23 November 2026

Gibran Rakabuming Raka

MoneyTalk, Jakarta – Gibran Rakabuming Raka alias putra Mulyono terbukti tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon Wakil Presiden R.I. Berdasarkan Pasal 169 huruf q UU No 7/2017, syarat minimum usia capres cawapres adalan 40 tahun. Saat mendaftar tanggal 25 Oktober 2023, usia Gibran belum genap 40 tahun. Gibran masih bocil.

Gibran ditolong sang Paman Usman, melalui putusan MK No. 90. Tapi, lagi-lagi Gibran tetap tidak sah diterima sebagai Cawapres. Karena saat mendaftar tanggal 25 Oktober 2023, Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 belum diubah.

Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tetap mewajibkan syarat Capres Cawapres harus minimun 40 tahun. Gibran diterima dan ditetapkan sebagai Cawapres oleh KPU, padahal usianya masih bocil.

PKPU baru diubah setelah pendaftaran Gibran selesai, yakni tanggal 3 November 2023. Itu artinya, ada cacat prosedur dan substansi. Secara prosedur, KPU telah salah menerima Gibran sebelum mengubah PKPU. Secara substansi, usia Gibran belum genap 40 tahun sehingga tidak bisa ditetapkan sebagai Cawapres berdasarkan PKPU sebelumnya.

Karena Gibran cacat atau tidak sah sebagai Cawapres, otomatis tidak sah atau cacat sebagai Wapres, sehingga batal demi hukum. Tidak boleh dilantik.

Kalau tetap dilantik, maka Indonesia bukan negara hukum, melainkan negara Jokowi. Kalau tetap dilantik, berarti negara telah menjadi alat kekuasaan Jokowi.

Kalaupun Gibran dilantik, karena dorongan kekuasaan Jokowi. Maka pascadilantik harus segera dimakzulkan. Bisa dengan dasar tidak memenuhi syarat karena belum 40 tahun maupun karena skandal FUFUFAFA, sehingga tak layak karena tak sehat jasmani dan ruhani. Kalau tetap tidak dimakzulkan, ah sudahlah anggap saja Indonesia tidak memiliki wapres. Jika Presiden meninggal, Wapres tak boleh otomatis menjadi presiden karena cacat sejak awal.

Sekarang, saatnya semua elemen anak bangsa menyuarakan penolakan terhadap Gibran. Aib bangsa ini harus diakhiri sampai di sini, jangan diwariskan kepada anak cucu.

Jangan sampai generasi saat ini jadi bahan tertawaan anak cucu, karena terlihat lucu membiarkan cawapres tak memenuhi syarat tetap dilantik. Lagipula, agar bangsa Indonesia bisa membusungkan dada di hadapan bangsa dunia.

Kalau wapresnya Gibran, jangankan membusungkan dada, menampakkan wajah saja malu. Malu, punya wapres masih bocil yang tak memenuhi syarat, tapi tetap dilantik.

Malu, hukum dikangkangi oleh bocil, tapi tak berdaya. NKRI mati harga di hadapan dinasti politik Jokowi.

Demikian disampaikan oleh Ahmad Khozinudin, Sastrawan Politik.[]

MoneyTalk, Jakarta – Indikator Politik Indonesia merilis survei terbaru pada Jumat (04/10), yang memberikan gambaran mengenai evaluasi publik terhadap sepuluh tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satu fokus utama dalam survei ini adalah rencana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk bergabung dengan koalisi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Hasil Survei tentang PDIP dan Koalisi Prabowo-Gibran, Survei dilakukan antara 22 hingga 29 September 2024, melibatkan 1.200 responden dengan teknik pengambilan sampel secara multistage random sampling. Margin of error dari survei ini adalah sekitar 2,3 persen pada tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

Dukungan Terhadap Bergabungnya PDIP, Sebanyak 3,9 persen responden menyatakan sangat setuju jika PDIP bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran.

Sebanyak 41,1 persen responden menyatakan setuju. Total dukungan mencapai 45 persen, yang mencerminkan harapan sebagian masyarakat untuk adanya stabilitas dan kolaborasi dalam pemerintahan.

Penolakan Terhadap Bergabungnya PDIP, Sekitar 28,7 persen responden menyatakan kurang setuju.

Sebanyak 10,4 persen lainnya tidak setuju sama sekali, Jika dijumlahkan, 39,1 persen masyarakat menolak PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran, menandakan adanya ketidakpuasan atau ketidakpastian di kalangan masyarakat mengenai langkah politik tersebut.

Hendro Prasetyo, Peneliti Utama Indikator Politik, menekankan bahwa hasil survei ini menunjukkan bahwa masyarakat terbelah antara yang setuju dan tidak setuju mengenai keputusan PDIP untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Berbagai faktor mempengaruhi sikap masyarakat terhadap rencana ini:

Stabilitas Politik: Bagi sebagian masyarakat, dukungan terhadap PDIP bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran mungkin berasal dari harapan akan stabilitas politik yang lebih baik dalam konteks pemilu yang akan datang. Masyarakat cenderung menginginkan pemerintahan yang solid dalam menghadapi tantangan, termasuk masalah ekonomi dan sosial.

Kekhawatiran Akan Oposisi: Di sisi lain, penolakan yang signifikan mungkin berasal dari kekhawatiran akan melemahnya peran oposisi dalam sistem pemerintahan. Masyarakat yang menolak bergabungnya PDIP mungkin merasa bahwa dengan berkurangnya suara oposisi, akan mengurangi pengawasan terhadap pemerintahan, yang merupakan elemen penting dalam demokrasi.

Kesadaran Masyarakat: Hasil survei juga menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran politik dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Masyarakat kini lebih kritis terhadap langkah-langkah yang diambil oleh partai politik, terutama yang berkaitan dengan kolaborasi politik dan kehadiran oposisi.

Selain sikap terhadap PDIP, survei ini juga menggali pandangan masyarakat mengenai peran partai politik di DPR:

Sekitar 55,8 persen responden berpendapat bahwa penting untuk memiliki oposisi yang kuat di DPR. Ini menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya check and balance dalam menjaga kualitas demokrasi.

Meskipun ada suara yang menyatakan bahwa partai-partai di DPR sebaiknya bergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan Prabowo, hanya 29 persen responden yang mendukung pendapat ini.

Kecenderungan ini menunjukkan bahwa meskipun beberapa politisi mungkin lebih memilih untuk bergabung dalam pemerintahan untuk menjaga relevansi, masyarakat secara umum lebih menghargai keberadaan oposisi yang kritis.

Survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia memberikan wawasan penting mengenai sikap masyarakat terhadap rencana PDIP bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran. Dengan hasil yang terbelah antara dukungan dan penolakan, partai politik, khususnya PDIP, harus mempertimbangkan dengan cermat langkah-langkah yang diambil untuk memastikan relevansi dan dukungan publik.

Sikap masyarakat yang semakin kritis mencerminkan harapan akan demokrasi yang sehat dan pengawasan yang efektif terhadap pemerintah. Dalam konteks ini, penting bagi PDIP dan partai politik lainnya untuk menjaga komunikasi yang terbuka dengan konstituen mereka, serta memahami dinamika dan aspirasi masyarakat yang terus berkembang. Keputusan politik yang diambil akan berdampak langsung pada persepsi masyarakat terhadap legitimasi dan kinerja pemerintahan di masa mendatang.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Nama “Mulyono” yang muncul di kanal Bossman Mardigu pada Selasa (01/10) memicu banyak perhatian. Dalam narasi Mardigu Mowiek, nama ini terhubung dengan keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi), khususnya adik kandung Jokowi, Hidayati.

Hidayati kini menjadi istri Anwar Usutsman, seorang tokoh yang terlibat dalam keputusan-keputusan kontroversial ketika menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Keputusan MK yang dinilai merusak konstitusi tersebut menimbulkan gaduh di masyarakat, dengan Hidayati dianggap sebagai salah satu biang kerok dari masalah ini.

Nama “Mulyono” telah menjadi topik perbincangan di masyarakat, dengan dua isu utama yang mengemuka. Pertama, ada rumor bahwa Mulyono adalah nama kecil Jokowi, yang konon diubah menjadi Joko Widodo setelah mengalami masalah kesehatan. Menurut salah satu versi, Mulyono diartikan sebagai “pulang” (mulih) atau “mulia” (mulia). Namun, tidak ada bukti jelas yang mendukung klaim ini, dan hanya tetap menjadi spekulasi di kalangan warganet.

Kedua, ada yang mengaitkan nama Mulyono dengan foto yang muncul di akta nikah Hidayati, di mana foto Jokowi menggunakan nama almarhum Adi Mulyono. Ini menimbulkan pertanyaan: mengapa foto ini ada, dan bagaimana pengaruhnya terhadap reputasi Jokowi? Sampai saat ini, belum ada penjelasan resmi dari Jokowi mengenai nama ini, yang semakin memperkeruh situasi.

Kegaduhan ini menjadi lebih kompleks ketika mempertimbangkan implikasi sosial dan politiknya. Ketidakjelasan identitas dan sejarah keluarga Jokowi menciptakan ruang bagi berbagai teori konspirasi dan spekulasi. Mardigu menyoroti bahwa jika Jokowi berani untuk mengakui asal-usul namanya dan memberikan klarifikasi yang jelas, maka semua gosip ini bisa dihentikan.

Namun, hingga kini Jokowi dan keluarganya memilih untuk tetap diam. Hal ini memicu pertanyaan lebih lanjut tentang transparansi dan kejujuran dalam pemerintahan. Rakyat mulai meragukan integritas pemimpin ketika informasi yang seharusnya terbuka justru ditutup-tutupi.

Ungkapan ini juga menyentuh hubungan keluarga Jokowi dengan berbagai posisi politik. Mardigu menekankan bahwa kehadiran anggota keluarga dalam politik, terutama dalam posisi kekuasaan, seringkali diwarnai oleh konflik kepentingan dan skandal. Ini menjadi peringatan bagi publik mengenai potensi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat terjadi ketika politik dikelola tanpa akuntabilitas yang jelas.

Keterlibatan anak-anak Jokowi, seperti Gibran Rakabuming Raka, dalam dunia politik juga menjadi sorotan. Tindakan dan pernyataan yang diambil oleh mereka kerap dipandang sebagai refleksi dari kepemimpinan Jokowi. Hal ini mengarah pada ekspektasi bahwa keluarga Presiden harusnya bersikap jujur dan transparan, apalagi di tengah berbagai tuduhan yang menghampiri.

Pertanyaan “Siapa Berani Ungkap ‘Mulyono’?” bukan hanya sekadar mengenai identitas, tetapi juga mengenai kejujuran dan integritas dalam pemerintahan. Sebuah pengakuan yang jelas dari Jokowi mengenai nama dan sejarah keluarganya bisa menjadi langkah pertama untuk meredakan gosip yang terus beredar. Namun, pilihan untuk tetap diam menciptakan spekulasi lebih lanjut dan menambah ketidakpercayaan di antara masyarakat.

Kejadian ini adalah pengingat bahwa transparansi dan kejujuran adalah fondasi dari kepemimpinan yang baik. Dengan adanya kekuasaan yang dipegang oleh keluarga Jokowi, penting bagi mereka untuk menunjukkan bahwa mereka tidak hanya menduduki posisi tinggi, tetapi juga bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Keberanian untuk mengungkapkan kebenaran akan menentukan bagaimana sejarah keluarga ini akan dicatat di masa depan.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Dalam episode terbaru Terus Terang yang dipandu oleh Prof. Mahfud MD dan ditayangkan di kanal YouTube Mahfud MD Official pada Selasa (24/09), topik hangat mengenai nasib Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang akhir masa jabatannya menjadi sorotan. Pada episode ke-20 ini, Mahfud secara terus terang membahas fenomena kritik dan caci maki yang tak henti dialamatkan kepada Jokowi, baik dari kalangan rakyat biasa, akademisi, hingga politisi, terutama di media sosial.

Mahfud MD memulai diskusi dengan mengungkapkan, meskipun Jokowi telah berhasil membawa banyak perubahan selama 10 tahun kepemimpinannya, di akhir masa jabatannya ia justru menjadi sasaran kritik yang lebih tajam.

“Presiden Jokowi kini menjadi sasaran kritik yang tanpa henti, bahkan keluarganya turut terkena dampak,” ungkap Mahfud.

Ia menyoroti bahwa kritik ini tidak hanya terjadi di dunia maya, tetapi juga merambah ke acara-acara resmi seperti wisuda di kampus. Salah satu contoh yang ia angkat adalah kejadian di sebuah wisuda perguruan tinggi di Garut, Jawa Barat. Seorang wakil wisudawan mencemooh Jokowi dan keluarganya di hadapan para hadirin.

“Kampus seharusnya menjadi tempat yang berwibawa, bukan tempat untuk melontarkan caci maki terhadap seorang presiden,” ujar Mahfud dengan nada prihatin.

Kritik Tajam dan Rusaknya Demokrasi

Lebih lanjut Mahfud menjelaskan bahwa meningkatnya kritik terhadap Jokowi bukan hanya disebabkan oleh kekecewaan politik. Akan tetapi, juga karena kerusakan sistem demokrasi dan konstitusi yang semakin parah. Menurutnya, meskipun Jokowi membawa banyak prestasi, cara ia memperkuat kekuasaan dianggap terlalu berlebihan. Hal tersebut akhirnya menimbulkan resistensi dari masyarakat.

“Jokowi seolah-olah menjadi raja, dan setiap ucapannya dianggap sebagai kebenaran mutlak. Ini yang menimbulkan kritik tajam,” tutur Mahfud.

Ia juga membandingkan situasi ini dengan masa pemerintahan presiden-presiden sebelumnya seperti Soeharto, Megawati, SBY, dan Gus Dur. Menurut Mahfud, meskipun mereka juga mendapat kritik, tidak ada yang sampai dicaci secara personal seperti yang dialami Jokowi saat ini.

Klaim Puasa Daud dan Wacana Pengunduran Diri Jokowi

Dalam acara tersebut, muncul pula klaim bahwa Jokowi menjalankan puasa Daud selama 18 tahun. Mahfud menanggapi klaim ini dengan skeptis. Ia mengatakan, berdasarkan pengalamannya selama bepergian bersama Jokowi ke berbagai pertemuan internasional, Jokowi terlihat makan seperti biasa. Mahfud menekankan bahwa meskipun Jokowi mungkin memiliki kesalehan pribadi, klaim tersebut tidak akurat.

Selain itu, Mahfud juga mengungkapkan bahwa beberapa tokoh masyarakat, termasuk Eros Jarot dan Bambang Harimurti, sempat mengusulkan agar Jokowi mundur sebelum masa jabatannya berakhir. Namun, menurut Mahfud, secara hukum, impeachment tidak mungkin dilakukan karena dukungan politik Jokowi di DPR masih kuat, dan waktu yang tersisa hanya sekitar enam minggu. Usulan pengunduran diri Jokowi pun dianggap lebih realistis, tetapi tetap sebatas wacana.

Kritik Nepotisme dan Masa Depan Demokrasi

Kritik lainnya yang diangkat dalam diskusi tersebut adalah terkait dugaan nepotisme, terutama mengenai peran putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Mahfud menyatakan bahwa beberapa pihak bahkan mempertimbangkan untuk menunda pelantikan Gibran sebagai kepala daerah. Akan tetapi, hal itu tidak mungkin dilakukan tanpa menimbulkan dampak negatif pada pemerintahan berikutnya.

Tak hanya itu, Mahfud juga menyoroti kemungkinan adanya upaya untuk membongkar kasus-kasus hukum yang melibatkan keluarga Jokowi setelah pergantian presiden. Namun, ia menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan tanpa campur tangan politik.

Dalam diskusi tersebut, Mahfud turut menyoroti pentingnya pemilihan Ketua Mahkamah Agung (MA) yang akan berlangsung pada 16 Oktober 2024. Menurutnya, proses ini sangat strategis karena MA memegang peranan penting dalam menjaga supremasi hukum di Indonesia, dan integritasnya harus dijaga dari pengaruh politik.

Menjelang Akhir Pemerintahan Jokowi

Mahfud MD menutup acara dengan memberikan refleksi tentang nasib Jokowi di penghujung masa jabatannya. Ia menekankan, meskipun banyak kritik yang dilontarkan, Jokowi tetaplah seorang pemimpin yang telah memberikan banyak kontribusi. Ada banyak pelajaran yang harus diambil dari masa pemerintahannya, termasuk pentingnya menjaga demokrasi dan supremasi hukum.

“Pasca Jokowi, kita harus memperbaiki kerusakan dalam sistem demokrasi dan membangun kembali forum akademik yang beradab. Kampus harus menjadi tempat diskusi yang penuh wibawa, bukan ajang caci maki,” tegas Mahfud.

Dalam episode Terus Terang kali ini, Mahfud MD memberikan pandangan yang mendalam tentang fenomena kritik dan caci maki yang diterima Jokowi menjelang akhir masa jabatannya. Meskipun banyak kritik dan tantangan yang harus dihadapi, Mahfud berharap transisi ke pemerintahan baru, yang akan dipimpin oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, berjalan lancar dan demokrasi Indonesia bisa diperbaiki ke arah yang lebih baik.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa … “perbuatan tercela” …, seperti bunyi Pasal 7A Undang-Undang Dasar:

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Faktor atau butir-butir pemakzulan presiden dan wakil presiden tersebut kemudian diturunkan ke dalam UU tentang Pemilu (No 7/2017) sebagai persyaratan untuk bisa menjadi calon presiden dan wakil presiden, seperti diatur di Pasal 169 huruf j:
Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah:
J. tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

Dalam Penjelasan Pasal 169 huruf j diuraikan:
Yang dimaksud dengan “tidak pernah melakukan perbuatan tercela” adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma susila, dan norma adat, seperti judi, mabuk, pecandu narkotika, dan zina.

Kedua peraturan perundang-undangan di atas, UU Pemilu dan Konstitusi, pada hakekatnya menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden Indonesia adalah manusia beradab, beretika, bermoral, dan taat hukum.

Ketika presiden atau wakil presiden terlibat perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma susila atau norma adat, maka yang bersangkutan wajib diberhentikan dalam masa jabatannya, alias dimakzulkan.

Ketika seseorang terbukti tidak beradab, pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma susila atau norma adat, maka yang bersangkutan tidak bisa dicalonkan sebagai presiden atau wakil presiden.

Akhir-akhir ini Indonesia dihebohkan dengan postingan akun fufufafa di platform sosial kaskus.

Postingan akun fufufafa ini menghebohkan karena berisi ejekan, atau lebih tepatnya hujatan, yang jelas bertentangan dengan norma agama, norma susila dan norma adat.

Postingan hujatan ini ditujukan kepada banyak pihak termasuk presiden terpilih Prabowo Subianto dan keluarganya, serta beberapa selebriti lainnya.

Netizen Indonesia kemudian menemukan jejak, bahwa akun fufufafa ini terafiliasi dengan Gibran Rakabuming Raka (Gibran). Bahkan ada yang mengatakan, dan cukup yakin, pemilik akun fufufafa ini adalah Gibran.

Bukti jejak digital untuk itu banyak tercecer di mana-mana, dan sudah diungkap netizen ke publik Indonesia.

Hujatan postingan akun fufufafa ternyata sudah berlangung sejak lama, sejak periode pertama pemerintahan Jokowi.

Kalau benar pemilik akun fufufafa tersebut adalah Gibran, dan hujatan postingan fufufafa sudah berlangaung sejak lama, maka Gibran tidak layak dan tidak boleh dilantik sebagai wakil presiden dari Prabowo Subianto, karena sudah melakukan perbuatan tercela yang melanggar persyaratan UU Pemilu dan melanggar konstitusi.

Apakah benar akun fufufafa terafiliasi dengan Gibran? Apakah benar akun fufufafa adalah Gibran?

Untuk memperjelas permasalahan akun fufufafa ini, MPR wajib menyelidiki dan mencari fakta kebenaran tentang akun fufufafa ini.

MPR tidak boleh membiarkan permasalahan akun fufufafa ini berkembang tanpa ada kejelasan.

Karena, terlalu berbahaya dan sangat memalukan bagi Indonesia di hadapan masyarakat internasional apabila mempunyai wakil presiden yang tidak beradab dan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma susila atau norma adat.

Oleh karena itu, publik Indonesia menuntut, sebelum ada kejelasan tentang akun fufufafa, maka MPR tidak boleh melantik Gibran sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

Penulis : Anthony Budiawan,Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

MoneyTalk, Jakarta – Hal ini diungkapkan oleh pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Dr. KRMT Roy Suryo, M.Kes, melalui tulisannya yang diterima oleh MoneyTalk pada Senin, 16 September 2024. Dalam tulisan tersebut, Roy Suryo membandingkan penantian publik atas pengakuan jujur dari Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi (BAS), serta mantan Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka (GRR), dengan skenario drama klasik En attendant Godot (Menunggu Godot) karya Samuel Beckett. Drama ini menggambarkan dua karakter yang terus menunggu sosok bernama Godot, namun Godot tidak pernah datang, melambangkan penantian yang sia-sia dan tidak berujung.

(lebih…)

MoneyTalk,Jakarta – Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, akan dilantik pada 20 Oktober 2024. Menjelang pelantikan tersebut, Ketua Dewan Pembina Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas), Hashim Djojohadikusumo, menyinggung perihal sosok-sosok yang akan mengisi kursi menteri di kabinet pemerintahan baru.

(lebih…)

MoneyTalk, Jakarta, Pada Senin (9/9), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD membuat pernyataan kontroversial di podcast Daniel Monata Network. Dalam acara tersebut, Mahfud MD mengkritik keras proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden RI yang diajukan di tengah kontroversi hukum dan prosedur.

(lebih…)

MoneyTalk, Jakarta – Dikutip dari “ROCKY GERING OFFICIAL” pada Sabtu (07/09), Rocky Gerung kembali mencuatkan kontroversi dengan pernyataan terbarunya. Dalam obrolan santai, Rocky mengungkapkan isu yang ramai dibicarakan tentang para menteri yang dikabarkan secara rutin bertemu dengan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, di Solo setiap akhir pekan. Menurut Rocky, pertemuan ini melibatkan “setoran uang” dari para menteri.

(lebih…)

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat politik Alifurahman mengungkapkan analisisnya mengenai strategi politik yang dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Dalam tayangan di SewordTV yang dikutip pada Minggu (01/09) oleh MoneyTalk.id, Alifurahman menyebutkan bahwa strategi Megawati terkait pemilihan calon gubernur DKI Jakarta dari PDIP, yaitu Pramono Anung, merupakan langkah politik yang “cantik” dan sulit dihindari oleh Jokowi dan Prabowo.

(lebih…)