MoneyTalk, Jakarta – Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Jalil, berbagi pandangan dalam sesi Katadata Podcast yang menyoroti isu ketahanan pangan Indonesia serta peran penting pemerintah dan sektor swasta dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Dalam diskusi tersebut, Sofyan Jalil menekankan pentingnya intervensi pemerintah yang didukung oleh pendekatan riset, manajemen yang tepat, dan sinergi antara sektor publik dan swasta.
Salah satu poin penting yang disampaikan Sofyan Jalil adalah pentingnya public-private partnership (PPP) yang lebih fleksibel dan tidak terlalu birokratis. Ia mengkritik pendekatan PPP yang ada saat ini yang menurutnya terlalu teknokratik dan birokratis. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan dukungan kepada pengusaha yang memiliki komitmen dan pengalaman untuk mengelola proyek-proyek besar seperti food estate. Dukungan tersebut dapat berupa ekosistem yang lebih kondusif, kredit yang lebih murah, serta proteksi ekonomi yang memadai.
Menurut Sofyan Jalil, kunci keberhasilan komoditas kelapa sawit di Indonesia adalah karena adanya kolaborasi yang tepat antara korporasi dan masyarakat. Ia menekankan bahwa 42% perkebunan kelapa sawit saat ini dimiliki oleh masyarakat yang telah sejahtera berkat kolaborasi tersebut. Kolaborasi ini memberikan hasil yang nyata, karena masyarakat memperoleh akses terhadap riset, bibit unggul, dan praktik pertanian terbaik yang diperkenalkan oleh korporasi.
Penerapan model serupa pada proyek food estate diyakini dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Namun, Sofyan juga menekankan pentingnya melibatkan pengusaha yang memiliki kepedulian dan pengalaman dalam bidang pangan, bukan hanya birokrasi yang tidak selalu memiliki pengetahuan teknis yang dibutuhkan.
Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh sektor pertanian di Indonesia adalah penyusutan lahan pertanian yang semakin signifikan. Sofyan Jalil mencatat bahwa luas lahan pertanian Indonesia menyusut dari 8,1 juta hektar pada tahun 2009 menjadi sekitar 7,5 juta hektar pada tahun 2019, dan tren ini terus berlanjut. Penyusutan lahan pertanian ini diperparah oleh peningkatan permintaan terhadap lahan untuk properti dan industri.
Ia mengkritik kebijakan tata ruang yang tidak memadai, terutama dalam mengizinkan penggunaan lahan-lahan pertanian subur di daerah-daerah seperti Bekasi dan Karawang untuk keperluan industri. Menurutnya, kebijakan ini mengabaikan potensi besar daerah-daerah tersebut sebagai lumbung pangan nasional.
Untuk mengatasi penyusutan lahan pertanian, Sofyan mendorong pemerintah untuk mengadopsi pendekatan Fit for Purpose dalam penataan ruang. Ia mengusulkan agar lahan-lahan yang tidak produktif atau yang sudah terkonversi dijadikan target utama untuk pengembangan kembali sebagai lahan pertanian. Selain itu, Sofyan juga menekankan pentingnya menjaga lahan pertanian abadi agar tetap produktif dan tidak tergerus oleh urbanisasi atau proyek infrastruktur.
Selain lahan yang menyusut, Sofyan juga menyoroti masalah menurunnya jumlah petani di Indonesia dan fragmentasi lahan akibat hukum waris. Dalam banyak kasus, tanah pertanian yang diwariskan kepada generasi berikutnya menjadi semakin kecil, sehingga tidak lagi produktif secara ekonomi. Sofyan mengusulkan konsep demutualisasi sawah, yaitu penggabungan kembali lahan-lahan kecil menjadi unit yang lebih besar agar dapat dikelola secara lebih efisien dengan bantuan teknologi modern.
Ia percaya bahwa dengan meratakan dan menggabungkan sawah-sawah kecil, produktivitas pertanian dapat meningkat secara signifikan. Penggunaan teknologi dan mekanisasi pertanian akan lebih mudah diterapkan pada lahan yang lebih luas dan tidak terfragmentasi.
Sebagai bagian dari diskusi, Sofyan juga menyampaikan rekomendasi kebijakan untuk pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto. Salah satu rekomendasi utamanya adalah penataan kembali tata ruang yang lebih tepat guna, terutama terkait kawasan hutan yang sudah tidak lagi produktif. Sofyan menekankan pentingnya melakukan evaluasi terhadap kawasan-kawasan yang tidak perlu lagi dipertahankan sebagai hutan dan dapat dialihfungsikan untuk keperluan pertanian atau energi terbarukan.
Selain itu, ia juga mendorong pemerintah untuk menciptakan ekosistem yang mendukung keterlibatan swasta dalam sektor pangan. Insentif bagi pengusaha yang serius dalam mengembangkan sektor pangan perlu diberikan, sementara pemerintah harus fokus pada penegakan hukum dan regulasi yang jelas agar program kedaulatan pangan dapat berjalan dengan baik.
Sofyan juga menekankan pentingnya reformasi dalam undang-undang keuangan negara yang saat ini dianggap terlalu formalistik dan menyulitkan implementasi proyek-proyek besar seperti food estate. Reformasi ini perlu dilakukan agar pemerintah dapat lebih fleksibel dalam mendukung proyek-proyek strategis yang memerlukan investasi jangka panjang.
Sofyan Jalil dengan optimisme bahwa kedaulatan pangan dapat dicapai jika pemerintah melakukan intervensi yang tepat dengan dukungan riset dan manajemen yang baik. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci keberhasilan, sementara reformasi regulasi dan penegakan hukum juga diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan sektor pertanian. Tantangan-tantangan yang ada, seperti penyusutan lahan dan menurunnya jumlah petani, harus dihadapi dengan terobosan-terobosan baru agar Indonesia dapat mencapai swasembada pangan yang berkelanjutan.(c@kra)
