MoneyTalk.id,Jakarta – Jurnalis senior Lukas Luwarso melontarkan kritik tajam terhadap manuver politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), terutama setelah mantan kepala negara itu secara terbuka menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Lukas menilai, aksi Jokowi memamerkan KTA PSI justru memperlihatkan pola komunikasi politik yang menurutnya tidak mencerminkan kedalaman pemikiran seorang mantan presiden. Ia juga menyoroti hubungan politik Jokowi dengan Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya masih menyisakan persoalan.
“Menunjukkan ini kartu tanda anggota PSI saya, ya, apa loh? Itu kan konyol juga. Artinya, kita semua sudah tahu bahwa PSI itu dibeli Jokowi dari Jeffrie Geovanie,” ujar Lukas di Podcast Obor Rakyat Reborn, Sabtu (3/10/2026).
Menurut Lukas, langkah Jokowi tersebut memperlihatkan kecenderungan memainkan politik pada level yang dianggapnya kurang substantif.
“Problemnya, Jokowi ini kan dia selalu bermain pada level ecek-ecek. Ya, karena memang kesederhanaan logika berpikirnya, teori konspirasinya,” katanya.
Pernyataan Lukas tersebut muncul di tengah sorotan terhadap langkah politik Jokowi setelah secara terbuka mengumumkan keanggotaannya di PSI. Jokowi sebelumnya mengungkapkan telah menjadi kader partai tersebut sejak 14 Oktober 2025, tetapi baru memperlihatkan KTA pada akhir September 2026.
Lukas juga menyoroti keputusan Prabowo yang dinilainya belum sepenuhnya memutus pengaruh politik Jokowi di lingkaran pemerintahan.
Ia menyebut, sejumlah figur yang diasosiasikan dengan kekuatan politik Jokowi masih memiliki posisi strategis, meskipun terjadi perubahan susunan pejabat negara.
“Prabowo belum sepenuhnya mau menyingkirkan para centeng-centeng Jokowi,” tegasnya.
Dalam pandangan Lukas, penempatan mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) merupakan bagian dari dinamika tersebut.
Ia bahkan menyebut jabatan KSP sebagai posisi yang dalam perspektif politiknya tidak lagi memiliki bobot strategis seperti jabatan sebelumnya.
“Kita kan tahu KSP itu hanya jabatan buangan lah. Oke, kalau dalam dunia korporasi dilitbangkan gitu,” ujarnya.
Sebagai catatan, Listyo Sigit telah mengonfirmasi penunjukannya sebagai Kepala KSP menggantikan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman. Namun, penilaian bahwa jabatan tersebut merupakan posisi buangan merupakan pandangan Lukas, bukan keterangan resmi pemerintah.
Lebih jauh, Lukas menilai posisi politik Jokowi saat ini tidak lagi sekuat ketika masih menduduki kursi presiden.
Menurutnya, Jokowi kini lebih banyak mengandalkan popularitas personal dan kekuatan finansial untuk mempertahankan pengaruh politiknya.
“Posisi politik Jokowi itu sekarang lemah, ya. Dia hanya mengandalkan personal popularitasnya atau cuan logistik,” kata Lukas.
Ia juga menyinggung klaim mengenai persiapan dana sebesar Rp200 triliun untuk mendongkrak perolehan suara PSI hingga 16 persen pada Pemilu 2029.
“Dalam Jokowi menyiapkan Rp200 triliun untuk memenangkan PSI dapat 16 persen,” ujarnya.
Meski demikian, pernyataan itu memperlihatkan bagaimana kekuatan finansial dan popularitas Jokowi menjadi bagian dari perdebatan mengenai masa depan PSI dan peta politik nasional menjelang Pemilu 2029.
Lukas turut menyoroti posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menurutnya mulai membangun persepsi menjaga jarak dari Prabowo.
Ia melihat dinamika tersebut sebagai perkembangan menarik dalam hubungan politik antara keluarga Jokowi dan pemerintahan Prabowo.
“Ya, Gibran itu sudah ingin membangun persepsi jaga jarak nih dengan Prabowo,” ungkapnya.
Di sisi lain, Lukas menilai Prabowo menghadapi persoalan dalam membangun citra politik di tengah masyarakat.
“Sayangnya memang Prabowo jadi public enemy karena urusan-urusan elementer,” katanya.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian Lukas terhadap situasi politik yang berkembang, terutama menyangkut hubungan antara Prabowo, Jokowi, dan Gibran.
Di tengah berbagai manuver politik tersebut, Lukas juga menyinggung kemungkinan pertemuan antara Prabowo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada 17 Oktober.
Menurutnya, pertemuan itu patut dicermati karena berpotensi menjadi bagian penting dari perkembangan komunikasi politik antarelite nasional.
“Makanya nanti tanggal 17 Oktober bisa dicek, akan ada pertemuan antara Prabowo dengan Megawati,” ujarnya.
Jika pertemuan tersebut benar-benar terlaksana, dinamika politik nasional berpotensi memasuki babak baru, terutama dalam membaca hubungan antara kekuatan politik yang berada di sekitar Prabowo, Jokowi, dan PDIP.
Pernyataan Lukas sekaligus membuka pertanyaan lebih luas: apakah hubungan Prabowo dan Jokowi masih berada dalam satu kepentingan politik, atau justru mulai bergerak menuju arah yang berbeda?
Di tengah menguatnya posisi PSI sebagai kendaraan politik Jokowi, pertanyaan mengenai siapa yang sesungguhnya mengendalikan arah kekuasaan dan seberapa jauh pengaruh mantan presiden itu masih bertahan menjadi isu yang terus mengemuka.
