Totok Santoso

MoneyTalk, Surabaya – Dalam sejarah politik Indonesia, Tap MPR (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat) menjadi salah satu instrumen penting yang mencerminkan kebijakan dan ideologi suatu rezim.

Beberapa ketetapan tersebut, terutama yang berhubungan dengan Orde Baru dan warisannya, sering kali dinilai mengandung “bercak dosa” yang berpotensi merugikan perkembangan demokrasi di Indonesia.

Di tengah dinamika politik saat ini, rezim Joko Widodo berupaya mendorong pencabutan Tap MPR tertentu sebagai langkah untuk membersihkan jejak buruk rezim sebelumnya. Namun, apakah tindakan ini benar-benar akan menghilangkan dosa-dosa masa lalu atau justru menyimpan risiko baru bagi stabilitas politik Indonesia?

Pentingnya Pencabutan Tap MPR

Pencabutan Tap MPR merupakan langkah strategis yang memiliki potensi untuk memperbaiki citra dan legitimasi pemerintahan saat ini. Beberapa Tap MPR yang masih berlaku, seperti yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi, dapat dianggap sebagai penghalang bagi pemerintah untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Dengan mencabut ketetapan-ketetapan ini, rezim Jokowi dapat membuka jalan bagi pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

Pencabutan ini juga dapat menjadi sinyal bahwa pemerintah saat ini berkomitmen untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, tindakan tersebut bisa diinterpretasikan sebagai usaha untuk menegakkan kedaulatan hukum dan mengurangi pengaruh negatif dari sejarah politik yang kelam.

Risiko yang Muncul

Namun, langkah pencabutan Tap MPR tidaklah tanpa risiko. Tindakan ini dapat menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat dan berbagai elemen politik. Beberapa pihak mungkin melihat upaya ini sebagai usaha untuk “menyembunyikan” kesalahan masa lalu tanpa adanya proses pertanggungjawaban yang jelas. Tanpa langkah konkret untuk mengevaluasi dan mengakui kesalahan rezim sebelumnya, pencabutan Tap MPR bisa dipandang sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian dari isu-isu yang lebih mendesak, seperti korupsi yang masih merajalela dan pelanggaran hak asasi manusia yang belum terselesaikan.

Ada pula risiko bahwa pencabutan ini akan menjadi alat politik untuk kepentingan tertentu, di mana rezim yang berkuasa dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk memperkuat kekuasaan dan mengurangi ruang gerak oposisi. Jika tidak diimbangi dengan mekanisme checks and balances yang kuat, tindakan ini bisa berpotensi mengarah pada otoritarianisme yang lebih besar.

Upaya Rekonsiliasi dan Transparansi

Agar pencabutan Tap MPR dapat dipandang sebagai langkah positif, rezim Jokowi perlu melibatkan semua elemen masyarakat dalam prosesnya. Diskusi terbuka mengenai pentingnya pencabutan ketetapan-ketetapan ini harus dilakukan, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan partai politik. Dengan melibatkan berbagai pihak, pemerintah dapat membangun konsensus yang lebih kuat mengenai langkah ini.

Selain itu, langkah pencabutan sebaiknya diikuti dengan komitmen untuk menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah harus memberikan penjelasan yang jelas mengenai tujuan dan manfaat pencabutan Tap MPR, serta menyusun rencana aksi untuk memastikan bahwa jejak-jejak dosa masa lalu tidak diulangi. Ini termasuk penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar hak asasi manusia dan tindakan korupsi yang belum dituntaskan.

Rezim Jokowi yang mendorong pencabutan Tap MPR berpotensi untuk membersihkan jejak buruk rezim sebelumnya, tetapi juga menyimpan risiko yang perlu diperhatikan. Tindakan ini harus dilaksanakan dengan hati-hati, mempertimbangkan pentingnya akuntabilitas dan transparansi. Pencabutan tanpa pertanggungjawaban dapat memperparah situasi dan menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat.

Maka dari itu, langkah ini perlu dilengkapi dengan upaya rekonsiliasi yang menyeluruh dan komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Dengan pendekatan yang tepat, pencabutan Tap MPR dapat menjadi momentum positif bagi perbaikan demokrasi di Indonesia, serta menciptakan ruang bagi dialog dan pembangunan yang inklusif. Hanya dengan cara ini, kita dapat berharap bahwa pencabutan ini akan membawa berkah bagi bangsa dan negara, mewujudkan cita-cita bersama untuk Indonesia yang lebih baik dan lebih adil.

Penulis : Totok Santoso,Direktur Eksekutif Cakra Network Consultant (CnC)