Kereta Cepat Archives -

Ini Komentar Cak Imin Terkait APBN Jadi Jaminan Proyek Kereta Cepat Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) 2

Ini Komentar Cak Imin Terkait APBN Jadi Jaminan Proyek Kereta Cepat

Rafi Mukarram 23 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat Abdul Muhaimin Iskandar mendukung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan terkait kebijakan terbaru investasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Luhut diketahui menolak permintaan China yang bersikeras ingin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi penjamin pinjaman utang proyek KCJB.

“Saya kira bagus (keputusan Luhut menolak permintaan China jadikan APBN sebagai penjamin utang KCJB). Resikonya terlalu besar kalau sampai APBN kita tersandera,” kata pria yang akrab disapa Gus Muhaimin dalam keterangan yang diterima.

Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan, pemerintah harus lebih tegas dan memastikan proyek KCJB benar-benar business to business (B2B), sehingga seharusnya tidak membebani APBN sama sekali.

“Yang perlu dipastikan itu proyek KCJB seharusnya B2B, saya kira cukup lah dana PMN disuntikkan, jangan lagi bebani APBN lagi sebagai penjamin utang,” tegas Gus Muhaimin.

Gus Muhaimin menambahkan, jika APBN digunakan sebagai penjamin utang proyek KCJB maka fiskal akan terbebani hingga puluhan tahun untuk membayar beban utang proyek itu.

“Padahal kita tahu masih banyak diperlukan investasi, proyek-proyek besar di daerah-daerah yang saat ini masih berjalan. Jadi pada intinya hindari betul APBN kita jadi jaminan utang, jangan sampai tersandera,” tukas Gus Muhaimin.

Diketahui Sebelumnya, China Development Bank (CDB) disebutkan meminta adanya jaminan melalui APBN untuk memberikan pinjaman yang digunakan untuk membayar pembengkakan biaya (cost overrun) KCJB, yang kemudian ditolak oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

“Masih ada masalah psikologis, kemarin mereka (China) mau dari APBN, tetapi kita jelaskan kalau dari APBN itu prosedurnya jadi panjang makanya mereka juga sedang pikir-pikir. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018,” Luhut kepada media.

Soal APBN Jadi Jaminan Proyek Kereta Cepat, DPR: Bukan Solusi Ideal Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) 3

Soal APBN Jadi Jaminan Proyek Kereta Cepat, DPR: Bukan Solusi Ideal

Rafi Mukarram 22 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi mendesak pemerintah untuk bersikap tegas terhadap China atas permintaannya untuk menjadikan APBN Indonesia sebagai penjamin pinjaman utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Menurutnya, negosiasi penambahan utang KCJB sebesar Rp8,3 triliun dengan pihak kreditur China perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Seperti diketahui, Pemerintah Indonesia saat ini tengah memutar otak akibat bengkaknya biaya proyek atau cost overrun Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung sebesar USD1,2 miliar. China pun mematok bunga utang sebesar 3,4 persen jauh lebih tinggi dari harapan pemerintah yakni 2 persen.

“Kami menilai, kenaikan biaya konstruksi atau cost overrun terjadi akibat perencanaan proyek yang kurang matang, sehingga selama proyek dijalankan terdapat kenaikan biaya bunga, biaya tenaga kerja, hingga biaya pembebasan lahan,” ujar Awiek sapaan Achmad Baidowi.

“Kondisi tersebut seharusnya sudah tercermin pada saat uji kelayakan proyek dilakukan. Kesalahan dalam perencanaan, tidak bisa hanya dibebankan kepada pihak BUMN dan pemerintah Indonesia,” lugasnya.

Pihaknya juga menegaskan jika Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung secara finansial memiliki masa pengembalian investasi yang cukup panjang dan dipastikan dapat memberikan risiko yang sangat besar bagi APBN.

Untuk itu, ia meminta pemerintah untuk waspada terhadap skenario debt trap.

“Kami meminta agar Pemerintah waspada terhadap skenario debt trap atau jebakan utang dimana proyek yang membebani BUMN dan anggaran Negara sengaja diciptakan dengan skenario tertentu oleh pihak kreditur sehingga pengelolaan aset strategis nasional pindah ke tangan asing,” sambungnya.

Pihaknya juga menegaskan jika penjamin utang dengan skema APBN bukan solusi ideal saat ini.

“Saat ini APBN sedang mengejar target defisit wajib kembali ke bawah 3% sebelum 2024, sementara belanja perlindungan sosial, pengendalian inflasi, belanja pendidikan dan belanja rutin wajib diprioritaskan pemerintah,” lugasnya.

“Ruang fiskal jelas akan semakin tertekan jika utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung dijaminkan APBN, meski bentuknya penjaminan tetap ada risiko APBN yang terlibat dalam pembayaran bunga dan cicilan pokok apabila konsorsium Kereta Cepat mengalami kesulitan pembayaran utang,” kata dia.

Menurut anggota DPR RI Dapil Madura ini pemerintah mesti dapat mendesak China agar komitmen dengan kesepakatan awal.

“Proyek Kereta Cepat awalnya adalah Business to Business sehingga permasalahan pembengkakan biaya selama proyek berjalan dapat diselesaikan dengan mekanisme bisnis, bukan melibatkan APBN yang notabene hasil pungutan pajak masyarakat,” tegas dia.

Oleh karena itu, Politisi Fraksi PPP tersebut meminta pemerintah untuk menaikkan daya tawar terhadap pihak kreditur China dalam mencari jalan keluar hutang Kereta Cepat.

“Pemerintah sebaiknya menawarkan penjaminan melalui aset Kereta Cepat atau pemisahan risiko di PT PII. Masih banyak opsi yang rendah risiko dan tidak menimbulkan tekanan keuangan Negara khususnya ketika risiko gagal bayar tinggi. Pemerintah juga dinilai perlu terus transparan mengungkapkan kepada masyarakat konsekuensi dari tiap skema yang dipilih,” pungkasnya.

China Minta APBN Jadi Jaminan Proyek Kereta Cepat, Anggota DPR: Pemerintah Tak Cermat Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB)

China Minta APBN Jadi Jaminan Proyek Kereta Cepat, Anggota DPR: Pemerintah Tak Cermat

Krisna Arjun 21 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengkritisi permintaan China yang menginginkan APBN menjadi jaminan dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Ia menilai pemerintah kurang cermat karena tidak mengantisipasi munculnya tuntutan pemerintah China tersebut.

“Saya rasa ini terjadi karena pemerintah kita, menurut saya tidak cermat di awal sehingga membuat China berani menekan kita untuk meminta jaminan dari APBN,” ujar Lasarus.

Karena itu, Lasarus mengatakan pemerintah harus tegas dalam menghadapi permintaan China itu. Di sisi lain, pemerintah harus komitmen pada kesepakatan yang ada sebelum proyek ini KCJB dijalankan.

“Pemerintah Indonesia sudah biasa melakukan pinjaman luar negeri untuk berbagai kegiatan pembangunan di Indonesia, dan harusnya skema pengembaliannya seperti apa dibicarakan dari awal. Tidak seperti sekarang, ketika keretanya sudah selesai, baru dibicarakan skema utang,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan agar pemerintah tidak membebani APBN sebagai jaminan utang proyek KCJB, sebab dipastikan akan memberikan risiko yang besar bagi keberlanjutan APBN.

“Saya tidak setuju dengan skema itu. Karena harusnya di skema pengembalian ada masa konsesi yang diberikan, nah di masa itulah kita berikan skema pengembalian,” pungkas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Diketahui, Pemerintah Indonesia tengah dalam kebimbangan akibat bengkaknya biaya proyek atau cost overrun Kereta Api Cepat Jakarta Bandung (KCJB) sebesar US$ 1,2 miliar.

China pun mematok bunga utang sebesar 3,4 persen, jauh lebih tinggi dari harapan pemerintah Indonesia sebesar 2 persen.

Di samping itu, China juga meminta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai jaminan dari pinjaman utang proyek itu, yang diberikan China Development Bank sebesar US$560 juta atau Rp8,3 triliun untuk membiayai cost overrun yang besarannya setara Rp17,8 triliun.

Meskipun demikian, sejauh ini Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan terkait tuntutan pemerintah China tak bisa langsung dipenuhi.

Luhut lalu menawarkan alternatif dengan penjaminan utang melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PII.

“Masih ada masalah psikologis, kemarin mereka (China) mau dari APBN, tetapi kita jelaskan kalau dari APBN itu prosedurnya jadi panjang makanya mereka juga sedang pikir-pikir. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018,” beber Luhut, Rabu (12/4/2023).

Diperlukan Pengusutan TPPU di Proyek KCJB Muslim Arbi Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu 1

Diperlukan Pengusutan TPPU di Proyek KCJB

Hedi Batubara 17 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Proyek KCJB kerjasama Konsorsium Indonesia – China sedang berupaya merampungkan pekerjaannya.

Meski saat ini belum juga rampung dan belum dapat beroperasi sesuai dengan tenggat waktu nya. Karena terjadinya pembengkakan biayai. Kini biayainya membengkak menjadi Rp18 triliun.

Semula Proyek ini ditawarkan oleh pengusaha Jepang dengan biaya Rp90 triliun dengan suku bunga 0,1% dan grass periode 40 Tahun.

Tapi akhirnya disetujui oleh pemerintah berkerjasama dengan China untuk bangun KCJB. Kerjasama diikat dengan biaya: Rp120 T, bunga 3,4 % dan Grass Periodenya 80 Tahun.

Jika di bandingkan dengan tawaran dari Jepang. Nilai kontrak dengan China ini sangat mahal; bunga tinggi dan waktu nya sangat panjang. Hampir 100 tahun: yakni 80 tahun.

Mengapa pemerintah tidak ambil kontrak dengan Jepang malah dengan China? Ini menjadi pertanyaan. Padahal dengan China begitu mahal? Siapa yang di untngkan dan ambil untung di sini? Sedang bangsa dan Negara ketiban pulung?

Tidakkah ada upaya TPPU dalam proyek KCJB? Karena menurut info beberapa pejabat China yang berada di struktur konsorsium itu telah di hukum mati oleh pemerintah China karena terlibat dalam kejahatan keuangan dalam proyek itu. Pemerintah China harus menjawab ini. Benarkah info ini?

Akan halnya ramainya TPPU yang digaungkan oleh Menkopolhukam dalam kasus di Kemenkeu yang menyeret Mentri nya: Sri Mulyani dan Stafnya. Dalam dugaan Skandal TPPU Rp 349 T. Tidak kah dalam kasus KCJB ini tidak terjadi praktik TPPU?

Untuk membuktikan itu. Perlu di bentuk TIM Audit Independen untuk mengusut TPPU di Proyek KCJB.

Karena saat ini Pemerintah China tidak yakin keberlangsungan pemerintahan Jokowi akan melanjutkan KCJB sehingga meminta jaminan APBN.

Perlu langkah serius dalam semua kalangan untuk selamatkan APBN dari penyanderaan proyek ambisius yang tidak jelas juntrungan nya. Malah proyek KCJB ini berpotensi membawa Negara di jajah oleh China. (MT)

Oleh: Muslim Arbi
Koordinator Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi

KCJB: Proyek Ambisius, Belum Jelas Untung, Buntung Sudah Didapat? Muslim Arbi Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu

KCJB: Proyek Ambisius, Belum Jelas Untung, Buntung Sudah Didapat?

Hedi Batubara 17 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) telah di Ground Breaking sejak 2016. Dua tahun setelah Jokowi jadi presiden.

Proyek ini tidak ada termasuk dalam janji politik Jokowi saat kampanye pilpres 2014. Entah siapa yang membisiki Jokowi. Lalu muncul lah gagasan dan ide proyek tesebut.

Konon setelah jadi presiden. Jokowi berkunjung ke China. Dia menjajal kereta Cepat di China. Jokowi ingin agar Indonesia punya kereta cepat seperti: China.

Alhasil di tender lah proyek tersebut. Jepang ajukan penawaran: Anggaran nya 90 T. Bunga pinjaman: 0,1% dan masa konsesi 40 Tahun. Proyek KCJB lalu di salip oleh China. Dengan anggaran 120 T, bunga 3,4%. Masa konsesi 80 Tahun.

Dari sejak 2016 KCJB di bangun sampai 2023 tahun: 7 tahun lama nya. Proyek tidak beres2. Dan terlihat mangkrak dan jadi besi tua.

China sudah kucurkan anggaran 120 Triliun. Tapi belum ada tanda2 proyek ini akan jalan. Mangkrak iya. Karena proyek ini tidak melalui studi kelayakan sebagaimana seharusnya.

Melihat suasana semakin tidak nyaman dengan bunga tinggi. Menko Marvest Luhut coba negosiasi ulang agar bunga 3,4% di turunkan menjadi 2 %. China menolak. China ingin bunga tetap 3,4%. China malah minta APBN sebagai jaminan nya.

Jika melihat dengan seksama proyek KCJB ini? Mengapa di paksakan? Dan mengapa harus dengan China? Tidak dengan Jepang yang lebih murah dan lebih pendek waktu konsesinya?

Nah. Sekarang KCJB mangkrak. Biaya semakin membengkak. Proyek nya mangkrak. Dan cenderung jadi besi tua. Pernah di uji coba. Kecelakaan. Mendingan rel dan besinya di jadikan loakan besi tua oleh Pengusaha Madura.

Saat ini Rakyat Indonesia harus minta tanggung jawab: Pemerintah. Terlihat Jokowi dan Luhut paling berambisi dalam proyek ini.

Keduanya segera di mintai tanggung jawab. Mengapa KCJB harus jatuh ke China: Biaya nya sudah mahal. Waktu nya sangat lama dan panjang. Sekarang China minta APBN jadi jaminan.

Belum juga jalan ini KCJB. Untung belum. Buntung sudah di depan mata. Bahkan di paksakan APBN sebagai jaminan.

Bisa jadi China ber ulah dengan meminta APBN sebagai jaminan. Karena China tahu Indonesia adalah Negara paling tinggi indeks korupsinya dan hutang menumpuk.

Jangan kan untuk cicil pinjaman soal KCJB. Bayar hutang saja dari pinjaman. Barangkali itu yang bikin ngeri.

Kini saat nya Rakyat yang tidak tahu menahu soal proyek KCJB menagih ke Jokowi dan Luhut dan pengelola proyek tersebut. Jokowi dan Luhut jangan lari dari tanggung jawab ya.(MT)

Oleh: Muslim Arbi
Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu

Menko Luhut: Peresmian Kereta Cepat dan LRT Agustus 2023 Menko Luhut- Peresmian Kereta Cepat dan LRT Agustus 2023

Menko Luhut: Peresmian Kereta Cepat dan LRT Agustus 2023

Ali Ramadan 16 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut B. Pandjaitan meresmikan pemasangan rel kereta atau track laying terakhir untuk Kereta Api Cepat Jakarta Bandung (KCJB) di Stasiun KCJB Halim.

Rel tersebut membentang dari Tegalluar hingga Halim dengan total panjang rel terpasang 304 km untuk kedua sisi.

Menko Luhut menyampaikan dalam sambutannya bahwa Indonesia boleh bangga karena dengan peletakan rel terakhir ini menandakan bahwa seluruh jalur KCJB telah tersambung.

Namun, perlu menjadi perhatian bersama karena masih banyak yang harus diselesaikan menjelang COD di Bulan Agustus 2023, contohnya penyelesaian pekerjaan stasiun, pembangunan aksesibilitas dan konektivitas, kesiapan SDM untuk operasional dan maintenance, hingga aspek komersial.

“Hal tersebut akan kami kawal ketat melalui koordinasi lintas instansi yang selama ini sudah dilakukan juga oleh PMO Percepatan Proyek KCJB,” tegas Menko Luhut

Menko Luhut menambahkan bahwa hal ini menjadi semangat baru bagi Indonesia, terutama didukung oleh narasi integrasi dan konektivitas dengan proyek strategis nasional lainnya yaitu LRT Jabodetabek, dimana perpindahan moda transportasi dari Kereta Cepat menuju LRT akan menjadi seamless dan effortless.

“Semangat integrasi ini menjadi dorongan bagi seluruh pihak untuk dapat merampungkan kedua proyek strategis nasional tersebut sehingga direncanakan dapat diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada Bulan Agustus 2023 bertepatan dengan hari Kemerdekaan Republik Indonesia,” jelasnya

Pada kesempatan tersebut Menko Luhut bersama PJ Gubernur DKI Jakarta dan jajarannya turut melakukan uji coba menaiki LRT dari Stasiun LRT Halim menuju Stasiun LRT Dukuh Atas.

“Ini perlu kita apresiasi adalah karya anak-anak bangsa kita. Jadi kita kalau ada kurang lebih saya kira tentu perlu proses penyempurnaan karna ini semua di produksi di dalam negeri. Jadi kita sebagai bangsa sekali lagi harus bangga dengan apa yang dicapai oleh anak-anak kita, bahwa ada kurang lebih sana-sini tentu sambil berjalan akan kita perbaiki,” Ujar Menko Luhut.

Selain itu Menko Luhut juga menghimbau terkait pengamanan, agar jangan sampai ada yang merusak fasilitas-fasilitas yang sudah dibangun yang bisa menghambat proses penyelesaian proyek.

“Jadi saya minta semua kita ini betul-betul saling mengingatkan karena ini menyangkut reputasi kita juga, ini kereta api cepat pertama di Asia Tenggara, di Indonesia,” pungkas Menko Luhut.

China Minta APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat, Ini Kata DPR Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) 3

China Minta APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat, Ini Kata DPR

Krisna Arjun 16 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Anggota DPR RI Bakri HM meminta pemerintah bersikap tegas terhadap China terkait permintaannya menjadikan APBN Indonesia sebagai penjamin pinjaman utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Dirinya ingin pemerintah berpikir panjang terkait kasus ini. Jangan sampai anggaran dan kondisi yang stabil saat ini digoyang oleh isu tersebut.

“Orang-orang yang terlibat dalam pembangunan ini harus berpikir panjang. Jangan sampai anggaran-anggaran kita, situasi kondisi kita yang hari ini kita tahu bahwa posisi masih stabil, tapi jangan sampai digoyang oleh isu-isu yang terkadang-kadang yang tidak baik. Harus tegas kepada Pemerintah China saya pikir,” ujar Bakri kepada Parlementaria.

Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional tersebut mengaku terkejut dengan adanya desakan dari pihak China untuk menjadikan penyelesaian masalah utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung harus diperkuat dengan APBN.

Padahal, dirinya menyampaikan, pada kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya bahwa dalam pembangunan kereta cepat tersebut tidak menggunakan dana dari APBN.

“Terus terang saja saya termasuk juga pelaku sejarah yang dulu menolak bahwa kereta cepat ini dibiayai oleh APBN. Ternyata waktu baru-baru kemarin tidak ada satu rupiah pun uang APBN akan masuk (jadi pembiayaan KCJB), tapi pada kenyataannya masuk juga. Tapi kita terkejut adanya desakan dari Pemerintah China ingin bahwa penyelesaian ini harus diperkuat dengan APBN,” ujar Anggota Komisi I DPR RI ini.

Untuk itu, Legislator Dapil Jambi itu pun mendorong pemerintah agar tetap kembali pada kesepakatan awalnya. “Kalau itu memang ada perjanjian utang jangka panjang, ya dilakukan aja. Pemerintah harus tetap kembali kepada kesepakatan awalnya,” tutupnya.

Kereta Cepat China Merugikan Keuangan Negara: APBN Tak Boleh Menjamin Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) 2

Kereta Cepat China Merugikan Keuangan Negara: APBN Tak Boleh Menjamin Utang

Hedi Batubara 14 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Proyek kereta cepat Jakarta Bandung sejak awal sudah menuai banyak masalah, dan (terindikasi) merugikan keuangan negara.

Tender proyek kereta cepat diikuti oleh Jepang dan China. Jepang menawarkan 6,2 miliar dolar AS. China menawarkan 6,07 miliar dolar AS. Akhirnya, China terpilih.

Evaluasi proyek KCJB tidak profesional. Ada indikasi, pokoknya “China harus menang”.

Karena itu, tidak semua komponen biaya masuk dalam evaluasi. Ada yang tertinggal, atau sengaja ditinggal?

Biaya tersebut kemudian muncul, diakui sebagai pembengkakan biaya atau cost overrun. Hal ini dikatakan Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjo, penyebab terbesar pembengkakan biaya proyek adalah melesetnya kalkulasi pihak China saat proses studi kelayakan.

Komponen biaya lainnya yang tidak diperhitungkan dalam evaluasi proyek adalah suku bunga. Jepang menawarkan suku bunga 0,1 persen per tahun. China menawarkan suku bunga 2 persen per tahun, atau 20 kali lipat lebih mahal dari Jepang.

Kalau biaya suku bunga diperhitungkan dalam evaluasi proyek, maka penawaran Jepang lebih murah dari penawaran China. Jepang harusnya menang.

Pembiayaan proyek terdiri dari 25 persen modal dan 75 persen pinjaman, dengan masa tenggang waktu cicilan (grace period) 10 tahun.

Pinjaman dari Jepang 4,65 miliar dolar AS (75 persen x 6,2 miliar dolar AS). Biaya bunga pinjaman 4,65 juta dolar AS per tahun, atau 46,5 juta dolar AS untuk 10 tahun masa grace period. Sehingga total biaya kereta cepat Jepang, termasuk biaya bunga 10 tahun, menjadi 6.246.500.000 (= 6.200.000.000 + 46.500.000) dolar AS.

Pinjaman proyek dari China 4.552.500.000 dolar AS (75 persen x 6,07 miliar dolar AS). Biaya bunga pinjaman 91,05 juta dolar AS per tahun, atau 910,5 juta dolar AS untuk 10 tahun masa grace period. Sehingga total biaya kereta cepat China, termasuk biaya bunga 10 tahun, menjadi 6.980.500.000 (= 6.070.000.000 + 910.500.000) dolar AS.

Artinya, termasuk biaya bunga, total biaya kereta cepat China 11,75 persen lebih mahal dari kereta cepat Jepang: 6.980.500.000 dolar AS vs 6.246.500.000 dolar AS.

Artinya, penunjukan kereta cepat China terbukti merugikan keuangan negara. Kalau biaya bunga dihitung selama 40 tahun masa pinjaman proyek, kerugian ini jauh lebih besar lagi.

Kerugian keuangan negara lainnya, yaitu pembengkakan biaya yang mencapai 1,176 miliar dolar AS, di mana 60 persen atau 705,6 juta dolar AS menjadi tanggungan Indonesia.

Untuk membiayai pembengkakan biaya ini, 25 persen atau 176,4 juta dolar AS berasal dari “modal sendiri”, atau Penyertaan Modal Negara, yang juga berasal dari utang. Bunga utang ini bisa mencapai 6 sampai 7 persen.

Sedangkan 75 persen pembengkakan biaya porsi Indonesia, atau 529,5 juta dolar AS, dari pinjaman komersial China, dengan suku bunga 3,4 persen per tahun. Sangat tinggi sekali, 34 kali lipat dari suku bunga yang ditawarkan Jepang.

Dalam 10 tahun grace period, biaya bunga dari pembengkakan biaya proyek mencapai 179,93 juta dolar AS. Jauh lebih besar dari biaya bunga Jepang yang hanya 46,5 juta dolar AS untuk keseluruhan proyek.

Menurut Luhut, China minta pinjaman terakhir ini dijamin APBN. Hal ini tentu saja tidak bisa dilakukan karena melanggar Undang-Undang dan Konstitusi. Karena APBN harus ditetapkan oleh undang-undang, dan harus mendapat persetujuan DPR setiap tahun. Artinya, DPR saat ini tidak bisa mendikte dan menentukan APBN masa depan. Artinya, jaminan utang oleh APBN melanggar konstitusi. (MT)

Oleh: Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

Diperlukan Pansus Rakyat Bersama DPD: Selamatkan Jebakan Utang China Muslim Arbi Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu 1

Diperlukan Pansus Rakyat Bersama DPD: Selamatkan Jebakan Utang China

Hedi Batubara 13 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Diperlukan Pansus Rakyat untuk usut proyek KCJB. Proyek tersebut telah menyeret Negara ini di bawah tekanan dan dominasi China.

Pemerintah Beijing minta APBN sebegai Jaminan atas Proyek KCJB yang mangkarak itu.

Menko Marvest, Luhut Binsar Panjaitan, gagal nego ulang agar bunga pinjaman dari 3,4 % menjadi 2 %. China malah minta jaminan APBN di KCJB.

Semula Proyek KCJB ini, di tawar oleh Jepang dengan nilai: 90 T, bunga 0,1% dan masa konsesi 40 Tahun. Tapi lalu di setujui dan jatuh ke China dengan nilai 120 T bunga 3,4% dan Masa Konsesi 80 Tahun.

Proyek ini sejak ground bricking sejak 2016 tetap mangkrak. Dan terancam gagal. Sementara nilai proyek nya terus membengkak. Pembengkakang sudah mencapai Rp 18 Triliun.

KCJB ini termasuk salah satu proyek prestius Jokowi yang sedang kandas saat ini. Di tengah masa jabatan nya hampir habis.

Proyek ini tentunya akan menjadi batu sandungan. Bunga hutan yang tinggi dan mengancam negara.
Kini proyek ini bikin negara tersandera hutang oleh Debt Trap – China. Proyek jebakan China.

Jokowi dan Luhut sangat bertanggung jawab terkait proyek ini. Karena telah membuat negara tersandera oleh China.

DPR sudah di desak ber kali2 agar bikin pansus. Karena beban ini akan di pikul negara. Tapi DPR tak bergeming. Sedang proyek ini pasti bikin negara dan Rakyat tambah terpuruk.

Untuk selamatkan Negara dari tekanan Hutang China: Rakyat Perlu bangkit bentuk Pansus Independen. Kalau DPR sudah tidak dapat menjalankan peran Konstitusional nya. Maka Dewan Perwakilan Daerah ( DPD) turun tangan untuk Bentuk Pansus Selamatkan Negara dari ancaman Jebakan Hutang China. (MT)

Oleh: Muslim Arbi
Direktur Gerakkan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu

Kereta Cepat

Ini Komentar Cak Imin Terkait APBN Jadi Jaminan Proyek Kereta Cepat

Soal APBN Jadi Jaminan Proyek Kereta Cepat, DPR: Bukan Solusi Ideal

China Minta APBN Jadi Jaminan Proyek Kereta Cepat, Anggota DPR: Pemerintah Tak Cermat

Diperlukan Pengusutan TPPU di Proyek KCJB

KCJB: Proyek Ambisius, Belum Jelas Untung, Buntung Sudah Didapat?

Menko Luhut: Peresmian Kereta Cepat dan LRT Agustus 2023

China Minta APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat, Ini Kata DPR

Kereta Cepat China Merugikan Keuangan Negara: APBN Tak Boleh Menjamin Utang

Diperlukan Pansus Rakyat Bersama DPD: Selamatkan Jebakan Utang China

Baca Juga Berita Ini

Sejumlah Petinggi Polri Diduga Sadap Presiden Prabowo, Nicho Silalahi: Bisa Terancam Hukuman Mati

Said Didu Sebut Listyo Sigit Jadi Tersangka dan Kaitkan Geng SOP dengan Isu Makar ke Prabowo

DPP CWIG Bawa Bukti Rekaman Kasus PT RMT Capital Finance, Diduga Catut Nama Bank BUMN

Penyadapan Yang Dilakukan oleh Sejumlah Oknum Jenderal polisi Kepada Presiden Prabowo Perlu Dibuat Terang Benderang. Salah Satunya Terkait Alat Sadap Siapa Yang Digunakan