7 November 2026

Purbaya Yudi Sadewa

Satgas BLBI Terancam Bubar! Menkeu Purbaya: Kalau Tak Efektif, Lebih Baik Dibubarkan! 1760252061694

Satgas BLBI Terancam Bubar! Menkeu Purbaya: Kalau Tak Efektif, Lebih Baik Dibubarkan!

Hedi Batubara 12 Oktober 2025

MoneyTalk, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengeluarkan pernyataan mengejutkan saat konferensi pers mingguan di Jakarta, Jumat (10/10). Dalam forum resmi tersebut, Purbaya mengaku tengah mengevaluasi total kinerja Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI), dan tidak menutup kemungkinan akan membubarkan lembaga itu jika terbukti tidak efektif.

“Kami sedang lakukan evaluasi menyeluruh atas kinerja Satgas BLBI. Kalau hasilnya menunjukkan efektivitasnya tak sebanding dengan upaya dan anggaran yang dikeluarkan, maka pembubaran mungkin jadi langkah paling realistis,” tegas Purbaya di hadapan awak media.

Kinerja Lamban, Dana Negara Belum Pulih

Satgas BLBI dibentuk untuk menuntaskan pemulihan dana negara triliunan rupiah yang tersangkut akibat skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Namun, sejak dibentuk, progres lembaga ini dinilai jalan di tempat, dengan hasil penyitaan aset yang tidak sebanding dengan potensi kerugian negara.

Purbaya menilai, setelah sekian tahun berjalan, publik berhak menuntut hasil nyata.

“Kita bicara dana rakyat yang jumlahnya sangat besar. Kalau kerja lambat, tanpa hasil signifikan, maka perlu kita pikirkan arah baru,” ujarnya tajam.

Sinyal Reformasi Fiskal: Purbaya Ingin Lembaga Negara Lebih Efisien

Pernyataan keras itu menjadi sinyal kuat dari Purbaya bahwa reformasi fiskal di bawah kepemimpinannya tidak hanya sebatas angka APBN, tapi juga menyentuh lembaga-lembaga yang dianggap tidak produktif.

Ia menegaskan bahwa efisiensi kelembagaan dan akuntabilitas publik akan menjadi fokus utama Kementerian Keuangan ke depan.

“Saya tidak akan segan menutup lembaga yang tidak memberikan nilai tambah bagi negara. Kita harus hemat, efisien, dan fokus pada hasil,” katanya.

Langkah tegas Purbaya ini juga dibaca sebagai bentuk ketegasan terhadap warisan birokrasi lama yang selama ini dinilai tumpang tindih dalam menjalankan fungsi penegakan aset negara.

Konferensi Pers Penuh Isu Panas

Selain menyinggung soal Satgas BLBI, dalam kesempatan yang sama, Purbaya juga menjawab pertanyaan jurnalis terkait utang proyek KCIC, rencana pembangunan ulang pondok pesantren di Jawa Timur, hingga masa depan program Kartu Prakerja.

Namun, fokus utama publik tetap tertuju pada ancaman pembubaran Satgas BLBI yang dinilai sebagai langkah paling berani dari Menkeu baru dalam 20 tahun terakhir.

“Langkah ini bukan sekadar soal lembaga. Ini soal tanggung jawab kita terhadap uang rakyat,” tegasnya menutup sesi tanya jawab.

9 Gebrakan Gila Menteri Purbaya! Menteri Koboy yang Guncang Pasar Dalam Sebulan! 1758712822955

9 Gebrakan Gila Menteri Purbaya! Menteri Koboy yang Guncang Pasar Dalam Sebulan!

Hedi Batubara 12 Oktober 2025

MoneyTalk, Jakarta – Tepat sebulan sejak dilantik sebagai Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudi Sadewa kembali jadi bahan perbincangan panas di dunia ekonomi. Lewat kanal YouTube-nya, Benix, sang komentator ekonomi yang dikenal ceplas-ceplos, menyebut Purbaya sebagai “Menteri Koboy” berani, nyentrik, tapi punya nyali mengguncang sistem lama.

“Gila, baru sebulan loh, sembilan gebrakan maut langsung ngegas!” seru Benix dalam tayangan Jumat (10/10). Ia menilai, sebagian gebrakan Purbaya luar biasa progresif, tapi ada juga yang menurutnya ngaco dan perlu dikritik. Berikut sembilan gebrakan versi Benix yang bikin dunia ekonomi terbelalak:

1. Tarik Dana BI, Guyur Bank Nasional

Langkah pertama Purbaya disebut Benix sebagai “kebijakan paling seksi.” Dana triliunan yang nganggur di Bank Indonesia ditarik dan disalurkan ke bank-bank BUMN seperti Mandiri, BRI, BNI, dan BTN.

“Duit itu kalau muter sempurna, efek ekonominya bisa lima kali lipat! Ini gila! Akhirnya duit kita kerja, bukan tidur di BI!” ujar Benix semangat.

2. Tolak Kenaikan Cukai Rokok – Benix: “Gua Enggak Setuju!

Kebijakan tak menaikkan cukai rokok tahun 2026 bikin Benix berang.

“Gua anti rokok! Rokok itu racun ekonomi. BPJS jebol, rakyat sakit, yang kaya makin kaya. Harusnya cukainya dinaikkan terus!” katanya garang. Ia menegaskan, pembelaan terhadap industri rokok adalah bentuk pembodohan publik.

3. Bereskan Sistem Kacau ‘Cortex’

Sistem penerimaan negara yang sempat bobrok jadi sorotan. Menurut Benix, Purbaya turun langsung merekrut orang profesional di luar birokrasi.

“Dia nggak mau biarkan sistem bodoh ini nguras pendapatan negara. Oktober–November harusnya kelar!” tegasnya.

4. Sikat Anggaran Mubazir, Lawan Jenderal!

Benix kagum saat Purbaya berani melawan arus.

“Dia tarik dana proyek yang nggak jalan, bahkan yang disokong jenderal pun dia lawan. Gila, ini menteri punya nyali!” katanya.

5. Diskon Pajak Pekerja Kecil

Gebrakan kelima bikin rakyat kecil tersenyum. Penghasilan di bawah Rp10 juta bebas pajak PPh 21.

“Ini baru adil! Duit rakyat kecil jangan ditarik buat ditabung pejabat daerah. Biarkan mereka spending!” ujar Benix.

6. Kejar Oligarki Pajak!

Menurut Benix, Purbaya jadi satu-satunya Menkeu yang berani mengejar 200 penunggak pajak besar.

“Targetnya Rp100 triliun, dan nama-namanya itu bukan kaleng-kaleng. Nyali tinggi nih orang! Gila!” serunya.

7. Perangi Rokok Ilegal

Di sisi lain, Benix mendukung langkah Purbaya melawan rokok ilegal.

“Ini penyakit ekonomi. Di Batam, Madura, di mana-mana ada! Kalau gua jadi Menkeu, gua bakar aja tuh truk rokok ilegal di tempat!” ujarnya blak-blakan.

8. Potong Transfer ke Daerah

Kebijakan paling berisiko, kata Benix, adalah pemangkasan dana transfer ke daerah. Dari Rp900 triliun jadi Rp600 triliun, meski akhirnya ditambah Rp43 triliun lagi.

“Ini kebijakan berani tapi bahaya. Salah langkah dikit, bisa bikin daerah ngamuk. Harus hati-hati banget,” warning Benix.

9. Perpanjang Insentif Pajak UMKM

Bagi UMKM, kabar baik datang. Pajak cuma 0,5% diperpanjang sampai 2026. “Gokil! UMKM itu tulang punggung ekonomi. Negara lain aja nggak sebaik ini,” ujar Benix dengan nada bangga.

Purbaya Menteri Koboy, Tapi Bernyali.“Dia bukan tipe menteri kalem. Ini menteri koboy, tembak sana tembak sini tapi tujuannya jelas  bersihin sistem!” puji Benix.

Namun, ia juga mengajak publik ikut menilai, “Gua udah kasih sembilan gebrakan. Sekarang gua tanya, gebrakan ke-10 versi lu apa? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa, like, share, dan subscribe, Guys!” tutupnya sambil tertawa.

Koboy Data” Guncang Istana! Purbaya Bongkar Oligarki Warisan Sri Mulyani, BI dan Luhut Kena Getahnya! 1758685073309

Koboy Data” Guncang Istana! Purbaya Bongkar Oligarki Warisan Sri Mulyani, BI dan Luhut Kena Getahnya!

Hedi Batubara 9 Oktober 2025

MoneyTalk, Jakarta –  Di tengah stagnasi ekonomi dan gonjang-ganjing politik fiskal, muncul satu nama yang bikin elite ekonomi megap-megap oleh Purbaya Yudi Sadewa. Hanya sebulan menjabat sebagai Menteri Keuangan, langkahnya sudah bikin jantung oligarki berdebar.

Ekonom Universitas Indonesia, Dr. Kun Nurachadijat, dalam tayangan Forum Keadilan TV Kamis (09/10), menyebut Purbaya sebagai “koboy data” yang datang dengan peluru tajam: data, keberanian, dan niat mengguncang status quo.

“Purbaya bukan birokrat kalem kayak Sri Mulyani. Dia koboy yang datang dengan senjata data dan langsung menembak ke jantung oligarki,” ujar Kun dengan nada tajam.

Melanjutkan Warisan Sri Mulyani, Tapi Membalik Arah

Kun menjelaskan, Purbaya memang melanjutkan banyak kebijakan Sri Mulyani, tapi dengan arah yang berlawanan. Kalau Sri Mulyani dikenal “menjaga stabilitas buat investor”, maka Purbaya justru “mengguncang stabilitas buat oligarki.”

“Kalau Sri Mulyani itu teknokrat IMF style berhitung, aman, dan ramah korporasi. Purbaya datang dari mazhab teknolog ITB, logikanya sederhana: kalau ekonomi macet, uang harus diguyur,” kata Kun.

Langkah paling mengejutkan? Purbaya menggelontorkan Rp165 triliun dari Bank Indonesia ke lima bank besar, agar bunga kredit turun dan uang rakyat kembali berputar. Kebijakan yang membuat banyak ekonom senior menelan ludah karena ini “anti manual”, tapi “pro hasil.”

Menembus Benteng Oligarki: 84 Wajib Pajak Besar Dikejar!

Tak berhenti di situ. Purbaya juga meluncurkan “operasi senyap” ke dunia perpajakan. Sebanyak 84 perusahaan besar kini dalam radar, dengan potensi pajak tembus Rp60 triliun!

“Dia enggak kejar rakyat kecil. Yang dikejar justru para pengemplang besar perusahaan-perusahaan yang selama ini nyaman di balik pelukan kekuasaan,” beber Kun.
“Ini serangan langsung ke benteng oligarki!”

Tak heran, desas-desus di kalangan pejabat ekonomi menyebut Purbaya mulai membuat panas kuping sejumlah nama besar, termasuk lingkaran bisnis yang dikenal dekat dengan Luhut Binsar Pandjaitan.

“Kalau politiknya tinggi, yang tua-tua pasti gelisah. Karena anak muda ini datang dengan data dan niat mengguncang,” tambah Kun tajam.

Sri Mulyani Disindir: “Terlalu Patuh pada Pesanan Internasional!

Kun tak segan menyentil kebijakan menteri keuangan sebelumnya.
Menurutnya, Sri Mulyani terlalu “berdiplomasi” dengan kepentingan asing dan lembaga internasional.

“Saya katakan, Sri Mulyani itu melindungi oligarki. Karena ada pesanan internasional,” ungkap Kun blak-blakan.
“Purbaya ini datang dengan revolusi fiskal dari bawah, bukan dari IMF.”

Komentar itu sontak jadi pembicaraan panas di kalangan akademisi ekonomi.
Pasalnya, jarang ada ekonom UI yang bicara seberani itu di ruang publik. Tapi Kun tetap santai. “Ya karena itu fakta,” ujarnya pendek.

Gaya “Habibie Nomics” Baru: Cepat, Berani, dan Anti Teori

Kun menyebut Purbaya sebagai “produk Habibie Nomics generasi baru” teknolog yang berpikir eksak dan langsung eksekusi.

“Dia bukan perencana di papan tulis. Dia tukang servis mesin ekonomi,” katanya.

“Kalau darah ekonomi kurang, ya dia guyur darahnya. Gaya koboy itu justru cocok di negara penuh drama kayak kita,” kata Kun sambil tertawa.

Tembakan ke BI: “Cadangan Emas Tidak Naik, Padahal Dunia Panik!

Dalam komentarnya, Purbaya juga menyoroti Bank Indonesia (BI) yang disebut “tidak menambah cadangan emas” di tengah lonjakan harga emas dunia.

“Banyak bank sentral dunia menimbun emas karena ancaman krisis global. Tapi BI? Diam saja. Nilainya naik, tapi tonasenya tetap,” ujarnya.
“Padahal ini saatnya beli emas, bukan jual cadangan.”

Komentar itu bikin suasana rapat-rapat keuangan makin panas. Beberapa pejabat BI dikabarkan mulai “mendinginkan komunikasi” dengan Kemenkeu.

Purbaya vs Oligarki, Babak Baru Perang Ekonomi!

Menutup analisanya dengan kalimat yang kini jadi kutipan viral di media sosial, “Purbaya itu koboy data. Dia bukan menembak orang dia menembak sistem yang bobrok.” ujar Kun

Di bawah gaya koboynya, Purbaya dinilai membuka babak baru perang ekonomi Indonesia, antara ekonomi rakyat versus ekonomi oligarki.

Dan kali ini, pelurunya bukan politik tapi data, fiskal, dan keberanian.

Prabowo Sudah Benar, Tapi Awas! Jangan Cuma Ganti Mafia Lama dengan Mafia Baru Mahfud MD - Foto: BPMI Setpres/Kris

Prabowo Sudah Benar, Tapi Awas! Jangan Cuma Ganti Mafia Lama dengan Mafia Baru

Hedi Batubara 9 Oktober 2025

MoneyTalk, Jakarta – Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD kembali berbicara blak-blakan dalam program “Terus Terang” di kanal YouTube Mahfud MD Official, tayang pada Selasa (07/10). Dalam episode kali ini, Mahfud membedah dua isu panas: langkah Presiden Prabowo Subianto dalam kasus korupsi timah senilai Rp300 triliun, dan gaya baru Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang disebutnya “menggebrak dengan keberanian.”

Puji Langkah Prabowo Turun Langsung di Kasus Timah

Menanggapi kegiatan Presiden Prabowo yang hadir di Bangka Belitung untuk menyaksikan penyitaan enam smelter ilegal hasil rampasan negara dalam kasus korupsi timah, Mahfud menyebut itu sebagai “langkah baik dan simbol dimulainya gebrakan antikorupsi.”

“Itu bagus ya. Artinya Presiden turun langsung untuk memulai eksekusi satu vonis, mengajak aparat penegak hukum yang bisa melakukan eksekusi, dalam hal ini Jaksa Agung. Jadi bagus,” ujar Mahfud.

Menurut Mahfud, langkah tersebut bukan hanya soal nilai rampasan yang baru sekitar 2 persen dari total kerugian Rp300 triliun, tapi sinyal politik yang kuat.

“Presiden menabuh gongnya. Dia mulai ambil dulu 6 triliun ini, berikutnya harus terus diambil oleh Kejaksaan Agung,” tegasnya.

Namun Mahfud mengingatkan, proses pemulihan aset kerap terhambat oleh “backing-backingan”, bahkan dari oknum aparat sendiri.

“Kadang ketika kita mau ambil aset negara, malah dihadang pejabat bintang dua. Itulah kenapa korupsi sulit diberantas,” katanya.

Ia pun menilai penerbitan Perpres Nomor 525 tentang Penertiban Kawasan Hutan sebagai langkah nyata menertibkan penguasaan lahan ilegal.

Kalau Pun Ganti Mafia, Asal Ikut Aturan, Tidak Apa-Apa

Ketika ditanya soal kritik bahwa pemerintah hanya mengganti “mafia lama” dengan “mafia baru”, Mahfud menjawab dengan gaya khasnya: tajam tapi santai.

“Kalaupun itu benar, tidak apa-apa. Demokrasi itu memang menghendaki pergantian pemain. Yang penting pemain baru ikut aturan. Masa negara mau dikangkangi satu mafia terus?” ujar Mahfud.

Menurutnya, selama pemerintahan mengawal dengan aturan tegas, pergantian pemain bisa berarti perbaikan sistem, bukan sekadar perebutan lahan kekuasaan.

Sorotan untuk Menteri Keuangan Baru: “Berani, Kreatif, dan Melawan Korupsi”

Mahfud juga menyinggung sosok Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudi Sadewa, yang menggantikan Sri Mulyani satu bulan lalu. Meski mengaku belum mengenal secara pribadi, Mahfud mengapresiasi gaya kepemimpinannya yang berani dan berbeda.

“Saya belum pernah ketemu dia secara pribadi, tapi langkah-langkahnya bagus. Dia memecah kebekuan. Setelah 15 tahun keuangan kita stagnan, dia memberi warna baru,” kata Mahfud.

Ia menyebut langkah Purbaya untuk tidak menaikkan pajak, mengejar penunggak pajak Rp60 triliun, dan menyisir anggaran mengendap di daerah serta BUMN sebagai bentuk perlawanan terhadap korupsi.

“Semuanya itu menggambarkan satu perlawanan terhadap korupsi. Agar uang tidak mengendap dan ekonomi bergerak. Kalau uang tidak dibelanjakan, diambil lagi, itu bagus,” ujar Mahfud.

Mafia Pajak dan Bea Cukai Itu Sumber Korupsi Terbesar

Mahfud juga mengingatkan bahwa dua dari empat sektor paling rawan korupsi ada di bawah Kementerian Keuangan: pajak dan bea cukai. Ia berharap Purbaya melanjutkan perjuangan membongkar kasus pencucian uang Rp349 triliun yang pernah ia ungkap saat menjabat Menkopolhukam.

“Waktu itu saya temukan laporan dari PPATK, ada 300 surat senilai 349 triliun. Itu betul, bukan angka karangan. Tapi waktu saya usulkan pansus di DPR, semuanya saling berkedip akhirnya diserahkan ke Satgas,” ungkap Mahfud.

Ia bahkan menceritakan salah satu modus korupsi di bea cukai, di mana bea impor emas yang seharusnya 5 persen diubah jadi nol persen, membuat negara kehilangan potensi pendapatan besar.

“Itu baru satu kasus. Dari 300 laporan. Bayangkan besarnya,” tegasnya.

Prabowo Sudah Mulai, Tapi Harus Dikawal

Mahfud menegaskan bahwa langkah Presiden Prabowo memulai pemberantasan korupsi di lapangan patut diapresiasi, namun harus terus diawasi agar tidak berhenti di pencitraan.

“Presiden sudah turun langsung, itu baik. Tapi jangan berhenti di simbol. Harus diteruskan sampai ke akar. Kalau backing-backingan lama tidak dibereskan, korupsi hanya ganti wajah, bukan hilang,” pungkas Mahfud.

Mimpi Siang Bolong Gubernur Pramono dan Menkeu Purbaya Ingin Bangun Bank Jakarta Tower di SCBD 1759819190872

Mimpi Siang Bolong Gubernur Pramono dan Menkeu Purbaya Ingin Bangun Bank Jakarta Tower di SCBD

Hedi Batubara 7 Oktober 2025

MoneyTalk, Jakarta – Pertemuan antara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pada Selasa (07/10/2025) di Bali Kota menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Salah satunya adalah rencana pembangunan gedung pusat Bank Jakarta di kawasan SCBD Lot 1, yang diklaim akan menjadi simbol baru kebangkitan ekonomi ibu kota.

Menariknya, proyek bernilai triliunan rupiah ini tidak akan memakai uang APBD maupun APBN, melainkan hasil kolaborasi strategis antara Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Keuangan melalui skema creative financing dan pemanfaatan aset daerah.

“Kami mohon persetujuan dari Kementerian Keuangan agar pembangunan pusat Bank Jakarta di SCBD bisa segera kami realisasikan. Ini kerja sama antara Pemprov dan Kemenkeu,” kata Pramono Anung dalam konferensi pers bersama di Bali Kota.

Pramono menjelaskan, Pemprov DKI kini tengah menyesuaikan diri dengan kebijakan fiskal nasional, termasuk penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dan penyesuaian APBD dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun.

Namun, ia menegaskan Jakarta tidak akan berdiam diri.

“Kami sepenuhnya mendukung kebijakan fiskal pusat. Tapi dengan APBD menurun, kami perlu melakukan creative financing melalui Jakarta Collaboration Fund, obligasi daerah, dan skema baru lain yang belum pernah diterapkan,” ujarnya.

Pramono juga mengungkap bahwa Pemprov DKI meminta izin memanfaatkan sebagian dana Rp200 triliun yang ditempatkan Kementerian Keuangan di bank-bank Himbara, agar bisa disalurkan ke sektor produktif di Jakarta, termasuk BUMD dan UMKM.

Menanggapi usulan itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyambut positif rencana pembangunan gedung Bank Jakarta di kawasan elite SCBD Lot 1.

Dengan gaya santainya, Purbaya bahkan sempat berkelakar di depan wartawan:

“Saya senang banget dengan proyek ini. Kenapa? Karena saya enggak keluar uang! Uangnya dari Bank DKI. Jadi, daripada dananya nganggur, lebih baik dipakai untuk mendorong ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.”

Menurutnya, proyek tersebut bisa segera dimulai tahun ini juga, dengan target pembangunan selama 14–15 bulan.

“Kalau bisa dimulai beberapa bulan ke depan, dampaknya terhadap ekonomi bisa langsung terasa,” ujar Purbaya.

Dalam skema yang disepakati, Bank Jakarta akan meminjam lahan milik Kementerian Keuangan selama 50 tahun. Setelah gedung selesai, kepemilikan akan dibagi tiga, dengan pemerintah pusat mendapat 30 persen bagian dari aset gedung tersebut.

Purbaya menegaskan bahwa proyek ini merupakan bentuk public-private collaboration yang efisien dan tidak membebani anggaran negara.

“Syarat saya cuma satu: gedungnya harus bagus, jangan malu-maluin. Soalnya saya juga mau masuk ke sana nanti,” katanya disambut tawa.

“Tenang, Pak Menteri. Saya punya selera lebih bagus dari Pak Menkeu. Gedungnya pasti lebih keren.”

Purbaya menilai pembangunan gedung Bank Jakarta akan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi baru, tidak hanya bagi Jakarta tetapi juga secara nasional.

“Proyek seperti ini akan menimbulkan efek domino. Permintaan semen naik, aktivitas konstruksi meningkat, dan tenaga kerja terserap. Ini contoh nyata kolaborasi fiskal dan daerah yang sehat,” jelasnya.

Selain itu, Kementerian Keuangan juga berencana menambah beberapa puluh triliun rupiah ke Bank Jakarta untuk memperluas kredit bagi UMKM dan sektor industri di Jakarta dan sekitarnya.

Menutup pertemuan, Gubernur Pramono menegaskan bahwa Jakarta tidak akan menentang kebijakan fiskal nasional, namun akan mencari cara-cara kreatif agar pembangunan tetap berjalan.

“Kami sadar pemerintah pusat pasti sudah menghitung dengan matang setiap kebijakan fiskal. Tapi kami juga punya tanggung jawab menjaga daya saing Jakarta. Karena itu, kami siap berinovasi lewat creative financing,” tegasnya.

Pertemuan di Bali Kota ini bukan sekadar seremoni antara dua pejabat tinggi negara. Di balik senyum dan candaan, ada sinyal kuat: Jakarta akan menjadi laboratorium pembiayaan kreatif pertama di Indonesia.

Dan proyek Bank Jakarta Tower di SCBD gedung megah hasil kolaborasi fiskal tanpa APBD bisa menjadi ikon baru ekonomi pasca-ibu kota pindah ke IKN.

Panas di Kabinet! Bahlil Sindir Purbaya Soal Data LPG, ‘Baru Jadi Menteri, Wajar Masih Bingung 1758369217875

Panas di Kabinet! Bahlil Sindir Purbaya Soal Data LPG, ‘Baru Jadi Menteri, Wajar Masih Bingung

Hedi Batubara 5 Oktober 2025

MoneyTalk, Jakarta – Suasana kabinet ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo memanas setelah terjadi perbedaan pernyataan antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia soal harga asli LPG 3 kilogram.

Perselisihan data ini berawal dari rapat kerja Komisi XI DPR RI, Selasa (30/9/2025), di mana Purbaya menyampaikan bahwa harga asli LPG 3 kg mencapai Rp42.750 per tabung. Menurutnya, pemerintah saat ini menanggung subsidi sekitar Rp30.000 per tabung, sehingga masyarakat hanya perlu membayar sekitar Rp12.750 per tabung di pasaran.

Namun, tak lama setelah itu, Bahlil Lahadalia menyebut bahwa angka yang disampaikan Purbaya tidak akurat.

Menurut Bahlil, ada perbedaan dalam cara membaca data antara Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM. Ia bahkan menyinggung bahwa Purbaya masih perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan data teknis sektor energi, mengingat dirinya baru beberapa bulan menjabat sebagai Menteri Keuangan.

“Pak Purbaya mungkin salah baca data. Tapi wajar, beliau baru menjabat. Data LPG itu punya struktur harga yang kompleks, bukan hanya subsidi per tabung,” ujar Bahlil kepada wartawan di Jakarta.

Menanggapi pernyataan Bahlil, Purbaya tampak tenang. Ia mengakui ada kemungkinan perbedaan pendekatan data antar kementerian, namun menegaskan bahwa selisih tersebut bukan hal substansial.

“Pak, mungkin cara ngelihat datanya beda. Saya sedang mempelajari. Kita pelajari lagi, mungkin Pak Bahlil lebih detail, tapi nanti kita lihat seperti apa. Yang jelas saya dapat dari hitungan staf saya,” kata Purbaya saat ditemui di kompleks Kemenkeu, Jumat (4/10).

Ia juga menambahkan dengan nada santai “Soal data, mungkin cara ngelihatnya beda. Kadang dari praktik di akun, hitungannya bisa beda jalan. Tapi saya yakin pada akhirnya besarannya sama juga. Uangnya ya segitu-segitu aja. Kalau salah hitung bisa nambah duit, saya mah mau salah hitung terus,” ujarnya sambil tersenyum.

Menurut sejumlah pengamat fiskal, perbedaan angka antara Kementerian Keuangan dan ESDM bukan hal baru. Kemenkeu biasanya menghitung berdasarkan alokasi subsidi dan total belanja negara, sementara ESDM melihat dari struktur biaya produksi, distribusi, dan margin sektor energi.

Meski demikian, keduanya memiliki tujuan sama: menjaga harga LPG 3 kg tetap terjangkau bagi masyarakat miskin dan pelaku usaha kecil.

“Yang penting bukan siapa yang benar, tapi bagaimana pemerintah memastikan subsidi ini tepat sasaran dan tidak bocor,” ujar analis energi, Rizal Fadillah, kepada Forum Ekonomi.

Pertemuan dua gaya kepemimpinan ini menunjukkan dinamika menarik di kabinet. Purbaya dikenal sebagai ekonom rasional dengan gaya kalem dan logis, sementara Bahlil kerap tampil lugas dan blak-blakan.

Perbedaan pandangan ini justru dianggap sebagai proses penyesuaian normal dalam pemerintahan baru.

Sumber di internal kabinet menyebut, Presiden Prabowo menanggapi santai silang pendapat tersebut. “Biasa itu, antar-menteri beda data, yang penting akhirnya satu arah kebijakan,” ujar salah satu staf Istana.

Terlepas dari perbedaan data, keduanya sepakat bahwa subsidi LPG 3 kg tetap harus dipertahankan untuk menjaga daya beli rakyat kecil.

Kini publik menunggu hasil sinkronisasi data antara Kemenkeu dan ESDM siapa tahu, setelah ini muncul angka baru yang lebih presisi.

Yang jelas, seperti kata Purbaya, “Uangnya segitu-segitu aja. Yang penting jangan sampai salah hitung bikin rakyat susah.”

Menteri Baru Guncang Istana! Purbaya Batalin Pajak Online Warisan Sri Mulyani UMKM Sorak, Pejabat Panik! 1758712822955

Menteri Baru Guncang Istana! Purbaya Batalin Pajak Online Warisan Sri Mulyani UMKM Sorak, Pejabat Panik!

Hedi Batubara 5 Oktober 2025

MoneyTalk, Jakarta – Dunia e-commerce mendadak bergemuruh! Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudi Sadewa, bikin gebrakan yang bikin heboh para pelaku usaha digital sekaligus bikin keringat dingin bekas rezim pajak lama.

Ya, benar! Purbaya resmi membatalkan pajak e-commerce 0,5% dari omzet, aturan yang sebelumnya sudah digodok dan ditandatangani oleh Sri Mulyani. Kabar ini disampaikan lewat kanal YouTube Benix, yang malam tadi tayang penuh semangat dan nada satir khasnya.

“Gila guys, dulu solusi semua menteri kalau negara butuh duit ya cuma satu: naikin pajak! Sekarang ada menteri yang otaknya waras malah nurunin pajak!”

Langkah ini dinilai revolusioner dan berani. Pasalnya, di tengah situasi ekonomi yang lagi terseok, Purbaya justru menunda kebijakan yang dinilai bakal menjerat napas pelaku usaha online. Bahkan sistem pajak e-commerce yang sudah siap jalan, kini ditahan dulu karena menurutnya:

“Kita tunggu dulu efek stimulus Rp200 triliun buat mendorong perekonomian. Jangan buru-buru pungut pajak dari rakyat kecil.”

Keputusan ini kontan bikin pelaku UMKM dan penjual online bersorak.
Sementara itu, kalangan birokrat dan pejabat fiskal lama disebut-sebut “gelisah”, karena Purbaya menabrak paradigma lama: negara kaya karena rakyat diperas pajak.

Sebelumnya, aturan Sri Mulyani mewajibkan pedagang online dengan omzet di atas Rp500 juta per tahun membayar pajak 0,5% dari omzet, bukan dari profit! Artinya, pedagang yang belum tentu untung tetap harus setor.

“Bayangin aja, jualan online di Shopee udah kena potongan 10% dari platform, belum lagi biaya cashback, ongkir, star seller, dan lain-lain. Masih mau disikat pajak juga? Itu namanya peras rakyat digital!” ujar Benix dalam tayangannya.

Ia bahkan mencontohkan, pedagang yang jual barang Rp2 juta cuma nerima Rp1,8 juta setelah dipotong fee platform.
Lalu masih mau disuruh bayar pajak dari omzet Rp2 juta itu? “Ya ampun, negara ini kayaknya udah lapar banget sama pajak!” cibirnya tajam.

Benix menilai langkah Purbaya ini sebagai titik balik logika ekonomi nasional. Menurutnya, “Menaikkan pajak bukan satu-satunya cara menambah pendapatan negara. Kalau ekonomi tumbuh dua kali lipat, pajak tetap 10% aja udah bikin kas negara meledak dua kali lipat!”

Logika sederhana tapi telak itu menampar gaya berpikir lama di Kemenkeu. Kini Purbaya dianggap jadi “angin segar” di kabinet, dengan pendekatan yang lebih pro-pasar dan realistis.

Enggak berhenti di situ, Purbaya juga mendorong agar pengusaha ekspor diberi napas lebih lega. bunga kredit rendah, potongan pajak ekspor, dan kemudahan pinjaman.

“Coba bandingin sama Vietnam. Di sana bunga kredit ekspor cuma 4%! Di sini bisa 13%! Gimana mau bersaing?” seru Benix dalam nada tinggi.

Menurutnya, kalau pemerintah berani menurunkan pajak dan meringankan kredit, maka pelaku usaha justru makin produktif  efeknya, penerimaan negara naik tanpa harus memeras rakyat.

Kebijakan Purbaya ini bikin suasana di lingkaran fiskal panas dingin.
Para “penjaga kas negara” yang biasa bangga menaikkan pajak kini seperti kehilangan arah. Namun di sisi lain, para pelaku UMKM, pedagang online, hingga pengusaha ekspor justru menyambutnya dengan gegap gempita.

“Baru kali ini ada Menteri Keuangan yang mikirnya bukan soal nambah beban rakyat, tapi nambah kesejahteraan rakyat!” kata Benix menutup tayangan YouTube-nya dengan gaya khas penuh semangat.

Langkah Purbaya menunda pajak e-commerce bisa jadi awal perang dingin kebijakan fiskal antara rezim lama dan wajah baru keuangan Indonesia.
Yang jelas, rakyat sudah memilih:
Lebih baik ekonomi tumbuh daripada pajak digenjot sampai rakyat megap-megap.

“Ketika Menteri Lama Naikkan Pajak, Rakyat Nangis.
Tapi Saat Menteri Baru Batalkan Pajak, Rakyat Akhirnya Bisa Napas.

Janji Manis Purbaya: Ekonomi Tanpa Utang, Faktanya Masih Ngutang! 1757679435883

Janji Manis Purbaya: Ekonomi Tanpa Utang, Faktanya Masih Ngutang!

Hedi Batubara 25 September 2025

MoneyTalk, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bikin heboh publik! Ia menyebut strategi baru: pertumbuhan ekonomi tak lagi berbasis utang, tapi berbasis pendapatan. Kedengarannya manis, seakan Indonesia siap lepas dari jerat pinjaman utang.

Tapi, Awalil Rizky dalam kanal YouTube-nya, Rabu (24/09), langsung menguliti jargon tersebut. Menurutnya, omongan Purbaya masih penuh lubang.

“Kalau butuh stimulus, pemerintah tetap akan nambah utang. Jadi bedanya di mana? Dari dulu juga begitu!” sindir Rizky.

Lebih pedas lagi, Rizky membongkar logika yang tumpang tindih. Kalau pendapatan negara naik karena PDB tumbuh, maka pendapatan hanyalah akibat, bukan penyebab pertumbuhan. Jadi, bagaimana bisa disebut pertumbuhan berbasis pendapatan?

Yang makin panas, Rizky menemukan bahwa istilah “berbasis pendapatan” ternyata bukan murni ide Purbaya. Ketua Banggar DPR Said Abdullah-lah yang mendorong agar pemerintah bikin peta jalan pengelolaan utang. Dengan kata lain, wacana besar ini lebih banyak lahir dari Senayan, bukan dari Kemenkeu.

Meski ada klaim bahwa penerimaan pajak bisa naik Rp220 triliun setiap kali PDB naik 1%, Rizky tetap skeptis. Pasalnya, sumber dana yang digembar-gemborkan seperti dana SAL yang digeser dari BI ke bank Himbara sebenarnya berasal dari sisa utang lama.

“Logikanya tetap saja bukan dari pendapatan, tapi dari utang yang nggak terpakai. Jadi, di mana letak inovasinya?” tanya Rizky tajam.

Rakyat pun dibuat bingung: apakah ini strategi ekonomi baru, atau hanya sekadar ganti istilah biar terdengar segar?

Dilema Cukai Rokok: Negara Raup Ratusan Triliun, Pekerja Terancam Nganggur 1757480470181

Dilema Cukai Rokok: Negara Raup Ratusan Triliun, Pekerja Terancam Nganggur

Hedi Batubara 23 September 2025

MoneyTalk, Jakarta –  Ekonom sekaligus pengamat fiskal Awalil Rizky kembali muncul di kanal YouTube pribadinya pada Senin (22/09). Kali ini ia mengulas berita panas soal pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terkait tarif cukai rokok yang disebut mencapai 57%.

Dalam tayangannya, Awalil membaca ulang berita Kompas.com berjudul “Menko Purbaya Kaget Tarif Cukai Rokok Capai 57%” yang dirilis 20 September malam. Ia menyoroti gaya khas Purbaya yang ceplas-ceplos.

“Cukai rokok 57%? Wah, tinggi amat! Firaun lu!” kata Purbaya, yang langsung dikomentari Awalil sebagai gaya koboi khas sang menteri.

Awalil menilai pernyataan Purbaya cukup tepat. Industri rokok menyerap banyak tenaga kerja, sehingga jika kebijakan cukai terlalu menekan, PHK massal bisa terjadi tanpa mitigasi jelas dari pemerintah.

“Industri tidak boleh dibunuh. Kalau pabrik tutup, orang susah. Tapi di sisi lain, konsumsi rokok memang harus dibatasi,” jelasnya.

Awalil mengingatkan, kebijakan fiskal harus imbang: jaga penerimaan negara tapi jangan mematikan industri dalam negeri. Selain soal tarif, Purbaya juga menyoroti maraknya rokok ilegal dan impor gelap. Awalil sepakat bahwa tingginya cukai membuat pasar hitam berkembang.

Karena itu, Purbaya sudah memerintahkan jajaran Kemenkeu untuk mengawasi marketplace seperti Bukalapak, Tokopedia, hingga Blibli agar tak menjual rokok ilegal.

“Kita mulai kejar satu-satu. Jangan sampai industri resmi dirugikan,” tegas Purbaya, yang dibacakan Awalil.

Awalil lalu membandingkan pernyataan Purbaya dengan realita RAPBN 2026. Pemerintah dan DPR sudah menyepakati target penerimaan kepabeanan dan cukai naik jadi Rp336 triliun, atau bertambah Rp1,7 triliun dari usulan awal.

“Jadi di satu sisi Purbaya bilang jangan sampai cukai matikan industri. Tapi di sisi lain, target penerimaan justru naik. Dilema ini yang harus dijelaskan ke publik,” ujar Awalil.

Awalil juga menyinggung soal bagi hasil cukai ke daerah. Tahun 2026 alokasi justru dipangkas, padahal daerah penghasil rokok masih berharap dana besar untuk pembangunan.

“Kalau dana bagi hasil dikurangi, daerah bisa langsung menekan pabrik rokok dengan caranya sendiri. Ini berbahaya,” katanya.

Tagih Rp60 T, Perang Rokok Ilegal: Purbaya Tunjukkan Taring Perdana 1757679435883

Tagih Rp60 T, Perang Rokok Ilegal: Purbaya Tunjukkan Taring Perdana

Hedi Batubara 23 September 2025

MoneyTalk, Jakarta – siang suasana konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan berubah panas ketika Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudi Sadewa, berhadapan langsung dengan awak wartawan. Dengan gaya santai namun menusuk, ia membantah isu liar, menepis gosip, sekaligus melontarkan ancaman kepada para pengemplang pajak dan mafia rokok ilegal.

“yang penting Saya lihat dulu optimalisasi pajak dan cukai. Kalau hasilnya masih lemah, baru kita pikirkan. Sekarang belum waktunya,” ujar Purbaya.

Tapi Purbaya menegaskan, kebijakan strategis baru akan diputuskan setelah berdiskusi langsung dengan Presiden. Tapi akan mengambil langkah cepat memperbaiki penerimaan negara,  dan merinci tiga jurus andalan:

1. Dorong pertumbuhan ekonomi bukan menaikkan tarif, tapi menciptakan aktivitas agar pajak meningkat otomatis.

2. Kejar 200 penunggak pajak besar dengan nilai tunggakan mencapai Rp.60 triliun.

3. Perang lawan rokok ilegal Kemenkeu sudah memanggil Bukalapak, Tokopedia, Blibli, dan marketplace besar lainnya untuk menutup lapak penjual rokok ilegal.

“Mereka tidak bisa lari. Kami akan tagih sampai lunas,dan Kalau masih bandel, siap-siap ditangkepin!” ancamnya.

Selain itu, Purbaya menyinggung proyek Cortex IT system yang sempat molor. Ia janji akan datangkan jago-jago IT dari luar negeri untuk bereskan sistem dalam sebulan.

Baca Juga Berita Ini

Bank Sahabat Sampoerna

‎Bank Sampoerna Lanjutkan Komitmen Dukung Pertumbuhan UMKM

Hedi Batubara 7 November 2026
Triumvirat Luhut-Tito-Listyo

Hendrajit Sebut Prabowo Berhadapan dengan Triumvirat Luhut-Tito-Listyo, Bukan Sekadar Perseteruan Prabowo vs Jokowi

Hedi Batubara 7 November 2026
Lokasi Pertemuan Rahasia Widya Chandra

Kabar Pertemuan Rahasia Widya Chandra 3 Jam Sebelum Penangkapan, Menjadi Misterius 

Hedi Batubara 7 November 2026
AXA Mandiri

Utang Klaim AXA Mandiri Tembus Rp413 Miliar, Nasabah Keluhkan Penolakan Klaim, OJK Diminta Turun Tangan

Hedi Batubara 7 November 2026