MoneyTalk,Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Indonesia membutuhkan dana sebesar US$ 281 miliar atau setara dengan Rp 4.000 triliun untuk menangani dampak perubahan iklim. Angka ini hampir menyamai total anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Indonesia untuk satu tahun penuh.
Menteri Keuangan
MoneyTalk, Jakarta – Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, dalam sebuah diskusi yang disiarkan melalui kanal YouTube *Ekonomi & Analisis Data* pada Selasa (3/9/2024), memberikan klarifikasi dan penjelasan terkait isu kemiskinan dan pengangguran yang terus menjadi sorotan publik. Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani menanggapi berbagai pandangan yang menyebut bahwa tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia mengalami peningkatan.
JAKARTA, MoneyTalk – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan bahwa isu perubahan iklim menjadi prioritas dalam strategi pembangunan Indonesia.
Hal itu disampaikan Menkeu dalam diskusi panel Center for Global Development (CGD) bersama Jin Liqun (President and Chair of the Board of Directors, Asian Infrastructure Investment Bank) serta dipandu oleh Masood Ahmed (President CGD).
Dalam acara yang merupakan rangkaian kunjungan kerja di Washington DC tersebut, Menkeu berdiskusi mengenai hubungan antara negara-negara berpendapatan menengah dengan institusi MDB (Multilateral Development Bank (MDB) untuk bisa mendukung mitigasi perubahan iklim dan strategi pembangunan masing-masing negara.
Seperti banyak negara berkembang lainnya, Indonesia punya hubungan cukup panjang dengan MDB, termasuk salah satunya Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).
Namun, krisis perubahan iklim membuat sejumlah negara lebih berfokus untuk memitigasi dampak isu tersebut terhadap lingkungan dan mengejar Green Growth dengan cara mengurangi kemiskinan, memastikan inklusi sosial, kelestarian lingkungan, dan efisiensi sumber daya.
Pada kesempatan tersebut, Menkeu mengatakan saat ini pemerintah terus berupaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, rendah karbon, serta resisten terhadap dampak perubahan iklim.
“Oleh karenanya, isu perubahan iklim harus kita masukkan sebagai inti dari kerangka kerja sama dan strategi kemitraan dengan MDB. Tanpa kepedulian kita terhadap lingkungan, target pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan tentunya akan jauh lebih sulit untuk diwujudkan”, ujarnya.
JAKARTA, MoneyTalk – Dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan Belanda, Sigrid Kaag, Menkeu Sri Mulyani menyatakan Belanda dan Indonesia sepakat untuk memperkuat penerapan Keuangan Transisi.
Menurut Menkeu, Keuangan transisi memiliki peran penting bagi banyak negara dunia.
“Tidak hanya membantu mendekarbonisasi ekonomi, keuangan transisi juga memperkuat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara yang menerapkannya. Oleh karena itu, Indonesia terus memantau setiap progres dari agenda ini”, ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, keduanya juga membahas tindak lanjut dari upaya mengatasi perubahan iklim mengingat Menkeu Sigrid Kaag baru saja mengemban tanggung jawab sebagai Co-Chair Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim periode 2023 – 2025.
“Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengolaborasikan Koalisi dengan G20, di mana isu transisi hijau dan kebijakan untuk memobilisasi sumber pendanaan swasta dapat berkontribusi pada prioritas agenda Keuangan Berkelanjutan dalam keketuan G20 India”, jelas Sri Mulyani.
JAKARTA, MoneyTalk – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengumumkan pendapatan negara masih melanjutkan kinerja baik hingga akhir Triwulan I tahun 2023, yaitu tumbuh 29,0% (yoy).
Hingga akhir Maret 2023, Pendapatan Negara mencapai Rp647,2 T atau 26,3% dari target APBN 2023.
Hingga akhir Maret, penerimaan pajak masih kuat, yaitu mencapai Rp432,25 T atau 25,2% dari Target, tumbuh 33,8% (yoy), didukung dampak implementasi UU HPP.
Berdasarkan jenisnya, seluruh jenis pajak tumbuh positif secara agregat, meskipun pada bulan Maret beberapa jenis pajak mengalami kontraksi.
Berdasarkan sektornya, secara agregat seluruh sektor utama tumbuh positif. Pada bulan Maret, beberapa sektor masih tumbuh stabil seperti Industri Pengolahan, Jasa Keuangan, Transportasi, dan Jasa Perusahaan.
Selain itu, Sektor Pertambangan tumbuh signifikan karena beberapa WP menyetorkan PPh Badan Tahunan lebih awal. Pertumbuhan sektor Informasi dan Komunikasi juga meningkat didorong peningkatan PPh Final.
Sementara, sektor Perdagangan dinilai melambat karena perlambatan PPN DN dan peningkatan restitusi, serta sektor Jasa Konstruksi dan Real Estat melambat karena perubahan model pemungutan PPN atas transaksi dengan Pemerintah.
Namun, tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan di tahun 2023 meningkat 3,15% dibandingkan tahun 2022.
“Jadi artinya Alhamdulillah masyarakat masih terus taat membayar pajak sesuai dengan kewajiban perundang-undangan dan konstitusi, karena pajak memang berguna untuk masyarakat juga,” ungkap Menkeu.
Selanjutnya, per 31 Maret 2023, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai menurun. Hal ini dipengaruhi oleh turunnya penerimaan Bea Keluar, sedangkan penerimaan Bea Masuk masih menunjukkan kinerja positif.
Penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp72,24 T (23,83% dari Target, turun 8,93% yoy). Penerimaan Bea Masuk tumbuh 8,84% (yoy), didorong pelemahan kurs Rupiah dan komoditas utama yang masih tumbuh meskipun kinerja impor sudah mulai menurun.
Sementara itu, penerimaan Cukai menurun 0,72% (yoy) disebabkan penurunan produksi Januari 2023 utamanya dari rokok SKM dan SPM Golongan 1. Bea Keluar juga mengalami penurunan sebesar 71,66% (yoy) akibat moderasi harga CPO dan turunnya volume ekspor komoditas mineral.
“Ini konsekuensinya untuk teman-teman bea cukai akan menjadi luar biasa karena berarti akan terjadi banyak sekali pelanggaran terhadap tindakan untuk hasil tembakau – Kinerja perpindahan dari sisi penindakan akan terus kita jaga karena masyarakat harus dilindungi dari berbagai ancaman dari perdagangan antar negara maupun pelanggaran terhadap undang-undang kepabeanan dan cukai,” tegas Menkeu.
Di sisi lain, kinerja PNBP hingga akhir Maret 2023 terus mengalami pertumbuhan, mencapai Rp142,7 T (32,3% dari Target) atau tumbuh 43,7% (yoy).
Capaian positif ini terutama didorong oleh realisasi SDA non-Migas (68,3% dari Target) berkat tingginya HBA dan berlakunya PP 26/2022, serta PNBP Lainnya (39,1% dari Target) yang disumbang oleh peningkatan pendapatan atas layanan K/L dan PHT.
Pendapatan BLU (21,9% dari Target) juga mencatatkan pertumbuhan positif yang diperoleh dari meningkatnya pendapatan jasa pelayanan Pendidikan PTN BLU.
Sementara pendapatan KND (9,4% dari Target) stagnan dan pendapatan SDA Migas (23,8% dari Target) turun yang disebabkan adanya penurunan ICP dan lifting minyak bumi.
“Kalau kita lihat dengan penerimaan yang sangat kuat dan belanja yang juga tetap tumbuh namun sesuai dengan prioritas untuk masyarakat, maka kita lihat pembiayaannya dengan tetap menjaga kehati-hatian, fleksibilitas dan akuntabilitas serta pragmatis karena situasi global yang begitu sangat mengalami dinamika yang luar biasa.”
“Kita menjaga dari sisi kebijakan pembiayaan terutama penerbitan surat utang secara hati-hati,” pungkasnya.
JAKARTA, MoneyTalk – Inflasi Bulan Maret 2023 mengalami penurunan. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan hal ini menjadi cerita positif di sisi perekonomian Indonesia.
“Ini hal yang positif, pasti membantu dari sisi persepsi confidence masyarakat untuk melakukan belanja. Daya beli masyarakat juga bisa terlindungi kalau inflasi makin menurun,” ungkap Menkeu.
Pengendalian inflasi pangan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas harga, terutama di masa Hari Besar Keagamaan Nasional. Inflasi volatile food mengalami penurunan, disusul core inflation dengan level 2,9% yang juga mengalami penurunan.
“Ini adalah tren yang positif. Inflasi di negara-negara lain masih sangat struggle,” tandas Menkeu.
Sisi positif inflasi Indonesia perlu dijaga. Hal ini karena inflasi di negara lain masih cukup tinggi, bahkan Argentina mencapai 104,3% dan Turki mencapai 50,5%.
JAKARTA, MoneyTalk – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan Kementerian Keuangan akan terus memperbaiki diri agar semakin baik memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Menkeu juga berterima kasih atas masukan-masukan dari masyarakat agar Kementerian Keuangan dapat memberikan pelayanan dan memformulasikan kebijakan dengan lebih baik, menciptakan kepastian bagi pemulihan ekonomi, serta dalam rangka melakukan transformasi ekonomi.
“Saya ingin sampaikan banyak sekali masukan masyarakat terhadap pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, terutama di Pajak dan Bea Cukai. Saya berterima kasih seluruh masukan masyarakat, kritik kepada kami, sindiran bahkan, namun kita juga akan terus commit untuk memperbaikinya,” kata Menkeu.
Menkeu menegaskan bahwa tidak semua pegawai Pajak dan Bea Cukai memiliki kinerja yang buruk. Ia melihat sendiri bagaimana jajaran Pajak dan Bea Cukai melayani masyarakat dalam suasana mendapatkan banyak sekali kritikan dari masyarakat.
Untuk itu, Menkeu sampaikan apresiasi kepada seluruh jajarannya karena tetap bekerja dengan semangat, profesional, dan terus berkomitmen memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.
“Saya berterima kasih kepada masukan-masukan yang masuk dan juga kritikan. Namun saya juga berterima kasih pada jajaran Pajak dan Bea Cukai yang terus bekerja dengan luar biasa teguh dan terus commit untuk memperbaiki,” ujar Menkeu.
Dalam kondisi tersebut, Menkeu menghargai segala masukan dan kritik yang disampaikan kepada pelayanan yang diberikan Kemenkeu.
Namun, Menkeu juga meminta dukungan dari masyarakat untuk menghargai jajaran Kemenkeu yang terus berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
“Mohon dukungan dari masyarakat untuk melihat dan menghargai jajaran Pajak dan Bea Cukai yang juga berkomitmen untuk terus memperbaiki pelayanan masyarakat. Ini adalah era keterbukaan yang bertanggung jawab. Dan oleh karena itu, mari kita saling menjaga,” kata Menkeu.
Salah satu kritik yang disampaikan masyarakat terkait layanan kepada pekerja migran. Menkeu sempat melihat langsung proses pelayanan Bea Cukai dan memastikan seluruh proses bisnis dijalankan secara profesional dan lancar, mulai dari pengisian Electronic Customs Declaration (ECD) yang bisa dilakukan secara daring sehingga prosesnya bisa lebih cepat, hingga proses registrasi IMEI.
“Kami akan bekerja sama dengan Kementerian Lembaga yang lain untuk terus memperbaiki pelayanan, memberikan kepastian, dan memberikan juga edukasi. Ini memang merupakan tugas kami semua menjalankan aturan, bahkan dari Kementerian Lembaga yang lain.”
“Teman-teman Bea Cukai juga harus tetap commit untuk menjalankannya secara sopan, secara baik. Itu adalah cara kita untuk memperbaiki. Masukan yang diberikan, kritik, maupun catatan menjadi bahan untuk terus memperbaiki kami,” ujar Menkeu.
JAKARTA, MoneyTalk – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kembali menegaskan bahwa tidak ada perbedaan data antara Menko Polhukam Mahfud MD dengan Menteri Keuangan terkait transaksi agregat Rp 349 T, karena berasal dari sumber yang sama yaitu PPATK.
Pada kesempatan tersebut, Menkeu juga mengatakan bahwa Kementerian Keuangan dan PPATK terus bekerja sama dan bersinergi dalam upaya pencegahan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
“Kerjasama ini bahkan sudah dimuat di dalam MoU antara Kementerian Keuangan dan PPATK. Dan juga diselenggarakannya Forum Intelijen Joint Analysis Tripartit atau kita sebut JAGADARA (Juanda, Gatot Subroto, dan Rawamangun)”, ujar Menkeu.
Sementara itu, Menkeu juga menyebut Kementerian Keuangan telah menindaklanjuti semua LHA/LHP terkait tindakan administrasi terhadap pegawai/ASN yang terbukti terlibat sesuai UU No. 5/2014 jo PP No. 94/2021 tentang Disiplin PNS.
“Jadi kalau ini menyangkut pegawai Kementerian Keuangan dan laporan dari PPATK yang menyebutkan pegawai Kementerian Keuangan yang dikirim kepada kami, kami telah menindaklanjuti menggunakan mekanisme Undang-Undang Nomor 5/2014 dan PP Nomor 94/2021, terutama di dalam menetapkan hukuman tindakan disiplin administratif terhadap pegawai yang bersangkutan”, tegasnya.
Terkait 200 surat yang dikirim PPATK ke Kementerian Keuangan, Menkeu mengatakan bahwa 186 telah selesai ditindaklanjuti dan mengakibatkan hukuman disiplin bagi 193 pegawai.
“Ini periode 2009 hingga 2023 karena ada juga berita yang menunjukkan seolah-olah tahun ini saja 193. Ini 2009 hingga 2023. Sementara 9 surat ditindaklanjuti ke aparat penegak hukum”, jelasnya.
Menkeu kembali menegaskan, Kementerian Keuangan akan terus menindaklanjuti dugaan terjadinya Tindak Pidana Asal (TPA) dan TPPU sesuai ketentuan UU No 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, bekerjasama dengan PPATK dan aparat penegak hukum terkait.
Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan nilai transaksi agregat Rp 189 T, Menkeu mengatakan sebelumnya telah dilakukan langkah hukum atas TPA-nya dan telah menghasilkan putusan pengadilan hingga Peninjauan Kembali (PK).
Selanjutnya Kemenkeu bersama dengan PPATK dan APH lainnya di bawah koordinasi Komite TPPU memutuskan untuk melakukan tindak lanjut bersama (case building) untuk langkah hukum selanjutnya.
JAKARTA, MoneyTalk – Dalam APBN Tahun Anggaran 2023, Pemerintah mengalokasikan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit sebesar Rp3,4 triliun.
Jumlah ini telah sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah dengan Badan Anggaran DPR sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN 2023 dan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023.
“Di dalam APBN 2023, DBH itu dialokasikan sebesar yang tadi telah kami sebutkan Rp136,3 triliun. Alokasi DBH tersebut termasuk di dalamnya adalah DBH sawit yaitu diidentifikasikan sebesar Rp3,4 triliun sesuai kesepakatan rapat kerja badan anggaran DPR RI dengan pemerintah,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
Untuk mendukung penyaluran DBH Sawit ini, Pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang DBH Perkebunan Sawit.
Dalam prosesnya, Pemerintah melakukan konsultasi kepada Komisi XI DPR sebagai komisi yang membidangi keuangan.
Dalam RPP, alokasi DBH Sawit akan bersumber dari pungutan ekspor (PE) dan bea keluar (BK). Besaran porsi DBH minimal 4% dan dapat ditingkatkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.
Adapun formula pembagian kepada daerah yakni untuk provinsi 20%, kabupaten/kota penghasil 60%, dan kabupaten/kota berbatasan 20%.
Dengan demikian, jika asumsi DBH sebesar 4% maka proporsi provinsi sebesar 0,8%, proporsi kabupaten/kota penghasil 2,4%, dan proporsi kabupaten/kota berbatasan 0,8%.
Selain itu akan diterapkan batas minimum alokasi per daerah untuk 2023 yaitu sebesar Rp1 miliar per daerah.
“Karena nanti kita lihat tahun 2022 beberapa bulan PE dan BK itu nol, sehingga penerimaannya nol, sehingga yang menjadi sumber dana untuk dibagihasilkan juga menjadi nol, maka nanti jumlahnya menjadi terlalu kecil,” jelas Menkeu.
“Ada untuk daerah yang mendapatkan sangat kecil, kami memutuskan ada batas minimum alokasi per daerah minimal mereka mendapatkan satu miliar per daerah,” tambahnya.
Sementara itu, perhitungan alokasi per daerah akan didasarkan pada alokasi formula yang dilihat luas lahan dan tingkat produktivitas lahan, serta alokasi kinerja dengan perubahan tingkat kemiskinan dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kelapa Sawit Berkelanjutan.
Jumlah daerah yang akan menerima DBH Sawit yaitu 350 daerah terdiri atas daerah penghasil, daerah berbatasan dengan daerah penghasil, dan provinsi termasuk empat daerah otoritas baru di Papua.
Penggunaan DBH Sawit akan digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan kegiatan strategis lainnya yang akan ditetapkan oleh Menkeu.
Alokasi DBH Sawit tidak mengurangi alokasi yang dibutuhkan oleh pembangunan daerah melalui DAK Fisik dan/atau program infrastruktur lainnya
RPP juga menyebutkan penyaluran DBH Sawit akan dilakukan sebanyak dua tahap dalam satu tahun pada bulan Mei dan Oktober.
Masing-masing periode akan disalurkan 50% dengan memenuhi syarat salur berupa rencana kegiatan dan laporan realisasi. Untuk Tahun 2024 dan selanjutnya, nilai minimal alokasi DBH Sawit diusulkan sebesar Rp3 triliun.
“Kami akan segera menyelesaikan PP ini. Sesuai tadi yang kami sampaikan, kalau bisa selesai pada bulan April atau awal Mei dan PMK serta edukasi sama sosialisasinya sudah bisa dijalankan, kita juga bisa sesegera mungkin melakukan pembayaran tahap pertamanya,” pungkas Menkeu.
JAKARTA, MoneyTalk – Pemerintah Amerika Serikat menandatangani komitmen hibah senilai 649 juta US Dollar untuk Indonesia melalui program Compact II Millennium Challenge Corporation (MCC).
MCC merupakan sebuah program hibah dari Pemerintah Amerika Serikat ke berbagai negara yang bertujuan mengentaskan kemiskinan dengan memacu pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Pemberian komitmen hibah tersebut merupakan yang kedua kalinya bagi Indonesia. Sejak 2013-2018 lalu, Indonesia telah diberikan komitmen hibah program Compact I MCC dengan total mencapai 600 juta US Dollar.
Acara penandatanganan kesepakatan hibah dilakukan pada 13 April di kota Washington DC dengan dihadiri Secretary of the US Department of Treasury, Janet Yellen; Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati; Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Rosan Roeslani; dan Vice President Department of Compact Operations of the Millennium Challenge Corporation (MCC), Cameron Alford.
Menkeu mengatakan, melalui program ini Pemerintah Amerika Serikat terus berkomitmen untuk tidak hanya mengambil peran dalam pemulihan ekonomi global, tetapi juga mengentaskan kemiskinan dunia melalui pemberian hibah dan bantuan kepada berbagai negara.
Dalam program Compact II MCC, Menkeu menyebut ada 3 tujuan utama yang akan diakselerasi selama periode 5 tahun ke depan, yaitu pengembangan transportasi dan logistik di sejumlah wilayah seperti Riau, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, dan Bali.
Selain itu program ini juga bertujuan mengembangkan pasar keuangan serta pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Pada kesempatan tersebut, Menkeu mewakili masyarakat dan Pemerintah Indonesia, mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Pemerintah Amerika Serikat atas kepercayaan yang diberikan.
“Kita semua tentu berharap program ini akan memberikan manfaat yang sangat luas bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam mengentaskan kemiskinan”, pungkasnya.
