MoneyTalk, Jakarta – Dalam wawancara eksklusif dengan Rasil TV pada Rabu (18/09), ekonom dan pengamat politik senior, Ichsanuddin Noorsy, secara tegas menyatakan bahwa Kedaulatan rakyat diambil oleh partai politik.
Pernyataan ini mengacu pada kondisi politik Indonesia saat ini, di mana partai politik diduga semakin menguasai proses demokrasi dan kebijakan publik, yang seharusnya berada di tangan rakyat.
Tidak itu saja, kekuasaan partai politik sudah terlalu besar, sehingga menggeser hak-hak rakyat dalam menentukan arah kebijakan negara.
“Sekarang ini, partai politik sudah terlalu dominan. Kedaulatan yang seharusnya milik rakyat justru diambil oleh partai politik,” ujar Noorsy dengan tegas.
Apalagi saat ini pengaruh partai politik semakin kuat dalam berbagai sektor, termasuk dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, hingga kebijakan energi.
Ini artinya kedaulatan rakyat telah diambil oleh partai politik dan korporasi asing, maka yang akan terjadi adalah hilangnya kendali negara atas sektor-sektor vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti energi, pendidikan, dan kesehatan, tegas Noorsy
Kemudian daripada itu, partai-partai politik memanfaatkan kongres mereka untuk memperkuat kekuasaan elit dan bukan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
“Kongres partai politik hari ini lebih banyak diisi dengan agenda-agenda elit yang jauh dari aspirasi rakyat. Mereka lupa bahwa tujuan dari partai politik seharusnya untuk memperjuangkan kedaulatan rakyat, bukan mengamankan posisi elit,” tambahnya.
Kalau sudah begini,partai politik saat ini telah melakukan semacam “kudeta” terhadap kedaulatan rakyat. “Ini bukan sekadar soal keuntungan materi bagi elit, tapi juga soal kontrol atas kebijakan yang seharusnya diambil untuk kepentingan rakyat banyak,” ujarnya.
Makanya kontrol partai politik atas kebijakan negara ini bisa menjadi ancaman serius bagi demokrasi di Indonesia. “Jika kondisi ini dibiarkan, maka yang kita hadapi bukan lagi demokrasi yang sehat, tetapi oligarki yang dikendalikan oleh segelintir orang di partai politik dan korporasi,” tegasnya.(C@kra)
