MoneyTalk.id, Jakarta – Polemik macetnya setoran dana BUMDESMA Jatilawang oleh kelompok SPP di sejumlah desa Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, kian panas. (lebih…)
kasus korupsi
MoneyTalk, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menuturkan politik berbiaya tinggi yang terjadi saat ini di Indonesia. Menurutnya ini menjadi salah satu biang kerok penyebab korupsi, khususnya oleh pejabat publik yang terpilih melalui pemilihan langsung, termasuk pilkada.
Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari tahun 2004 hingga 2023, anggota DPR dan DPRD yang terjerat kasus korupsi mencapai 344 orang. Sementara sebanyak 161 bupati/wali kota dan 24 gubernur juga terjerat kasus korupsi.
“Sistem demokrasi pemilihan langsung dalam pemilihan pimpinan daerah, pusat ataupun legislatif sangat rentan dengan money politic dan biaya tinggi, sehingga sangat berpotensi menggiring orang untuk terjerat dalam tindak korupsi. Karena saat maju dalam pemilihan memerlukan biaya yang tinggi, maka saat terpilih mereka terkadang menghalalkan segala cara agar biaya yang telah dikeluarkan bisa kembali,” ujar Bamsoet dalam fit and proper tes calon pimpinan KPK di Komisi III DPR RI, Jakarta, Senin (18/11/2024).
Fit and proper test calon pimpinan KPK hari pertama yang digelar dari siang hingga malam hari ini diikuti oleh empat calon dari total sepuluh calon. Keempat calon tersebut adalah Setyo Budiyanto, Poengky Indarti, Fitroh Rohcahyanto dan Michael Rolandi Cesnanta Brata.
Ketua MPR RI ke-15 serta Ketua DPR RI ke-20 ini memaparkan, hasil kajian KPK menyebutkan, untuk menjadi bupati atau wali kota dibutuhkan biaya setidak-tidaknya Rp 50-100 miliar. Biaya politik tinggi juga dikeluarkan para anggota legislatif untuk ikut Pemilu. Dengan adanya biaya tinggi tersebut, memungkinkan para pejabat yang terpilih tidak langsung bekerja untuk rakyat, tetapi berpikir terlebih dahulu bagaimana mengembalikan uang yang telah dikeluarkan.
“Artinya apa? Di satu sisi, sistem demokrasi makin lama makin lari dari substansinya. Demokrasi kita lebih menjurus kepada NPWP, nomor piro-wani piro. Hal ini mendorong meningkatkan tindak pidana korupsi,” kata Bamsoet.
Mantan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum & Keamanan dan Waketum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan KADIN Indonesia ini meminta kepada calon pimpinan KPK untuk mengkaji kembali apakah sistem demokrasi langsung yang dipilih saat ini menjadi penyebab kasus korupsi sulit diberantas. Karena biaya yang tinggi itu, tidak heran jika ada anggota dewan atau kepala daerah yang sering terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
“Apa sebenarnya yang mendorong korupsi ini sulit diberantas baik oleh KPK, kejaksaan maupun kepolisian? Apakah pilihan sistem demokrasi yang kita anut hari ini yang memaksa, mendorong orang-orang yang memiliki jabatan publik itu melakukan tindak pidana korupsi? Sudah saatnya dikaji kembali apakah sistem demokrasi langsung yang kita anut lebih banyak manfaatnya atau mudharatnya,” pungkas Bamsoet. (*)
MoneyTalk, Jakarta – Salah satu agenda penting Presiden Prabowo yang disampaikan dalam pidato perdana setelah dilantik 20 Oktober 2024 adalah tekad memberantas korupsi. Sebagai tekad atau janji di hadapan lembaga politik, MPR RI dan rakyat, agenda tersebut patut diapresiasi, namun sekaligus mengundang keraguan: apakah hal ini serius atau hanya omon-omon.
Kata Prabowo: “Kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran penyelewengan korupsi di negara kita. Ini adalah yang membahayakan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita, cucu-cucu kita”. Prabowo menyatakan akan berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, serta penegakan hukum yang tegas dan digitalisasi. “Insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan,” kata Prabowo.
“Marilah kita berani mawas diri, marilah kita berani menatap wajah kita sendiri dan mari kita berani memperbaiki diri kita sendiri, marilah kita berani mengoreksi kita sendiri. Kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di negara kita,” kata Prabowo (20/10/2024). Semoga prajurit Sapta Marga ini benar-benar berani mewujudkan tekadnya.
Sebelum dilantik, Prabowo sebagai presiden terpilih pernah mengatakan akan menyiapkan anggaran khusus pemberantasan korupsi. Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara penutupan Rapimnas Partai Gerindra Sabtu, 31 Agustus 2024. “Mungkin saya akan cek kembali anggaran. Saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor-koruptor itu,” kata Prabowo. “Kalaupun dia (koruptor) lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika,” kata dia lagi.
Belakangan, Prabowo menekankan empat isu penting dalam sidang kabinet paripurna (6/11/2024). Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyampaikan: “Presiden menekankan, ada empat persoalan penting yang kita tidak boleh main-main untuk diatasi. Yang pertama adalah persoalan judi online, yang kedua adalah persoalan narkoba, yang ketiga persoalan penyelundupan, dan yang keempat soal korupsi”. Hasan mengatakan Prabowo meminta aparat penegak hukum tidak ragu memberantas masalah-masalah tersebut.
Terlepas bahwa sehari setelah pelantikan, Prabowo justru mengumumkan anggota-anggota kabinet yang sebagian diduga terlibat berbagai kasus korupsi, rakyat sangat berharap bahwa tekad tersebut benar-benar dilaksanakan. Tidak sekedar omon-omon. Prabowo belum perlu mengirim pasukan khusus ke Antartika, tetapi cukup di Jakarta, atau hanya di seputar Istana Merdeka. Ada beberapa terduga koruptor dalam Kabinet Merah Putih (KMP) yang sudah menjadi pembicaan publik selama ini yakni: Airlangga Hartarto, Bahlil, Erick Thohir, Zulkifli Hasan, LBP, dll. Karena keterbatasan “space”, kita bahas tiga menteri dulu.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto antara lain terduga kasus korupsi program kartu prakerja dan izin ekspor PCO/minyak sawit. Puluhan triliun Rp dana prakerja diduga dikorupsi melalui program-program pelatihan yang nilainya dimark-up. Dalam kasus CPO, Airlangga membuat kebijakan ekspor yang justru menguntungkan oligarki seperti Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group. Hal ini (akhir 2021 sampai awal 2022) justru membuat kelangkaan pasokan, antrian rakyat yang panjang dan harga minyak goreng domestik naik.
Sejumlah petinggi Golkar mengungkap sebelum mundur sebagai Ketua Galkar, Airlangga menerima surat pemanggilan dari Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi kasus CPO dan migor. Seorang pengurus Golkar menjelaskan pemanggilan Airlangga sebagai saksi bertujuan mengklarifikasi keterlibatan. Namun, situasi jadi rumit saat muncul ancaman penggeledahan dan jemput paksa jika Airlangga tidak segera mundur. Guna menghindari tindakan tegas Kejagung, Airlangga diperintahkan membuat video pengunduran diri (10/8/2024).
Saat itu, kita paham memang ada video pengunduran diri Airlangga, tapi tidak paham latar belakang dan motifnya. Dalam hal ini rezim oligarki nepotis berhasil menggunakan politik sandera untuk mencapai target-target politik, namun sekaligus meloloskan koruptor yang seharusnya dihukum berat karena membuat kebijakan yang ber-KKN ria dengan konglomerat hitam dan sekaligus menyengsarakan rakyat, bahkan ada yang mati saat antri minyak goreng! Prabowo harus berani lanjutkan sprindik Airlangga ini dan rakyat pasti mendukung.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diduga menyalahgunakan wewenang dengan mencabut dan mengaktifkan kembali sejumlah izin usaha pertambangan (IUP) dan hak guna usaha (HGU) dengan permintaan imbalan miliaran rupiah. Pada Selasa (19/03/2024), Jaringan Tambang (Jatam) menduga pencabutan izin tambang oleh Bahlil diduga koruptif, nepotis, menguntungkan diri, kelompok dan orang lain, serta merugikan negara. Delik aduan atas dugaan KKN Bahlil antara lain gratifikasi, suap-menyuap, dan pemerasan. Tipologi delik suap dan pemerasan akan terjadi, jika terjadi transaksi atau deal antara kedua belah pihak.
Bahlil telah mencabut sekitar dua ribuan izin tambang. Maka dugaan nilai korupsinya bisa triliunan Rp, puluhan triliun Rp atau lebih. Pencabutan dilakukan pasca Bahlil mendapat kuasa dari Presiden Jokowi sejak 2021. Presiden Jokowi menerbitkan Keppres No.11/2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi. Bahlil ditunjuk sebagai Ketua Satgas dengan tugas memastikan realisasi investasi dan menyelesaikan masalah perizinan, serta menelusuri izin pertambangan dan perkebunan yang tak produktif.
Pada 2022, Jokowi meneken Kepres No.1/2022 tentang Satgas Penataan Lahan dan Investasi. Bahlil diberi kuasa mencabut izin tambang, HGU, dan konsesi kawasan hutan, serta kemudahan kepada organisasi kemasyarakatan, koperasi, dll. mendapat konsesi. Pada Oktober 2023, Jokowi kembali mengeluarkan Perpres No.70/2023 tentang Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi. Dengan perpres ini Bahlil diberi wewenang mencabut izin tambang, perkebunan, dan konsesi kawasan hutan, serta bisa memberikan izin pemanfaatan lahan untuk ormas, koperasi, dll. Jokowi dan Bahlil menganggap SDA milik negara dan rakyat tersebut milik mereka. Dalam hal ini, Jokowi pun wajib pula digugat untuk diproses hukum.
Menteri BUMN Erick Thohir dan kakaknya, Garibaldi Thohir alias Boy Thohir, dilaporkan ke KPK ((20/2/23) terkait dugaan skandal investasi Telkomsel ke perusahaan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GOTO). Pihak yang melaporkan adalah LQ Indonesia Lawfirm yang menerima surat kuasa khusus dari LSM Konsumen Cerdas Hukum (KCH). Surat kuasa, berikut lampiran bukti awal dugaan tipikor berupa dugaan kerugian negara dalam pembelian saham GOTO yang dilakukan PT Telkom yang diduga merupakan perbuatan melanggar UU Tipikor.
Total Telkomsel membeli GOTO sebanyak 89.125 lembar saham senilai Rp 6,3 triliun (harga US$ 5.049 (Rp 70 juta)/lembar). PT AKAB (GOTO) melakukan perubahan akta No.128, antara lain berisi perubahan status Garibaldi Thohir yang menjadi Komut sekaligus pemegang saham Seri D GOTO sebanyak 1.054.287.487 lembar (setara Rp1.054.287.487 pada harga nominal Rp1/lembar). Pada 16 Maret 2022, GOTO IPO dengan harga penawaran Rp316-Rp346/lembar. Saat pelaporan, harga GOTO per lembar Rp125 per tanggal 17 Februari 2023.
Ditemukan jelas ada kerugian negara, yakni transaksi obligasi selama 3 tahun tanpa bunga yang diberikan Telkomsel senilai Rp 2,1 triliun. Lalu, transaksi pembelian saham GOTO senilai Rp 6,3 triliun, ketika IPO berkisar Rp 316-346 per lembar. Saat pelaporan, harga hanya Rp 125. Maka terjadi capital loss, atau kerugian harga pasar sekitar 60% dari modal Rp 6,2 triliun yaitu senilai Rp 3,2 triliun.
Saat negara dirugikan ini, malah Garibaldi Thohir dijadikan Komut dan mendapatkan 1 miliaran lembar saham GOTO. Jelas ini terjadi karena Garibaldi Thohir adalah saudara kandung Erick Thohir, sang Menteri BUMN. Maka wajar jika terduga kasus tipikor ini diusut tuntas, terutama salah satu pelaku utamanya, yakni Erick Thohir. Kasus-kasus dugaan tipikor Erick yang lain akan dibahas pada tulisan berikut.
Tiga menteri di atas, Airlangga, Bahlil dan Erick, bukan saja tidak layak diangkat menjadi menteri KMP, tapi justru harus diproses hukum karena sejumlah dugaan pidana korupsi yang disandang. Memang dipahami bahwa mereka “bisa” masuk KMP karena dipaksakan oleh mantan Presiden Jokowi. Pemaksaan atau dapat juga disebut ancaman tersebut ditengarai terjadi saat “Menhan” Prabowo dipanggil oleh “Presiden” Jokowi datang ke Solo pada 13 Oktober 2024.
Menurut analisis sahabat kami “Manusia Merdeka”, M.Said Didu, konon lebih dari 50% Menteri dan Wakil Menteri KMP adalah pejabat-pejabat yang jadi bagian dari pemerintahan oligarki pimpinan Jokowi. Dari 50% anggota KMP tersebut, selain ketiga menteri, sebenarnya masih ada menteri-menteri lain yang merupakan “All The President Men”, atau “Jokowi’s Men” yang juga diduga terlibat KKN. Hal ini akan dibahas pada tulisan berikut.
Presiden Prabowo telah memulai tugas sebagai pemimpin dengan mencanangkan kebijakan dan rencana pemberantasan korupsi. Niat baik tersebut telah disusul dengan berulang kali menyatakan komitmen pemberantasan korupsi pada berbagai kesempatan. Pasang niat, bertekad, committed mencapai dan diulang-ulang: merupakan hal yang patut dihargai dan didukung penuh. Jika Prabowo mengatakan korupsi akan membahayakan masa depan kita, anak-anak kita dan cucu-cucu kita, maka yang sebenarnya terjadi adalah: mayoritas rakyat Indonesia saat ini, telah merasakan bahaya teesebut. Mereka telah menjadi korban kejahatan KKN rezim oligarki nepotis Jokowi!
Karena itu, Prabowo perlu segera mengiringi tekad dan ucapan dengan langkah-langkah strategis, konkrit dan berkelanjutan. Rakyat akan mendukung, jika Prabowo segera berbuat sesuatu agar lepas dari cengkeraman Jokowi dan para konglonerat hitam pendukungnya. Setelah itu, Prabowo perlu optimal mengganti menteri-menteri “titipan” Jokowi dan para konglomerat. Buktikan bahwa tekad tersebut bukan sekedar omon-omon! Sebagai prajurit yang memegang teguh sumpah Sapta Marga dan akan mendapat pula dukungan penuh rakyat, tidak layak jika Prabowo masih takut, terutama kepada rezim oljgarki nepotis Jokowi yang telah menyengsarakan sebagian rakyat![]
Penulis: Marwan Batubara, Petisi 100
MoneyTalk, Jakarta – Korupsi di Indonesia semakin menggila, tidak hanya melibatkan pejabat dengan gaji rendah, tetapi juga merambah ke level yang lebih tinggi, bahkan kepada mereka yang memiliki posisi strategis dan berkuasa. Dalam sebuah diskusi yang disiarkan melalui kanal YouTube pribadinya pada Minggu, 10 November 2024, Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), menyampaikan pandangannya tentang semakin akutnya kasus korupsi di Indonesia dan siapa yang sebenarnya mampu untuk mengatasinya.
Menurut Mahfud, meskipun Indonesia telah mengalami reformasi besar sejak 1998, yang diharapkan dapat membasmi korupsi, kenyataan di lapangan justru sebaliknya. Pada tahun 2016, dalam sebuah kuliah di Universitas Diponegoro, Mahfud menyatakan bahwa teori-teori yang telah diterapkan untuk memberantas korupsi sudah tidak lagi efektif. Pada masa reformasi, berbagai lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial dibentuk untuk memperbaiki sistem hukum dan penegakan hukum. Namun, meskipun ada berbagai lembaga ini, korupsi masih terus berkembang.
Mahfud mengungkapkan bahwa lembaga-lembaga tersebut, yang semula diharapkan dapat memperbaiki sistem, malah sering kali terjebak dalam mekanisme yang justru memicu korupsi baru. KPK, yang awalnya menjadi harapan besar untuk memberantas korupsi, kini juga kerap menghadapi hambatan dalam menjalankan tugasnya. Sebagai contoh, pembentukan unit-unit anti korupsi yang lebih banyak di instansi seperti kepolisian dan kejaksaan dinilai tidak cukup untuk menghentikan praktik korupsi yang sudah terorganisir dengan sangat baik.
Mahfud juga menyoroti adanya mafia peradilan yang semakin kuat dan terorganisir. Mafia hukum ini, yang melibatkan berbagai pihak dari tingkat eksekutif, legislatif, hingga aparat penegak hukum, semakin memperburuk keadaan. Ia menekankan bahwa mafia ini tidak hanya bekerja di balik layar, tetapi juga bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan penting dan merajalela di dalam berbagai sektor pemerintahan.
Dalam pengalaman Mahfud, bahkan aparat penegak hukum sendiri sering kali tidak bisa mengatasi mafia yang sudah sangat terorganisir. Lebih parahnya, mafia ini tidak hanya bekerja di tingkat aparat, tetapi juga sudah menjalar ke legislatif dan eksekutif. Sebagai contoh, praktek korupsi sering kali melibatkan pejabat-pejabat penting yang “membeli” jabatan dan keputusan-keputusan strategis di pemerintah.
Mahfud menegaskan, meskipun ada banyak lembaga yang bekerja untuk memberantas korupsi, mereka sering kali terhambat oleh sistem yang sudah terlanjur rusak. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa hanya Presiden yang memiliki kekuatan untuk mengatasi masalah ini secara tuntas. Presiden, sebagai kepala negara, memiliki kewenangan untuk mengatur dan menegakkan kebijakan yang dapat memberantas mafia peradilan dan korupsi di tingkat paling atas.
Ia menambahkan, meskipun sistem hukum di Indonesia sudah cukup baik, penguatan terhadap penegakan hukum masih sangat diperlukan. Menurut Bank Dunia, 44% dari aset negara tergantung pada penegakan hukum yang baik. Dengan memperbaiki penegakan hukum, maka berbagai sektor lain akan ikut membaik, ekonomi akan berjalan dengan baik, dan institusi negara bisa diperbaiki.
Namun, Mahfud tetap optimistis, masih ada harapan untuk memperbaiki keadaan. Menurutnya, sistem politik yang demokratis tetap menjadi pintu untuk redistribusi kekuasaan yang lebih adil. Melalui demokrasi, ada peluang untuk memperbaiki sistem yang sudah rusak, meskipun hal ini tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Mahfud berharap agar momentum ini dapat dimanfaatkan dengan baik untuk melakukan perbaikan struktural dalam pemerintahan dan sistem hukum.
Dia juga menekankan, meskipun saat ini banyak yang merasa putus asa dengan situasi ini, demokrasi memberi peluang untuk melakukan perubahan. Dalam setiap pemilu, ada kesempatan untuk mengubah konfigurasi kekuasaan dan membuat perbaikan yang lebih baik di masa depan.
Meskipun teori-teori dan upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah diterapkan dengan berbagai cara, Mahfud MD menekankan bahwa keadaan yang semakin buruk ini hanya bisa diatasi dengan kekuatan politik yang lebih besar. Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi harus mengambil langkah tegas untuk menuntaskan masalah ini, mengingat korupsi telah mengakar di berbagai level pemerintahan.
Namun, Mahfud juga mengingatkan, meskipun tantangan besar dihadapi, harapan untuk perbaikan tetap ada. Melalui demokrasi yang sehat dan redistribusi kekuasaan yang adil, Indonesia masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki sistem yang telah rusak. Masyarakat dan negara harus bersungguh-sungguh menjaga demokrasi dan menegakkan hukum untuk masa depan yang lebih baik.(c@kra)
MoneyTalk, Jakarta – Dalam podcast terbaru Rhenald Kasali yang tayang di YouTube pada Jumat, 8 November 2024, Mahfud MD, tokoh hukum dan Menkopolhukam Indonesia, berbagi pandangan tentang berbagai isu yang saat ini menjadi sorotan. Dari sertifikasi halal, korupsi, hingga isu-isu ketidakadilan yang tengah mencuat, Mahfud memberikan pemahaman komprehensif, mencerminkan sisi kritis sekaligus keprihatinannya terhadap kondisi bangsa.
Mahfud memulai dengan membahas tantangan sertifikasi halal yang menjadi bahan diskusi di masyarakat. Menurutnya, sertifikasi halal untuk produk-produk di Indonesia dapat menyulitkan, baik dari sisi biaya maupun penerapannya, terutama bagi masyarakat pedesaan dan pelaku usaha kecil. Mahfud menyinggung banyak produk lokal yang belum memiliki akses mudah untuk memenuhi sertifikasi halal.
Mahfud menyoroti pernyataan seseorang yang mengusulkan agar: hanya barang yang haram saja yang diberi label, sehingga tak perlu semua produk harus bersertifikat halal. Menurut Mahfud, itu ide yang logis karena yang perlu dipastikan hanyalah produk-produk yang diragukan halal atau haramnya. Mahfud menambahkan, dari segi biaya, memastikan halal-haramnya sebuah produk bukanlah perkara mudah.
“Semua produk sampai ke desa-desa, alat ujinya enggak ada. Dan itu butuh keahlian khusus, seperti ahli kimia,” ujarnya.
Kemudian Mahfud bercanda tentang pengalaman Gus Dur yang terkenal dengan pendekatan humor dalam menghadapi persoalan halal-haram. Gus Dur sering kali berpendapat sederhana.
“Kalau saya tahu itu haram, saya enggak akan makan. Tapi kalau tidak tahu, ya sudah,” ujarnya.
Pernyataan ini merefleksikan kadang kala tidak semua hal harus dipersulit oleh birokrasi yang berlebihan, namun tetap penting menjaga prinsip dasar agama yang tidak menyulitkan umatnya.
Selanjutnya Mahfud MD menyinggung isu korupsi yang marak terjadi dan menjadi pusat perhatian publik. Ia membahas secara spesifik kasus impor gula yang melibatkan Tom Lembong. Mahfud menjelaskan bahwa secara legal, kasus ini memenuhi unsur korupsi karena menyebabkan kerugian negara, memperkaya pihak lain, dan melanggar aturan. Namun, kemudian Ia bertanya, mengapa hanya Tom Lembong yang ditindak? Padahal, praktik serupa diduga melibatkan beberapa menteri lain yang masih bertugas hingga saat ini.
Mahfud menyayangkan adanya kesan politisasi dalam penindakan korupsi, di mana kasus tertentu diangkat, sedangkan kasus lainnya dibiarkan begitu saja.
“Kalau ada keadilan yang tidak seimbang, itu akan memunculkan perasaan tidak adil di masyarakat,” ungkap Mahfud.
Mahfud juga membahas kondisi aparat penegak hukum yang kurang kompeten dan kadang kala bertindak sewenang-wenang, sehingga menambah ketidakpercayaan masyarakat. Contohnya, Mahfud mengisahkan kasus pencurian saham yang melibatkan pihak notaris dan pejabat tertentu, yang akhirnya menyebabkan pemilik asli perusahaan kehilangan haknya. Menurutnya, hanya presiden yang dapat melakukan perubahan yang signifikan, mengingat tingginya tingkat kolusi di berbagai sektor. Kasus-kasus seperti ini menambah kompleksitas masalah keadilan di Indonesia, yang menurut Mahfud, sering kali tersendat di pengadilan.
Mahfud juga menyoroti isu-isu ketidakadilan lainnya yang kian mengemuka, salah satunya adalah rasa takut masyarakat terhadap aparat hukum yang dinilai kurang profesional. Kasus-kasus yang melibatkan tindakan sewenang-wenang oleh oknum aparat menambah daftar panjang rasa ketidakadilan yang dirasakan masyarakat.
Mahfud mencontohkan kasus guru Supriani, yang menolak anak-anak polisi karena khawatir dikriminalisasi. Menurutnya, ini adalah salah satu bentuk dampak nyata dari ketidakadilan yang dirasakan masyarakat. Ketakutan akan dikriminalisasi oleh oknum aparat yang tidak bertanggung jawab memicu masyarakat untuk menutup diri, dan hal ini bukanlah indikator yang baik bagi kehidupan sosial di Indonesia.
Menurut Mahfud, rasa ketidakadilan ini harus segera diatasi, sebab jika dibiarkan, ia akan memicu gerakan ekstremisme di tengah masyarakat. Beliau juga mengingatkan bahwa ketidakadilan ini adalah tantangan serius bagi pemerintah saat ini, yang harus mampu memastikan bahwa seluruh elemen masyarakat dapat merasakan keadilan, tanpa memandang status atau posisi.
Melalui tayangannya, Mahfud menekankan pentingnya komitmen dari pemimpin negara untuk menangani persoalan-persoalan ketidakadilan ini. Dia menyinggung komitmen Presiden Jokowi di awal masa jabatannya untuk memberantas premanisme dan menegakkan keadilan. Presiden bahkan secara tegas memerintahkan jajaran TNI dan Polri untuk tidak bekerja sama dengan preman.
Mahfud menyayangkan komitmen yang kuat ini sering kali tersendat di lapangan karena sistem yang belum optimal dan lemahnya koordinasi di antara penegak hukum. Aparat yang sering kali “bermain di atas hukum” untuk kepentingan pribadi atau kelompok juga menjadi kendala besar dalam penegakan keadilan yang merata.
Pernyataan Mahfud MD di podcast Rhenald Kasali ini menjadi pengingat akan banyaknya pekerjaan rumah dalam pemerintahan saat ini, terutama yang berkaitan dengan isu keadilan, ketidakprofesionalan aparat hukum, dan tantangan dalam proses sertifikasi halal yang seharusnya mempermudah, bukan mempersulit masyarakat. Sebagai tokoh yang kerap mengedepankan keadilan dan transparansi, Mahfud MD memberikan pandangan yang bernas dan menggugah tentang kondisi bangsa saat ini.
Pernyataan ini diharapkan dapat menjadi bahan introspeksi bagi pemangku kebijakan, agar isu-isu ketidakadilan dan ketidakprofesionalan aparat tidak lagi menambah beban masyarakat. Dengan adanya komitmen dari semua pihak, diharapkan Indonesia bisa menjadi negara yang lebih adil dan berkeadilan, di mana setiap warganya merasa dilindungi dan diperlakukan setara.(c@kra)
MoneyTalk, Jakarta – Dalam siaran pers yang diterima MoneyTalk pada Minggu (3/11), Defiyan Cori, seorang ekonom konstitusi, memberikan pernyataan cukup tajam mengenai penetapan tersangka terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Defiyan menyoroti adanya kemungkinan politik tebang pilih dalam proses penetapan tersebut, serta menuntut agar penegakan hukum terhadap kasus penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan impor pangan, termasuk impor gula yang melibatkan Lembong, dijalankan secara menyeluruh dan konsisten.
Menurut Defiyan, praktik permainan izin impor sudah berlangsung jauh sebelum era Lembong, jika penegakan hukum benar-benar ingin dijalankan secara adil, penyelidikan harus mencakup seluruh periode pemerintahan yang relevan, baik sebelum maupun setelah masa jabatan Lembong.
Dalam pernyataannya, Defiyan memberikan apresiasi atas upaya Kejagung dalam mengungkap tindak pidana yang melibatkan Lembong, terutama terkait kasus impor gula. Ia mengakui langkah ini adalah bagian dari komitmen Kejagung untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto.
Defiyan juga menegaskan, publik mendukung penuh tindakan Kejagung terhadap berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah. Namun, dengan catatan prosesnya harus dijalankan tanpa memihak atau mengesampingkan pelaku lain yang mungkin terlibat dalam kasus serupa.
Defiyan menyoroti bagaimana kebijakan impor yang tidak transparan, khususnya pada komoditas seperti gula, beras, garam, terigu, serta minyak dan gas bumi (Migas), dapat merugikan kepentingan ekonomi domestik. Ia mengungkapkan kekhawatiran atas dampak ekonomi dari kebijakan ini, yang dinilai mengabaikan potensi kerugian besar, khususnya bagi para petani dan pelaku industri dalam negeri.
Sebagai contoh, ia menyoroti data impor garam pada April 2023 yang mencapai 2,8 juta ton dan menghabiskan devisa senilai Rp1,35 triliun atau setara dengan US$135,3 juta. Jumlah ini melonjak tajam dari nilai impor garam pada tahun 2022 yang hanya sebesar US$124,4 juta.
Menurutnya, kebijakan impor yang cenderung tidak terkendali ini bukan hanya menyebabkan pengeluaran devisa yang besar, tetapi juga mengancam petani garam lokal yang semakin tertekan oleh masuknya garam impor.
Defiyan mendesak agar pemerintah melalui Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan kementerian terkait seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Perindustrian, untuk mencari solusi jangka panjang. Solusi ini diharapkan mampu menurunkan ketergantungan pada impor dan meningkatkan kesejahteraan petani garam dan pelaku industri domestik.
Defiyan menggarisbawahi ketergantungan Indonesia terhadap impor berbagai komoditas strategis, yang menurutnya semakin memprihatinkan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), volume impor garam tahun 2023 meningkat signifikan dibandingkan tahun 2021, dan kenaikan ini dinilai tidak diimbangi dengan kebijakan perlindungan terhadap petani lokal.
Defiyan mengingatkan, kebijakan ekonomi nasional seharusnya lebih proaktif dalam melindungi produksi domestik. Terutama komoditas yang bisa dihasilkan sendiri di dalam negeri.
Tidak hanya itu, Defiyan menyoroti lonjakan impor minyak dan gas bumi (migas) yang volumenya meningkat lebih dari dua kali lipat sejak 2019. Pada September 2024, impor migas telah mencapai nilai US$26,742 juta atau setara dengan Rp421,186 triliun. Angka ini menunjukkan ketergantungan besar Indonesia pada energi impor, yang berdampak langsung terhadap keseimbangan neraca perdagangan dan menekan stabilitas ekonomi nasional.
Defiyan menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada satu individu atau satu periode tertentu saja. Ia mendesak Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Abdul Qohar, untuk melakukan investigasi lebih dalam terhadap semua pelaku yang mungkin terlibat dalam kebijakan impor yang merugikan kepentingan nasional.
Menurutnya, jika Kejagung ingin bersikap adil dan transparan, investigasi harus menyasar seluruh pejabat yang pernah memegang kebijakan importasi pangan, termasuk periode sebelum dan sesudah Thomas Lembong.
Tak hanya itu, Defiyan juga menegaskan pentingnya dukungan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi yang lebih menyeluruh. Ia berharap penanganan kasus ini dapat menjadi langkah awal untuk memperbaiki sistem kebijakan impor di Indonesia dan mengurangi praktik korupsi yang merugikan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.
Defiyan Cori menyerukan adanya reformasi dalam kebijakan impor dan sistem hukum di Indonesia. Harapannya, pemerintah bisa lebih bijaksana dalam menentukan kebijakan yang tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi juga berpihak pada kepentingan rakyat banyak.(c@kra)
MoneyTalk, Jakarta – Mendekati peringatan 79 tahun kemerdekaan Indonesia, Aliansi Penyelamat Indonesia Bebas Korupsi menyampaikan seruan kepada pemerintah. Seruan tersebut terkait persoalan serius yang menodai semangat kemerdekaan: maraknya kasus korupsi di tubuh pemerintahan.
Melalui siaran pers yang diterbitkan pada 1 November, Aliansi menyampaikan kekhawatiran, kemerdekaan Indonesia belum seutuhnya terwujud karena masih adanya korupsi yang melibatkan pejabat tinggi. Bahkan, mereka mengkritik Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan mempertahankan menteri yang diduga terkait dengan skandal korupsi minyak goreng.
Menurut Aliansi, kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pahlawan bangsa Indonesia pada dasarnya bukan hanya untuk mengusir kolonialis asing, tetapi juga untuk menghadirkan pemerintahan yang adil dan bebas dari korupsi. Namun, kenyataannya setelah hampir delapan dekade merdeka, Indonesia masih bergulat dengan penyakit lama: ketidakadilan, korupsi, dan tata kelola pemerintahan yang lemah.
“Indonesia belum benar-benar merasakan arti ‘merdeka’,” ujar Ade Reza, SH, MH, mewakili Aliansi. Ia menggambarkan bagaimana kemiskinan, infrastruktur yang rusak, dan pengangguran menjadi cerminan dari lemahnya pengelolaan negara yang tercemar korupsi.
Aliansi Penyelamat Indonesia Bebas Korupsi menyoroti kasus dugaan korupsi minyak goreng yang melibatkan sejumlah pejabat kementerian. Salah satu tokoh yang disebut adalah Lie Chen Wei, staf khusus di Kementerian Koordinator Perekonomian, yang telah ditangkap. Namun, menurut Aliansi, kasus ini seharusnya tidak berhenti pada staf khusus tersebut.
Pertanyaan yang muncul, apakah mungkin seorang staf khusus dapat mengambil kebijakan besar seperti ini tanpa campur tangan pejabat di tingkat menteri? Bahkan, Aliansi mempertanyakan apakah Presiden Joko Widodo turut terlibat atau setidaknya bertanggung jawab atas pelindungan terhadap menteri terkait yang hingga saat ini belum dimintai pertanggungjawaban. Aliansi menegaskan pentingnya keteladanan dari tingkat tertinggi pemerintahan dalam menciptakan tata kelola yang bersih.
Aliansi juga menyoroti betapa terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi publik yang transparan dan kredibel. Hal ini dianggap menghambat publik dalam mengkritisi kebijakan pemerintah dan memonitor potensi korupsi yang terjadi.
“Korupsi akan selalu hadir dalam ketidakpastian, dan ketidakpastian ini makin diperparah dengan minimnya akses informasi,” kata Ade Reza. Ia menambahkan bahwa di era modern saat ini, korupsi justru semakin canggih dengan memanfaatkan celah hukum dan regulasi yang ada.
Aliansi mengingatkan, posisi Presiden sebagai pemimpin pemerintahan sekaligus Panglima Hukum mengharuskannya berperan aktif dalam memberantas korupsi. Bagi Aliansi, hanya dengan komitmen dan ketegasan Presiden dalam memberantas korupsi, Indonesia bisa melangkah lebih jauh menuju kemerdekaan yang sesungguhnya—bebas dari belenggu korupsi yang merugikan rakyat.
Menurut Aliansi, Presiden tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melindungi menteri-menteri yang bermasalah dengan hukum. Oleh karena itu, Aliansi mengajukan surat protes dan telaah hukum kepada Presiden, menuntut agar tindakan tegas diambil terhadap pejabat yang terbukti terlibat dalam praktik korupsi.
Dalam surat protesnya, Aliansi juga menyerukan agar pemerintah melakukan reformasi menyeluruh pada sistem hukum yang ada saat ini. Mereka menekankan perlunya memperkuat penegakan hukum yang lebih transparan, efektif, dan beretika. Salah satu langkah yang diusulkan adalah memperbaiki regulasi yang ada agar celah-celah hukum yang selama ini dimanfaatkan oleh koruptor dapat diminimalisir.
“Korupsi adalah penyakit bangsa yang harus diberantas. Jika tidak, rakyat akan terus menjadi korban ketidakadilan dan ketidakjujuran pemerintah,” tutup Ade Reza.
Siaran pers ini didukung oleh berbagai organisasi masyarakat sipil dan kelompok profesional, seperti PERADI, AAI, IPHI, IKADIN, dan banyak lainnya yang tergabung dalam Aliansi Penyelamat Indonesia Bebas Korupsi. Mereka menganggap bahwa pemerintah harus menyadari bahwa rakyat semakin kritis terhadap penyalahgunaan kekuasaan.
Aliansi berharap, dengan adanya tekanan publik yang kuat, pemerintah akan lebih serius dalam memberantas korupsi di tubuh negara. Bagi Aliansi, tugas untuk mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi bukan hanya tugas dari pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat yang cinta tanah air dan menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik.
Dengan meningkatnya kesadaran dan aksi dari berbagai pihak, harapannya Indonesia dapat mengatasi penyakit bangsa ini dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.(c@kra)
MoneyTalk, Jakarta – Sebelum memasuki rumusan teori dan asas-asas hukum pidana, dibutuhkan pemahaman daripada makna korupsi serta pola daripada rumusan atau unsur-unsur delik korupsi yang dijuluki kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime).
Pengertian (delik) korupsi adalah terdapat pada Pasal 2 ayat (1) UU. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tipikor.
“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah”.
Sehingga unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk dapat menjerat seorang yang dituduh sebagai pelaku korupsi/ koruptor, adalah:
1. Setiap orang atau korporasi;
2. Faktor sengaja melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Oleh karenanya ketika tidak memenuhi 1 (satu) unsur saja daripada ke 4 (empat) unsur, maka terhadap orang atau sosok pengurus korporasi yang bukan disebabkan OTT/ Operasi Tangkap Tangan tentunya penyidik Polri/ Penyidik JPU. harus segera mengeluarkan SP.3 terhadap seseorang yang ber-status TSK/ TDW.
Sehingga idealnya aparat penyidik tidak boleh prematur atau tergesa-gesa untuk mempublish seseorang sebagai (TSK) korupsi, terlebih langsung dilakukan penahanan (dipenjara) sebelum vonis inkracht. Hal tuduhan disertai penahanan yang prematur ini beresiko psikologis yakni membunuh atau merusak moralitas (CARRACTER ASSASINATION) bukan saja mencederai terhadap mental si tertuduh/ TSK atau terdakwa, namun mencederai mentalitas pihak keluarganya, terlebih andai hasil badan peradilan ternyata putusannya terdakwa tidak bersalah. Maka implikasi hukumnya, terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh rezim penguasa. Dan hal bebasnya terdakwa bukan hal yang mustahil, mengingat bahwa sistim atau sifat hukum di NRI menganut prinsip presumption of innocent/ praduga tak bersalah.
Dan tuduhan adanya pelaku korupsi harus melibatkan aparatur negara/PNS/ASN atau pejabat publik dan faktor keuangannya adalah milik negara yang berasal dari APBN/APBD atau penghasilan pemerintah dari sektor BUMN atau BUMD.
Bahwasanya perbuatan korupsi merupakan jenis delik biasa bukan delik aduan, dan klasifikasinya sebagai delik materil atau bukan delik formil.
Sehingga secara yuridis formal (asas-asas hukum) penjabaran daripada eksistensi tuduhan atau temuan terhadap delik biasa dengan kategori delik materil, adalah:
1. Delik biasa, andai para aparatur yang diberi bekal kewenangan dengan kekhususan tupoksi pada sektor pemberantasan tipikor, menemukan adanya tanda-tanda perilaku korupsi, dapat langsung memproses sesuai ketentuan hukum (due process of law) Jo. UU. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU.No. 31 Tahun 1999 Jo. UU. No. 20 Tahun 2001atau Jo. KUHAP UU. No. 8 Tahun 1981;
2. Delik materil, tuduhan terhadap perilaku korupsi, dalam tahapan investigasi harus ada berhubungan dengan keuangan milik negara dan akibatkan kerugian.
Nah, dalam hal ini adakah Tomas Trikasih Lembong, sengaja melakukan perbuatan melawan hukum? Dan apakah ini merupakan kebijakan dengan melalui analisa para ahli dan sikon yang semestinya dan atau hasil koordinasi daripada pihak kementrian lainnya (menko). Bahkan ada hubungannya dengan faktor utilitas (manfaat), dan apakah hal kerugian muncul bukan akibat kebijakan (faktor X atau hal-hal lain pada saat atau diakhir pelaksanaan), lalu apakah kebijakan sudah melalui persetujuan dari pimpinan (Presiden RI).
Lalu tidak kalah pentingnya, terkecuali OTT/ operasi tangkap. tangan, maka demi patuhi dan hormati asas legalitas terkait asas presumption of innocent semestinya Tom Limbong tidak harus ditahan, terlebih dari sisi kacamata perbandingan daripada law enforcement terhadap diri LBP yang katanya “saat berbisnis alat tes PCR Covid 19 tapi rugi,” namun adakah pihak lain yang diuntungkan ? Airlangga, Muhaimin dan Zulhas bahkan Firly Bahuri atau mereka para pejabat penyelenggara negara lainnya yang publik ketahui pernah menjadi TSK. Namun tidak ditahan, lama-lama sirna beritanya, lalu kasusnya melayang entah kemana fly on the air? Sehingga bukan penegakan hukum/rules (law enforcement) yang harus extraordinary consistency/ teguh taat asas. Namun perilaku (behavior) yang justru incredibly strange (luar biasa aneh).
Dan untuk menghindari penegakan hukum yang dualistik tidak berkepastian dan tidak berkeadilan hanya faktor machstaat, patut Lembong atau kuasa hukumnya atau publik melalui amicus curiae pertanyakan , apakah terhadap Tom Lembong, sudah diupayakan model kasus e ktp, Ganjar Pranowo dan model gratifikasi “nebeng pesawat” Ketum PSI, Kaesang Pangarep Bin Joko Widodo ? Dan korup/ gratifikasi Projek BTS 27 milyar yang katanya, sudah dikembalikan Ario Bimo Nandito Ariotedjo, sebagai bagian dari praktek restoratif justice kepada negara? Tentu dibutuhkan prudential prinsipe dari para aparatur negara, jangan sampai lalai bahwa Tom Lembong juga punya hak yang sama terkait upaya hukum restoratif of justice.
Sehingga terhadap komparasi penegakan hukum a quo yang ada relatif dan (bakal) terus berkembang, karena fakta nya bukan baru saja terjadi namun sudah banyak data empirik dan bukan sekedar stagnan terhadap diri Tom Lembong, sepertinya bakal terus berlanjut.
Maka, sebuah kewajaran jika ada pihak atau publik yang menyatakan kasus Lembong bukan semata atau pure pelanggaran hukum namun sebuah politisasi atau peristiwa politik yang dilegimitasi (atasnamakan) hukum, karena fenomena dan dinamikanya sarat dengan gejala-gejala overlapping kebijakan penguasa dalam sektor penegakan hukum yang nyata banyak suka-suka dan ke-kronian atau primordial jabatan dalam tampuk kekuasaan sungguh transparan menghasilkan tidak kepastian dan jauh dari rasa keadilan.
Muncul dibenak publik, “ternyata pesta belum juga usai, pesta terus berlanjut”. Tomas Trikasih Lembong mesti bersabar, karena rakyat yang sudah jauh lebih dalam dan lama telah merasakan serta mengalami beban berat baik moral dan himpitan materiil dan ternyata cukup (lama) bersabar. Lalu kapan sejatinya amandemen NRI berdasarkan machstaat bukan rechstaat?
Penulis: Damai Hari Lubis, Sekretaris Dewan Kehormatan DPP Kongres Advokat Indonesia
MoneyTalk, Jakarta – Pada pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024, banyak pihak memuji pidatonya yang dinilai penuh semangat dan otentik. Menurut Prof. Hamdi Muluk, guru besar psikologi politik Universitas Indonesia, dalam acara Rosi kompas TV (24/10) banyak orang merindukan gaya retorika yang membangkitkan semangat tersebut.
Pidato Prabowo tidak hanya mendapatkan sorotan karena kata-katanya, tetapi juga karena tema sentral yang diangkatnya: kebocoran anggaran. Dalam ulasan ini, kita akan menjelajahi makna di balik pidato tersebut, serta tantangan yang dihadapi pemerintah baru dalam menangani masalah kebocoran anggaran dan korupsi di Indonesia.
Retorika yang Menggugah
Sejak kampanye politiknya dimulai pada 2014, Prabowo Subianto konsisten menyoroti masalah kebocoran anggaran. Dalam pidatonya, ia menekankan pentingnya mengatasi korupsi, yang selama ini menjadi sorotan masyarakat.
“Kita harus akui pidato itu dirindukan banyak orang karena retorika yang sangat menggelora dan membangkitkan semangat,” ungkap Hamdi Muluk, menggarisbawahi pentingnya gaya komunikasi Prabowo yang dapat menginspirasi rakyat.
Kata “kebocoran anggaran” menjadi istilah yang sering muncul dalam pidatonya, menandakan bahwa masalah ini adalah fokus utama dari pemerintahan yang akan datang. Hal ini juga mencerminkan harapan masyarakat terhadap perubahan yang nyata dalam hal transparansi dan akuntabilitas anggaran negara.
Masalah Kronis
Seiring dengan pidato tersebut, Prabowo menyampaikan bahwa meskipun ada pencapaian statistik yang menggembirakan, kenyataannya masih banyak rakyat yang hidup dalam kemiskinan.
“Jangan bangga pada statistik, tetapi lihatlah kenyataan bahwa masih banyak rakyat kita yang kelaparan,” ujarnya.
Pernyataan ini mencerminkan realitas pahit yang dihadapi oleh masyarakat, di mana kesenjangan sosial dan ekonomi masih sangat nyata.
Prof. Muluk menekankan bahwa selama dua periode kepemimpinan Jokowi, masalah korupsi dan kebocoran anggaran tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan.
“Indeks korupsi kita tidak pernah membaik,” ungkapnya, menyoroti bahwa tantangan ini harus dihadapi secara serius oleh pemerintahan baru.
Paradoks Indonesia
Dalam pidatonya, Prabowo juga merujuk pada bukunya, “The Paradox of Indonesia,” yang menggambarkan bagaimana kekayaan yang melimpah tidak merata, hanya dinikmati oleh segelintir orang. Fenomena ini, menurutnya merupakan hasil dari praktik KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) yang menyebabkan ketidakadilan sosial. Hal ini berimplikasi pada kemiskinan dan ketimpangan yang semakin melebar.
Pidato tersebut memberikan gambaran yang sangat jelas tentang tantangan yang dihadapi bangsa ini. Masyarakat mengharapkan perubahan, tetapi mereka juga ingin mendengar pemimpin mereka berbicara dengan tulus tentang tantangan yang ada.
Gaya Kepemimpinan yang Berbeda
Prabowo Subianto menawarkan gaya kepemimpinan yang berbeda dari pendahulunya. Ia tidak hanya menekankan pada tindakan konkret dan hasil kerja, tetapi juga pada gaya retorika yang membangkitkan semangat.
“Rakyat Indonesia merindukan pemimpin yang dapat menggelorakan semangat,” tambah Prof. Muluk.
Dalam konteks ini, Prabowo menggambarkan demokrasi yang seharusnya tidak hanya dilihat dari angka-angka statistik, tetapi dari dampak nyata terhadap kesejahteraan rakyat.
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa demokrasi harus mengarah pada kesejahteraan.
“Buat apa kita berdemokrasi jika output-nya rendah dan tidak berdampak pada masyarakat?” tegasnya.
Ini menunjukkan bahwa meskipun ia menghargai demokrasi, fokus utamanya adalah pada hasil yang dapat dirasakan oleh rakyat.
Meskipun pidato Prabowo sangat menggugah, tantangan terbesar yang dihadapi pemerintahannya adalah mengimplementasikan janji-janji tersebut menjadi kenyataan. Kebocoran anggaran dan korupsi yang telah mengakar menjadi tugas berat yang memerlukan strategi dan kebijakan yang jelas.
Prabowo harus bisa mengubah gaya retorikanya menjadi tindakan nyata. Ia perlu membuktikan bahwa kata-katanya bukan hanya sekadar janji kampanye, tetapi komitmen untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik. Ini adalah tantangan bagi semua elemen pemerintahan, termasuk lembaga hukum dan masyarakat sipil, untuk berkolaborasi dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas.
Pidato Prabowo Subianto pada saat pelantikan mencerminkan kerinduan masyarakat akan kepemimpinan yang menginspirasi dan retorika yang menggugah semangat. Namun, tantangan nyata yang menanti adalah bagaimana mewujudkan perubahan tersebut dalam bentuk kebijakan yang konkret untuk mengatasi kebocoran anggaran dan korupsi. Hanya waktu yang akan menjawab apakah retorika yang menggelora ini dapat diikuti dengan aksi nyata untuk kesejahteraan rakyat.(c@kra)
MoneyTalk, Jakarta – Raymond Chin, seorang entrepreneur yang sukses dan sosok inspiratif di kalangan milenial, baru-baru ini membagikan pengalaman hidupnya dalam acara Diary Rintisan yang tayang di kanal YouTube Finfolk pada Jumat (11/10).
Dalam wawancara yang berlangsung lebih dari setengah jam, Raymond memaparkan berbagai pandangannya, mulai dari pengalaman hidupnya dalam menghadapi birokrasi, alasan di balik upayanya untuk mengedukasi masyarakat, hingga analisis kritis tentang kondisi politik Indonesia saat ini.
Diskusi yang dalam dan penuh pemikiran ini memberikan wawasan menarik tentang bagaimana Raymond melihat masa depan negara dan peran penting dari edukasi serta kepemimpinan yang kuat.
Membangun dari Awal: Pengalaman Hidup dan Transformasi Bisnis Raymond memulai pembicaraannya dengan berbagi cerita bagaimana ia menghadapi tantangan birokrasi dalam perjalanan bisnisnya.
“Gue pangkas semua proses-proses yang jelek, sistem-sistem jelek, bangun dari awal. Oke mau 1 tahun, 2 tahun, jadi sistem birokrasi proses yang ganti-ganti semuanya,” ujar Raymond dengan penuh semangat.
Ia menyadari bahwa banyak dari proses bisnis di Indonesia terhambat oleh birokrasi yang tidak efisien dan mahal.
Raymond mencatat, korupsi dan biaya bisnis di Indonesia sangat tinggi, jauh lebih mahal dibandingkan era Presiden Soeharto.
“Cost of business kita di Indonesia itu bisa sampai 30-40%. Itu tuh mahal banget dibanding dulu zamannya Pak Soeharto yang korupsinya masif loh, tapi cost of business waktu itu cuma 15%,” tambahnya.
Bagi Raymond, masalah yang lebih besar saat ini adalah korupsi yang tidak hanya tersebar luas, tetapi juga tak terukur, sehingga menghambat potensi besar yang dimiliki Indonesia.
Fokus pada Sumber Daya Manusia: Pentingnya People, Process, dan Performance Raymond percaya bahwa kunci utama keberhasilan adalah membangun fondasi yang kuat, dimulai dari kepemimpinan yang tangguh dan dikelilingi oleh orang-orang terbaik. Ia menekankan bahwa sumber daya manusia (people) adalah elemen nomor satu yang harus diperhatikan dalam setiap organisasi.
“People is number one. Make sure orang-orang itu punya kendaraan yang bagus kayak mereka masing-masing punya Ferrari lah. Itu proses sampai tujuan bakal lebih cepat,” tegasnya.
Menurut Raymond, keberhasilan tidak diukur dari hasil akhir seperti profit atau revenue, tetapi merupakan produk dari tindakan yang dilakukan dengan baik.
“Performance itu jangan didesain, itu hasil dari tindakan yang kita lakukan dengan baik. Itu tuh by-product gitu,” ujarnya sambil merujuk pada bagaimana Amazon bekerja dengan fokus pada proses yang benar, bukan hanya mengejar target tanpa pondasi yang kuat.
Pandangannya tentang Politik Indonesia: Dinasti atau Kepemimpinan Sejati? Raymond juga berbagi pandangan kritis tentang politik Indonesia saat ini. Ia memandang sistem kepresidenan yang ada kurang efektif dalam memecahkan masalah Indonesia, terutama karena sistem eksekutif, yudikatif, dan legislatif sering kali saling menahan daripada bekerja bersama untuk kemajuan negara.
Raymond bahkan sempat menyebut bahwa ia pernah mendukung konsep dinasti politik. Seperti dinasti Pak Jokowi, sebagai cara untuk menciptakan stabilitas dan kontrol penuh atas lembaga-lembaga pemerintahan. Namun, pandangannya kemudian berkembang.
“Kalau dia benar-benar true leader, dia enggak perlu punya absolute power. Dia bisa punya influence, itu ya benar,” jelas Raymond, menekankan pentingnya kemampuan untuk mempengaruhi tanpa harus memiliki kekuasaan penuh.
Bagi Raymond, Indonesia membutuhkan pemimpin dengan kemampuan influence, bukan hanya kekuasaan absolut, karena kekuatan sebenarnya adalah kemampuan mempengaruhi orang dan institusi di luar kendali langsung.
Solusi Raymond: Edukasi Masyarakat sebagai Kunci Perubahan Raymond dengan tegas menyatakan bahwa inti permasalahan di Indonesia bukanlah pada sistem politik yang diterapkan, melainkan pada kualitas sumber daya manusianya. Ia percaya bahwa solusi jangka panjang bagi Indonesia adalah dengan mengedukasi masyarakat agar lebih cerdas dan nasionalis.
“Solusi dari semua ini adalah warga yang lebih pintar, warga yang lebih teredukasi, dan warga yang lebih nasionalis,” ujarnya.
Ia mengakui bahwa perubahan ini tidak akan terjadi dalam waktu singkat, tetapi memerlukan usaha kolektif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk mereka yang berada di sektor swasta, untuk terus mengedukasi dan meningkatkan kesadaran.
Raymond juga mengusulkan adanya platform digital yang bisa memfasilitasi masyarakat untuk lebih mengenal calon pemimpin mereka secara lebih mendalam sebelum memilih, dengan visi misi yang jelas dan transparan.
Evolusi Bukan Revolusi. Mengakhiri wawancaranya, Raymond menekankan bahwa yang dibutuhkan Indonesia bukanlah revolusi, melainkan evolusi.
“Evolusi selalu lebih baik daripada revolusi,” ujarnya.
Baginya, perubahan yang signifikan di Indonesia harus dilakukan melalui proses bertahap dan terukur, bukan dengan tindakan radikal atau pemberontakan.
“Kalau dulu kita lakukan revolusi, maka di 2024 kita ajak orang untuk evolusi,” tambahnya, menekankan pentingnya perubahan yang dimulai dari kesadaran dan edukasi masyarakat secara terus-menerus.
Raymond Chin, dengan pengalaman hidup dan pandangan kritisnya, memberikan perspektif yang segar dan mendalam tentang kondisi politik dan masyarakat Indonesia saat ini. Melalui edukasi dan kepemimpinan yang tepat, ia yakin bahwa Indonesia bisa bergerak menuju masa depan yang lebih baik.(c@kra)
