22 November 2026

Sherly Tjoanda

MoneyTalk.id, Jakarta – Lembaga Independen Gerakan Perubahan Indonesia sedang mempertimbangkan langkah hukum terhadap dugaan pembohongan publik yang menyeret Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara.

Hal itu diaampaikan langsung Muslim Arbi, Direktur Gerakan Perubahan Indonesia kepada media ini vis live Comfrens.

“Kami serang mendiskusikan dengan para pakar hukum untuk mengambil langkah hukum terhadap Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda yang patut diduga telah melakukan pembohongan publik”ujar Muslim Arbi.

Muslim Arbi menyampaikan, dugaan pembohongan publik itu terjadi saat Gubernur Maluku Utara itu menyampaikan laporan saat RDP dengan komisi II DPR RI beberapa pekan kemarin.Saat itu, Sherly Tjoanda kepada komisi II DPR RI menyampaikan akibat kebijakan efesiensi yang dilakukan Presiden Prabowo, pemerintahannya tidak lagi memiliki dana untuk membayar gaji P3K.Belakangan ungkap Muslim, Pemprov Maluku Utara ternyata masih memiliki dana di kas daerah sebesar 1,2 triliun, jumlah dana yang masih lebih dari cukup untuk membayar gaji PPPK yang hanya beberapa miliar saja.

Menurut Muslim Arbi, tindakan Gubernur Maluku Utara itu patut diduga sebagai bentuk pembohongan publik yang berdanpak sistimatis terhadap kebijakan keuangan negara.

“Itu diduga kuat sebagai pembohongan publik”simpul dia.

Menurut Muslim, sebagai Gubernur, Sherly tak bisa menyampaikan informasi bohong karena selain bertentangan dengan sumpah janji juga berpotensi mengacaukan tatanan keuangan negara.

“Bagaiaman jika pemerintah mengambil kebijakan berdasarkan informasi bohong”ketus dia.

Muslim mengaku selaku warga bangsa asal Maluku Utara yang mengikuti perkembangan pemerintahan Maluku Utara mengaku khawatir atas nasib PPPK Pemprov Malut namun belakangan merasa dibohongi saat mengetahui bahwa Pemprov Malut ternyata masih memiliki dana segar yang lebih untuk membayar gaji PPPK bahka terhadap DBH.

“Kita lagi diskusikan dan hampir pada kesimpulan melaporkan dugaan pembohongan publik Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara”pungkasnya.

Kasus ini bakal menjadi kasus pertama yang menimpa Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda bakal memecahkan record : Gubernur pertama yang baru berkuasa belum genap 2 tahun telah tersandung kasus pembohongan publik

MoneyTalk.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan tengah menyoroti tata kelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Informasi tersebut ramai diperbincangkan di media sosial setelah beredar unggahan yang membahas hasil pemantauan dan evaluasi KPK terhadap sejumlah aspek pengadaan di daerah tersebut.

Unggahan yang beredar di platform X dan dipublikasikan oleh akun Lambe SahamJJA pada 15 Juni 2026 menyebutkan bahwa KPK menyoroti sejumlah hal terkait tata kelola pengadaan di bawah kepemimpinan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda.

Dalam unggahan tersebut disebutkan adanya dugaan indikasi monopoli proyek melalui pengondisian pengadaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Selain itu, KPK juga disebut menaruh perhatian terhadap penggunaan metode e-purchasing yang dinilai memiliki risiko korupsi tinggi apabila tidak disertai pengawasan yang memadai.

Unggahan itu juga menyinggung Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2025 yang disebut menjadi salah satu dasar pendalaman KPK terkait dugaan monopoli dan pengondisian proyek. KPK dikabarkan akan menelaah lebih lanjut berbagai temuan yang muncul dalam proses evaluasi tersebut.

Selain itu, proses tender yang berlangsung melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) juga disebut menjadi perhatian. Dalam unggahan tersebut dinyatakan bahwa KPK telah membahas sejumlah persoalan terkait mekanisme pengadaan dan memberikan sejumlah kesimpulan yang akan ditindaklanjuti dalam waktu tiga bulan ke depan.

Unggahan tersebut juga mengaitkan sorotan KPK dengan rekam jejak kasus pengadaan di Maluku Utara pada periode pemerintahan sebelumnya. Disebutkan bahwa pernah terjadi operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan pejabat pengadaan sehingga persoalan tata kelola proyek dinilai bukan isu baru di provinsi tersebut.

Meski demikian, informasi yang beredar menegaskan bahwa langkah KPK saat ini masih berada pada tahap pencegahan dan pemantauan melalui evaluasi tata kelola. Belum terdapat informasi mengenai penyelidikan, penyidikan, maupun penetapan tersangka dalam perkara yang dikaitkan dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat pernyataan resmi dari Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda terkait informasi yang beredar di media sosial tersebut. Sementara itu, publik dan warganet terus mengikuti perkembangan hasil evaluasi KPK terhadap tata kelola pengadaan di daerah tersebut.

MoneyTalk, Jakarta – ‎Pernyataan Gubernur Sherly Tjoanda mengenai keterbatasan anggaran Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga akhir 2026 mendapat sorotan dari Center For Budget Analisis (CBA).
‎
‎Dalam rapat bersama Komisi II DPR RI dan sejumlah kepala daerah di Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026), Sherly mengungkapkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) Maluku Utara hanya sekitar Rp960 miliar, sementara belanja pegawai telah mencapai Rp1,1 triliun.
‎
‎Menanggapi hal itu, Koordinator CBA, Jajang Nurjaman, menilai solusi yang harus dilakukan pemerintah daerah bukan mengeluhkan kondisi fiskal, melainkan melakukan efisiensi anggaran secara menyeluruh di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
‎
‎”Lebih baik melakukan pemotongan atau efisiensi anggaran di tiap-tiap lembaga pemerintah daerah agar kebutuhan belanja pegawai dan program kesejahteraan masyarakat tetap bisa terpenuhi. Harus ada keberanian untuk berhemat,” kata Jajang dalam keterangannya, Selasa (9/6/2026).
‎
‎Menurutnya, salah satu pos yang layak dievaluasi adalah anggaran hibah uang kepada pemerintah pusat atau instansi vertikal yang mencapai Rp11,8 miliar.
‎
‎”Instansi vertikal sudah mendapatkan pembiayaan dari APBN. Jadi tidak perlu lagi disubsidi menggunakan uang daerah dalam jumlah besar,” ujarnya.
‎
‎Selain itu, Jajang juga menyoroti anggaran perjalanan dinas Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang disebut mencapai Rp120,4 miliar pada tahun 2026.
‎
‎”Jumlah itu sangat besar. Kalau tidak dikurangi, dikhawatirkan hanya menjadi ladang pemborosan dan membuka celah penyalahgunaan uang rakyat,” tegasnya.
‎
‎CBA juga mempertanyakan keberadaan anggaran perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp500 juta di tengah kondisi fiskal daerah yang sedang mengalami tekanan.

‎”Perjalanan dinas luar negeri Gubernur Sherly Tjoanda sebesar Rp500 juta itu sebaiknya dihapus. Saat kas daerah sedang seret, prioritas pemerintah seharusnya menyelamatkan kebutuhan dasar pemerintahan dan pelayanan publik,” kata Jajang.
‎
‎Ia menilai langkah efisiensi anggaran jauh lebih penting dibanding sekadar menyampaikan keluhan dalam forum rapat dengan DPR.
‎
‎”Intinya, Gubernur Sherly Tjoanda tidak perlu repot-repot datang curhat ke DPR. Yang dibutuhkan saat ini adalah keberanian mengambil keputusan untuk merapikan anggaran dan memastikan uang rakyat digunakan secara efektif,” ujarnya.
‎
‎Jajang menegaskan bahwa masyarakat akan lebih merasakan manfaat apabila pemerintah daerah fokus pada penghematan belanja yang tidak prioritas dan mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan yang lebih mendesak, termasuk pembayaran gaji PPPK dan program kesejahteraan masyarakat.
‎
‎”Lebih baik melakukan efisiensi anggaran agar uang rakyat dipakai untuk hal-hal yang nyata dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Di tengah fiskal yang sempit, setiap rupiah harus digunakan secara bijak,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif CBA (Center for Budget Analysis), Uchok Sky Khadafi, menyoroti perubahan kepemilikan saham di PT Karya Wijaya yang sebelumnya mencatat nama Sherly Tjoanda sebagai pemegang saham mayoritas.

Menurut Uchok, hilangnya nama Sherly Tjoanda dari daftar pemegang saham PT Karya Wijaya pada April 2026 bukan semata-mata terkait adanya sanksi administrasi senilai Rp500 miliar yang dikaitkan dengan persoalan kawasan hutan di Pulau Gebe. Ia menilai langkah tersebut dapat dipahami sebagai upaya menghindari potensi benturan kepentingan (conflict of interest) selama menjabat sebagai Gubernur Maluku Utara.

“Di sini Sherly Tjoanda menghindari terjadinya conflict of interest atau benturan kepentingan sebagai Gubernur Maluku Utara, dan juga menjaga diri dari berbagai tuduhan pelanggaran aturan maupun kaidah antikorupsi,” kata Uchok dalam keterangannya, Sabtu (6/6/2026).

Meski demikian, Uchok mempertanyakan waktu pelepasan saham tersebut. Menurutnya, apabila tujuan pengalihan saham adalah untuk mematuhi ketentuan yang berlaku bagi kepala daerah, langkah tersebut seharusnya dilakukan segera setelah Sherly dilantik sebagai gubernur.

Uchok menyebut Sherly dilantik oleh Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025. Namun, berdasarkan informasi yang ia peroleh, nama Sherly masih tercatat sebagai pemegang saham mayoritas PT Karya Wijaya hingga lebih dari satu tahun setelah pelantikan.

“Seharusnya sejak dilantik, nama dan sahamnya sudah dilepas dari perusahaan. Tetapi faktanya, nama beliau masih tercatat cukup lama sebelum akhirnya terjadi perubahan pada April 2026,” ujarnya.

Dalam perubahan tersebut, kata Uchok, kepemilikan saham yang sebelumnya tercatat atas nama Sherly Tjoanda dialihkan kepada badan usaha. Perubahan itu kemudian memunculkan pertanyaan di ruang publik mengenai alasan dan waktu pelaksanaannya.

“Muncul pertanyaan, jika memang tujuannya menghindari konflik kepentingan, mengapa baru dilakukan setelah lebih dari setahun? Apakah kesadaran untuk mematuhi aturan datang belakangan atau ada faktor lain yang melatarbelakanginya?” kata Uchok.

Lebih lanjut, ia berpendapat bahwa publik berhak menilai apakah langkah tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang mengatur kepala daerah terkait kepemilikan usaha dan potensi benturan kepentingan selama menjabat.

Uchok juga mengaitkan persoalan ini dengan aturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan ketentuan yang mengatur kedudukan kepala daerah. Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan tersebut penting untuk menjaga integritas jabatan publik serta menghindari munculnya keraguan di tengah masyarakat.

“Publik tentu mengharapkan setiap kepala daerah mematuhi seluruh aturan yang berlaku sejak awal masa jabatan, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan atau persepsi negatif di kemudian hari,” pungkasnya.

Kasus ini menambah perhatian publik terhadap aspek transparansi dan tata kelola yang baik di lingkungan pejabat publik, khususnya terkait kepemilikan saham, aktivitas bisnis, serta potensi benturan kepentingan selama menjalankan amanah sebagai kepala daerah.

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyoroti anggaran pengadaan pakaian dinas Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, yang nilainya hampir mencapai Rp1 miliar pada tahun anggaran 2026.

Sorotan tersebut disampaikan menjelang kehadiran Gubernur Maluku Utara dalam acara Urban Talk yang menjadi bagian dari Jakarta Future Festival di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, pada awal Juni 2026.

Menurut Uchok Sky, terjadi lonjakan signifikan dalam jumlah jenis pakaian dinas yang dianggarkan pemerintah daerah. Jika pada tahun 2025 hanya terdapat tiga jenis pakaian dinas dengan total anggaran sekitar Rp550 juta, maka pada tahun 2026 jumlahnya meningkat menjadi sembilan jenis dengan nilai anggaran mencapai Rp990 juta.

“Dulu hanya tiga jenis pakaian dinas dengan anggaran sekitar Rp550 juta. Sekarang menjadi sembilan jenis dengan nilai hampir Rp1 miliar. Ada penambahan enam jenis pakaian yang menghabiskan anggaran sangat besar,” kata Uchok Sky dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (1/6/2026).

Ia menilai kenaikan tersebut perlu mendapat perhatian karena terjadi peningkatan anggaran yang cukup tajam dalam waktu singkat.

“Kalau dibandingkan tahun lalu, kenaikannya sangat signifikan. Makin banyak jenis pakaian, makin besar pula uang daerah yang harus dikeluarkan,” ujarnya.

Uchok secara khusus menyoroti pengadaan Pakaian Batik Tradisional yang dialokasikan sebesar Rp390 juta untuk 78 paket.

“Dari data yang kami lihat, pengadaan Pakaian Batik Tradisional mencapai Rp390 juta untuk 78 paket. Nilai per paketnya mencapai sekitar Rp21 juta,” ungkapnya.

Selain itu, CBA juga mencatat adanya anggaran untuk sejumlah jenis pakaian dinas lainnya, antara lain Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebesar Rp50 juta untuk 10 paket, Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebesar Rp50 juta untuk 10 paket, serta Pakaian Dinas Harian (PDH-KDH) sebesar Rp50 juta untuk 10 paket.

“Artinya rata-rata harga PSL, PDL, dan PDH tersebut sekitar Rp5 juta per paket,” tambah Uchok.

Atas temuan tersebut, CBA mendesak Kejaksaan Agung untuk melakukan penyelidikan terhadap proses pengadaan pakaian dinas tersebut, baik yang dianggarkan pada tahun 2025 maupun tahun 2026.

“Kami meminta Kejaksaan Agung untuk membuka penyelidikan terhadap pengadaan pakaian dinas ini agar publik mendapatkan kejelasan terkait penggunaan anggaran daerah,” tegasnya.

Menurut Uchok, anggaran yang digunakan untuk pengadaan pakaian dinas seharusnya dapat diprioritaskan untuk program-program yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung, khususnya kelompok masyarakat kurang mampu.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara maupun Gubernur Sherly Tjoanda terkait kritik dan sorotan yang disampaikan oleh CBA tersebut.

MoneyTalk, Jakarta – Akun X milik media Independen Sumatra mengunggah kritik keras terhadap Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, terkait dugaan keterlibatan perusahaan-perusahaan tambang yang disebut merusak sejumlah pulau di Maluku Utara.

Dalam unggahan pada Jumat (30/5/2026), Independen Sumatra menyebut sejumlah perusahaan yang diklaim berkaitan dengan Sherly Tjoanda dan dituding melakukan aktivitas pertambangan yang berdampak pada kerusakan lingkungan di beberapa wilayah kepulauan.

“DAFTAR PERUSAHAAN SHARLY TJOANDA PENGHANCUR PULAU DI MALUKU UTARA,” tulis akun tersebut dalam unggahannya.

Adapun daftar perusahaan yang disebut dalam unggahan itu antara lain:

1. PT Karya Wijaya — disebut menghancurkan Pulau Gebe

2. PT Bela Sarana Permai — disebut merusak Pulau Obi, Desa Wooi

3. PT Amazing Tabara — disebut merusak Pulau Obi, Desa Sambiki

4. PT Indonesia Mas Mulia — disebut merusak Pulau Bacan

5. PT Bela Kencana — disebut merusak Pulau Obi, Desa Soligi

Unggahan itu juga menyebut masih terdapat banyak perusahaan cangkang lain yang diduga terlibat dalam aktivitas pertambangan yang berdampak terhadap lingkungan di Maluku Utara.

Independen Sumatra mengutip sumber dari Jaringan Advokasi Tambang terkait data dan tudingan tersebut.

Selain menyoroti persoalan lingkungan, unggahan itu juga menyinggung kekayaan Sherly Tjoanda yang disebut mencapai hampir Rp1 triliun, sehingga disebut sebagai gubernur terkaya di Indonesia.

“Sepertinya Sharly Tjoanda tidak butuh gaji sebagai Gubernur Maluku Utara. Yang dibutuhkannya adalah posisi strategis untuk mengatur regulasi agar bisnis tambang keluarganya semakin lancar,” tulis akun tersebut.

Unggahan itu turut disertai sejumlah foto yang diklaim memperlihatkan dampak lingkungan di Pulau Gebe dan Pulau Obi akibat aktivitas pertambangan. Dalam narasinya, Independen Sumatra menyebut kawasan yang sebelumnya memiliki pantai biru dan hutan hijau kini berubah menjadi “lautan lumpur yang keruh”.

“Keuntungan berapa pun besarnya tidak akan pernah bisa menggantikan ekosistem ciptaan Tuhan. Jika lingkungan dirusak, akibatnya bisa terasa hingga 300 tahun ke depan,” demikian bunyi unggahan tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Sherly Tjoanda maupun perusahaan-perusahaan yang disebut dalam unggahan terkait tudingan tersebut.

MoneyTalk, Jakarta – Penobatan Sherly Tjoanda sebagai gubernur berkinerja terbaik tahun 2026 versi sebuah survei nasional memicu gelombang skeptisisme. Di tengah minimnya terobosan infrastruktur yang dirasakan rakyat Maluku Utara, muncul dugaan bahwa “prestasi” tersebut hanyalah keberhasilan pengolahan citra digital yang ditopang oleh anggaran daerah yang fantastis.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyoroti fenomena ini dengan nada satir. Menurutnya, publik sedang disuguhi era baru kepemimpinan yang lebih mementingkan etalase digital daripada realitas di lapangan.

“Ini adalah era Gubernur Medsos. Jika dulu indikator kinerja adalah jumlah sekolah atau jalan yang dibangun, sekarang cukup diukur dari berapa likes, views, dan puja-puji netizen di kolom komentar,” ujar Uchok di tengah notifikasi media sosial yang terus berdenting.

Berdasarkan investigasi CBA, anggaran untuk menunjang penampilan Gubernur Sherly Tjoanda di muka publik mencapai angka yang mencengangkan. Pada tahun 2026 saja, Biro Umum Setda Maluku Utara mengalokasikan Rp48 juta hanya untuk urusan tata rias. Jika dirinci, rakyat membiayai estetika wajah sang Gubernur sebesar Rp4 juta per bulan.

“Bukan cuma wajah yang bersinar, mungkin sampai bayangannya pun terlihat cantik di layar ponsel berkat polesan APBD,” sindir Uchok.

Kejanggalan anggaran tidak berhenti di sana. Alokasi untuk pemeriksaan kesehatan (medical check-up) dan perawatan kesehatan Gubernur tercatat mencapai Rp500 juta per tahun—setara dengan Rp41,6 juta per bulan. Sebuah angka yang sangat kontras jika dibandingkan dengan kondisi fasilitas kesehatan di pelosok Maluku Utara yang masih tertatih.

Uchok menegaskan bahwa sorotan ini menjadi sangat relevan mengingat latar belakang pribadi Sherly Tjoanda. Sebagai pemilik PT Bela Group dan PT Karya Wijaya yang mengelola tambang nikel di Pulau Gebe, Sherly dikenal sebagai salah satu pengusaha terkaya di wilayah tersebut.

“Beliau punya harta yang cukup untuk membiayai gaya hidup hingga tujuh turunan. Namun anehnya, untuk urusan bedak dan kesehatan pribadi, masih harus ‘berbagi beban’ dengan rakyat melalui kas daerah,” keluh Uchok.

Menurutnya, dana APBD yang seharusnya mengalir untuk menambal jalan berlubang atau memperbaiki gedung sekolah yang rusak, justru terserap untuk memastikan penampilan Gubernur tetap paripurna di konten media sosialnya.

Membangun Citra, Bukan Wilayah

Kinerja yang hanya mengilap di layar ponsel namun redup di lapangan disebut sebagai “Pembangunan Citra”. CBA mendorong adanya evaluasi terhadap standar penilaian kinerja kepala daerah agar tidak terjebak pada popularitas semu.

“Survei boleh saja menaruh beliau di posisi puncak. Tapi jika rakyat masih berjuang dengan keterbatasan infrastruktur dasar, mungkin kita perlu kategori survei baru: ‘Gubernur dengan Anggaran Pencitraan Terbesar’. Di sana, Sherly Tjoanda mungkin tak tertandingi,” pungkas Uchok.

MoneyTalk, Jakarta – Isu renegosiasi denda Rp500 miliar Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) terhadap PT Karya Wijaya, yang disebut-sebut milik Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, menuai kritik keras. Tokoh nasional asal Maluku Utara, Muslim Arbi, mewanti-wanti Satgas PKH dan Gubernur Sherly agar tidak membuka ruang tawar-menawar.

“Satgas dan Gubernur Sherly diingatkan ya, jangan ada tawar-menawar harga dengan denda 500 miliar,” tegas Muslim, Kamis (16/4/2026). “Jika sampai terjadi, maka itu praktik korupsi yang para pihaknya harus diseret ke meja hijau.”

Isu Mencuat Usai Kunjungan Satgas ke Ternate

Sorotan ini mencuat pasca kunjungan Tim Satgas PKH yang dipimpin Wakil Ketua Letjen Richard Tampubolon ke Ternate beberapa waktu lalu. Dalam agenda koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Gubernur Sherly diberitakan ikut menyambut dan hadir.

Kehadiran Sherly memicu kritik. WALHI Maluku Utara menilai pertemuan itu problematik dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. “Kami melihat, di luar posisinya sebagai gubernur, individu Sherly adalah orang yang diduga memiliki saham di dalam PT Karya Wijaya, bahkan kepemilikan sahamnya diduga dominan,” kata Manajer Program WALHI Malut, Astuti N. Kilwouw. “Pertemuan ini bisa mempengaruhi pengambilan keputusan dan kebijakan dari Satgas PKH sendiri.”

Itu Uang Rakyat, Bukan Komoditas Negosiasi

Direktur Gerakan Perubahan Indonesia, Muslim Arbi, menegaskan denda Rp500 miliar adalah bentuk pengembalian kerugian negara. “Denda 500 miliar itu sama artinya dengan pengembalian uang rakyat atas sumber daya alam nikel yang dicaplok perusahaan pada areal yang bukan konsesi. Jadi itu uang rakyat, uang negara,” ujarnya.

Ia meminta KPK turun mengawal proses penyelesaian denda, tidak hanya PT Karya Wijaya tapi seluruh 80 perusahaan yang disebut kena sanksi Satgas PKH. “KPK wajib kawal proses penyelesaian sampai denda itu tuntas masuk kas negara,” kata Muslim.

Desakan Evaluasi ke Presiden Prabowo

Ketua Umum PB-FORMALUT, Reza Sadik, mendesak Presiden Prabowo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Satgas PKH, khususnya Wakil Ketua Letjen Richard Tampubolon. Menurutnya, evaluasi penting untuk memastikan mandat dijalankan profesional, independen, dan bebas intervensi politik.

“Jika terjadi ketidakpatuhan, pencabutan izin usaha pertambangan juga menjadi alternatif keputusan,” tegas Reza.

Belum Ada Tanggapan Gubernur

Hingga berita ini ditayangkan, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda belum memberikan tanggapan atas isu pertemuan dengan Satgas PKH maupun dugaan konflik kepentingan terkait PT Karya Wijaya.

Satgas PKH sebelumnya menyatakan denda dijatuhkan pada perusahaan tambang yang beroperasi di kawasan hutan tanpa izin atau di luar konsesi. Publik kini menunggu konsistensi penegakan hukum dan transparansi prosesnya.

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyoroti besarnya anggaran yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk kebutuhan rumah dinas Gubernur dan Wakil Gubernur, yang dinilai tidak mencerminkan keberpihakan terhadap rakyat.

Menurut Uchok, sejak Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara pada 20 Februari 2025, publik disuguhkan berbagai konten populis di media sosial yang menggambarkan kedekatan pemimpin dengan masyarakat.

Namun, kata dia, di balik citra yang dibangun melalui Instagram dan Facebook tersebut, terdapat realitas anggaran yang justru membebani rakyat sebagai pembayar pajak.

“Yang terlihat di media sosial memang sangat populis, seolah pemimpin begitu dekat dengan rakyat. Tapi ada harga mahal di balik semua itu. Sayangnya, yang membayar bukan dari kantong pribadi, melainkan dari uang rakyat melalui APBD,” ujar Uchok Sky dalam keterangannya, Sabtu (18/4/2026).

Uchok mengungkapkan, Biro Umum Setda Provinsi Maluku Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp500 juta hanya untuk menyewa rumah dinas gubernur di Ternate. Nilai tersebut dinilai sudah cukup fantastis untuk sebuah rumah jabatan.

Namun yang lebih mengejutkan, lanjut dia, adalah anggaran pengadaan interior dan perabotan rumah dinas Gubernur dan Wakil Gubernur yang totalnya mencapai Rp7,5 miliar.

“Ini yang membuat masyarakat geleng kepala. Bukan hanya sewa rumah dinas Rp500 juta, tetapi interior dan perabotannya mencapai Rp7,5 miliar. Ini angka yang sangat besar,” tegasnya.

Menurut Uchok, nominal tersebut sulit diterima akal sehat, terutama di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi berbagai tekanan. Ia menilai dana sebesar itu seharusnya bisa digunakan untuk membantu rakyat miskin, memperbaiki pelayanan publik, atau mendukung sektor kesehatan dan pendidikan.

“Rp7,5 miliar itu bukan angka kecil. Itu uang yang bisa meringankan beban ribuan rakyat miskin, bukan justru dipakai untuk memanjakan kenyamanan dua orang pejabat,” katanya.

Ia bahkan menyindir besarnya anggaran interior tersebut dengan mempertanyakan kewajaran nilai pengadaan tersebut.

“Apakah lantainya terbuat dari emas murni? Atau gordennya ditenun dari benang langka? Kalau melihat nilainya, masyarakat tentu bertanya-tanya karena secara harga pasar ini sulit diterima,” sindir Uchok.

Karena itu, CBA meminta Kejaksaan Tinggi Maluku Utara segera melakukan penyelidikan terhadap anggaran tersebut guna memastikan tidak ada penyimpangan atau praktik pemborosan anggaran negara.

“Kami meminta Kejati Maluku Utara segera turun tangan. Periksa apakah anggaran interior senilai Rp7,5 miliar itu benar-benar wajar atau justru menjadi cara kreatif menguras keuangan negara demi gaya hidup pribadi,” ujarnya.

Uchok menegaskan, pejabat publik seharusnya memberi contoh hidup sederhana dan mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan justru menampilkan kemewahan yang dibiayai APBD.

“Jangan sampai rakyat diminta berhemat, tapi pejabat justru hidup bermewah-mewahan dengan uang negara. Ini bukan hanya soal anggaran, tetapi juga soal moral dan kepantasan,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Pada 2017 lalu Panitia Khusus (Pansus) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara, ternyata menemukan setumpuk pelanggaran hukum yang dilakukan PT Karya Wijaya, mulai dari dokumen perizinan hingga soal analisis dampak lingkungan.

Dalam temuannya, Pansus IUP DPRD menemukan pelanggaran PT Karya Wijaya yang semula bernama PT Karya Wijaya Blok I , antara lain; 1) Tidak memiliki daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan berpengalaman minimal 3 tahun dan atau geologi.

2) Tidak memiliki peta WIUP yang dilengkapi dengan batas kordinat geografis lintang dan bujur sesuai ketentuan SIG yang berlaku secara nasional.

3) Tidak memiliki bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan eksplorsi.

4) Tidak memiliki bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang IUP sesuai nilai penawaran lelang.

5) Tidak memiliki laporan lengkap eksplorasi.

6) Tidak memiliki laporan studi kelayakan.

7) Tidak memiliki rencana pembangunan sarana prasarana penunjang kerja OP.

8) Tidak tersedianya tenaga ahli pertambangan dan atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 5 tahun.

9) Tidak memiliki dokumen AMDAL.

10) Tidak memiliki dokumen Izin lingkungan.

11) Tidak Memiliki jaminan pasca tambang atau reklamasi serta jaminan kesungguhan.

PT. Karya Wijaya Blok I (sekarang PT Karya Wijaya), dalam faktanya menurut pansus deprov, terindikasi memanipulasi tanda tangan mantan Kadis ESDM. Selain itu berdasarkan rapat pansus angket dengan mantan Kadis ESDM Ir. Rahmatia Rasyid, pada 1 Oktober 2017 menyatakan, pihaknya tidak pernah memroses dan menandatangani telaah teknis/pertimbangan teknis untuk PT. Karya Wijaya Blok I semasa jabatannya sampai dinonjobkan pada 23 Mei 2016.

Selain itu pertimbangan teknis tertanggal 14 Januari 2016 yang merupakan dasar penentuan kelayakan proses dikeluarkannya Izin Usaha Pertambangan (IUP) dibuat dan ditandatangani oleh Plt Kabid Pembinaan Usaha Mineral dan Batubara Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara, Maftuch Iskandar Alam ST, MT, yang ternyata masih berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Halmahera Selatan. Hal ini diperkuat penjelasan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku Utara, pada saat rapat dengan pansus angket menyatakan, Maftuch Iskandar Alam, ST, MT masih berstatus PNS di Halsel pada 2016 Oktober 2017

Juga pertimbangan teknis Plt Kabid Pembinaan Usaha Mineral dan Batubara Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara, Maftuch Iskandar Alam, ST, MT, ternyata menyalahi Peraturan Gubernur Nomor: 35 tahun 2016 tentang pembentukan tim teknis penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Maluku Utara. Dimana pada frasa ayat kedua menjelaskan, tugas tim teknis penyelenggaraan PTSP memberikan pertimbangan teknis/rekomendasi terkait Izin yang dikeluarkan.

Bahwa penjelasan Kepala Biro Hukum Salmin Djanidi dan Kepala BPMP-PTSP Nirwan M.T Ali, pada saat rapat penyelidikan dengan pansus angket 29 September 2017, proses perizinan usaha pertambangan PT. Karya Wijaya Blok I tidak melalui BKРМ- PTSP Provinsi Maluku Utara. Padahal, dalam Perturan Gubernur Maluku Utara Nomor: 3 tahun 2016 tentang pelimpahan sebagian kewenangan di bidang perizinan kepada BKPM Provinsi Maluku Utara pada pasal 2 ayat (1) menyebutkan, obyek perizinan yang dilimpahkan sebagian kewenangannya kepada BKPM Provinsi Maluku Utara, termasuk poin (37, 38) yakni IUP OP dan IUJP.

Temuan Pansus DPRD ini ditandatangani Ketua Pansus Sahril Marsoly. Pelanggaran hukum PT Karya Wijaya Blok I ternyata terulang pada 2020 hingga 2025 dengan nomor IUP yang berbeda. PT Karya Wijaya juga merupakan satu di antara 27 IUP bermasalah hingga menjadi temuan tim pansus saat itu.

Selain temuan Pansus, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga membeberkan temuanya. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (LHP-TT) BPK RI Nomor 13/LHP/05/2024 tanggal 20 Mei 2024, ditemukan indikasi pelanggaran administratif dan teknis oleh perusahaan tersebut.

BPK mencatat PT KW membuka lahan tambang di bawah status Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, namun belum memenuhi persyaratan dasar sebagai berikut:

a. Tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

b. Tidak menempatkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang.

c. Tidak mengantongi izin pembangunan jetty.

Sederet pelanggaran yang menjadi temuan tim pansus DPRD dan BPK ini sekaigus mematahgkan pengakuan Gubernur Sherly Tjoanda di salah satu podcast bahwa perusahaannya memiliki izin yang sah.