MoneyTalk, Jakarta – Ekonom sekaligus pengamat fiskal Awalil Rizky kembali muncul di kanal YouTube pribadinya pada Senin (22/09). Kali ini ia mengulas berita panas soal pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terkait tarif cukai rokok yang disebut mencapai 57%.
Dalam tayangannya, Awalil membaca ulang berita Kompas.com berjudul “Menko Purbaya Kaget Tarif Cukai Rokok Capai 57%” yang dirilis 20 September malam. Ia menyoroti gaya khas Purbaya yang ceplas-ceplos.
“Cukai rokok 57%? Wah, tinggi amat! Firaun lu!” kata Purbaya, yang langsung dikomentari Awalil sebagai gaya koboi khas sang menteri.
Awalil menilai pernyataan Purbaya cukup tepat. Industri rokok menyerap banyak tenaga kerja, sehingga jika kebijakan cukai terlalu menekan, PHK massal bisa terjadi tanpa mitigasi jelas dari pemerintah.
“Industri tidak boleh dibunuh. Kalau pabrik tutup, orang susah. Tapi di sisi lain, konsumsi rokok memang harus dibatasi,” jelasnya.
Awalil mengingatkan, kebijakan fiskal harus imbang: jaga penerimaan negara tapi jangan mematikan industri dalam negeri. Selain soal tarif, Purbaya juga menyoroti maraknya rokok ilegal dan impor gelap. Awalil sepakat bahwa tingginya cukai membuat pasar hitam berkembang.
Karena itu, Purbaya sudah memerintahkan jajaran Kemenkeu untuk mengawasi marketplace seperti Bukalapak, Tokopedia, hingga Blibli agar tak menjual rokok ilegal.
“Kita mulai kejar satu-satu. Jangan sampai industri resmi dirugikan,” tegas Purbaya, yang dibacakan Awalil.
Awalil lalu membandingkan pernyataan Purbaya dengan realita RAPBN 2026. Pemerintah dan DPR sudah menyepakati target penerimaan kepabeanan dan cukai naik jadi Rp336 triliun, atau bertambah Rp1,7 triliun dari usulan awal.
“Jadi di satu sisi Purbaya bilang jangan sampai cukai matikan industri. Tapi di sisi lain, target penerimaan justru naik. Dilema ini yang harus dijelaskan ke publik,” ujar Awalil.
Awalil juga menyinggung soal bagi hasil cukai ke daerah. Tahun 2026 alokasi justru dipangkas, padahal daerah penghasil rokok masih berharap dana besar untuk pembangunan.
“Kalau dana bagi hasil dikurangi, daerah bisa langsung menekan pabrik rokok dengan caranya sendiri. Ini berbahaya,” katanya.
