam obrolan tersebut dibahas berbagai spekulasi seputar dinamika politik yang sedang terjadi, terutama kaitannya dengan pengaruh taipan dalam politik Indonesia, kemungkinan skenario di balik penunjukan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden, serta makna dari “sowan” atau kunjungan Prabowo ke Jokowi. Sutoyo mengungkapkan pandangan kritis terhadap situasi ini, menggambarkan Prabowo sebagai sosok yang seolah “minder” dan “tidak percaya diri” dalam menghadapi Jokowi. Artikel ini akan menguraikan poin-poin utama dari pernyataan tersebut serta meninjau kembali makna dari analisis Sutoyo yang mengundang perhatian publik.

Dalam perbincangan ini, kata “sowan” menjadi fokus. Menurut Sutoyo, istilah Jawa ini merujuk pada kunjungan yang dilakukan oleh pihak yang lebih rendah (inferior) ke pihak yang lebih tinggi (superior). Hal ini, menurutnya, membawa makna bahwa Prabowo yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan, kerap menunjukkan sikap rendah hati atau bahkan kurang percaya diri di hadapan Jokowi, meski ia adalah seorang mantan pesaing Jokowi dalam pemilihan presiden. Selain itu, Sutoyo juga menyoroti bahwa tindakan Prabowo ini bisa dilihat sebagai bentuk “pengabdian” atau penghormatan yang berlebihan, yang memperlihatkan seolah-olah Prabowo bergantung kepada Jokowi dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Sutoyo melanjutkan analisisnya dengan menghubungkan pengaruh taipan atau konglomerat dalam dinamika politik Indonesia. Ia menyebut sosok Datuk Sri Tahir, salah satu taipan yang berperan dalam berbagai kebijakan nasional, termasuk dalam dukungan terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Menurut Sutoyo, keberadaan taipan dalam dunia politik telah memberikan dampak signifikan pada keputusan-keputusan politik, termasuk pada bagaimana seorang pejabat atau pemimpin bertindak. Ia menegaskan bahwa pengaruh ini sangat kuat, bahkan mendominasi sampai pada titik di mana Prabowo terlihat “minder” di hadapan Jokowi, karena kekuatan finansial yang menopang kebijakan pemerintah.

Salah satu aspek paling menarik dalam diskusi ini adalah anggapan bahwa Prabowo menunjukkan ketidakpercayaan diri yang signifikan sebagai Menteri Pertahanan dan calon pemimpin masa depan. Sutoyo menyebut Prabowo seolah tidak berani memimpin dan mengambil keputusan sendiri tanpa dukungan dari Jokowi. Hal ini, menurutnya, menjadi penghalang besar bagi Prabowo untuk dapat membentuk identitasnya sebagai pemimpin yang independen dan kuat. Bahkan, ia mengibaratkan Prabowo seperti seorang “pengemis” yang datang kepada Jokowi, bukan sebagai seorang mitra sejajar.

Sutoyo juga menyoroti bagaimana pidato-pidato Prabowo yang dianggapnya sering kali berisi retorika tanpa tindak lanjut yang nyata. Ia menyebutkan contoh ketika Prabowo mengutarakan janji-janji besar, seperti memberantas korupsi dan menghentikan utang luar negeri. Menurut Sutoyo, janji-janji ini akan tetap menjadi sekadar “omong kosong” atau “palsu” jika tidak disertai tindakan nyata. Ia menilai masyarakat telah “terbius” dengan pidato-pidato yang mengesankan, tetapi tidak didukung oleh kenyataan. Bagi Sutoyo, sikap ini justru menunjukkan kelemahan Prabowo sebagai pemimpin yang memiliki komitmen rendah dalam menjalankan janji-janji politiknya.

Selama diskusi, Edy Mulyadi dan Sutoyo juga mendalami skenario yang mungkin ada di balik kunjungan-kunjungan Prabowo ke Jokowi. Sutoyo meyakini bahwa kunjungan-kunjungan tersebut bukanlah sekadar silaturahmi biasa, melainkan bagian dari strategi yang telah direncanakan. Hal ini mengarah pada dugaan bahwa ada agenda tertentu di balik pertemuan mereka. Bahkan, Sutoyo merujuk pada pernyataan mantan Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt bahwa “tidak ada yang terjadi secara kebetulan dalam politik.” Menurut Sutoyo, apa yang terjadi antara Prabowo dan Jokowi dapat dipandang sebagai skenario besar yang disusun untuk menguatkan posisi tertentu dalam pemerintahan, terutama dengan adanya dukungan dari para taipan.

Sebagai penutup, Sutoyo memberikan peringatan keras kepada Prabowo agar menunjukkan sikap yang lebih mandiri dan percaya diri dalam memimpin. Sutoyo berpendapat bahwa Prabowo harus mengembalikan jati dirinya sebagai sosok pemimpin yang berwibawa dan tidak lagi terlihat “memalukan” dengan terus bergantung pada Jokowi. Bagi Sutoyo, ini adalah langkah penting yang harus ditempuh oleh Prabowo untuk menjaga harga diri dan menunjukkan bahwa ia adalah pemimpin yang berdaulat, bukan sekadar pelengkap dalam pemerintahan. Ia juga memperingatkan bahwa jika Prabowo tidak mampu menunjukkan sikap yang lebih tegas, masa depan politik Indonesia akan semakin dikuasai oleh kepentingan oligarki dan taipan.

Pernyataan Edy Mulyadi dan Sutoyo Abadi menggarisbawahi keraguan tentang kemampuan Prabowo untuk menjadi pemimpin yang mandiri dan kuat. Dalam diskusi ini, Sutoyo memaparkan bagaimana pengaruh taipan, makna kunjungan atau “sowan” Prabowo kepada Jokowi, serta retorika politik yang tidak disertai tindakan nyata dapat memengaruhi persepsi publik terhadap masa depan politik Indonesia. Sutoyo mengingatkan bahwa seorang pemimpin yang terus bergantung pada dukungan dari pihak lain akan sulit memperoleh kepercayaan penuh dari rakyat. Hal ini menjadi tantangan besar bagi Prabowo jika ingin membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang layak dihormati dan tidak sekadar mengikuti jejak pendahulunya tanpa inisiatif baru.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Dalam wawancara mendalam di kanal YouTube “Unpacking Indonesia” pada acara Ruang Konsensus yang ditayangkan pada Selasa, 29 Oktober 2024, Mayjen TNI (Purn) Supiadin AS, mantan Asisten Operasi Panglima TNI yang kini menjadi politisi NasDem, mengungkapkan pandangannya tentang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan masa depan bangsa Indonesia. Percakapan yang berlangsung hampir satu jam ini membahas arah kebijakan pemerintahan Prabowo, isu-isu politik yang mencoba mengganggu keharmonisan antara Presiden dan Wakil Presiden, hingga langkah konkret yang diharapkan mampu mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera dan kuat.

Pemimpin yang Menatap ke Depan, Mengabaikan Isu Sepele

Supiadin mengawali penjelasannya dengan menggarisbawahi pentingnya seorang pemimpin untuk tidak terganggu oleh isu-isu kecil yang kerap digunakan untuk mendiskreditkan pemerintah. Beliau menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak akan terpengaruh oleh upaya-upaya yang tidak memiliki kepentingan langsung dengan masa depan negara.

“Prabowo tahu isu-isu itu ada untuk mendiskreditkan. Namun, yang lebih besar adalah visi negara ke depan, dan itulah yang menjadi fokus utama Presiden Prabowo,” jelas Supiadin.

Supiadin juga menambahkan bahwa sering kali ada usaha untuk memecah belah hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden, seperti melalui glorifikasi perbedaan-perbedaan yang sesungguhnya tidak relevan. Namun, dengan sikapnya yang bijaksana, Prabowo memilih untuk tidak bereaksi berlebihan terhadap isu-isu tersebut. Menurut Supiadin, keteguhan sikap dan pandangan ke depan ini sangat penting dalam menjaga fokus pemerintahan untuk mengatasi masalah bangsa yang nyata.

Kekompakan Presiden dan Wakil Presiden sebagai Kunci

Supiadin menekankan bahwa kekompakan antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Mereka membentuk satu tubuh pemerintahan dengan tanggung jawab masing-masing, di mana presiden berfokus pada kebijakan besar, sedangkan wakil presiden bertugas mengawasi implementasi di lapangan.

Sebagai contoh nyata kekompakan ini, sehari setelah dilantik, Gibran langsung meninjau proyek-proyek pemerintah yang penting untuk kesejahteraan rakyat. Menurut Supiadin, hal ini tidak akan mungkin terjadi tanpa persetujuan langsung dari Presiden Prabowo. Ini menunjukkan adanya pembagian tugas yang terkoordinasi antara Presiden dan Wakil Presiden, suatu pembagian yang berbeda dari pemerintahan sebelumnya.

Fokus Utama, Pemberantasan Korupsi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Dalam wawancara tersebut, Supiadin menyoroti prioritas utama pemerintahan Prabowo dalam memberantas korupsi sebagai ‘racun yang merusak negara’. Presiden Prabowo diyakini memiliki komitmen kuat untuk menuntaskan korupsi demi kemajuan negara dan mengembalikan anggaran untuk kepentingan masyarakat.

“Korupsi adalah racun yang harus diberantas habis-habisan, kalau tidak, bangsa kita akan terus tergerogoti,” ujar Supiadin.

Selain itu, Prabowo juga berfokus pada upaya mengurangi angka kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, memperbaiki gizi anak-anak, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Supiadin mengungkapkan, Prabowo sangat peduli dengan kondisi rakyat, terutama mereka yang masih hidup dalam kesulitan, seperti rakyat lanjut usia yang masih harus bekerja keras demi menghidupi diri.

Mewujudkan Harapan Rakyat Menuju Indonesia Emas 2045

Dalam pandangan Supiadin, kabinet yang dipimpin Prabowo dan didukung oleh Wakil Presiden Gibran memiliki potensi besar untuk membawa Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045. Menurut Supiadin, Prabowo sudah menyiapkan langkah-langkah konkret untuk menjawab tantangan-tantangan ini dengan penuh harapan. Soliditas kabinet dan komitmen terhadap pemberantasan korupsi serta kesejahteraan masyarakat, menurutnya, adalah indikator kuat bahwa pemerintahan Prabowo serius dalam menanggulangi masalah sosial-ekonomi.

Dalam 100 hari pertama, masyarakat akan menyaksikan berbagai langkah konkret yang akan ditempuh oleh kabinet Merah Putih ini. Masyarakat, seperti disampaikan Supiadin, diharapkan untuk mengawal kebijakan pemerintah tanpa prasangka negatif sebelum melihat hasil nyata.

“Pemimpin dilihat dari awal komitmennya, dan masyarakat tinggal menyaksikan bagaimana hal itu terealisasi dalam waktu dekat,” katanya.

Sebuah “New Hope” untuk Bangsa Indonesia

Supiadin menyimpulkan wawancaranya dengan optimisme tinggi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Dengan visi besar dan langkah konkret, pemerintahan ini berpotensi menjadi harapan baru bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman sosial dan ekonomi di depan. Masyarakat, menurut Supiadin, perlu tetap mengawal pemerintahan ini dengan harapan dan dukungan, karena komitmen Prabowo untuk menjadikan Indonesia lebih baik sangatlah jelas.

Wawancara ini memberikan gambaran tentang bagaimana Prabowo Subianto sebagai Presiden menghadapi tantangan kepemimpinan dan menyusun kebijakan-kebijakan strategis untuk kesejahteraan rakyat. Jika soliditas dan komitmen kabinet dapat terus terjaga, Indonesia Emas 2045 bukanlah impian yang jauh, melainkan visi yang bisa terwujud.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan tertulis Bambang Priyo yang diterima MoneyTalk pada Rabu, 22 Oktober 2024, menggambarkan pesimisme yang mendalam terhadap kepemimpinan Prabowo Subianto yang akan datang. Analogi “lepas dari mulut buaya, masuk ke mulut harimau” memberi bayangan kelam bahwa perubahan di pucuk kepemimpinan Indonesia, dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo, mungkin tidak akan berarti. Harapan publik terhadap Prabowo seakan-akan dinilai tidak realistis. Penilaian itu mengarah pada tudingan bahwa Prabowo hanyalah penerus dari pemerintahan sebelumnya.

Bambang Priyo dalam tulisannya mengingatkan bahwa Prabowo yang dulu sangat berbeda dengan Prabowo yang sekarang. Prabowo yang dahulu didukung oleh tokoh masyarakat, cendekiawan, mahasiswa, ulama, dan santri. Kini telah berubah setelah menduduki jabatan di lingkaran kekuasaan sebagai Menteri Pertahanan. Dukungan luas dari berbagai kalangan yang pernah menguatkan posisi politiknya dulu, kini tampaknya memudar. Prabowo dalam pandangan Bambang, bukan lagi sosok yang dilihat sebagai pemimpin independen yang berani menantang status quo.

Setelah masuk ke lingkaran kekuasaan, Prabowo dinilai lebih lemah, dan kemerdekaan politiknya dipertanyakan. Ia dilihat sebagai bagian dari keberlanjutan kekuasaan Joko Widodo, dengan menambah Gibran, anak Jokowi, sebagai wakilnya. Ini seakan memperkuat argumen bahwa Prabowo tidak lepas dari bayang-bayang Jokowi. Lebih jauh lagi, ia kini tunduk pada kepentingan-kepentingan oligarki dan cukong.

Bambang Priyo juga mengangkat isu bahwa kekuatan di balik kemenangan Prabowo bukanlah dukungan rakyat, tetapi mafia dan cukong oligarki sama yang sebelumnya mendukung Jokowi. Para elite ekonomi inilah yang selama dua periode pemerintahan Jokowi dianggap mengendalikan kebijakan-kebijakan besar, memastikan bahwa kepentingan mereka terjaga dengan baik. Jika Jokowi disebut sebagai “presiden boneka”, maka Prabowo dianggap akan menjadi penerus dari model pemerintahan yang sama—terikat oleh hutang budi kepada oligarki yang kuat, termasuk pengaruh dari China.

Dalam pernyataan itu, Bambang bahkan menuduh bahwa Prabowo dan keluarganya akan berada di bawah perlindungan ekstra ketat dari kekuatan oligarki yang telah memenangkan dirinya. Hal ini menambah beban skeptisisme bahwa Prabowo seperti Jokowi sebelumnya. Ia tidak mungkin dapat bertindak independen atau mengambil keputusan yang bertentangan dengan kepentingan oligarki tersebut.

Pilihan para menteri yang diangkat oleh Prabowo juga menjadi poin kritik utama. Bambang menyebutkan, banyak menteri yang dipilih berasal dari orang-orang yang sebelumnya bekerja di bawah Jokowi, serta power sharing yang terjadi di antara partai-partai pendukung Prabowo. Ini menimbulkan pertanyaan serius tentang independensi Prabowo dalam memilih para pembantu utamanya.

Kritik ini menyiratkan bahwa Prabowo bukanlah pemimpin yang bebas menentukan arah kebijakan pemerintahan atau memilih figur-figur yang tepat untuk mengimplementasikannya. Sebaliknya, ia terlihat terjebak dalam kompromi politik yang memaksa dirinya untuk menuruti kepentingan-kepentingan tertentu, baik dari oligarki, partai politik, maupun lingkaran kekuasaan lama.

Pertanyaan mendasar yang dilontarkan Bambang Priyo adalah, apa yang bisa diharapkan dari Prabowo? Bagi mereka yang berharap akan adanya perubahan signifikan, pertanyaan ini menimbulkan keraguan. Jika Prabowo hanya melanjutkan pola pemerintahan sebelumnya di bawah bayang-bayang oligarki dan elite ekonomi, maka harapan masyarakat akan perubahan nyata dalam kebijakan sosial, ekonomi, atau HAM mungkin akan sulit terwujud.

Bambang juga menyoroti bagaimana sebagian besar rakyat Indonesia masih belum menyadari dinamika di balik layar kekuasaan ini. Rakyat mungkin melihat Prabowo sebagai simbol kekuatan baru, tetapi tidak memahami keterbatasan yang ia hadapi dalam menjalankan kekuasaan, tuntutan, dan ekspektasi terhadap Prabowo.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Seperti diketahui, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029. Pelantikan dan pengambilan sumpah dilaksanakan di Gedung DPR/MPR, Minggu (20/10/2024).

Usai pelantikan dan pengambilan sumpah, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengumumkan nama-nama menteri yang akan membantu di pemerintahan selama lima tahun ke depan. Prabowo memperkenalkan kabinetnya dengan nama Kabinet Merah Putih.

Pengumuman kabinet ini disampaikan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Minggu (20/10/2024) pukul 21.20 WIB. Berikut daftar nama para wakil menteri yang akan bertugas di Kabinet Merah Putih:

1. Wamen Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Lodewijk Freidrich Paulus

2. Wamen Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Otto Hasibuan

3. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Bambang Eko SuharyantoWakil Menteri Sekretaris Negara: Juri Ardiantoro

4. Wakil Menteri Dalam Negeri: Bima Arya Sugiarto

5. Wakil Menteri Dalam Negeri: Ribka Haluk

6. Wakil Menteri Luar Negeri: Anis Matta

7. Wakil Menteri Luar Negeri: Arrmanatha Nasir

8. Wakil Menteri Luar Negeri: Arif Havas Oegroseno

9. Wakil Menteri Pertahanan: Donny Ermawan

10. Wakil Menteri Agama: R. Muhammad Syafii

11. Wakil Menteri Hukum: Edward O.S Hiariej

12. Wakil Menteri HAM: Mugiyanto

13. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Silmy Karim

14. Wakil Menteri Keuangan: Thomas Djiwandono

15. Wakil Menteri Keuangan: Suahasil Nazara

16. Wakil Menteri Keuangan: Anggito Abimanyu

17. Wakil Menteri Pendidikan: Fajar Riza Ul Haq

18. Wakil Menteri Pendidikan: Atip Latipulhayat

19. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Fauzan

20. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Stella Christie

21. Wakil Menteri Kebudayaan: Giring GaneshaWakil Menteri Kesehatan: Dante Saksono Harbuwono

22. Wakil Menteri Sosial: Agus Jabo

23. Wakil Menteri Ketenagakerjaan: Imanuel Ebenezer Gerungan

24. Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran/Wakil Kepala BPMI: Christina Aryani

25. Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran/Wakil Kepala BPMI: Dzulfikar Tawalla

26. Wakil Menteri Perindustrian: Faisol Reza

27. Wakil Menteri Perdagangan: Dyah Roro Esti

28. Wakil Menteri ESDM: Yuliot

29. Wakil Menteri Pekerjaan Umum: Diana Kusumastuti

30. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Fahri Hamzah

31. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Ahmad Riza Patria

32. Wakil Menteri Transmigrasi: Viva Yoga Mauladi

33. Wakil Menteri Perhubungan: Suntana

34. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital: Angga Raka Prabowo

35. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital: Nezar Patria

36. Wakil Menteri Pertanian: Sudaryono

37. Wakil Menteri Kehutanan: Sulaiman Umar

38. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan: Didit Herdiawan Ashaf

39. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN: Ossy Dermawan

40. Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas: Febrian Alphyanto Ruddyard

41. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Purwadi Arianto

42. Wakil Menteri BUMN: Kartika Wirjoatmodjo

43. Wakil Menteri BUMN: Aminuddin Ma’ruf

44. Wakil Menteri BUMN: Dony Oskaria

45. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN: Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka

46. Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup: Diaz Hendropriyono

47. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM: Todotua Pasaribu

48. Wakil Menteri Koperasi: Ferry Juliantono

49. Wakil Menteri UMKM: Helvi Yuni Moraza

50. Wakil Menteri Pariwisata: Ni Luh Puspa

51. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif: Irene Umar

52. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Veronica Tan

53. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga: Taufik Hidayat

54. Wakil Kepala Staf Kepresidenan: M. Qodari