MoneyTalk, Jakarta, Pada Senin (9/9), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD membuat pernyataan kontroversial di podcast Daniel Monata Network. Dalam acara tersebut, Mahfud MD mengkritik keras proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden RI yang diajukan di tengah kontroversi hukum dan prosedur.
Mahfud MD menegaskan bahwa jika dirinya masih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), ia tidak akan meloloskan pencalonan Gibran. “Kalau saya masih Ketua MK, Gibran tak akan saya loloskan,” ujar Mahfud MD. Ia mengkritik proses pengajuan pencalonan yang dilakukan pada hari libur dan diproses secara tidak transparan, yang menurutnya jelas melanggar undang-undang.
Mahfud MD juga mengungkapkan adanya “bocor alus” mengenai operasi-operasi pihak tertentu yang diduga mengatur dan mengintervensi proses hukum ini. “Itu operasi pada dijanjiin apa yang tidak mau dikasih janji, diteror mau di ini kan, dan sebagainya,” tambahnya, menyinggung adanya kemungkinan tekanan dan janji tertentu dalam proses ini. Menurut Mahfud, hal ini menunjukkan bahwa keputusan MK dipengaruhi oleh pihak luar, yang mengancam integritas lembaga tersebut.
Dalam diskusi tersebut, Mahfud juga menyinggung soal kepemimpinan Ketua MK saat ini, Anwar Usman, yang merupakan kakak ipar Presiden Joko Widodo. Ia menegaskan bahwa hal ini menciptakan konflik kepentingan yang jelas dan mencederai prinsip netralitas hukum. “Siapa yang digunakan untuk ketuanya Anwar Usman, ketua udah siap ya yang penting ini main-main dengan hukum,” kritik Mahfud.
Mahfud menekankan pentingnya menjaga prinsip negara hukum dan menolak segala bentuk permainan politik yang dapat merusak hukum dan tatanan demokrasi di Indonesia. Ia mengingatkan bahwa tujuan utama politik bukanlah untuk menguasai atau mengambil kekayaan negara, melainkan untuk mengatur negara secara adil dan bertanggung jawab.
“Kalau Anda main-main dengan hukum atau mereka, anda semua ini sebuah negara hukum yang dimainkan akan hancur. Hancur kita jaga bersama,” tegasnya. Menurut Mahfud, permainan kekuasaan dengan cara-cara yang melawan hukum hanya akan menyimpan kebusukan yang pada akhirnya akan terbongkar dengan sendirinya.
Mahfud juga berbicara tentang konsep “semesta mendukung” (Mestakung), yang berarti alam semesta akan berpihak pada kebenaran dan mengatur agar segala sesuatu berjalan normal. Ia menyerukan agar semua pihak bersaing secara adil dan tidak curang, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
“Terjadi sebanyak-banyaknya cabut kedudukan sebanyak-banyaknya tapi jangan curang dan untuk tidak curang itu ada aturan yang harus diikuti oleh siapapun termasuk oleh Presiden sekalipun,” ujar Mahfud.
Pernyataan Mahfud MD ini menambah panas suhu politik nasional, terutama di tengah proses politik yang semakin dinamis menjelang Pemilu 2024. Kritiknya terhadap MK dan proses hukum yang berjalan dianggap sebagai bentuk pengingat terhadap pentingnya menjaga integritas dan netralitas lembaga negara dalam menjalankan tugasnya sesuai amanat konstitusi.(c@kra)
