21 November 2026

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta

Kredit Ratusan Miliar ke Crowde Diduga Terlalu Mudah, CBA Desak Kejati DKI Usut OJK, Bank Mandiri dan BJB

Penyaluran pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau Bank BJB kepada perusahaan teknologi finansial PT Crowde Membangun Bangsa menjadi sorotan tajam. Kasus penyaluran kredit pada rentang Tahun Anggaran 2020 hingga 2024 itu kini disebut telah mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mendesak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tidak berhenti pada penelusuran pihak tertentu saja. Ia meminta aparat penegak hukum membongkar secara menyeluruh proses pemberian kredit, mekanisme pengawasan, hingga pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam meloloskan pembiayaan kepada Crowde.

“Dari sini, Kejati DKI Jakarta harus segera menetapkan tersangka, baik dari unsur Otoritas Jasa Keuangan, para petinggi Bank Mandiri maupun Bank BJB,” kata Uchok Sky Khadafi ketika dimintai tanggapannya, Sabtu (5/9/2026).

Menurut Uchok, pertanyaan mendasar yang harus dijawab penyidik adalah bagaimana penyaluran kredit dalam jumlah besar kepada sebuah perusahaan fintech dapat berlangsung hingga kemudian memunculkan persoalan hukum dan potensi kerugian.

CBA pun menyoroti fungsi pengawasan OJK terhadap perbankan, khususnya terhadap bank-bank pemerintah yang memiliki peran besar dalam sistem keuangan nasional.

Uchok secara khusus menyinggung posisi Deputi Komisioner Pengawas Bank Pemerintah dan Syariah OJK, Defri Andri. Menurut dia, posisi tersebut memiliki fungsi strategis dalam pengawasan bank-bank pemerintah dan karena itu perlu dilakukan penelusuran mengenai efektivitas pengawasan yang dilakukan dalam kaitannya dengan penyaluran pembiayaan kepada Crowde.

“Lembaga pengawas seperti OJK seharusnya menjadi ujung tombak pengawasan. Jangan sampai pengawasan justru baru dipertanyakan setelah kredit bermasalah dan perkara mulai mencuat,” ujar Uchok.

Ia menilai posisi pengawasan terhadap bank pemerintah sangat krusial karena berada pada bagian hulu dari sistem pengendalian risiko perbankan. Jika terdapat kelemahan dalam proses pengawasan, maka persoalan tersebut, menurutnya, patut ditelusuri untuk mengetahui apakah terjadi kelalaian, pelanggaran prosedur atau bahkan dugaan perbuatan melawan hukum.

“Posisi dan kewenangannya strategis. Karena itu, penyidik perlu menelusuri secara serius bagaimana proses pengawasan terhadap penyaluran pinjaman bank kepada perusahaan fintech yang kemudian bermasalah,” katanya.

Sorotan terhadap Crowde semakin menguat setelah muncul fakta mengenai hubungan bisnis perusahaan tersebut dengan Bank Mandiri dan Bank BJB.

Berdasarkan informasi yang disampaikan CBA, Crowde sebelumnya memiliki rencana bisnis penyaluran Kredit Usaha Rakyat atau KUR kepada petani Indonesia dengan nilai mencapai Rp936 miliar pada tahun 2022. Selain itu, pada periode Oktober hingga Desember 2021 disebut terdapat rencana penyaluran sebesar Rp20 miliar yang dilakukan melalui kerja sama dengan Bank BJB.

Crowde juga menjalin kerja sama pembiayaan dengan Bank Mandiri. Namun, hubungan bisnis tersebut kemudian berujung sengketa hukum. Bank Mandiri diketahui telah mengajukan gugatan terhadap PT Crowde Membangun Bangsa dengan nilai kerugian yang diklaim mencapai Rp739,43 miliar hingga posisi 8 Juli 2025.

Bagi Uchok, gugatan perdata atau langkah hukum yang dilakukan bank terhadap Crowde tidak serta-merta menutup kemungkinan adanya persoalan lain yang perlu didalami aparat penegak hukum.

Ia meminta Kejati DKI Jakarta menelusuri aliran dana yang berkaitan dengan penyaluran kredit tersebut, termasuk kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang atau TPPU apabila ditemukan indikasi transaksi mencurigakan atau pengalihan dana yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kredit.

“Walaupun Bank Mandiri sudah melakukan gugatan kepada PT Crowde Membangun Bangsa, CBA tetap meminta Kejati DKI Jakarta untuk menelusuri kemungkinan TPPU, baik yang berkaitan dengan Bank Mandiri maupun Bank BJB,” tegasnya.

Uchok menilai penyidikan tidak boleh hanya berhenti pada pertanyaan apakah kredit telah macet atau apakah debitur mampu mengembalikan pinjaman. Lebih jauh dari itu, proses awal pemberian kredit harus diperiksa secara mendalam.

Menurutnya, penyidik perlu membongkar proses analisis kelayakan kredit, sistem mitigasi risiko, mekanisme persetujuan, jaminan, penggunaan dana hingga pola hubungan bisnis antara pihak perusahaan fintech dan pejabat bank.

“Karena kredit yang diberikan bank plat merah kepada Crowde itu terkesan terlalu mudah dan gampang. Kalau memang prosedurnya benar, tentu semuanya harus bisa dijelaskan secara transparan,” kata Uchok.

Ia bahkan menyebut adanya dugaan “kongkalikong” yang menurutnya harus dibuktikan melalui penyidikan.

“Karena itu perlu ditelusuri, apakah ada hubungan atau kesepakatan tertentu antara perusahaan fintech dengan pihak-pihak di kedua bank. Jangan sampai kredit dalam jumlah besar bisa lolos tanpa proses pengawasan dan analisis risiko yang ketat,” ujarnya.

Desakan CBA kepada Kejati DKI Jakarta juga diarahkan pada kemungkinan penerapan ketentuan tindak pidana korupsi apabila dalam proses penyidikan ditemukan unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan atau tindakan lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara maupun perekonomian negara.

Dalam konteks penegakan hukum, penyidik dapat menelusuri ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Namun, penetapan seseorang sebagai tersangka tetap harus didasarkan pada kecukupan alat bukti dan hasil penyidikan, bukan semata-mata pada adanya kredit bermasalah.

Selain itu, apabila penyidik menemukan adanya dugaan penyamaran, pengalihan atau penyembunyian hasil tindak pidana, maka penelusuran dapat dikembangkan dengan menggunakan instrumen hukum terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Kasus ini, menurut CBA, harus menjadi pintu masuk untuk membongkar secara utuh mata rantai penyaluran dana, mulai dari tahap pengajuan kredit hingga penggunaan akhir uang tersebut.

“Jangan hanya melihat akibatnya ketika kredit sudah bermasalah. Yang harus dibongkar adalah bagaimana sejak awal kredit itu bisa lolos. Siapa yang menganalisis, siapa yang menyetujui, bagaimana pengawasannya, dan ke mana saja dana itu mengalir,” kata Uchok.

CBA berharap Kejati DKI Jakarta melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terkait dalam proses tersebut. Mulai dari manajemen PT Crowde Membangun Bangsa, pejabat dan pengambil keputusan di Bank Mandiri dan Bank BJB, hingga pihak-pihak yang memiliki fungsi pengawasan sesuai dengan kewenangannya.

Meski demikian, seluruh dugaan yang disampaikan CBA tersebut masih harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang sah. Hingga terdapat penetapan tersangka dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, semua pihak tetap harus ditempatkan berdasarkan asas praduga tak bersalah.

Yang kini menjadi tuntutan CBA adalah keterbukaan dan keberanian aparat penegak hukum untuk menelusuri perkara ini sampai ke hulu.

“Kalau memang tidak ada pelanggaran, tentu harus dibuktikan melalui pemeriksaan yang transparan. Tetapi kalau ada pelanggaran hukum, siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban. Jangan sampai kasus kredit besar ini hanya berhenti pada gugatan terhadap perusahaan fintech, sementara proses bagaimana uang ratusan miliar itu bisa dicairkan justru tidak pernah dibongkar,” pungkas Uchok Sky Khadafi.

MoneyTalk, Jakarta – Gerakan Santri Biru Kuning (GSBK) menyoroti pengadaan aki (accu) kendaraan operasional di lingkungan Suku Dinas Lingkungan Hidup (Sudin LH) Jakarta Selatan yang dinilai janggal. Pasalnya, anggaran yang digelontorkan untuk pengadaan aki truk sampah dalam kurun waktu 2023 hingga 2026 mencapai Rp3,9 miliar, namun di lapangan banyak pengemudi mengeluhkan kualitas aki yang digunakan.

Koordinator Nasional GSBK, Febri Yohansyah, mengatakan pihaknya menemukan adanya ketimpangan antara besarnya nilai anggaran yang terserap dengan kualitas barang yang diterima oleh para sopir truk sampah.

“Berdasarkan hasil penelusuran data anggaran, Sudin LH Jakarta Selatan telah menghabiskan dana sebesar Rp3,9 miliar untuk pengadaan aki kendaraan operasional selama periode 2023 hingga 2026. Namun, fakta di lapangan menunjukkan banyak armada yang sering mengalami kendala akibat aki yang cepat soak,” ujar Febri dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/6/2026).

Menurut Febri, harga pengadaan aki per unit tergolong tinggi. Pada tahun 2026 rata-rata harga mencapai Rp1.301.379 per unit, tahun 2025 sebesar Rp1.272.036 per unit, sedangkan pada tahun 2024 berkisar antara Rp1.495.801 hingga Rp1.542.918 per unit.

Adapun spesifikasi aki yang dibeli tercantum sebagai Accu Basah N 70-12 Volt, 70 Ah lengkap dengan label orisinal dan air zuur. Dengan harga yang relatif tinggi tersebut, GSBK menilai kualitas barang yang diterima seharusnya mampu menunjang operasional kendaraan secara optimal.

Namun kenyataannya, kata Febri, ratusan pengemudi truk sampah mengeluhkan armada mereka yang kerap mogok akibat aki yang tidak memiliki daya tahan memadai.

“Jika memang barang yang dibeli sesuai spesifikasi dan harga premium, seharusnya tidak muncul keluhan masif dari para pengemudi. Kondisi ini patut dipertanyakan dan perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” tegasnya.

GSBK menduga terdapat kemungkinan ketidaksesuaian antara spesifikasi barang yang tercantum dalam kontrak pengadaan dengan barang yang digunakan di lapangan. Oleh karena itu, organisasi tersebut meminta aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh.

Febri mendesak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta agar segera turun tangan mengusut proses pengadaan tersebut, termasuk memanggil pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.

“Kami meminta Kejati DKI Jakarta segera melakukan penyelidikan mendalam terhadap pengadaan aki di Sudin LH Jakarta Selatan. Penggunaan uang pajak rakyat harus transparan dan akuntabel. Jika ditemukan penyimpangan, maka harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” katanya.

GSBK menilai langkah penegakan hukum penting dilakukan untuk memastikan tidak ada praktik yang merugikan keuangan daerah serta menjamin operasional armada pengangkut sampah tetap berjalan optimal demi pelayanan publik kepada masyarakat Jakarta.

MoneyTalk, Jakarta – Koordinator Center For Budget Analisis, Jajang Nurjaman, meminta Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk membuka penyelidikan terhadap proyek pembangunan tanggul dan breakwater di wilayah Kepulauan Seribu yang berada di bawah pengelolaan Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Kepulauan Seribu.

Menurut Jajang, penyelidikan perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk menggandeng auditor negara guna melakukan audit investigasi terhadap seluruh tahapan proyek, mulai dari proses lelang hingga pelaksanaan pembangunan fisik di lapangan.

“Jangan lupa Kejati DKI agar menggandeng auditor negara untuk melakukan audit investigasi mulai dari proses lelang sampai pembangunan tanggul dan breakwater di Kepulauan Seribu tersebut,” tegas Jajang Nurjaman dalam keterangannya, Kamis (14/5/2026).

Ia menyoroti proses lelang proyek pada tahun 2024 maupun 2025 yang menurutnya patut dicermati karena diduga mengarah pada pola pengondisian pemenang tender. Jajang menyebut perusahaan bernama PT Pitaco Mitra Perkasa disebut memenangkan proyek tersebut selama dua tahun berturut-turut dengan total nilai kontrak mencapai Rp138,6 miliar.

“Dari proses lelang tahun 2024 maupun 2025 seperti diatur rapi untuk memenangkan dua tahun berturut-turut perusahaan yang bernama PT Pitaco Mitra Perkasa dengan mengantongi anggaran kontrak sebesar Rp138,6 miliar,” ujarnya.

Jajang menilai aparat penegak hukum perlu mendalami seluruh dokumen pengadaan untuk memastikan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran dalam proses tender proyek tersebut. Ia menyebut penyidik dapat meminta dokumen lelang kepada pihak Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Kepulauan Seribu maupun kepada PT Pitaco Mitra Perkasa selaku pelaksana proyek.

Menurutnya, dari dokumen-dokumen tersebut aparat penegak hukum dan auditor investigatif dapat menelusuri pola persyaratan maupun mekanisme lelang yang diduga mengarah pada penguncian pemenang tender.

“Dari dokumen lelang tersebut, pihak Kejati DKI Jakarta bisa mempelajari dan menemukan sandi kuncian agar perusahaan tersebut bisa dimenangkan dan mengalahkan perusahaan lain,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Kepulauan Seribu, maupun PT Pitaco Mitra Perkasa terkait tudingan tersebut.

MoneyTalk.id, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mendesak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek migrasi Unit Pembangkitan Suralaya Unit 3 milik PLN Indonesia Power.

Menurut Uchok, langkah penetapan tersangka menjadi krusial untuk membuka lebih jauh dugaan praktik korupsi, termasuk menelusuri aliran dana yang diduga mengalir ke berbagai pihak. Ia juga mendorong agar penyidik menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) guna memperluas pengusutan.

“Yang lebih penting saat ini adalah penetapan tersangka dan menjerat dengan pasal TPPU, supaya jelas ke mana saja aliran uang itu mengalir,” ujar Uchok dalam keterangannya, Ahad (3/5/2026).

Ia menilai, tanpa langkah tegas tersebut, proses penyidikan berpotensi berjalan lambat dan tidak menyentuh aktor utama di balik proyek tersebut. Uchok bahkan menyindir langkah penggeledahan yang telah dilakukan penyidik sebagai belum cukup signifikan.

“Kalau hanya penggeledahan di beberapa lokasi, itu seperti komedi putar. Harus berani menyentuh pusat pengambil kebijakan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Uchok juga meminta penyidik untuk berani melakukan penggeledahan di level strategis, termasuk pada jajaran pimpinan perusahaan, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengusutan perkara.

Sebelumnya, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta, Dapot Dariaman, mengungkapkan bahwa penyidik telah melakukan penggeledahan di tiga lokasi berbeda. Lokasi tersebut meliputi kantor PT High Voltage Technology di kawasan Office 88 Kasablanka, Jakarta Selatan, serta dua rumah di wilayah Pancoran Mas, Depok, dan Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Kasus ini berkaitan dengan proyek migrasi pembangkitan listrik dari 500 kV ke 150 kV pada tahun anggaran 2024. Proyek tersebut memiliki nilai pagu mencapai Rp219,2 miliar dengan nilai kontrak sebesar Rp177,5 miliar.

Dalam penyelidikan, aparat menduga adanya praktik penggelembungan anggaran atau mark up dalam pelaksanaan proyek tersebut. Dugaan ini menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk mengurai potensi kerugian negara serta mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat.

MoneyTalk, Jakarta – Anggaran proyek pemeliharaan lift di Kantor Wali Kota Jakarta Barat pada tahun 2024 menjadi sorotan publik. Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai nilai proyek tersebut tidak masuk akal karena mencapai total sekitar Rp1,8 miliar hanya untuk kegiatan pemeliharaan lift dengan merek yang berbeda.

Proyek tersebut terjadi saat Uus Kuswanto masih menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Barat sebelum kemudian dipercaya menduduki jabatan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta pada masa pemerintahan Gubernur Pramono Anung.

Menurut Uchok Sky, terdapat dua proyek pemeliharaan lift di lingkungan Kantor Wali Kota Jakarta Barat yang nilainya cukup fantastis. Proyek pertama adalah pemeliharaan lift merek Toshiba dengan nilai anggaran mencapai Rp1,5 miliar. Sementara proyek kedua adalah pemeliharaan lift merek Mitsubishi dengan nilai sekitar Rp352 juta.

“Dua proyek pemeliharaan lift ini anggarannya sangat fantastis. Totalnya sekitar Rp1,8 miliar hanya untuk pemeliharaan lift dengan merek yang berbeda,” kata Uchok Sky dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (7/3/2026).

Ia menilai terdapat kejanggalan dalam perbedaan nilai anggaran kedua proyek tersebut. Pasalnya, keduanya sama-sama berfokus pada kegiatan pemeliharaan lift, namun memiliki selisih nilai yang cukup jauh.

“Anggaran dua proyek pemeliharaan lift ini cukup janggal karena sama-sama fokus pada pemeliharaan, tetapi nilai anggarannya sangat berbeda. Hal ini tentu menimbulkan banyak kecurigaan di tengah publik,” ujarnya.

Selain itu, Uchok juga menyoroti sistem pengadaan yang digunakan dalam proyek tersebut. Kedua proyek diketahui menggunakan metode e-purchasing, yang menurutnya justru membuat transparansi proyek semakin sulit dipantau publik.

“Metode yang digunakan adalah e-purchasing. Ini justru membuat pengawasan publik menjadi semakin gelap jika tidak disertai keterbukaan informasi yang memadai,” katanya.

Atas dasar itu, CBA mendesak aparat penegak hukum untuk turun tangan menyelidiki proyek tersebut guna memastikan tidak ada penyimpangan anggaran.

“Kami meminta kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk membuka penyelidikan terhadap dua proyek pemeliharaan lift di Kantor Wali Kota Jakarta Barat tersebut,” tegas Uchok.

Ia juga meminta agar pihak-pihak terkait dipanggil untuk dimintai klarifikasi, termasuk pejabat yang saat itu bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek.

“Jangan lupa panggil juga pihak terkait, termasuk Sekretaris Daerahnya, Pak Pramono Anung, serta Pak Uus Kuswanto untuk memberikan penjelasan,” pungkasnya.

Sorotan terhadap proyek-proyek pengadaan di lingkungan pemerintah daerah memang kerap menjadi perhatian publik. Transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara dinilai penting untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat bagi pelayanan publik.

MoneyTalk, Jakarta – Advokat dan aktivis Ahmad Khozinudin, S.H., melontarkan kritik keras terhadap sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mendukung keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurutnya, langkah tersebut justru berpotensi melegitimasi kezaliman Israel terhadap rakyat Palestina.

Dalam tulisan opininya yang beredar luas, Ahmad Khozinudin membandingkan dua pertemuan Presiden Prabowo Subianto dalam waktu berdekatan. Pertama, pertemuan Presiden dengan sejumlah aktivis pada Jumat (30/1), dan kedua, pertemuan Presiden dengan jajaran MUI pada Selasa (3/2).

Menurut Ahmad, pertemuan Presiden dengan para aktivis seperti Abraham Samad dan Sa’id Didu menghasilkan respons konkret dari Presiden. Salah satunya terkait aspirasi agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap warga negara yang menyuarakan pendapatnya, khususnya dalam isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo.

“Presiden terlihat mendengar dan mengapresiasi aspirasi aktivis, lalu menindaklanjutinya dengan arahan kepada aparat penegak hukum agar berhati-hati,” tulis Ahmad Khozinudin, Rabu (4/2/2026).

Ia menyinggung pengembalian berkas perkara oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kepada penyidik Polda Metro Jaya pada 2 Februari 2026 sebagai indikasi adanya dampak kebijakan pasca-pertemuan tersebut.

Namun, Ahmad Khozinudin menilai hal sebaliknya terjadi setelah pertemuan Presiden dengan MUI. Pasca-pertemuan itu, MUI justru menyatakan dukungan terhadap keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace bentukan Donald Trump, padahal sebelumnya MUI diketahui mengecam keras keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut.

“Ini perubahan sikap yang serius dan patut dipertanyakan,” kata Ahmad.

Ahmad Khozinudin menilai dukungan MUI tersebut tidak memiliki legitimasi syar’i. Ia berpendapat bahwa membantu Amerika Serikat, yang dinilainya berpihak pada Israel, sama saja dengan membantu kezaliman terhadap rakyat Palestina.

“Dalam perspektif syariat Islam, membantu pihak yang jelas-jelas membela penjajahan dan penumpahan darah adalah perbuatan haram, apa pun dalih kemaslahatannya,” tegasnya.

Ia juga menilai MUI gagal melakukan tahkik manath atau pendalaman fakta terkait tujuan sejati Board of Peace. Menurutnya, lembaga tersebut bukan untuk membebaskan Palestina, melainkan memuluskan kepentingan Israel, termasuk pengusiran warga Palestina dari tanahnya.

Ahmad Khozinudin mengingatkan rekam jejak Israel dan Amerika Serikat yang berulang kali melanggar kesepakatan gencatan senjata. Ia menyinggung serangan udara Israel di Al Mawasi, Gaza, pada Sabtu (31/1), yang menewaskan puluhan warga sipil meski inisiatif perdamaian terus digaungkan.

“Fakta ini menunjukkan bahwa bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian Trump justru memperkuat legitimasi kejahatan Israel,” ujarnya.

Selain aspek syariat, Ahmad juga menilai keputusan tersebut bertentangan dengan konstitusi Indonesia yang secara tegas menolak segala bentuk penjajahan. Ia menegaskan bahwa tindakan Israel di Palestina merupakan bentuk penjajahan nyata.

Tak hanya itu, ia menilai kebijakan tersebut mencederai prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.

“Bergabung dengan forum bentukan Trump justru menempatkan Indonesia dalam posisi subordinat di bawah kepentingan Amerika Serikat,” kata Ahmad.

Dalam penutup tulisannya, Ahmad Khozinudin menggunakan bahasa yang sangat keras, menilai dukungan MUI terhadap kebijakan tersebut sebagai bentuk legitimasi terhadap pembantaian rakyat Palestina. Ia bahkan menyatakan siap menjadi saksi di hadapan Tuhan atas sikapnya membela Palestina.

“Ini bukan sekadar persoalan politik, tetapi soal tanggung jawab moral, agama, dan kemanusiaan,” tutupnya.

MoneyTalk,Jakarta – Curhat Jaksa Agung yang mengungkapkan tidak dilibatkannya Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam proses pemulangan Mary Jane Veloso ke Filipina saat di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Rabu 5/2/2025, mengandung beberapa makna tersembunyi.

Itu adalah kritik terhadap kurangnya koordinasi antar kementerian/lembaga (K/L), sebab sebagai institusi yang bertanggung jawab atas eksekusi hukuman mati. Kejagung merasa seharusnya dilibatkan dalam keputusan pemulangan terpidana mati seperti Mary Jane. Ketidakdilibatan itu menunjukkan adanya kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah terkait dalam pengambilan keputusan penting, sebut Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW).

Curhat itu bisa juga dibaca sebagai sesuatu penekanan pada prosedur hukum yang berlaku untuk menyoroti pentingnya mengikuti prosedur hukum, termasuk peran Kejagung dalam proses hukum terhadap terpidana mati. Dengan tidak dilibatkannya mereka berarti ada indikasi bahwa prosedur hukum mungkin tidak sepenuhnya diikuti.

Bisa jadi Jaksa Agung khawatir terhadap preseden di masa depan terhadap kasus serupa di masa depan, di mana keputusan penting diambil tanpa melibatkan semua K/L yang relevan, sebut Iskandar.

Secara keseluruhan, pernyataan itu menurut IAW hendak mencerminkan keprihatinan Kejagung terhadap proses pengambilan keputusan yang tidak inklusif dan potensi dampaknya terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Meskipun pernyataan tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan pihak tertentu, kemungkinan besar kritik ini ditujukan kepada instansi pemerintah yang berwenang dalam urusan diplomatik dan pemulangan narapidana asing, seperti Kementerian Luar Negeri atau instansi terkait lainnya. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan koordinasi antar lembaga pemerintah dalam pengambilan keputusan penting terkait penegakan hukum.

Namun secara khusus, IAW mencermati bahwa kritik didalam curhat itu tentu merujuk pada tugas pokok dan fungsi K/L. Tentunya bukan ditujukan kepada masyarakat awam. Curhat itu patut diduga ditujukan kepada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, yang dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra, yang berperan dalam penandatanganan kesepakatan pemindahan Mary Jane ke Filipina. Lalu ditujukan mepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang terlibat dalam proses pemindahan Mary Jane Veloso melalui peran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) sebagai Otoritas Pusat. Dirjen AHU sendiri menyatakan bahwa pemindahan tersebut merupakan komitmen Indonesia dalam memastikan pelaksanaan prinsip hukum internasional, khususnya prinsip resiprositas.

Yang utama bagi publik terlihat bahwa Jaksa Agung sudah curhat bahwa dirinya menyebut ada ketidak-harmonisan kinerja antar K/L di antara pembantu Presiden Prabowo Subianto. Lantas, benarkah curhatan itu atau benarkah K/L yang ditudingnya itu?, tutup Iskandar Sitorus sambil tersenyum.