18 November 2026

Kementerian ATR/BPN

MoneyTalk.id,Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan pemeriksaan terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, Rabu (4/11/2026) sore. Kader Partai Golkar itu diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan sertifikasi tanah hingga penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk.

Nusron sebelumnya tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada pukul 09.20 WIB. Kedatangannya ini merupakan inisiatif pribadi lantaran penyidik belum menjadwalkan pemeriksaan ulang sejak Nusron mangkir dari panggilan kedua pada 15 Oktober 2026 lalu.

Setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih lima jam, Nusron akhirnya keluar dari Gedung KPK pada pukul 14.45 WIB.

Ia tak banyak bicara saat ditanya awak media ihwal materi pemeriksaan hari ini maupun perkembangan kasus yang sedang berlangsung. Nusron justru memberikan penjelasan soal perjalanan dinas ke luar negeri atas statusnya sebagai pejabat publik.

“Saya pejabat publik, seorang menteri. Kalau dinas ke luar kota apa lagi keluar negeri, dipastikan ada surat izin perjalanan dari Kementerian Sekretariat Negara. Jadi kami tidak mengada-ada, titik,” kata Nusron,Rabu (4/11/2026).

Setelah itu, Nusron memilih diam sambil dikawal oleh tiga anak buahnya menuju mobilnya.

Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Nusron diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Penyidik meminta keterangannya untuk melengkapi berkas perkara delapan (8) orang tersangka.

“Penyidik mengonfirmasi terhadap saksi saudara NW [Nusron Wahid] berkaitan dengan tugas dan kewenangannya selaku Menteri ATR/BPN seperti apa, kaitannya dengan tugas-tugas di Kementerian ATR/BPN, berkaitan dengan sertifikasi tanah, HGB, dan sebagainya, karena memang ada pembagian ataupun pendistribusian kewenangan berkaitan dengan sertifikasi-sertifikasi tersebut,” kata Budi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Nusron juga didalami soal proses penempatan pejabat di struktur Kementerian ATR/BPN untuk mendalami dugaan praktik setoran rutin maupun setoran jabatan di lingkungan kementerian tersebut.

“Ini kaitannya dengan dugaan adanya setoran rutin ataupun setoran jabatan yang terjadi di lingkungan Kementerian ATR/BPN, termasuk soal dugaan setoran rutin dari tingkat kantah (kantor pertanahan), kanwil (kantor wilayah), dan ke atas,” kata Budi.

Penyidik juga meminta keterangan Nusron soal dugaan penerimaan uang oleh orang-orang kepercayaannya. KPK mendalami sejauh mana pengetahuan Nusron mengenai penerimaan uang tersebut.

“Kemudian juga penyidik mengonfirmasi berkaitan dengan uang-uang yang diterima oleh orang-orang kepercayaan dari saudara NW. Ini kaitannya seperti apa, bagaimana pengetahuan NW atas dugaan penerimaan-penerimaan uang tersebut, kaitannya untuk apa, dan sebagainya,” jelas Budi.

MoneyTalk, Jakarta – Pada hari Jumat, 8 November 2024, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima kunjungan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid. Dalam pertemuan tersebut, kedua pejabat membahas strategi dan koordinasi untuk memerangi kejahatan pertanahan atau yang lebih dikenal sebagai “mafia tanah.”

Kunjungan ini diadakan sebagai bentuk silaturahmi sekaligus langkah persiapan untuk Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) terkait pemberantasan mafia tanah yang akan diadakan oleh Kementerian ATR/BPN pada 14-15 November 2024 mendatang.

Dalam sambutannya, Nusron Wahid menggarisbawahi pentingnya koordinasi yang erat antara Kementerian ATR/BPN dan pihak kepolisian. Menurutnya, kementerian membutuhkan dukungan dari kepolisian dalam menangani kasus-kasus mafia tanah yang melibatkan tindak pidana berat.

“Kami datang ke sini untuk koordinasi karena kami tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa dibantu dan dis-support oleh jajaran kepolisian,” ujar Nusron.

Ia mengatakan bahwa polisi memiliki dua dimensi penting yang tidak dimiliki kementerian, yaitu dimensi hukum dan keamanan.

Menurutnya, dukungan dari pihak kepolisian sangat krusial, terutama dalam konteks eksekusi penertiban tanah dan memberikan kepastian hukum serta keamanan bagi masyarakat dan para investor. Nusron juga menyoroti, tindakan tegas terhadap mafia tanah sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang aman, yang nantinya akan menguntungkan perekonomian nasional.

Nusron Wahid dan Kapolri sepakat untuk menerapkan kebijakan “Zero Tolerance” atau tanpa toleransi terhadap mafia tanah. Mereka berkomitmen untuk menindak tegas siapa pun yang terbukti terlibat dalam praktik kejahatan pertanahan.

“Yang sudah terbukti salah akan kita kenakan pasal berlapis, tidak hanya tindak pidana umum, tapi kita akan kejar sampai ke tindak pidana pencucian uang (TPPU),” ungkap Nusron.

Menurutnya, langkah ini diambil agar semua dana ilegal yang diperoleh dari kejahatan pertanahan dapat disita dan dikembalikan ke negara atau masyarakat.

Kapolri Listyo Sigit Prabowo mendukung sepenuhnya inisiatif ini. Ia mengungkapkan bahwa kepolisian akan segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) bersama dengan ATR/BPN untuk memperkuat pemberantasan mafia tanah.

“Kami akan support penuh dan segera akan kita bentuk Satgas bersama untuk mendukung program kebijakan dari Bapak Menteri ATR,” ujar Kapolri.

Nusron Wahid mengungkapkan bahwa pertemuan ini juga bertujuan untuk mengundang Kapolri agar memberikan pengarahan dan paparan dalam Rakornas pemberantasan mafia tanah yang akan diadakan minggu depan. Rakornas tersebut akan dihadiri oleh para pejabat BPN, kepolisian, kejaksaan, dan unsur TNI. Rakornas ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antar instansi dalam menuntaskan permasalahan mafia tanah yang selama ini merugikan masyarakat dan negara.

Lebih lanjut Nusron menjelaskan, konflik pertanahan dapat dibedakan menjadi tiga jenis berdasarkan skala dan nilai ekonominya yaitu:

Pertama konflik skala rendah yang biasanya terjadi antara individu dengan nilai ekonomi yang rendah.

Kedua konflik skala tinggi yang sering melibatkan korporasi besar atau pihak-pihak tertentu dengan nilai ekonomi tinggi.

Ketiga konflik antara masyarakat dengan pemerintah terkait pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional.

Untuk menyelesaikan masalah ini, Nusron dan Kapolri sepakat untuk mengutamakan pendekatan berbasis kemanusiaan.

“Kami akan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan terlebih dahulu, sementara langkah eksekusi menjadi opsi terakhir,” ungkap Nusron.

Dialog berbasis kemanusiaan dianggap penting untuk mengurangi gesekan antara pihak yang bersengketa.

Dalam kesempatan tersebut, Nusron juga menyampaikan bahwa kementeriannya telah melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung dan berencana untuk mendiskusikan lebih lanjut dengan Mahkamah Agung terkait penerapan pasal TPPU untuk mafia tanah. Menurutnya, Kementerian ATR/BPN memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), namun otoritas penyidikan tetap berada pada kepolisian dan kejaksaan.

Di samping pemberantasan mafia tanah, Nusron menyampaikan bahwa kementeriannya juga mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan, energi, dan hilirisasi industri. Nusron menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN mengelola tanah negara yang belum dimanfaatkan, dengan estimasi luas mencapai 1,3 juta hektar.

“Jika dibutuhkan, kami akan terus mencari sumber daya tanah lainnya yang siap untuk diolah demi mendukung swasembada pangan dan industri lainnya,” ujar Nusron.

Kapolri Listyo Sigit menegaskan kembali dukungan penuh institusinya terhadap kebijakan yang dijalankan oleh Kementerian ATR/BPN. Ia menggarisbawahi bahwa kepolisian siap memberikan dukungan hukum serta keamanan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memperoleh hak-haknya tanpa intimidasi atau gangguan dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pertemuan ini menjadi tonggak penting bagi kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dan Polri dalam menanggulangi masalah mafia tanah. Diharapkan, dengan adanya sinergi ini, masyarakat dan investor dapat merasa aman, dan penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif demi kepentingan publik serta stabilitas nasional.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menggelar rapat bersama jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN). Agenda utama rapat membahas rencana strategis kementerian dalam 100 hari pertama kerja. Salah satu poin penting yang disorot adalah upaya pemberantasan mafia tanah yang selama ini menjadi persoalan serius di sektor pertanahan Indonesia.

Mafia tanah bukan hanya merugikan individu atau kelompok, namun juga menghambat pembangunan nasional serta merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan peradilan.

Menteri ATR/BPN menekankan perlunya pemberian efek jera kepada mafia tanah. Pihak kementerian tidak akan merasa cukup jika para pelaku hanya dikenakan sanksi pidana semata. Langkah-langkah lebih tegas seperti pemiskinan dan pengambilalihan aset yang diperoleh secara ilegal, dipandang perlu sebagai bentuk penegakan hukum yang lebih maksimal. Berikut ini pembahasan rinci tentang langkah-langkah strategis yang diusulkan dalam rapat tersebut.

Mafia Tanah dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Nasional

Mafia tanah merupakan kelompok atau individu yang terlibat dalam praktik manipulasi kepemilikan tanah untuk keuntungan pribadi, seringkali dengan menggunakan cara-cara ilegal. Praktik ini meliputi pemalsuan dokumen, pengambilalihan lahan dengan cara intimidasi, hingga korupsi dalam penerbitan sertifikat tanah. Dampak yang ditimbulkan oleh mafia tanah tidak hanya merugikan individu pemilik tanah tetapi juga merusak ekosistem ekonomi dan menghambat upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan lahan dan keadilan sosial.

Keberadaan mafia tanah yang sering berkolaborasi dengan oknum di instansi terkait juga menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam jangka panjang, situasi ini mengancam stabilitas sosial dan menghambat investasi di sektor properti, agribisnis, dan pembangunan infrastruktur yang membutuhkan lahan luas. Dalam upaya mengatasi permasalahan ini, Kementerian ATR/BPN menyusun rencana strategis untuk 100 hari pertama kerja dengan langkah-langkah konkret.

Penegakan Hukum yang Lebih Tegas

Kementerian ATR/BPN berencana bekerja sama dengan aparat penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan untuk melakukan penindakan lebih tegas terhadap mafia tanah. Tidak hanya memberikan hukuman pidana, tetapi juga mengejar aset para pelaku agar tidak ada keuntungan yang dapat mereka nikmati dari praktik ilegal tersebut. Penerapan aturan perampasan aset atau “asset forfeiture” juga menjadi salah satu strategi untuk menghentikan jaringan mafia tanah secara ekonomi. Dengan memiskinkan mafia tanah, diharapkan akan ada efek jera yang kuat.

Meningkatkan Transparansi dan Digitalisasi Layanan Pertanahan

Untuk mengurangi potensi kolusi dan pemalsuan dokumen, Kementerian ATR/BPN akan mempercepat proses digitalisasi data tanah di Indonesia. Dengan sistem yang transparan dan berbasis teknologi, diharapkan tidak ada lagi celah bagi mafia tanah untuk melakukan manipulasi dokumen. Selain itu, kementerian akan mendorong penerapan sistem e-Land yang akan memberikan akses bagi masyarakat untuk memeriksa status kepemilikan tanah secara online, sehingga memperkecil peluang terjadinya penipuan.

Penguatan Fungsi Pengawasan Internal

Kementerian ATR/BPN akan memperkuat pengawasan internal dengan memperketat prosedur penerbitan sertifikat tanah dan meningkatkan kualitas pengawasan dalam setiap tahapan. Tim pengawas internal akan diberi kewenangan lebih untuk memeriksa dan mendeteksi potensi praktik mafia tanah sejak dini. Untuk mencegah terjadinya korupsi internal, pengawasan yang ketat juga diterapkan bagi pegawai di Kementerian ATR/BPN yang terlibat dalam proses pengurusan sertifikat tanah.

Peningkatan Sinergi dengan Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat

Kementerian ATR/BPN juga akan meningkatkan sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya untuk melakukan operasi gabungan dalam memberantas mafia tanah. Melalui koordinasi yang baik, diharapkan penindakan dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. Pelibatan masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi tentang hak-hak atas tanah akan dilakukan agar masyarakat lebih waspada dan mampu melindungi hak miliknya dari ancaman mafia tanah.

Pemberlakuan Sistem Pelaporan dan Pengaduan

Kementerian ATR/BPN berencana membuka kanal pelaporan yang dapat diakses oleh masyarakat untuk melaporkan indikasi mafia tanah atau penyimpangan dalam pelayanan pertanahan. Setiap laporan yang masuk akan diproses secara cepat dan transparan dengan melibatkan tim independen untuk melakukan investigasi. Sistem pengaduan yang terintegrasi diharapkan dapat menjadi sarana untuk memonitor praktik-praktik ilegal dan membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah terkait tanah.

Harapan dan Tantangan

Upaya yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN bersama Komisi II DPR ini diharapkan dapat menciptakan tata kelola pertanahan yang bersih dan transparan. Dengan adanya efek jera yang kuat terhadap mafia tanah, maka praktik-praktik manipulasi kepemilikan lahan dapat dikurangi. Selain itu, peningkatan kualitas layanan publik di bidang pertanahan juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Namun, tantangan yang dihadapi juga tidak ringan. Mafia tanah kerap memiliki jaringan kuat yang melibatkan oknum di berbagai lembaga, sehingga dibutuhkan komitmen yang kuat dan konsistensi dalam penegakan hukum. Selain itu, digitalisasi sistem pertanahan juga memerlukan infrastruktur yang memadai serta sosialisasi yang intensif agar masyarakat dapat memanfaatkannya secara optimal.

Langkah tegas yang dirancang oleh Kementerian ATR/BPN dalam rencana strategis 100 hari ini adalah langkah awal menuju Indonesia yang bebas dari praktik mafia tanah. Efek jera yang dihasilkan diharapkan akan menjadi angin segar dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan sosial di bidang pertanahan. Dengan dukungan seluruh elemen masyarakat dan sinergi antar-lembaga, pemberantasan mafia tanah di Indonesia bukanlah hal yang mustahil.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Jalil, berbagi pandangan dalam sesi Katadata Podcast yang menyoroti isu ketahanan pangan Indonesia serta peran penting pemerintah dan sektor swasta dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Dalam diskusi tersebut, Sofyan Jalil menekankan pentingnya intervensi pemerintah yang didukung oleh pendekatan riset, manajemen yang tepat, dan sinergi antara sektor publik dan swasta.

Salah satu poin penting yang disampaikan Sofyan Jalil adalah pentingnya public-private partnership (PPP) yang lebih fleksibel dan tidak terlalu birokratis. Ia mengkritik pendekatan PPP yang ada saat ini yang menurutnya terlalu teknokratik dan birokratis. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan dukungan kepada pengusaha yang memiliki komitmen dan pengalaman untuk mengelola proyek-proyek besar seperti food estate. Dukungan tersebut dapat berupa ekosistem yang lebih kondusif, kredit yang lebih murah, serta proteksi ekonomi yang memadai.

Menurut Sofyan Jalil, kunci keberhasilan komoditas kelapa sawit di Indonesia adalah karena adanya kolaborasi yang tepat antara korporasi dan masyarakat. Ia menekankan bahwa 42% perkebunan kelapa sawit saat ini dimiliki oleh masyarakat yang telah sejahtera berkat kolaborasi tersebut. Kolaborasi ini memberikan hasil yang nyata, karena masyarakat memperoleh akses terhadap riset, bibit unggul, dan praktik pertanian terbaik yang diperkenalkan oleh korporasi.

Penerapan model serupa pada proyek food estate diyakini dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Namun, Sofyan juga menekankan pentingnya melibatkan pengusaha yang memiliki kepedulian dan pengalaman dalam bidang pangan, bukan hanya birokrasi yang tidak selalu memiliki pengetahuan teknis yang dibutuhkan.

Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh sektor pertanian di Indonesia adalah penyusutan lahan pertanian yang semakin signifikan. Sofyan Jalil mencatat bahwa luas lahan pertanian Indonesia menyusut dari 8,1 juta hektar pada tahun 2009 menjadi sekitar 7,5 juta hektar pada tahun 2019, dan tren ini terus berlanjut. Penyusutan lahan pertanian ini diperparah oleh peningkatan permintaan terhadap lahan untuk properti dan industri.

Ia mengkritik kebijakan tata ruang yang tidak memadai, terutama dalam mengizinkan penggunaan lahan-lahan pertanian subur di daerah-daerah seperti Bekasi dan Karawang untuk keperluan industri. Menurutnya, kebijakan ini mengabaikan potensi besar daerah-daerah tersebut sebagai lumbung pangan nasional.

Untuk mengatasi penyusutan lahan pertanian, Sofyan mendorong pemerintah untuk mengadopsi pendekatan Fit for Purpose dalam penataan ruang. Ia mengusulkan agar lahan-lahan yang tidak produktif atau yang sudah terkonversi dijadikan target utama untuk pengembangan kembali sebagai lahan pertanian. Selain itu, Sofyan juga menekankan pentingnya menjaga lahan pertanian abadi agar tetap produktif dan tidak tergerus oleh urbanisasi atau proyek infrastruktur.

Selain lahan yang menyusut, Sofyan juga menyoroti masalah menurunnya jumlah petani di Indonesia dan fragmentasi lahan akibat hukum waris. Dalam banyak kasus, tanah pertanian yang diwariskan kepada generasi berikutnya menjadi semakin kecil, sehingga tidak lagi produktif secara ekonomi. Sofyan mengusulkan konsep demutualisasi sawah, yaitu penggabungan kembali lahan-lahan kecil menjadi unit yang lebih besar agar dapat dikelola secara lebih efisien dengan bantuan teknologi modern.

Ia percaya bahwa dengan meratakan dan menggabungkan sawah-sawah kecil, produktivitas pertanian dapat meningkat secara signifikan. Penggunaan teknologi dan mekanisasi pertanian akan lebih mudah diterapkan pada lahan yang lebih luas dan tidak terfragmentasi.

Sebagai bagian dari diskusi, Sofyan juga menyampaikan rekomendasi kebijakan untuk pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto. Salah satu rekomendasi utamanya adalah penataan kembali tata ruang yang lebih tepat guna, terutama terkait kawasan hutan yang sudah tidak lagi produktif. Sofyan menekankan pentingnya melakukan evaluasi terhadap kawasan-kawasan yang tidak perlu lagi dipertahankan sebagai hutan dan dapat dialihfungsikan untuk keperluan pertanian atau energi terbarukan.

Selain itu, ia juga mendorong pemerintah untuk menciptakan ekosistem yang mendukung keterlibatan swasta dalam sektor pangan. Insentif bagi pengusaha yang serius dalam mengembangkan sektor pangan perlu diberikan, sementara pemerintah harus fokus pada penegakan hukum dan regulasi yang jelas agar program kedaulatan pangan dapat berjalan dengan baik.

Sofyan juga menekankan pentingnya reformasi dalam undang-undang keuangan negara yang saat ini dianggap terlalu formalistik dan menyulitkan implementasi proyek-proyek besar seperti food estate. Reformasi ini perlu dilakukan agar pemerintah dapat lebih fleksibel dalam mendukung proyek-proyek strategis yang memerlukan investasi jangka panjang.

Sofyan Jalil dengan optimisme bahwa kedaulatan pangan dapat dicapai jika pemerintah melakukan intervensi yang tepat dengan dukungan riset dan manajemen yang baik. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci keberhasilan, sementara reformasi regulasi dan penegakan hukum juga diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan sektor pertanian. Tantangan-tantangan yang ada, seperti penyusutan lahan dan menurunnya jumlah petani, harus dihadapi dengan terobosan-terobosan baru agar Indonesia dapat mencapai swasembada pangan yang berkelanjutan.(c@kra)

JAKARTA, MoneyTalk – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengkritisi realisasi serapan anggaran Kementerian ATR/BPN hingga bulan Maret (Triwulan I) tahun 2023.

Sebab, menurutnya, serapan anggaran di kementerian itu dinilai lebih banyak diserap untuk program dukungan manajemen, namun belum maksimal diserap untuk program pengelolaan dan layanan pertanahan serta program penyelenggaraan penataan ruang.

“Setelah dielaborasi, capaian anggaran output prioritas tahun 2023 masih terdapat realisasi yang belum digunakan sama sekali pada tiga jenis kegiatan, dokumen persetujuan substansi RDTR Kab/Kota, peta tematik pertanahan dan ruang, dan data tanah ulayat,” kata Guspardi Gaus dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Parlementaria.

Terkait realisasi anggaran ini juga Komisi II menuliskannya dalam kesimpulan rapat dengan Kementerian ATR/BPN, dan meminta Kementerian ATR/BPN RI meningkatkan capaian realisasi anggaran TA 2023 terutama pada program penyelenggaraan penataan ruang dan program pengelolaan dan layanan pertanahan.

Sementara itu, disampaikan Guspardi, jenis kegiatan lainnya seperti peta zona nilai tanah, akses reformasi dan SK redistribusi tanah, capaian anggarannya baru berkisar antara 0,02 sampai 0,04 persen. Hal ini menimbulkan pertanyaan publik bahwa realisasi anggaran kegiatan-kegiatan tersebut belum bergerak signifikan.

“Apakah ada kendala yang dihadapi dalam persoalan ini sehingga capaiannya belum menggembirakan,” tanyanya.

Legislator dari Fraksi PAN ini juga menyoroti adanya pemotongan anggaran dari pemerintah terhadap Kementerian ATR/BPN sebesar Rp411,66 miliar. Sumber dana yang dipotong adalah rupiah murni dari 3 (tiga) jenis belanja, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

Menurutnya, untuk jenis belanja barang dan belanja modal bisa dilakukan penyesuaian walau ada pemotongan anggaran. Namun penyesuaian sulit dilakukan untuk belanja pegawai.

“Jumlah pengeluaran untuk belanja pegawai ketika diajukan kepada Kemenkeu dan Bappenas tentu sudah terukur berdasarkan jumlah pegawai menurut golongan dan jabatan dan lain sebagainya. Belanja pegawai itu merupakan kewajiban negara untuk membayarkannya,” tutupnya.

JAKARTA, MoneyTalk – Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Menteri Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah melakukan evaluasi Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (4/4/2023) secara hybrid bertempat di Ruang Rapat Praja Bakti Utama, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Kalibata, Jakarta Selatan.

Rapat dipimpin oleh Plh. Direktur SUPD I Gunawan Eko Movianto dan dihadiri oleh Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur, Pansus DPRD Provinsi Kalimantan Timur, serta perwakilan kementerian/lembaga di antaranya Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Marves, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, dan SKK Migas.

Pada pendahuluan pembahasan, Gunawan menyampaikan bahwa Ranperda tentang RTRW Provinsi harus memperhatikan peraturan yang lebih tinggi dan memastikan kesesuaian dengan kepentingan umum. Selain itu, Raperda juga harus sudah clean and clear saat terbit persetujuan substansi dari Kementerian ATR/BPN.

“Pemerintah Provinsi agar memperhatikan jangka waktu penetapan Raperda menjadi Perda yaitu dua bulan sejak persetujuan substansi,” kata Gunawan.

Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Irkhan Hukmaidy menyampaikan isu strategis yang termuat dalam Ranperda RTRW Provinsi Kalimantan Timur yaitu adanya usulan perubahan pengaturan pembangunan anjungan migas sebagai ketentuan tidak diperbolehkan menjadi ketentuan diperbolehkan bersyarat dalam zona pelabuhan umum pada tabel PKKPRL.

Dalam diskusi, kementerian/lembaga memberikan masukan-masukan teknis berkaitan dengan muatan pada Ranperda.

Salah satunya, Dr. Krishna Samudra selaku Direktur Direktorat PRL KKP menyampaikan bahwa sesuai UU 23/2014 penyelenggaraan minyak dan gas bumi di daerah menjadi kewenangan pusat, tetapi pemerintah daerah perlu mengenali kegiatan untuk memberikan data dan informasi. Hal ini tentunya sebagai bagian dari penyempurnaan Ranperda RTRW Provinsi Kalimantan Timur yang saat ini di evaluasi.

Selanjutnya berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi dimaksud, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri akan memproses lebih lanjut Ranperda RTRW Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan ketentuan.[MT]