Partai Politik Archives -

Bamsoet Kembali Tegaskan Perbaikan Bangsa Harus Dimulai dari Partai Politik IMG-20260421-WA0067

Bamsoet Kembali Tegaskan Perbaikan Bangsa Harus Dimulai dari Partai Politik

Hedi Batubara 21 April 2026

MoneyTalk, Jakarta – Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan dosen Pascasarjana Universitas Pertahanan (Unhan), Universitas Borobudur dan Universitas Jayabaya, Bambang Soesatyo, menegaskan upaya memperbaiki kualitas bangsa harus dimulai dari pembenahan partai politik (Parpol) sebagai fondasi utama demokrasi. Saat ini Parpol merupakan titik utama yang sangat menentukan arah dan kualitas penyelenggaraan negara, sehingga reformasi politik yang menyeluruh tidak akan pernah efektif tanpa perbaikan serius di tubuh Parpol itu sendiri.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945, Parpol memiliki posisi yang sangat strategis. Parpol menjadi satu-satunya pintu untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum. Peran tersebut menjadikan Parpol sebagai aktor utama dalam menentukan kepemimpinan nasional lima tahunan yang berdampak langsung terhadap arah pembangunan bangsa.

“Saya sangat terpengaruh sekali dengan pemikiran Prof. Jimly, kalau kita ingin memperbaiki bangsa ini secara menyeluruh, maka pembenahan harus dimulai dari partai politik. Parpol adalah tulang punggung demokrasi dan menjadi hulu dari seluruh proses politik yang menentukan masa depan negara,” ujar Bamsoet saat memberikan testimoni dalam acara ulang tahun ke-70 sekaligus peluncuran 12 buku Prof. Jimly Asshiddiqie di Parle Senayan, Selasa (21/4/26).

Hadir antara lain Menko Bidang Hukum, HAM dan Imipas Yusril Ihza Mahendra, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri HAM Natalius Pigai, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Penasihat Khusus Presiden Komjen Pol. (Purn.) Ahmad Dofiri, Ketum ICMI Pusat Arif Satria, Ketua MUI Abdul Manan Ghani, Ketum Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) Budi Santoso Tanuwibowo, Dipo Alam, Mahfud MD, Din Syamsudin, Fadel Muhammad, Komarudin Hidayat, Jenderal Pol. (Purn.) Badrodin Haiti serta Hatta Ali.

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menjelaskan, Parpol memiliki kewenangan besar dalam proses seleksi pejabat publik strategis di tingkat pusat maupun daerah, baik melalui mekanisme Pemilu, Pilpres maupun Pilkada. Parpol juga terlibat dalam proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap berbagai posisi strategis negara. Mulai dari Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, hingga pimpinan lembaga independen seperti KPK, KPU, BPK, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung, semuanya melewati mekanisme politik di DPR yang didominasi oleh fraksi-fraksi Parpol.

“Dengan kewenangan sebesar itu, Parpol memegang kendali penting dalam menentukan kualitas institusi negara. Karena itu, reformasi partai politik menjadi kebutuhan mendesak agar proses seleksi pejabat publik benar-benar berbasis merit dan integritas,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menilai, berbagai persoalan bangsa seperti korupsi, rendahnya kualitas pelayanan publik, hingga lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, tidak bisa dilepaskan dari kualitas Parpol. Data Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 yang masih berada di kisaran skor 37 menunjukkan masih adanya tantangan serius dalam tata kelola pemerintahan yang bersih.

“Selama hulu demokrasi kita belum sehat, maka hilirnya juga akan bermasalah. Kesejahteraan rakyat sulit tercapai jika proses politiknya masih diwarnai praktik-praktik yang tidak ideal,” jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran dan Wakik Ketua Umum KADIN Indonesia ini menegaskan, langkah konkret pembenahan yang perlu dilakukan antara lain memperkuat sistem kaderisasi Parpol, meningkatkan transparansi pendanaan politik, serta mendorong pendidikan politik yang lebih substantif kepada masyarakat. Data Kementerian Dalam Negeri mencatat tingkat partisipasi politik masyarakat memang meningkat dalam Pemilu 2024 hingga mencapai sekitar 82 persen, namun kualitas partisipasi tersebut masih perlu ditingkatkan agar lebih rasional dan berbasis program.

“Ke depan, kita harus mendorong partai politik menjadi institusi yang modern, transparan, dan akuntabel. Dengan begitu, Parpol dapat benar-benar menjadi pilar demokrasi yang mampu melahirkan pemimpin berkualitas dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” pungkas Bamsoet.

HUT NasDem ke-13, Surya Paloh Tekankan Semangat Persatuan

Hedi Batubara 13 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Partai NasDem memperingati hari ulang tahunnya yang ke-13 dengan menggelar upacara khusus di Jakarta, Senin (11/11). Acara ini dihadiri oleh jajaran pengurus partai dari berbagai tingkatan, mulai dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) hingga Dewan Pimpinan Ranting (DPRt), termasuk seluruh organisasi sayap yang berada di bawah naungan partai tersebut. Pada kesempatan ini, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, memberikan pidato yang menginspirasi dan menegaskan pentingnya semangat persatuan di dalam tubuh partai.

Dalam sambutannya, Surya Paloh menyampaikan pesan kuat tentang perlunya menjaga kekompakan dan solidaritas di antara kader partai. Ia menegaskan bahwa kekuatan utama Partai NasDem terletak pada kebersamaan dan semangat “kekitaan” yang harus selalu dikedepankan oleh seluruh elemen partai, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Surya Paloh menyoroti pentingnya seluruh kader untuk tidak hanya berhenti pada retorika dan impian, melainkan harus mampu mewujudkan visi partai dalam aksi nyata. Ia menyatakan bahwa kekuatan partai harus berasal dari semangat kebersamaan, bukan dari ambisi individu.

“Kita ini bukan hanya Ketua Umum, bukan hanya Wakil Ketua Umum, atau Ketua DPW dari wilayah tertentu. Ini semua adalah tentang ‘kita’, tentang seluruh struktur yang ada dari DPP, DPW, DPD, DPC, hingga DPRt,” tegas Surya Paloh.

Ia menambahkan bahwa seluruh kader harus menghindari segala bentuk tindakan yang dapat memecah belah atau melemahkan semangat kebersamaan. Menurut Surya, kesalahan dalam membangun semangat ini hanya akan membuat partai kehilangan arah dan kekuatannya.

“Jangan pernah membuat kesalahan yang bisa melemahkan spirit kekitaan kita, karena di situlah letak kekuatan kita,” ujarnya.

Lebih lanjut, Surya Paloh mengungkapkan bahwa salah satu misi utama Partai NasDem adalah menggerakkan perubahan di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menekankan bahwa perubahan yang paling mendesak adalah perubahan dalam mentalitas dan sikap bangsa Indonesia.

“Hari ini, yang paling dibutuhkan oleh bangsa ini adalah perubahan mentalitas. Kita punya segalanya — sumber daya alam, luas wilayah, jumlah penduduk, bahkan sejarah yang kaya. Tapi yang masih kurang adalah kesadaran untuk berubah,” katanya.

Surya juga membandingkan kondisi Indonesia dengan negara-negara lain yang meskipun memiliki sumber daya terbatas, namun mampu menjadi bangsa yang maju dan berdaya saing tinggi. Ia menyoroti pentingnya etos kerja, kedisiplinan, kreativitas, dan sportivitas dalam membangun bangsa yang lebih kompetitif di kancah global.

Dalam pidatonya, Surya Paloh juga memberikan refleksi kritis terhadap kondisi demokrasi di Indonesia. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat.

“Jangan sekali-sekali mengartikan demokrasi sebagai tujuan akhir kita dalam berbangsa dan bernegara. Itu adalah kesalahan besar,” tegasnya.

Ia menyoroti bahwa bangsa Indonesia masih terjebak dalam masalah yang berulang, tanpa ada kemajuan signifikan. Menurutnya, terlalu banyak energi yang habis untuk retorika tanpa aksi nyata, dan bangsa ini perlu menanamkan budaya kepatutan, etika, dan moralitas yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari.

Di akhir pidatonya, Surya Paloh mengajak seluruh kader NasDem untuk terus berkomitmen pada perjuangan partai dalam membawa perubahan positif bagi bangsa.

“Kita harus terus bergerak maju, tidak boleh lagi berputar-putar di masalah yang sama. Bangun kesadaran bersama, jadikan partai ini sebagai motor penggerak perubahan yang nyata,” tutupnya dengan semangat.

Acara peringatan HUT NasDem ke-13 ini tidak hanya menjadi momentum refleksi bagi internal partai, tetapi juga menjadi ajang konsolidasi untuk memperkuat barisan menjelang berbagai agenda politik ke depan. Dengan semangat kebersamaan yang ditekankan oleh Surya Paloh, Partai NasDem diharapkan dapat terus tumbuh menjadi partai yang solid dan mampu membawa perubahan nyata bagi Indonesia.(c@kra)

Cerita Negara, Antara Janji Politisi dan Kejenuhan Rakyat

Hedi Batubara 11 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Persoalan mendasar dalam negara modern, terutama yang berlabel demokrasi seperti Indonesia, bukan hanya sekadar tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi menyentuh inti kesejahteraan rakyat, yang semakin tampak mustahil tercapai. Di tengah berbagai janji dan gagasan besar yang selalu digaungkan dalam tiap pergantian rezim, kemiskinan tetap menjadi momok yang tak kunjung terselesaikan. Janji negara untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera seolah hanyalah ilusi yang diulang-ulang setiap kali pesta demokrasi digelar. Alih-alih merasakan peningkatan taraf hidup yang nyata, rakyat justru masih bergelut dengan kesulitan ekonomi dari tahun ke tahun.

Ironisnya, setiap kebijakan negara yang diklaim bertujuan untuk memperbaiki kehidupan rakyat selalu dibuat oleh para pakar yang dianggap memiliki kapasitas terbaik. Namun, hasilnya sering kali jauh dari harapan, bahkan dalam beberapa kasus justru memperparah masalah. Kebijakan-kebijakan yang berbasis pada teori dan analisis ekonomi modern kerap kali gagal memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat secara umum. Di balik angka pertumbuhan ekonomi yang diceritakan meningkat, kenyataan di lapangan justru menunjukkan kesenjangan yang makin melebar antara si kaya dan si miskin. Tampak bahwa ilmu pengetahuan yang seharusnya menjadi alat untuk memperbaiki kehidupan, di tangan penguasa justru menjadi tameng untuk melanggengkan ketimpangan.

Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa seluruh kekayaan alam Indonesia sejatinya harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun, realitas berkata lain. Alih-alih dikelola dengan transparan dan adil, sumber daya alam kita justru menjadi ladang emas bagi segelintir elit dan investor asing. Dalam banyak kasus, rakyat yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama malah berada di baris belakang, hanya kebagian dampak lingkungan yang rusak dan kehilangan ruang hidup. Penjagaan atas kedaulatan sumber daya yang seharusnya menjadi kunci kemakmuran justru dilupakan dalam kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh pemerintah bersama korporasi besar.

Di sisi lain, partai politik yang awalnya dimaksudkan sebagai jembatan aspirasi rakyat kini tampak lebih seperti alat bagi para pemodal dan kaum elite untuk mengukuhkan kekuasaannya. Partai-partai ini sering kali tidak bertindak sebagai wakil rakyat yang sesungguhnya. Di dalamnya, hanya segelintir kelompok yang memiliki pengaruh besar dan mendominasi keputusan-keputusan penting, sementara rakyat kebanyakan hanya menjadi massa yang dikendalikan dengan janji-janji saat pemilu. Dengan demikian, alih-alih membawa kemakmuran bagi rakyat, partai politik kini terlihat lebih sebagai kendaraan bagi para ‘hulubalang’ untuk menguasai orang banyak.

Pergantian pemimpin dengan segala janji perubahan yang dilontarkan dari waktu ke waktu juga tak membawa perubahan nyata bagi kehidupan rakyat. Walaupun wajah pemimpin berganti, wajah kebijakan dan sistem yang diterapkan tampak sama saja. Setiap pemilu hanya menjadi momentum rotasi kekuasaan di kalangan elite, sementara bagi rakyat, perbedaan pemimpin tidak serta-merta berarti perbedaan dalam kesejahteraan. Kepercayaan publik pun kian terkikis karena janji-janji manis yang berakhir sebatas slogan. Pada akhirnya, rakyat semakin sadar bahwa kesejahteraan mereka tidak dapat diharapkan dari perubahan di permukaan. Yang dibutuhkan adalah perubahan sistemik yang mendalam, di mana seluruh kebijakan benar-benar berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat, bukan hanya pada keuntungan kelompok tertentu.

Di tengah realitas ini, rakyat perlu merumuskan ulang makna demokrasi yang sebenarnya. Demokrasi bukan sekadar memilih pemimpin setiap lima tahun, tetapi sebuah komitmen untuk menegakkan keadilan sosial dan membangun sistem yang benar-benar pro-rakyat. Sejarah dan pengalaman yang sudah dilewati kiranya menjadi pelajaran berharga, bahwa kesejahteraan rakyat tidak akan bisa dicapai hanya dengan mengganti pemimpin, tetapi membutuhkan transformasi menyeluruh dalam struktur dan orientasi kebijakan negara.

Penulis: Kundrat Kanda Permana (Pengamat Sosial Kemasyarakatan)

Wah, Banyak Oknum Partai Main Proyek untuk Cari Uang buat Partai?

Hedi Batubara 13 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Seperti diketahui, acara bertajuk BNI Investor Daily Summit telah digelar pada Kamis, 10 Oktober lalu. Dalam acara tersebut Fahri Hamzah, Wakil Ketua Partai Gelora, kembali mengejutkan publik.

Fahri Hamzah mengungkap fakta-fakta terkait perilaku buruk sejumlah oknum partai politik. Fahri memang dikenal vokal dalam mengkritik sistem politik dan ekonomi Indonesia.

Tak kalah vokal, kali ini ia menyoroti bagaimana beberapa oknum partai politik memanfaatkan posisi mereka di pemerintahan dan parlemen untuk mencari keuntungan finansial. Caranya, melalui proyek-proyek strategis, termasuk di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam pemaparannya, Fahri Hamzah mengungkap, banyak anggota partai politik yang terlibat dalam proyek-proyek besar pemerintah. Praktik ini tidak hanya terjadi di kementerian atau lembaga negara, tetapi juga dalam BUMN.

Konon, anggota parlemen sering kali mengintervensi jalannya tender proyek. Menurut Fahri, beberapa anggota DPR bahkan secara terang-terangan membawa kontraktor-kontraktor yang mereka “titipkan” untuk memenangkan proyek-proyek pemerintah.

“Kalau kalah tender, mereka ngamuk di ruang sidang,” ungkap Fahri dalam acara tersebut.

Hal ini menunjukkan betapa lemah pengawasan dan betapa buruk akuntabilitas dalam pengelolaan proyek-proyek strategis negara. Dampaknya tidak hanya merugikan BUMN yang seharusnya berfungsi sebagai pilar ekonomi nasional, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang tidak sehat. Di mana pihak swasta merasa tersaingi oleh campur tangan politisi.

Fahri Hamzah juga mengkritik keterlibatan partai politik dalam BUMN, yang menurutnya mengirimkan sinyal ganda kepada pasar.

“Market kita sebenarnya tidak fair karena sebagian dari pemainnya itu nebeng dan mendompleng kepada negara,” ujar Fahri.

Ia menyoroti bagaimana BUMN sering kali menjadi alat bagi partai politik untuk mencari keuntungan pribadi atau partai. Praktik ini, lanjutnya, tidak hanya merusak kepercayaan investor, tetapi juga menciptakan ketidakpastian dalam dinamika pasar.

Menurut Fahri, sinyal yang dikirim oleh negara harus jelas dan tidak boleh ambigu. Ketidakpastian dan campur tangan politisi dalam proses tender atau proyek BUMN hanya akan membuat pasar semakin bingung. Hal ini berpotensi menurunkan minat investor, yang pada akhirnya merugikan perekonomian nasional.

Oleh karena itu, Fahri mengusulkan agar regulasi terkait BUMN diperketat. Selain itu, peran BUMN dalam proyek strategis negara dipisahkan dari pengaruh partai politik.

Dalam diskusi tersebut, Fahri Hamzah juga menyebutkan harapannya kepada Prabowo Subianto. Seperti diketahui, kemungkinan besar Prabowo akan menjadi Presiden Indonesia.

Fahri yakin Prabowo akan membawa perubahan signifikan dalam hal pengelolaan proyek-proyek negara, termasuk BUMN. Salah satu fokus utama yang diangkat oleh Prabowo, menurut Fahri, adalah untuk menghentikan kebocoran anggaran yang selama ini menjadi masalah kronis dalam pengelolaan proyek pemerintah.

Prabowo dinilai memiliki visi untuk mengakhiri praktik-praktik yang merugikan negara, seperti “main proyek” oleh oknum partai politik. Salah satu strategi yang diusulkan oleh Prabowo adalah digitalisasi proses tender dan pengawasan anggaran agar lebih transparan dan akuntabel. Dengan digitalisasi, peluang bagi pejabat atau pihak-pihak tertentu untuk “menyisipkan” kepentingan pribadi dalam proyek negara bisa diminimalisir.

Selain mengkritik peran partai politik dalam proyek BUMN, Fahri juga menyinggung soal buruknya sistem hukum di Indonesia. Menurutnya, ketidakpastian hukum menjadi salah satu faktor utama yang membuat proyek-proyek negara sering mangkrak.

“Banyak proyek mangkrak bertahun-tahun karena terjebak dalam sengketa hukum,” katanya.

Ia mencontohkan beberapa proyek yang tak kunjung selesai karena tersandera oleh proses hukum yang berlarut-larut, baik di pengadilan maupun di lembaga eksekutif.

Dalam konteks ini, Fahri menegaskan perlunya konsolidasi di berbagai sektor pemerintahan, terutama dalam lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tujuannya agar sinyal yang dikirimkan kepada pasar lebih jelas dan tidak membingungkan.

Menurut Fahri, pengusaha akan merasa lebih nyaman berinvestasi jika mereka yakin bahwa negara memiliki regulasi yang baik dan tidak ada campur tangan politisi dalam pengelolaan proyek negara.

Tantangan Menuju Reformasi Sistem Proyek Negara

Paparan Fahri Hamzah dalam BNI Investor Daily Summit memberikan gambaran jelas tentang tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam mengelola proyek-proyek strategis negara.

Keterlibatan partai politik dalam proyek BUMN dan pemerintah bukanlah isu baru. Pengungkapan secara terbuka oleh tokoh sekelas Fahri Hamzah memberikan momentum untuk mendorong reformasi yang lebih serius.

Dengan pemimpin yang kuat dan visi yang jelas, seperti yang diharapkan dari Prabowo Subianto, Indonesia diharapkan bisa mengakhiri praktik-praktik buruk dalam pengelolaan proyek negara. Pengawasan yang ketat, transparansi dalam proses tender, dan penghapusan campur tangan politisi adalah beberapa langkah penting yang harus diambil jika Indonesia ingin menciptakan iklim usaha yang sehat dan berdaya saing di tingkat global.

Pada akhirnya, reformasi dalam pengelolaan proyek negara tidak hanya penting bagi stabilitas ekonomi, tetapi juga untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap pemerintah dan partai politik yang selama ini sering dianggap korup dan tidak transparan.(c@kra)

Ichsanuddin Noorsy: Kedaulatan Rakyat Diambil oleh Partai Politik 1000258120

Ichsanuddin Noorsy: Kedaulatan Rakyat Diambil oleh Partai Politik

Hedi Batubara 18 September 2024

MoneyTalk, Jakarta – Dalam wawancara eksklusif dengan Rasil TV pada Rabu (18/09), ekonom dan pengamat politik senior, Ichsanuddin Noorsy, secara tegas menyatakan bahwa Kedaulatan rakyat diambil oleh partai politik.

(lebih…)

Semua Partai Punya Kasus, Sprindik Sebentar lagi Terbit 1000215056

Semua Partai Punya Kasus, Sprindik Sebentar lagi Terbit

Hedi Batubara 11 September 2024

MoneyTalk, Jakarta – Rocky Gerung, seorang intelektual publik dan pengamat politik yang dikenal dengan pandangannya yang tajam dan kritis, kembali melontarkan kritik pedas terkait situasi politik di Indonesia.

(lebih…)