MoneyTalk, Jakarta – Suasana kabinet ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo memanas setelah terjadi perbedaan pernyataan antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia soal harga asli LPG 3 kilogram.
Perselisihan data ini berawal dari rapat kerja Komisi XI DPR RI, Selasa (30/9/2025), di mana Purbaya menyampaikan bahwa harga asli LPG 3 kg mencapai Rp42.750 per tabung. Menurutnya, pemerintah saat ini menanggung subsidi sekitar Rp30.000 per tabung, sehingga masyarakat hanya perlu membayar sekitar Rp12.750 per tabung di pasaran.
Namun, tak lama setelah itu, Bahlil Lahadalia menyebut bahwa angka yang disampaikan Purbaya tidak akurat.
Menurut Bahlil, ada perbedaan dalam cara membaca data antara Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM. Ia bahkan menyinggung bahwa Purbaya masih perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan data teknis sektor energi, mengingat dirinya baru beberapa bulan menjabat sebagai Menteri Keuangan.
“Pak Purbaya mungkin salah baca data. Tapi wajar, beliau baru menjabat. Data LPG itu punya struktur harga yang kompleks, bukan hanya subsidi per tabung,” ujar Bahlil kepada wartawan di Jakarta.
Menanggapi pernyataan Bahlil, Purbaya tampak tenang. Ia mengakui ada kemungkinan perbedaan pendekatan data antar kementerian, namun menegaskan bahwa selisih tersebut bukan hal substansial.
“Pak, mungkin cara ngelihat datanya beda. Saya sedang mempelajari. Kita pelajari lagi, mungkin Pak Bahlil lebih detail, tapi nanti kita lihat seperti apa. Yang jelas saya dapat dari hitungan staf saya,” kata Purbaya saat ditemui di kompleks Kemenkeu, Jumat (4/10).
Ia juga menambahkan dengan nada santai “Soal data, mungkin cara ngelihatnya beda. Kadang dari praktik di akun, hitungannya bisa beda jalan. Tapi saya yakin pada akhirnya besarannya sama juga. Uangnya ya segitu-segitu aja. Kalau salah hitung bisa nambah duit, saya mah mau salah hitung terus,” ujarnya sambil tersenyum.
Menurut sejumlah pengamat fiskal, perbedaan angka antara Kementerian Keuangan dan ESDM bukan hal baru. Kemenkeu biasanya menghitung berdasarkan alokasi subsidi dan total belanja negara, sementara ESDM melihat dari struktur biaya produksi, distribusi, dan margin sektor energi.
Meski demikian, keduanya memiliki tujuan sama: menjaga harga LPG 3 kg tetap terjangkau bagi masyarakat miskin dan pelaku usaha kecil.
“Yang penting bukan siapa yang benar, tapi bagaimana pemerintah memastikan subsidi ini tepat sasaran dan tidak bocor,” ujar analis energi, Rizal Fadillah, kepada Forum Ekonomi.
Pertemuan dua gaya kepemimpinan ini menunjukkan dinamika menarik di kabinet. Purbaya dikenal sebagai ekonom rasional dengan gaya kalem dan logis, sementara Bahlil kerap tampil lugas dan blak-blakan.
Perbedaan pandangan ini justru dianggap sebagai proses penyesuaian normal dalam pemerintahan baru.
Sumber di internal kabinet menyebut, Presiden Prabowo menanggapi santai silang pendapat tersebut. “Biasa itu, antar-menteri beda data, yang penting akhirnya satu arah kebijakan,” ujar salah satu staf Istana.
Terlepas dari perbedaan data, keduanya sepakat bahwa subsidi LPG 3 kg tetap harus dipertahankan untuk menjaga daya beli rakyat kecil.
Kini publik menunggu hasil sinkronisasi data antara Kemenkeu dan ESDM siapa tahu, setelah ini muncul angka baru yang lebih presisi.
Yang jelas, seperti kata Purbaya, “Uangnya segitu-segitu aja. Yang penting jangan sampai salah hitung bikin rakyat susah.”
