21 November 2026

Titi Anggraini

MoneyTalk, Jakarta – Proses penunjukan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menuai kecaman keras. Constitutional and Administrative Law Society (CALS) secara terbuka menilai mekanisme seleksi hakim konstitusi oleh DPR sarat cacat fundamental dan berpotensi menjadi upaya sistematis untuk melemahkan MK sebagai penjaga konstitusi.

Penilaian tajam itu mengemuka dalam Diskusi Publik dan Press Briefing bertajuk “Membongkar Borok Seleksi Hakim MK” yang digelar CALS pada 30 Januari 2026 di Jakarta. Diskusi ini menyoroti penetapan Adies Kadir, mantan Wakil Ketua DPR dari Partai Golkar, sebagai hakim konstitusi melalui proses yang dinilai tertutup, minim partisipasi publik, dan sarat konflik kepentingan.

CALS menilai, meskipun DPR mengklaim telah menjalankan prosedur formal, substansi proses seleksi justru bertentangan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan konstitusi.

Diskusi tersebut dimoderatori Denny Indrayana dan menghadirkan sejumlah akademisi hukum tata negara, antara lain Susi Dwi Harijanti, Iwan Satriawan, Titi Anggraini, Bivitri Susanti, Feri Amsari, Charles Simabura, hingga Zainal Arifin Mochtar. Hadir pula tokoh penting perumus amandemen UUD 1945, Lukman Hakim Saefudin dan Dewa Gede Palguna, yang pernah menjabat sebagai hakim konstitusi.

Para pembicara menyoroti kuatnya indikasi politisasi MK, bukan hanya dari sisi figur yang ditunjuk, tetapi dari desain sistem seleksi yang membuka ruang besar bagi intervensi kekuasaan politik. Rekam jejak Adies Kadir sebagai pimpinan DPR dan politisi aktif dinilai menimbulkan benturan kepentingan serius dengan kewenangan MK, terutama dalam menguji produk undang-undang yang dibuat DPR.

“Seharusnya ada cooling off period untuk memastikan independensi hakim. Tapi ini sama sekali tidak diatur secara tegas dalam UU MK,” ujar Iwan Satriawan. Ia membandingkan Indonesia dengan negara lain seperti Korea Selatan yang memiliki standar ketat dan terbuka dalam pemilihan hakim konstitusi, termasuk mekanisme confirmation hearing yang partisipatif.

Masalah lain yang disorot adalah tafsir keliru terhadap frasa “diajukan oleh” dalam Pasal 24C ayat (3) UUD 1945. Lukman Hakim Saefudin menegaskan, frasa tersebut tidak berarti hakim MK harus “mewakili” lembaga pengusul. “Hakim MK bukan perpanjangan tangan DPR, Presiden, atau Mahkamah Agung. Mereka adalah penjaga konstitusi,” tegasnya.

Kekhawatiran CALS tidak berhenti pada satu kasus. Mereka menilai, preseden penggantian hakim di tengah masa jabatan—seperti kasus Aswanto yang digantikan Guntur Hamzah—serta wacana revisi UU MK yang memungkinkan evaluasi dan penggantian hakim kapan saja, merupakan sinyal berbahaya bagi demokrasi konstitusional.

“Ini pola klasik pelemahan demokrasi: lembaga pengawas kekuasaan dilemahkan agar tidak mengganggu agenda politik,” kata Charles Simabura. Ia menilai DPR justru berupaya melegitimasi praktik legislasi yang selama ini kerap dinilai ugal-ugalan, dengan cara menekan MK.

CALS menegaskan akan melanjutkan perlawanan melalui jalur akademik dan hukum. Selain membangun narasi tandingan di ruang publik, CALS bersama organisasi masyarakat sipil lainnya tengah menyiapkan gugatan dan permohonan ke berbagai lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Konstitusi dan Majelis Kehormatan MK.

“Jika MK dilemahkan, maka demokrasi sedang dilucuti secara perlahan,” demikian kesimpulan keras yang mengemuka dalam diskusi tersebut.

MoneyTalk, Jakarta – Pegiat pemilu dan pakar hukum tata negara, Titi Anggraini, melontarkan kritik keras terhadap proses pergantian Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilainya sama sekali tidak mencerminkan prinsip akuntabilitas politik dan partisipasi publik.

Titi mempertanyakan makna “publik” dan “pertanggungjawaban politik” bagi anggota DPR, menyusul keputusan pergantian Inosentius Samsul sebagai Hakim MK pengganti Arief Hidayat, yang kemudian digantikan lagi oleh Adies Kadir melalui proses yang dinilai sangat cepat dan tertutup.

“Apa arti publik dan akuntabilitas politik buat anggota DPR? Seseorang yang sudah diputuskan di Paripurna sebagai Hakim MK pengganti Arief Hidayat—via proses yang juga tidak terbuka dan partisipatoris—lalu dalam sebuah proses yang lebih maha cepat lagi, bisa digantikan begitu saja,” ujar Titi, Selasa (27/1/2026).

Menurutnya, aktor politik yang terlibat dalam proses tersebut adalah pihak-pihak yang sama, namun tanpa pertanggungjawaban yang terukur kepada publik. Ia menilai tidak ada penjelasan memadai mengenai alasan pencopotan Inosentius Samsul maupun dasar penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim MK.

“Mengapa Inosentius Samsul diganti dan mengapa harus Adies Kadir yang jadi Hakim MK? Ini urusan negara, urusan Republik,” tegasnya.

Titi mengingatkan bahwa negara berdiri atas kontrak sosial dengan rakyat, sehingga setiap keputusan strategis kenegaraan—terlebih yang menyangkut lembaga penjaga konstitusi—wajib dijalankan secara transparan dan berlandaskan nilai good governance.

Ia menilai praktik politik semacam ini justru menegasikan dan meminggirkan peran publik, seolah seluruh proses hanya menjadi urusan segelintir elite politik.

“Kok sebegitunya menegasikan dan meminggirkan keberadaan publik. Seolah semua-semuanya cuma urusan mereka dan hanya diputuskan dari, oleh, dan untuk mereka,” katanya.

Kritik Titi ditutup dengan ungkapan kekecewaan mendalam sebagai akademisi hukum tata negara. Ia mengaku merasa malu dan sia-sia mengajarkan HTN di fakultas hukum, ketika praktik ketatanegaraan justru jauh dari nilai-nilai yang diajarkan di ruang kelas.

“Malu dan sia-sia rasanya ngajar HTN di Fakultas Hukum, di tengah kondisi negara dan perilaku aktor politik yang seperti ini,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – tahapan Pilkada 2024 menjadi perhatian publik paska batalnya pengesahan Paripurna usulan Baleg atas Revisi UU Pilkada, mengawal hasil putusan MK MK No.60/PUU-XXII/2024 maupun No.70/PUU-XXII/2024 saat dini di tumpahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membuat aturan teknis dalam proses Pendaftaran Calon Kepala Daerah yang tinggal beberapa hari lagi.

(lebih…)

MoneyTalk, Jakarta – Putusan MK yang bacakan pada 20 Agustus kemarin menciptakan semangat berdemikrasi makin tumbuh dan antusias masyarakat mendapatkan harapan yang seluas luasnya dalam kontestasi Pilkada 2024, sebagai mana yang menjadi konsen melalui press release tertulis sekelompok masyarakat yang menamakan dirinya Constitutional and Administrative Law Society (CALS) pada Rabu (21/08).

(lebih…)