12 November 2026

Menteri Keuangan

JAKARTA, MoneyTalk – Pengurangan penggunaan dolar AS pada sistem pembayaran yang terintegrasi akan mengurangi risiko global terhadap negara kawasan.

Mata uang suatu negara merupakan suatu aspek yang sangat penting bagi proses perekonomian, baik dalam skala nasional maupun internasional.

Dalam konteks perdagangan internasional, misalnya, mata uang yang digunakan sebagai alat transaksi juga berperan penting bagi terjadinya kesepakatan perdagangan.

Nah, saat ini nilai mata uang dolar Amerika Serikat merupakan mata uang popular, bahkan bisa dikatakan sangat dominan dalam perdagangan internasional, karena statusnya sebagai mata uang internasional.

Dengan status tersebut, dunia internasional seolah bergantung pada dolar AS. Baik untuk kepentingan transaksi ekspor maupun impor, harus menyesuaikannya dengan nilai dolar AS.

Namun dalam perkembangan selanjutnya, nilai mata uang dolar AS yang fluktuatif dinilai telah menggoyahkan daya tahan perekonomian banyak negara.

Alhasil, beberapa negara dunia pun kemudian melakukan kesepakatan baik secara bilateral maupun multilateral, demi mencari jalan keluar untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.

Salah satunya adalah BRICS, sebuah blok ekonomi dari negara-negara berkembang yang yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan (South Africa).

Dalam pertemuan belum lama ini, mereka telah berinisiatif untuk mengeluarkan mata uang baru sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap mata uang asing (dolar AS).

Dalam Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (AFMGM) yang diselenggarakan secara kolaboratif oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia di Nusa Dua, Bali, Jumat (31/3/ 2023), disepakati kerja sama transaksi pembayaran lintas batas dengan menggunakan mata uang lokal.

“ASEAN telah menyepakati penggunaan mata uang lokal untuk transaksi pembayaran lintas batasnya,” ujar Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Penggunaan pembayaran lintas batas menggunakan mata uang lokal tersebut kerap disebut sebagai skema local currency transaction (LCT). Alias transaksi tanpa menggunakan dolar Amerika Serikat (AS).

Perry menjelaskan, pengurangan penggunaan dolar AS pada sistem pembayaran yang terintegrasi akan mengurangi risiko global terhadap negara kawasan.

Hal ini sejalan dengan kesepakatan bersama dalam mempercepat transformasi dan partisipasi ekonomi digital inklusif (digital economy).

“ASEAN sepakat untuk menegaskan kembali ketahanan, antara lain, dengan penggunaan mata uang lokal untuk mendukung perdagangan dan investasi lintas batas di kawasan ASEAN,” tambahnya.

Perry mengemukakan lima negara ASEAN, yakni Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina telah meneken kerja sama transaksi pembayaran lintas batas sejak November 2022, di tengah pelaksanaan KTT G20 Indonesia.

Kerja sama pembayaran lintas batas lima negara ASEAN tersebut mencakup kode QR, fast payment, data, RTGS, dan transaksi mata uang lokal.

Dalam Keketuaan ASEAN 2023, Perry mengeklaim, Indonesia kemudian berhasil mendorong lima anggota negara ASEAN lainnya untuk melakukan kerja sama serupa, yakni melakukan transaksi tanpa dolar AS.

“Jadi konektivitas ASEAN bukan hanya lima, melainkan akan diperluas menjadi 10 dan akan diperluas secara global dengan proyek berikutnya,” jelas Perry.

Vietnam, kata Perry menjadi salah satu negara yang siap lebih dahulu dalam mengimplementasikan perjanjian pembayaran lintas batas negara ini, lewat skema LCT. Kemudian, tiga negara ASEAN lainnya, seperti Laos, Kamboja, dan Brunei Darussalam juga tertarik untuk bekerja sama.

“Namun ketiga negara ini masih perlu membangun dan memperkuat sistem pembayaran domestik mereka, sebelum bergabung dalam kerja sama transaksi pembayaran lintas batas,” ujar Perry.

Dalam pertemuan itu, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara ASEAN sepakat untuk memperkuat ketahanan eksternal, termasuk memperbaiki dan mempromosikan ekspor dan investasi guna memperkuat keseimbangan dan cadangan devisa.

Oleh karenanya, pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral di kawasan sepakat mengembangkan ASEAN Development Guideline untuk penyelesaian kerja sama dalam hal transaksi menggunakan mata uang lokal.

Terkait itu pula, Bank Indonesia bersedia menjadi contoh penerapan konektivitas pembayaran lintas batas negara.

JAKARTA, MoneyTalk – Komisi III DPR RI, dalam rapat dengan Menko Polhukam sekaligus Ketua Komite TPPU Mahfud MD dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, ramai-ramai mengusulkan agar temuan transaksi janggal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) senilai Rp349 Triliun diberikan hak angket kepada masing-masing di Komisi III.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menjelaskan usulan tersebut masih akan dibahas dalam rapat internal Komisi III terlebih dulu.

“Usulan teman-teman untuk angket terkait dengan isu tersebut masih dalam tahap pembahasan dari fraksi masing-masing. Tapi ada usulan untuk menggunakan hak angket, kalau akhirnya penyelesaian laporan dari Bu Menteri Keuangan tidak clear,” ujar Sahroni saat konferensi pers Komisi III DPR RI yang digelar di selasar Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta.

Lebih lanjut, ungkapnya, Komisi III DPR RI pada masa sidang mendatang akan meminta penjelasan kembali isu Rp349 Triliun dari 300 surat serta perbedaan antara surat dengan Laporan Hasil Analisis (LHA). Hal itu dengan catatan jika Menkeu sudah memberikan laporan terkait dengan yang sudah diselesaikan.

“Dan (jika) masih ada pertanyaan, maka kita meminta kembali apa yang menjadi isu Rp349 Triliun itu dari 300 surat dan perbedaannya antara surat dengan LHA,” tutur Politisi Fraksi Partai Nasdem itu.

“Nah jadi antar dua ini mana yang LHA, mana yang hanya pemberian surat kepada Kementerian Keuangan dari PPATK. Tadi juga Bu Menteri jelasin, ada yang diminta langsung dari Kementerian Keuangan, ada sindikasi negatif yang dilakukan oleh transaksi tersebut.”

“Jadi tidak semua harus terkait itu dari PPATK. Ada yang dari PPATK inisiatif sendiri melaporkan, ada yang permintaan dari Kemenkeu kepada PPATK. Jadi ini sudah ada titik terang, tapi belum final clear apa yang disampaikan oleh Bu Menteri tadi,” sambungnya.

Selain itu, menanggapi usulan Ketua Komite TPPU Mahfud MD yang ingin membentuk Satuan Tugas (Satgas), Sahroni menegaskan bahwa ia sebenarnya tidak setuju terhadap usulan tersebut.

Mengingat, tandas Sahroni, saat ini telah ada Komite TPPU yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sama untuk melakukan pendalaman hasil transaksi yang ada di PPATK. Sehingga, menurutnya, pembentukan Satgas dinilainya hanya buang-buang waktu.

“Ini kan Satgas baru diusulin oleh Ketua Komite (TPPU). Tapi kita berharap sebenarnya Satgas itu gak perlu, kan Komite (Komite TPPU) ini sudah ada. Komite inilah yang dijadikan untuk pendalaman mana-mana yang akan menjadi pertanyaan sebenarnya dari hasil transaksi yang ada di PPATK.”

“Jadi sebetulnya Satgas gak perlu, itu buang-buang waktu. Karena sistemnya sama semuanya, sebetulnya sama, ya buat apa? Lebih baik itu aja sekarang yang ada dimaksimalin untuk mendapatkan hasil daripada laporan hasil analisa dari PPATK,” pungkasnya.

JAKARTA, MoneyTalk – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melakukan kunjungan kerja di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang untuk meninjau kesiapan layanan bea dan cukai menyambut lonjakan kedatangan penumpang dalam rangka mudik lebaran 2023.

Bersama dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Askolani beserta jajaran, Menkeu meninjau seluruh aspek kesiapan dari hulu hingga ke hilir.

Mulai dari proses pelayanan bagasi penumpang, penjaluran penumpang menuju green dan red line, pemeriksaan barang (melalui x-ray dan fisik bagasi), pelayanan IMEI (registrasi hingga pembayaran), dan profiling penumpang.

Menkeu mengaku senang melihat kesiapan para petugas DJBC yang terus meningkat dan semakin matang dalam memberikan pelayanan kepabeanan dan cukai.

Menkeu juga memastikan agar seluruh layanan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, di sela-sela peninjauan di bandara Soekarno-Hatta, dirinya juga menyempatkan diri untuk berbincang dengan para pegawai bea dan cukai yang bertugas.

Dalam kesempatan itu, Menkeu menyampaikan terima kasih atas kesiapan dan antusiasme seluruh jajaran DJBC dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Terakhir, Menkeu berpesan kepada seluruh jajaran untuk terus menjaga profesionalisme dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

“Mari jaga bersama kepercayaan masyarakat terhadap DJBC dan @kemenkeuri,” pungkasnya.

JAKARTA, MoneyTalk – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melantik anggota direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) (GDE), Kamis (06/04) di Gedung Djuanda I Kementerian keuangan. Dalam hal ini, Pak Yudistian Yunis selaku Direktur Utama PT Geo Dipa Energi menggantikan alm. Pak M. Ikbal Nur yang telah mendahului kita semua.

Pak Yudis akan menahkodai sebuah BUMN yang merupakan Special Mission Vehicle (SMV) di bawah naungan Kementerian Keuangan di bidang geothermal. Menkeu mengatakan, geothermal ini merupakan salah satu vehicle yang luar biasa strategis dan diperlukan kerja sama yang luar biasa dalam memaksimalkannya.

“Hari ini saya bicara untuk meningkatkan kemampuan Indonesia dalam melakukan transformasi energi, baik itu mengurangi lebih banyak penggunaan bahan bakar fosil termasuk batu bara dan meningkatkan lebih banyak investasi di bidang renewable. Indonesia dalam hal ini memiliki potensi yang luar biasa di bidang renewable termasuk geothermal. Tentu sangat membutuhkan kemampuan dari persero dan perusahaan untuk bisa mewujudkan potensi itu menjadi kenyataan,” terang Menkeu.

Selanjutnya, Menkeu menyebut bahwa PT Geo Dipa Energi memiliki potensi yang sangat besar dan masih dapat terus dikembangkan. Saat ini PT Geo Dipa mengembangkan 2 pembangkit listrik untuk tenaga panas bumi sebesar 120 MW.

Menurut Menkeu, diperlukan tata kelola, manajemen dan leadership yang baik dalam mencapai tujuan utama, yaitu menjalankan operasi dengan zero risk of incident dan mewujudkan proyek-proyek secara tepat waktu sehingga seluruh minat investasi bisa berjalan dengan baik.

“Geo Dipa harus menjadi BUMN yang sehat, reliabel, memiliki tata kelola yang baik dan mampu menjadi salah satu instrumen mewujudkan transformasi energi Indonesia menuju energi yang terbarukan dan hijau,” ujarnya.

Menkeu juga berharap, kedepannya Geo Dipa dapat menjaga kinerja dengan optimal dan senantiasa efektif, kredibel, dan reliabel menjadi instrumen transformasi energi Indonesia menuju energi terbarukan yang handal sebagai international interest dunia kepada Indonesia.

“Selamat bekerja Pak Yudis. Jaga perusahaan dengan sepenuh hati, dengan kejujuran, integritas, profesionalisme, dan kompetensi yang tinggi. Established leadership secara efektif dan jaga seluruh kinerja secara optimal,” pungkasnya.[MT]

JAKARTA, MoneyTalk – Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) selaku komite non struktural yang bersifat independen dan berkedudukan langsung di bawah Menteri Keuangan memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi yang bersifat strategis terhadap kebijakan dan administrasi perpajakan.

Komwasjak sendiri mulai ditetapkan pertama kali pada tahun 2008 yang merupakan amanat dari UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan.

Dalam hal ini, Komwasjak hadir untuk memberikan rasa keadilan bagi Wajib Pajak dengan menerima pengaduan perpajakan dari pihak eksternal Kemenkeu, dimana aduan tersebut terus dipantau tindak lanjut rekomendasi dan penyelesaiannya oleh pihak terkait.

Untuk itu, Komwasjak harus bersinergi dan melakukan kerjasama dengan instansi perpajakan dalam melakukan tugasnya untuk mewujudkan kebijakan dan administrasi perpajakan Indonesia yang semakin baik.

Melalui perannya yang sangat strategis tersebut, Komwasjak berkomitmen terus menjaga integritas dan kredibilitas. Pesan ini harus tertanam kuat pada Amien Sunaryadi dan Zainal Arifin Mochtar yang baru saja dilantik sebagai Ketua dan Wakil Ketua Komwasjak masa kerja 2023-2026.

Kehadiran Amien dan Zainal yang berasal dari kalangan profesional dan akademisi diharapkan memberikan warna dan energi baru bagi Komwasjak untuk memberikan pemikiran dan perspektif yang lebih konstruktif melalui ilmu, kompetensi, dan pengalaman yang dimiliki.

Maka dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengimbau agar dapat bersama-sama dalam menjaga dan mengawasi perpajakan Indonesia, terus bekerja dengan integritas dan profesionalitas untuk menjaga reputasi Kementerian Keuangan, melaksanakan seluruh langkah-langkah preventif dan korektif dengan akuntabel dan transparan, serta terus menjaga kepercayaan publik.[MT]

JAKARTA, MoneyTalk – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan empat arah desain kebijakan APBN pada tahun 2024 yang meliputi penguatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, peningkatan nilai tambah SDA, serta penguatan deregulasi dan institusi.

Hal itu diungkapkan Menkeu dalam acara Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat pada Kamis (06/04) yang juga dihadiri oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Menkeu menyebut, desain kebijakan APBN merupakan tonggak yang sangat penting untuk mengelola kondisi 2024 yang merupakan tahun pemilu dan pada saat yang sama masih terdapat dinamika global.

Menkeu mencontohkan, jatuhnya Silicon Valley Bank dan Signature Bank telah menimbulkan perubahan persepsi industri keuangan di negara maju.

“Alhamdulillah untuk Indonesia guncangan-guncangan ini pasti tidak bisa 100% kita tidak merasakan. Namun, kita relatif bisa menjaga stabilitas dilihat dari stock indeks kita, yield dari Surat Berharga Negara kita, dan nilai tukar kita. Kalau kita bahkan lihat hari ini dengan pergerakan-pergerakan global ini sekarang Indonesia bahkan dianggap sebagai large enough economy. Ekonominya besar, stability-nya bagus”, ujar Menkeu.

Menurut Menkeu, APBN 2024 didesain sesuai arahan Presiden untuk mencapai empat tujuan besar tahun depan, yaitu penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, peningkatan investasi, dan pengendalian inflasi.

Perekonomian Indonesia diproyeksikan tumbuh 5,3-5,7% (yoy), inflasi berada di kisaran 1,5-3,5% (yoy), nilai tukar (Rp/USD) berada di rentang Rp14.800-Rp15.400, harga minyak mentah di rentang 75-85 (USD/barrel), lifting minyak di rentang 592-651 (ribu bph), dan lifting gas berada di kisaran 1.007-1.058 (boepd).

Sasaran dan indikator pembangunan pada 2024 difokuskan pada pemulihan serta akselerasi pembangunan. Kemiskinan ditargetkan menurun di rentang 6,5-7,5%, rasio gini turun di rentang 0,374-0,377, tingkat pengangguran terbuka menurun di rentang 5-5,7%, Indeks Pembangunan Manusia meningkat pada level 75,54%, nilai tukar petani meningkat di rentang 105-108, serta nilai tukar nelayan meningkat di rentang 107-110.

Sementara, postur fiskal tahun depan diperkirakan pendapatan negara mencapai antara 2.700 hingga 2.865 triliun, belanja di 3.215 hingga 3.476.

“Tahun depan kita desain agar primary balance mendekati sedekat mungkin balance atau 0 ini untuk betul betul menjaga kesehatan APBN sehingga defisit didesain antara 2,16 hingga 2,64 persen dari GDP kita”, ungkap Menkeu.[MT]

NUSA DUA, MoneyTalk – Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEA​N menegaskan kembali komitmen bersama untuk menjaga stabilitas keuangan dan memajukan integrasi keuangan terhadap prospek ekonomi yang tidak menentu (uncertain) yang dapat berdampak pada momentum pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN.

Hal itu menjadi pesan utama yang disampaikan dalam Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (AFMGM) yang diselenggarakan secara kolaboratif oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia pada 31 Maret 2023 di Nusa Dua, Bali.

Pertemuan ini dihadiri oleh para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari sembilan negara ASEAN (Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam), serta perwakilan dari enam organisasi internasional, yaitu Asian Development Bank (ADB), ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO), International Monetary Fund (IMF), Financial Supervisory Board (FSB), Bank for International Settlement (BIS) dan World Bank.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan peran penting dan strategis ASEAN sebagai pusat pertumbuhan dunia.

“Kami percaya bahwa ASEAN memiliki tujuan untuk menjadi suatu kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Stabilitas pertumbuhan ekonomi ASEAN telah menjadi dan akan selalu menjadi bagian dari kisah ASEAN. Untuk memastikan bahwa keberhasilan ini akan berkelanjutan, kita harus memperkuat kapasitas ASEAN dalam menghadapi berbagai tantangan yang pernah dialami di masa lalu, termasuk yang tidak kalah penting adalah menghadapi tantangan baru yang muncul saat ini, hingga tantangan dua puluh tahun ke depan,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Berbagai upaya bersama dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut telah terefleksikan dalam tema Keketuaan Indonesia, yaitu ASEAN Matters: Epicentrum of Growth.

Dengan tema ini, Indonesia berharap bahwa ASEAN akan tetap relevan, strategis, dan penting bagi dunia, atau dengan kata lain ASEAN Matters. “Epicentrum of Growth” mencerminkan bahwa Indonesia ingin menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional dan dunia.

“ASEAN selalu menjadi suatu titik terang dalam perekonomian dunia, di mana kawasan ini menawarkan prospek ekonomi yang lebih menjanjikan dibandingkan dengan prospek ekonomi dunia. Hal ini menjadi suatu landasan bahwa kolaborasi dan kerja sama ASEAN yang kuat perlu dilakukan agar ASEAN mampu bertahan terhadap berbagai risiko yang dapat mengancam perekonomian kawasan,” tambah Sri Mulyani.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyatakan bahwa untuk menjawab tantangan ASEAN, anggota harus bekerja sama secara kolaboratif dan kooperatif.

“Sebagai Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan, kita harus memanfaatkan keahlian dan pengalaman kolektif kita untuk mengembangkan kebijakan dan langkah-langkah yang mempromosikan ketahanan ekonomi, keberlanjutan, dan inklusi. Tindakan tersebut dapat mencakup tiga agenda berikut.”

“Pertama, kita harus memiliki pemahaman yang baik tentang dinamika stabilitas makroekonomi dan keuangan global dan regional serta mampu merumuskan bauran kebijakan yang optimal. Kedua, memanfaatkan agenda global di bidang pembayaran lintas batas. Ketiga, dengan dinamika pasar keuangan global saat ini yang sangat dipengaruhi oleh siklus kenaikan suku bunga yang cepat oleh bank sentral utama, lebih penting bagi pasar negara berkembang untuk melindungi sektor eksternal dari konsekuensi yang tidak diinginkan,” jelasnya.

Pada AFMGM tahun ini, para anggota menyambut tema Keketuaan ASEAN Indonesia pada tahun 2023, yaitu ‘ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”, dengan tiga dorongan strategis: (i) pemulihan dan pembangunan kembali, (ii) ekonomi digital, dan (iii) keberlanjutan. Sejak 28 Maret 2023, total 13 pertemuan tingkat tinggi (HLM) telah diadakan dengan Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan serta Deputi.

Sejalan dengan tema, Epicentrum of Growth, ASEAN secara kolektif memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabilitas makroekonomi. Misalnya, ekonomi ASEAN-5 tumbuh sebesar 5,3% tahun lalu, dan secara kolektif diperkirakan menjadi 4,6% tahun ini dan meningkat menjadi 5,6% pada tahun 2024.

Pertumbuhan ini antara lain akan terus berlanjut didukung oleh konsumsi, perdagangan, dan investasi yang kuat, serta perdagangan terbuka dan investasi ke negara lain. Meskipun demikian, ASEAN dan global masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain dampak rambatan (spillover) dari perkonomian global, suku bunga tinggi, inflasi tinggi, serta ketidakpastian keuangan global.

ASEAN perlu menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dan kerja sama yang kuat, yang tergambar dalam Prioritas Ekonomi Indonesia (Priority Economic Deliverables/PED), untuk mengatasi risiko-risiko yang mengancam ekonomi kawasan. Beberapa agenda turunan PED yang berada di bawah koordinasi Kementerian Keuangan adalah kesiapsiagaan kesehatan (health preparedness); pendanaan infrastruktur, perpajakan internasional, kerja sama kepabeanan dan cukai, inklusi keuangan digital untuk UMKM dan keuangan berkelanjutan.

Keenam agenda ini akan menguatkan kerja sama dan integrasi kerja sama sektor keuangan di ASEAN di bawah cetak biru 2025 dan akan membantu kawasan merespon tantangan global yang sedang dihadapi bersama untuk memastikan pemulihan ekonomi ASEAN.

Untuk menghadapi berbagai tantangan di ASEAN, ada 3 prioritas terkait agenda bank sentral. Pertama, memperkuat bauran kebijakan makroekonomi untuk menghadapi limpahan global dalam rangka mendukung stabilitas makroekonomi dan keuangan serta mendukung pemulihan dan integrasi ekonomi di kawasan ASEAN.

Mempertimbangkan sifat tantangan yang multidimensi dan kompleks yang saat ini dihadapi kawasan ini, pertemuan tersebut menyoroti perlunya memperkuat bauran kebijakan yang mencakup reformasi fiskal, moneter, makroprudensial, dan juga struktural.

Kedua, memperluas Regional Payment Connectivity (RPC) di antara anggota ASEAN dengan cepat. Tahun lalu, di bawah Presidensi G20 Indonesia, 5 bank sentral ASEAN (Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, dan Filipina) telah menandatangani MOU mengenai interkonektivitas dan interoperabilitas lintas batas, penggunaan QR, pembayaran cepat dan LCT.

Melalui RPC, anggota ASEAN berupaya menyediakan sistem pembayaran yang mulus, cepat, dan efisien untuk seluruh kawasan ASEAN. Terakhir, pentingnya memitigasi risiko yang dapat muncul dari digitalisasi sistem pembayaran melalui penguatan regulasi, pengawasan, adopsi standar internasional, serta perlindungan konsumen.

Ketiga, memperkuat ketahanan keuangan, antara lain melalui penggunaan mata uang lokal untuk mendukung perdagangan dan investasi lintas batas di kawasan ASEAN. Para Menteri dan Gubernur Bank Sentral kemudian menyetujui Pernyataan Bersama (Joint Ministrial Statement/JMS) yang berisi perkembangan, pencapaian, dan kesepakatan bersama atas agenda-agenda tersebut.

Selain diskusi terkait kebijakan, pertemuan AFMGM juga merupakan suatu kesempatan untuk mempromosikan keragaman budaya Indonesia. Dengan tema hospitality “Discover Indonesia”, rangkaian pertemuan ini secara khusus menunjukkan seni dan budaya Indonesia Bagian Tengah dan Timur. Selain itu, delegasi dapat mengunjungi pameran UMKM produk berkualitas dari Indonesia Tengah dan Timur, serta menikmati kopi khas Indonesia.

Perkenalan keragaman budaya Indonesia selama pertemuan tersebut menunjukkan bagaimana solidaritas dapat dicapai di tengah perbedaan, dan bagaimana kolaborasi dalam komunitas ASEAN yang beragam dapat mendukung kemajuan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi global.

Hasil pertemuan AFMGM pertama akan dilaporkan ke KTT ASEAN ke-42 yang akan diselenggarakan pada Mei 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, yang kemudian akan dilanjutkan dengan AFMGM kedua pada Agustus 2023 di Jakarta. Berbagai agenda diskusi di Jalur Keuangan Pilar Ekonomi diharapkan dapat menghasilkan hasil konkret yang bermanfaat signifikan dan berdampak positif bagi negara-negara di kawasan ASEAN.[MT]

JAKARTA, MoneyTalk – Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 15 tahun 2023 yang mengatur kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13. THR tahun ini akan diberikan kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan. Pemberian THR dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan pelaksanaan program yang lain dan dalam batas kemampuan keuangan negara.

“Besaran THR yang diberikan yaitu sebesar gaji/pensiun pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji/pensiun pokok (tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum), dan 50% tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja. Untuk Instansi Pemerintah Daerah, paling banyak 50% tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan. Sementara itu, untuk guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja/tambahan penghasilan diberikan 50% tunjangan profesi guru serta 50% tunjangan profesi dosen,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers secara daring.

Anggaran THR dan gaji 13 secara umum telah teralokasi dalam APBN Tahun Anggaran 2023 melalui Kementerian/Lembaga (K/L) dengan total sekitar Rp11,7 Triliun untuk ASN Pusat, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Polri. Kemudian, untuk ASN Daerah (PNSD dan PPPK) ada dalam DAU sekitar Rp17,4 triliun dan dapat ditambahkan dari APBD TA 2023 sesuai kemampuan fiskal masing-masing Pemerintah Daerah serta sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan pada Bendahara Umum Negara sekitar Rp9,8 Triliun untuk pensiunan dan penerima pensiun.

Kebijakan pemberian THR ini merupakan bagian dari instrumen dalam APBN sebagai upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional menuju normalisasi aktivitas masyarakat. Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri merupakan salah satu momentum untuk mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat termasuk melalui pemberian THR bagi karyawan, aparatur negara, dan pensiunan.

“Dengan adanya penanganan covid yang cukup terkendali, namun di sisi lain pemulihan ekonomi menghadapi tantangan global yang sangat tidak pasti terutama dalam bentuk perlambatan ekonomi global, kondisi geopolitik yang mempengaruhi kondisi ekonomi, dan tren kebijakan moneter untuk menangani inflasi yang cenderung tetap, maka kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 disesuaikan dengan tantangan dan kondisi saat ini,” tambah Menkeu.

THR tahun 2023 diberikan kepada seluruh aparatur negara dan pensiunan, yang antara lain terdiri dari ASN Pusat, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Polri sekitar 1,8 juta orang. ASN Daerah sekitar 3,7 juta orang, termasuk Guru ASND yang menerima TPG (1,1 juta orang), Guru ASND yang menerima Tamsil (527,4 ribu orang), pensiunan dan penerima pensiun sekitar 2,9 juta orang.

Pencairan THR direncanakan dimulai pada H-10 Idul Fitri di mana K/L dapat mengajukan SPM ke KPPN mulai H-10 dengan menyesuaikan penetapan cuti bersama oleh Pemerintah dan dapat dicairkan oleh KPPN sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan kepada seluruh Pemerintah Daerah untuk segera menyelesaikan penyusunan Perkada tentang Pembayaran THR dan Gaji 13 dalam minggu ini serta memastikan agar pembayarannya dapat dilakukan mulai H-10. Apabila THR belum dapat dibayarkan sebelum Hari Raya Idul Fitri, THR dapat dibayarkan sesudah Hari Raya Idul Fitri.

Sementara itu, untuk gaji ke-13 yang merupakan bantuan pendidikan akan dilaksanakan mulai bulan Juni 2023 dengan komponen dan kelompok aparatur penerima yang sama dengan THR 2023. Pengaturan pelaksanaan teknis THR maupun gaji ke-13 akan diatur dengan Permenkeu untuk yang bersumber dari APBN dan dengan Perkada untuk yang bersumber dari APBD.

Selanjutnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Anas mengapresiasi kerja keras dan gotong-royong dalam penanganan Covid-19 dari para aparatur negara serta seluruh elemen masyarakat sehingga pandemi terkendali. “Pemberian THR ini merupakan penghargaan pemerintah terhadap kontribusi seluruh aparat pemerintah dengan harapan ke depan semuanya bisa meningkatkan kinerja, memperbaiki pelayanan publik dan terus berinovasi,” ungkap Menteri PANRB.[MT]

JAKARTA, MoneyTalk – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melantik 2 pejabat Pimpinan Tinggi Madya (pejabat eselon I), 17 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat eselon II), serta 7 pejabat pada Komite Pengawas Perpajakan. Dengan tegas, Menkeu menyampaikan tiga pesan penting kepada para pejabat tersebut.

“Pertama, jalankan sumpah jabatan yang baru saja anda ucapkan. Tidak perlu saya ulang, di situ sudah cukup sangat jelas mengenai apa yang seharusnya anda semua lakukan. Kemudian, menjalankan tugas sesuai peraturan perundang-undangan, menjaga etika publik berarti juga asas kepatutan dan juga asas sopan santun. Yang ketiga, jaga integritas,” kata Menkeu saat memberikan arahan pada pelantikan yang berlangsung di Gedung Djuanda 1, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jakarta.

Pelantikan pejabat Eselon I hari ini terdiri dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional dan Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal. Selain itu, terdapat mutasi pejabat Eselon II di Ditjen Pajak sebanyak 4 pejabat dan promosi sebanyak 7 Pejabat. Ada juga promosi di Ditjen Perbendaharaan sebanyak 4 Pejabat Eselon II, dan promosi di Ditjen Kekayaan Negara sebanyak 2 Pejabat Eselon II.

Terakhir, terdapat pengangkatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komite Pengawas Perpajakan sebanyak 7 Pejabat. Khusus struktur Komwas Perpajakan yang baru diharapkan dapat meningkatkan kinerja Komwas Perpajakan lebih baik lagi ditengah kasus pajak saat ini, karena menunjuk tokoh antikorupsi Amien Sunaryadi (mantan Ketua KPK) dan Zainal Arifin Mochtar (akademisi) sebagai Ketua dan Wakil Ketua Komwas Perpajakan.

Menyikapi kasus yang tengah bergulir, segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab telah membuat masyarakat kecewa, emosi, dan marah. Hal tersebut berhubungan dengan harapan dari masyarakat terhadap institusi Kemenkeu.

Untuk itu, Menkeu menegaskan bahwa tindakan korektif dan perbaikan akan terus dilakukan secara konsisten dan tegas, karena kepercayaan masyarakat tidak boleh dicederai dan dikhianati dan harus dijaga bersama secara penuh, sungguh-sungguh dan tanpa kompromi.

“Saya minta baik yang dilantik maupun yang hadir disini untuk sekali lagi menegaskan kembali membangun kepercayaan publik bagi instansi Kementerian Keuangan. Ini adalah suatu pekerjaan yang terus-menerus berkesinambungan dan tak pernah putus, karena kepercayaan adalah sesuatu yang memang harus dijaga serta tidak boleh dikhianati atau dicederai oleh siapapun.” kata Menkeu.

Di saat yang sama, pengelolaan keuangan negara dihadapkan pada berbagai tantangan dari kondisi ekonomi global yang terus bergejolak. Oleh karena itu, Kemenkeu harus dapat hadir sebagai penjaga keuangan negara yang dapat diandalkan.

“Kondisi ekonomi dunia tidak baik-baik saja dan terus bergejolak, maka anda semuanya wajib untuk menjaga instrumen keuangan negara menjadi instrumen yang dapat diandalkan dan terus menjadi instrumen yang mampu melindungi masyarakat serta perekonomian dari berbagai guncangan. Kita telah melewati pandemi dengan relatif baik, teruji namun itu tidak boleh membuat kita terlena atau dalam hal ini, merasa jumawa, perhatikan risiko ini, lihat job descriptions dan tanggung jawab anda, minimalkan semua kemungkinan risiko dari eksternal dan internal dan jalankan tugas dengan baik,” ungkap Menkeu.

Menkeu menginstruksikan kepada para pejabat tersebut, serta seluruh pegawai Kemenkeu di semua unit dan posisi agar menjaga martabat, kehormatan, dan kepercayaan masyarakat terhadap Kemenkeu sebagai institusi yang berintegritas.

“Saya minta komitmen anda semuanya untuk menjaga dan membangun reputasi Kementerian Keuangan, berteman secara professional, menjadi pemimpin yang bisa diandalkan dan jangan mengecewakan kepercayaan publik, kepercayaan institusi Kementerian Keuangan, dan juga pertanyaan dari seluruh stakeholders kita,” kata Menkeu.

Menkeu juga menambahkan, bahwa para pejabat Eselon 1 dan 2 berperan penting sebagai penjaga garis pertahanan pertama dari risiko-risiko yang mungkin timbul dalam institusi Kemenkeu.

“Saya minta untuk menjadi pimpinan unit organisasi yang efektif. Menjaga anak buah. Di sini semuanya adalah pejabat eselon 1 dan 2. Meneliti, menjaga dan dalam hal ini dan terus menjaga kepercayaan sebagai unit yang langsung harus melaksanakan the first line of defense. Tidak boleh segan untuk membuat langkah korektif dari awal sehingga tidak menimbulkan resiko bagi institusi. Di sinilah letaknya kita semuanya untuk bekerja sama sehingga reputasi lembaga dan kepercayaan publik bisa kita bangun kembali,” ungkap Menkeu.

Melalui jabatan yang dipercayakan kepada para pejabat di Kemenkeu, Menkeu meminta agar seluruh jajaran Kementerian Keuangan harus dapat memegang teguh integritas dan profesionalisme yang menjadi nilai-nilai Kementerian Keuangan.

“Jangan kecewakan kepercayaan ini, selamat menjalankan tugas dan sumpah jabatan yang baru anda ucapkan. Tetap tegak meskipun badai maupun berbagai krisis menerjang. Kuatkan jajaran anda, solidkan barisan anda. Tunjukkan leadership anda untuk mewujudkan Indonesia yang maju, bermartabat, sejahtera dan adil,” pungkas Menkeu.[MT]