Blog - Laman 19 dari 630 -

Laba Jamkrindo Tergerus, Beban Klaim Tembus Rp6,6 Triliun, Manajemen Harus Buka-bukaan!

Hedi Batubara 3 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Di balik perannya sebagai salah satu perusahaan penjaminan kredit terbesar di Indonesia, PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) atau Jamkrindo menyimpan sejumlah persoalan keuangan dan tata kelola yang patut mendapat perhatian publik.

Perusahaan pelat merah yang tergabung dalam holding Indonesia Financial Group (IFG) ini membukukan laba bersih Rp1,16 triliun pada 2024. Namun, angka tersebut turun 19,15 persen dibandingkan laba tahun sebelumnya yang mencapai Rp1,43 triliun.

Pada periode yang sama, beban penjaminan bersih justru melonjak 40,31 persen menjadi Rp5,01 triliun. Sementara itu, liabilitas perusahaan mencapai Rp19,01 triliun, lebih tinggi dibandingkan posisi tahun sebelumnya sebesar Rp18,8 triliun.

Angka-angka tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengelolaan risiko, kemampuan perusahaan mengendalikan beban klaim, serta bagaimana manajemen menjaga keberlanjutan bisnis penjaminan yang bersentuhan langsung dengan jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Apalagi, Jamkrindo bukan perusahaan biasa. Perusahaan ini memegang peranan penting dalam mendukung program pemerintah, khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang menjadi salah satu instrumen pembiayaan bagi pelaku usaha yang belum memenuhi persyaratan perbankan.

Persoalannya, ketika perusahaan penjaminan menghadapi peningkatan beban klaim dan perubahan kinerja laba, bagaimana dampaknya terhadap kualitas pelayanan, penyelesaian klaim, serta perlindungan kepentingan para pihak yang dijamin?

Laporan keuangan konsolidasian Jamkrindo memperlihatkan dinamika yang perlu dicermati.

Berikut perbandingan sejumlah indikator keuangan perusahaan pada 2023 dan 2024.

Salah satu angka yang menarik perhatian dalam laporan keuangan Jamkrindo adalah total liabilitas sebesar Rp19,01 triliun pada akhir 2024.

Namun, penting dipahami bahwa liabilitas tidak sama dengan utang pinjaman biasa.

Dalam perusahaan penjaminan, liabilitas mencakup berbagai kewajiban yang timbul dari kegiatan operasional, termasuk kewajiban kontrak penjaminan keuangan, akrual, utang lain-lain, dan kewajiban lainnya.

Karena itu, angka Rp19,01 triliun tidak dapat langsung diartikan sebagai utang yang seluruhnya harus dibayar kepada kreditur dalam waktu dekat.

Laporan perusahaan juga memperlihatkan bahwa pada 2024 terdapat akrual dan utang lain-lain sebesar Rp1,41 triliun, turun dari Rp1,53 triliun pada 2023.

Hal yang perlu didalami adalah komposisi liabilitas tersebut, termasuk berapa besar kewajiban yang berkaitan dengan klaim penjaminan, bagaimana kecukupan cadangan teknis, dan sejauh mana perusahaan memiliki likuiditas untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo.

Pertanyaan tersebut penting mengingat kegiatan utama Jamkrindo adalah memberikan jaminan atas risiko kredit pihak lain.

Tekanan terhadap kinerja perusahaan juga terlihat pada perkembangan beban klaim.

Dalam siaran pers 9 April 2026, Jamkrindo mengungkapkan bahwa sepanjang 2025 perusahaan mencatat beban klaim bruto sebesar Rp6,6 triliun.

Pada periode yang sama, imbal jasa penjaminan bruto tercatat Rp7,12 triliun.

Besarnya beban klaim tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan risiko menjadi salah satu tantangan utama perusahaan.

Namun, tingginya klaim tidak otomatis berarti perusahaan mengalami kerugian. Dalam bisnis penjaminan, pembayaran klaim merupakan bagian dari kegiatan usaha yang memang harus dikelola melalui perhitungan risiko, pendapatan penjaminan, dan pencadangan yang memadai.

Persoalan yang perlu dijelaskan adalah bagaimana perusahaan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan volume penjaminan, kualitas kredit yang dijamin, penerimaan imbal jasa, dan kemampuan memenuhi klaim.

Publik juga berhak mengetahui apakah peningkatan beban klaim berasal dari pertumbuhan portofolio penjaminan, perubahan kualitas kredit, atau faktor ekonomi lainnya.

Persoalan lain yang pernah menjadi sorotan adalah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai pengelolaan pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) Kredit Usaha Rakyat (KUR) generasi kedua.

Dalam pemberitaan Bisnis.com pada 7 Juni 2024, disebutkan bahwa hasil pemeriksaan BPK mengungkap kekurangan penerimaan sebesar Rp91,91 miliar dan kelebihan penerimaan sebesar Rp78,96 juta.

Temuan tersebut berkaitan dengan pengelolaan pendapatan IJP KUR yang menjadi salah satu komponen penting dalam kegiatan penjaminan pemerintah.

Jamkrindo melalui Sekretaris Perusahaan saat itu, Aribowo, menyampaikan tanggapan bahwa perusahaan berkomitmen menjalankan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance.

Meski demikian, temuan tersebut menjadi catatan penting mengenai ketepatan perhitungan dan pengelolaan pendapatan penjaminan.

Perlu dipastikan bagaimana tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan, apakah seluruh kekurangan penerimaan telah ditangani, dan bagaimana sistem pengendalian internal diperbaiki agar persoalan serupa tidak terulang.

Dalam industri jasa keuangan, kepuasan konsumen tidak hanya diukur melalui pertumbuhan bisnis, tetapi juga dari kecepatan penyelesaian keluhan dan kepastian pelayanan.

Jamkrindo sendiri menyediakan sejumlah saluran pengaduan, mulai dari layanan tatap muka, telepon, surat resmi, surat elektronik, media sosial, aplikasi perlindungan konsumen OJK, hingga layanan percakapan langsung melalui situs perusahaan.

Perusahaan menetapkan waktu penyelesaian pengaduan lisan selama lima hari kerja dan pengaduan tertulis selama 10 hari kerja, dengan kemungkinan perpanjangan 10 hari kerja.

Lantas, bagaimana realisasi penanganan keluhan nasabah?

Dalam laporan keberlanjutan 2023, Jamkrindo mencatat menerima 28 pengaduan nasabah. Seluruh pengaduan tersebut dinyatakan telah diselesaikan.

Sebagai perbandingan, jumlah pengaduan yang tercatat pada 2022 sebanyak 12 kasus dan pada 2021 sebanyak empat kasus.

Sementara itu, laporan keberlanjutan 2024 menyatakan bahwa perusahaan tidak menerima pengaduan masyarakat terkait dampak operasional perusahaan.

Data tersebut merupakan catatan resmi perusahaan. Namun, angka pengaduan tidak serta-merta menggambarkan seluruh pengalaman konsumen, khususnya apabila keluhan disampaikan melalui lembaga lain atau tidak masuk ke saluran resmi perusahaan.

Untuk itu, transparansi mengenai jumlah pengaduan, jenis persoalan, waktu penyelesaian, dan tingkat kepuasan konsumen tetap menjadi aspek penting.

Hingga data yang dapat diverifikasi dalam penelusuran ini, belum ditemukan bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya gelombang protes nasabah secara luas terhadap Jamkrindo. Klaim mengenai protes tertentu perlu dilengkapi identitas pengadu, kronologi, dokumen, serta tanggapan perusahaan.

Perubahan jajaran manajemen juga menjadi bagian penting dalam menilai arah kebijakan perusahaan.

Berdasarkan laman resmi manajemen Jamkrindo yang diakses pada 2 Oktober 2026, susunan direksi dan komisaris perusahaan adalah sebagai berikut.

Dewan Direksi:

Abdul Bari, Direktur Utama.

Achmad Ivan Sutrisna Soeparno, Direktur Manajemen SDM, Umum, dan Manajemen Risiko.

Alia Nur Fitri, Direktur Keuangan dan Investasi.

Ardhi Setyarko, Direktur Bisnis Penjaminan.

Sigit Tjahjo Prabowo, Direktur Operasional dan Jaringan.

Krisna Johan, Direktur Pengembangan Bisnis dan Kelembagaan.

Dewan Komisaris:

Krisna Wijaya, Komisaris Utama/Independen.

Ari Wahyuni, Komisaris.

M. Muchlas Rowi, Komisaris.

Dian Milani Hakim, Komisaris Independen.

Muslim Saleh, Komisaris.

Muhammad Aras, Komisaris Independen.

Susunan tersebut merupakan komposisi yang ditampilkan dalam laman resmi perusahaan pada saat penelusuran, sehingga tetap perlu merujuk pada keputusan pemegang saham untuk mengetahui tanggal efektif masing-masing pengangkatan.

Dalam tata kelola perusahaan, direksi bertanggung jawab atas pengurusan operasional dan strategi bisnis. Sementara itu, dewan komisaris menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi.

Dengan demikian, perubahan kinerja keuangan, pengendalian risiko, pengelolaan klaim, dan pelayanan konsumen merupakan hal-hal yang relevan untuk dievaluasi melalui mekanisme pengawasan perusahaan.

Di tengah berbagai catatan tersebut, Jamkrindo menyampaikan bahwa kinerja keuangan 2025 tetap positif.

Dalam siaran pers 9 April 2026, perusahaan melaporkan laba sebelum pajak Rp1,28 triliun dan laba bersih Rp1,05 triliun.

Total aset tercatat Rp30,86 triliun, ekuitas Rp13,84 triliun, dan volume penjaminan mencapai Rp247,57 triliun.

Perusahaan juga menyatakan telah menjangkau lebih dari 5,56 juta UMKM dan koperasi. Laporan keuangan konsolidasian tahun buku 2025 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, dengan opini wajar tanpa modifikasian.

Capaian tersebut menjadi bagian penting dari gambaran perusahaan. Di satu sisi, Jamkrindo masih mencatatkan keuntungan dan menjalankan fungsi penjaminan dalam skala besar. Di sisi lain, peningkatan beban klaim dan perubahan struktur keuangan tetap memerlukan pengawasan berkelanjutan.

Sebagai perusahaan milik negara yang menjalankan fungsi strategis dalam mendukung pembiayaan UMKM, Jamkrindo memiliki tanggung jawab yang tidak berhenti pada pencapaian laba.

Perusahaan juga dituntut memastikan pengelolaan risiko berjalan secara hati-hati, kewajiban penjaminan dapat dipenuhi, dan pelayanan konsumen dilakukan secara transparan.

Sejumlah hal yang patut mendapat penjelasan lebih lanjut dari manajemen antara lain:

-Bagaimana komposisi liabilitas Rp19,01 triliun pada 2024 dan perubahan struktur kewajiban pada 2025?

-Apa penyebab peningkatan beban penjaminan bersih sebesar 40,31 persen pada 2024?

-Bagaimana tindak lanjut atas temuan BPK terkait kekurangan penerimaan IJP KUR Rp91,91 miliar?

-Bagaimana perusahaan mengukur kecukupan cadangan teknis untuk menghadapi kewajiban klaim?

-Bagaimana mekanisme penyelesaian klaim dan pengaduan konsumen diawasi oleh direksi dan komisaris?

-Apa strategi perusahaan dalam menjaga pertumbuhan penjaminan tanpa mengorbankan kualitas portofolio dan kesehatan keuangan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan merupakan tuduhan pelanggaran, melainkan bagian dari fungsi kontrol publik terhadap perusahaan negara.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan Jamkrindo bukan hanya seberapa besar nilai kredit yang dijamin atau laba yang dibukukan, tetapi juga seberapa kuat perusahaan menjaga kepercayaan, memenuhi kewajiban, dan memberikan kepastian pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Arief Nasrudin, dari Lorong Supermarket ke Puncak PAM JAYA Arief Nasrudin Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya (PAM JAYA)

Arief Nasrudin, dari Lorong Supermarket ke Puncak PAM JAYA

Hedi Batubara 3 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Tidak semua pemimpin mampu membuat orang lain memahami gagasannya. Ada yang berbicara panjang lebar, tetapi meninggalkan kebingungan. Ada pula yang menyampaikan sesuatu dengan bahasa sederhana, runtut, dan tertata, hingga orang yang mendengarnya spontan mengangguk karena merasa mengerti.

Arief Nasrudin termasuk sosok yang memiliki kemampuan tersebut.

Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya (PAM JAYA) ini dikenal mampu menyampaikan pemikiran dengan bahasa yang mudah dipahami. Tutur katanya teratur, penjelasannya mengalir, dan gagasannya disampaikan tanpa harus dibungkus istilah-istilah rumit.

Namun, di balik sosok eksekutif yang kini memimpin salah satu perusahaan daerah strategis di Ibu Kota, tersimpan perjalanan panjang yang tidak selalu berada di ruang rapat, meja direksi, atau lingkungan birokrasi.

Kariernya bermula dari dunia perbankan, berlanjut ke lorong-lorong supermarket, berkembang menjadi pimpinan perusahaan swasta, kemudian membawanya ke lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta.

Ada satu sisi lain yang menarik dari Arief. Di tengah kesibukan mengelola perusahaan dan menjalankan tanggung jawab publik, ia dikenal sebagai pribadi religius yang gemar berbagi. Kebaikan itu, menurut penuturan orang-orang yang mengenalnya, tidak selalu diumumkan atau dipertontonkan.

Ia disebut memiliki kebiasaan menyantuni anak-anak yatim tanpa menjadikannya bahan publikasi.

Sebuah sikap yang memperlihatkan bahwa kepemimpinan, baginya, tidak hanya berkaitan dengan jabatan dan pencapaian, tetapi juga tentang hubungan manusia dengan sesama.

Arief Nasrudin lahir di Jakarta pada 26 November 1972. Ia bukan sosok yang tiba-tiba muncul di puncak kepemimpinan perusahaan daerah. Jejak profesionalnya memperlihatkan proses panjang, dimulai dari pekerjaan operasional hingga dipercaya menduduki posisi strategis.

Karier profesionalnya diawali di Lippo Bank melalui program pengembangan manajemen. Pengalaman tersebut menjadi pintu masuk untuk memahami dunia korporasi, kedisiplinan organisasi, serta bagaimana sebuah perusahaan dijalankan.

Pada Februari 1996, Arief bergabung dengan PT Hero Supermarket Tbk sebagai Assistant Store Manager di Hero Cilegon.

Posisi tersebut mungkin terdengar jauh dari dunia pelayanan air minum yang kini menjadi tanggung jawabnya. Namun, dari lingkungan ritel itulah ia memperoleh pengalaman langsung mengenai pengelolaan operasional, pelayanan konsumen, kepemimpinan tim, dan dinamika bisnis yang berhadapan dengan kebutuhan masyarakat setiap hari.

Perjalanan kariernya di Hero Group berlangsung hampir dua dekade. Ia menapaki sejumlah posisi penting, mulai dari Regional Operation Manager pada 2007 hingga 2011, kemudian Chief Operating Director Giant Supermarket Indonesia pada 2011 hingga Agustus 2013.

Pada September 2013, ia dipercaya menjadi Learning and Development Director Hero Group hingga Agustus 2014.

Perjalanan tersebut memperlihatkan perkembangan karier yang bertahap. Dari mengelola operasional sebuah gerai, Arief kemudian dipercaya menangani wilayah yang lebih luas, memimpin organisasi, hingga mengembangkan sumber daya manusia di tingkat perusahaan.

Pengalaman ini menjadi bekal penting ketika ia memasuki dunia kepemimpinan yang lebih kompleks.

Dari Bisnis Ritel ke Dunia Penerbangan

Pada Agustus 2014, Arief melanjutkan kariernya di PT Cardig Aero Services Tbk. Ia menjabat sebagai Chief Operating Officer atau Group Operation Food Solution Director hingga April atau Mei 2016, sebagaimana tercatat dalam riwayat karier perusahaan.

Perpindahan ini memperluas pengalamannya dari industri ritel menuju sektor jasa yang memiliki karakter operasional berbeda.

Dunia bisnis mengajarkannya bahwa keberhasilan sebuah organisasi tidak hanya ditentukan oleh perencanaan di atas kertas. Ada manusia yang harus digerakkan, sistem yang harus dijalankan, serta pelayanan yang harus dijaga kualitasnya.

Pengalaman tersebut kelak menjadi bagian dari modal kepemimpinannya di lingkungan BUMD.

Enam Tahun Memimpin Pasar Jaya

Tahun 2016 menjadi titik perubahan penting dalam perjalanan hidup Arief Nasrudin.

Ia meninggalkan dunia korporasi swasta dan memasuki lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setelah dipercaya menjadi Direktur Utama Perumda Pasar Jaya.

Pasar Jaya bukan perusahaan biasa. Di dalamnya terdapat denyut kehidupan ekonomi masyarakat Jakarta. Pasar tradisional menjadi tempat bertemunya pedagang, pembeli, pemasok, dan berbagai kelompok masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada aktivitas perdagangan.

Memimpin perusahaan tersebut membutuhkan pemahaman mengenai bisnis sekaligus kepekaan terhadap persoalan sosial.

Arief menjalankan tugas itu selama sekitar enam tahun, hingga 2022.

Pengalaman memimpin Pasar Jaya menjadi babak penting yang mempertemukannya dengan karakter pelayanan publik. Jika di sektor swasta ukuran keberhasilan perusahaan banyak dikaitkan dengan kinerja bisnis, di lingkungan BUMD terdapat tanggung jawab tambahan, yakni memastikan perusahaan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Di sinilah perjalanan Arief mulai memasuki wilayah yang lebih luas daripada sekadar pengelolaan korporasi.

Menjaga Air untuk Jakarta

Pada 14 Juli 2022, Arief Nasrudin dipercaya menjadi Direktur Utama PAM JAYA.

Penugasan tersebut menghadirkan tantangan yang berbeda dari pengalaman sebelumnya. Air bukan komoditas biasa. Ia merupakan kebutuhan dasar yang menyentuh kehidupan setiap rumah tangga.

Di balik keran yang dibuka masyarakat, terdapat sistem pengelolaan yang rumit, mulai dari sumber air baku, pengolahan, jaringan distribusi, hingga pelayanan pelanggan.

Arief sendiri pernah mengakui bahwa perpindahan dari pengelolaan komoditas pangan ke sektor air minum merupakan tantangan tersendiri karena latar belakang profesionalnya bukan bidang teknik.

Pengakuan itu memperlihatkan sisi manusiawi seorang pemimpin. Tidak semua penugasan datang dari bidang yang sepenuhnya dikuasai sejak awal. Ada proses belajar, penyesuaian, dan kemampuan membangun kerja sama dengan orang-orang yang memiliki keahlian berbeda.

Sebagai Direktur Utama PAM JAYA, ia harus memimpin organisasi yang bekerja di persimpangan antara kebutuhan masyarakat, keberlanjutan perusahaan, dan tanggung jawab pemerintah daerah.

Air yang mengalir ke rumah warga mungkin terlihat sederhana. Namun, memastikan aliran tersebut tersedia dan terkelola dengan baik membutuhkan kerja kolektif yang tidak sederhana.

Di situlah tantangan kepemimpinan Arief berada.

Perjalanan Arief tidak hanya ditandai oleh pengalaman kerja. Ia juga menempuh pendidikan lintas disiplin, mulai dari ekonomi, hukum, kesejahteraan sosial, hingga pemerintahan dan kajian strategis.

Berdasarkan Laporan Tahunan PAM JAYA 2023 dan 2024, riwayat pendidikan formalnya mencakup:

-Sarjana Ekonomi dari Universitas Perbanas, 2012.

-Sarjana Hukum Syariah dari Universitas Islam Bandung, 2013.

-Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial, tercatat pada laporan 2023.

-Pascasarjana Ketahanan Nasional Universitas Indonesia, 2023.

-Magister Terapan Studi Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023.

-Program Doktor Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia.

-Program Doktor Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Dua program doktor tersebut tercatat masih berlangsung dalam laporan tahunan yang tersedia. Status penyelesaiannya perlu dikonfirmasi melalui pembaruan akademik terbaru.

Riwayat pendidikan tersebut memperlihatkan minat Arief terhadap berbagai bidang ilmu. Ekonomi dan hukum memberikan landasan untuk memahami tata kelola organisasi, sementara kesejahteraan sosial, ketahanan nasional, serta ilmu pemerintahan memperluas cakrawala pemikirannya mengenai hubungan antara institusi dan masyarakat.

Bagi seorang pemimpin BUMD, pengetahuan semacam ini memiliki relevansi tersendiri. Sebab, perusahaan daerah tidak berdiri terpisah dari persoalan sosial, kebijakan publik, dan kepentingan warga.

*Religiusitas yang Tidak Selalu Memerlukan Panggung*

Ada sisi Arief Nasrudin yang tidak tercantum dalam laporan tahunan perusahaan, tetapi menarik untuk dikenali lebih dekat.

Di tengah aktivitasnya sebagai eksekutif, ia dikenal sebagai pribadi religius. Orang-orang yang mengenalnya menuturkan bahwa ia memiliki kepedulian terhadap anak-anak yatim dan kerap memberikan santunan tanpa menjadikannya konsumsi publik.

Tidak ada panggung, tidak pula tuntutan agar kebaikan tersebut diketahui banyak orang.

Kisah seperti ini menghadirkan dimensi berbeda dalam membaca perjalanan seorang pemimpin. Di tengah dunia yang semakin akrab dengan pencitraan dan publikasi, tindakan berbagi yang dilakukan tanpa sorotan mengingatkan bahwa nilai kemanusiaan tidak selalu membutuhkan pengakuan.

Tentu, ukuran kepemimpinan publik tetap harus dilihat dari kinerja, integritas, transparansi, dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Namun, nilai-nilai personal seperti kepedulian dan kerendahan hati dapat menjadi bagian dari karakter yang membentuk cara seseorang menjalankan tanggung jawabnya.

Pada diri Arief, sisi religius tersebut menjadi bagian dari cerita tentang seorang manusia yang menjalani dua ruang kehidupan: tanggung jawab profesional dan kewajiban moral terhadap sesama.

Salah satu hal yang menarik dari Arief adalah cara menyampaikan gagasan.

Ia mampu menjelaskan persoalan dengan runtut dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Pendengar tidak harus memiliki latar belakang teknis atau pengetahuan mendalam mengenai perusahaan untuk mengikuti alur penjelasannya.

Kemampuan berkomunikasi seperti ini penting dalam kepemimpinan perusahaan pelayanan publik. Sebab, keberhasilan sebuah organisasi tidak cukup diukur dari apa yang dikerjakan di dalam kantor. Masyarakat juga perlu memahami arah kebijakan, persoalan yang dihadapi, dan hasil yang hendak dicapai.

Bahasa yang sederhana dapat menjadi jembatan antara kebijakan dan pemahaman publik.

Namun, kesederhanaan dalam berbicara bukan berarti menyederhanakan persoalan. Justru, kemampuan menjelaskan hal rumit dengan bahasa yang mudah dipahami menuntut penguasaan substansi dan ketepatan dalam menyampaikan pesan.

Di tengah berbagai tantangan pelayanan air minum Jakarta, komunikasi yang terbuka menjadi salah satu unsur penting dalam membangun kepercayaan masyarakat.

Dari Lippo Bank, Hero Supermarket, Cardig Aero Services, Perumda Pasar Jaya, hingga PAM JAYA, perjalanan Arief Nasrudin memperlihatkan lintasan karier yang panjang dan beragam.

Ia memulai dari posisi operasional, tumbuh menjadi eksekutif korporasi, kemudian memasuki dunia pelayanan publik dan dipercaya memimpin dua BUMD strategis di Jakarta.

Namun, jabatan bukanlah akhir dari perjalanan. Kepemimpinan di perusahaan daerah selalu berhadapan dengan tuntutan yang terus berkembang, terutama ketika menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

Bagi Arief, tantangan itu kini bernama air. Sesuatu yang tampak biasa dalam kehidupan sehari-hari, tetapi memiliki arti besar bagi jutaan warga Jakarta.

Dan mungkin, di luar semua angka, target, rapat, serta keputusan perusahaan, ada satu hal yang membuat kisahnya menarik untuk ditelusuri: seorang pemimpin yang berbicara dengan bahasa sederhana, menapaki karier melalui proses panjang, dan menurut orang-orang terdekatnya, tetap berusaha menjaga ruang kebaikan dalam kehidupan pribadi.

Sebab, pada akhirnya, perjalanan seorang pemimpin tidak hanya ditulis oleh jabatan yang pernah diduduki, tetapi juga oleh jejak yang ditinggalkan bagi orang lain.

GSBK Sentil Prabowo: Ini Bukan Reshuffle, Melainkan Reposisi Kekuasaan

Hedi Batubara 3 Oktober 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Perombakan jajaran pejabat Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026 menuai kritik. Meski disebut sebagai reshuffle ketujuh sejak pemerintahan Prabowo berjalan, Gerakan Santri Biru Kuning (GSBK) menilai istilah tersebut tidak sepenuhnya tepat untuk menggambarkan perubahan yang terjadi.

Ketua GSBK, Febri Yohansyah, menyebut langkah Prabowo lebih menyerupai reposisi kekuasaan ketimbang perombakan kabinet. Menurutnya, sebagian pejabat yang mengalami pergantian posisi justru tetap berada dalam lingkaran kekuasaan, hanya dengan jabatan berbeda.

“Kalau namanya reshuffle, itu harus ada yang didepak, tidak punya jabatan lagi. Kalau cuma dipindah dari kursi satu ke kursi lain, itu bukan reshuffle. Itu reposisi,” tegas Febri, Sabtu (3/10/2026).

Menurut Febri, substansi perombakan kabinet semestinya diukur dari perubahan komposisi kekuasaan, bukan hanya pergantian nama dan jabatan. Apabila pejabat lama tetap memperoleh posisi strategis, maka publik patut mempertanyakan sejauh mana perubahan tersebut benar-benar membawa arah baru bagi pemerintahan.

Febri mencontohkan pergeseran Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman dari Kepala Staf Kepresidenan (KSP) menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).

Begitu pula dengan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang mengakhiri masa tugasnya sebagai Kapolri dan kemudian dipercaya menjadi Kepala Staf Kepresidenan.

Dalam pergantian tersebut, posisi Kapolri diisi Komjen Pol Suyudi Ario Seto. Sementara itu, Dudung menggantikan Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam.

Bagi Febri, pola pergantian semacam ini memperlihatkan bahwa sejumlah figur lama tetap mendapatkan tempat dalam struktur pemerintahan.

“Perhatikan saja, tidak ada yang benar-benar keluar dari lingkaran kekuasaan. Mereka hanya berpindah tempat. Ini lebih tepat disebut penataan ulang posisi daripada perubahan mendasar,” ujarnya.

Ia menilai, publik seharusnya tidak hanya melihat siapa yang dilantik, tetapi juga mencermati siapa yang tetap dipertahankan dan bagaimana distribusi pengaruh politik berlangsung setelah perombakan.

Febri juga menyoroti narasi yang mengaitkan masuknya sejumlah tokoh, termasuk Syahganda Nainggolan dan Rocky Gerung, ke lingkungan kekuasaan dengan upaya mempercepat pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, spekulasi tersebut tidak memiliki landasan logis yang memadai jika melihat komposisi pejabat yang justru memperlihatkan keberlanjutan hubungan politik dengan kelompok yang selama ini dekat dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Ia menilai, keberadaan sejumlah figur yang memiliki hubungan dengan pemerintahan sebelumnya menunjukkan bahwa pengaruh politik lama tidak serta-merta hilang dalam penataan kabinet Prabowo.

“Narasi bahwa masuknya tokoh-tokoh tersebut bertujuan mempercepat pencopotan Gibran adalah narasi yang tidak masuk logika dan menyesatkan,” kata Febri.

Ia menambahkan, pergeseran jabatan sejumlah pejabat justru memperlihatkan bahwa pemerintahan Prabowo masih mempertahankan pola akomodasi politik terhadap berbagai kelompok.

Lebih jauh, Febri melontarkan kritik terhadap masuknya sejumlah tokoh yang selama ini dikenal vokal menyampaikan pandangan politik ke lingkungan pemerintahan.

Ia menduga, penempatan tokoh-tokoh seperti Syahganda Nainggolan dan Rocky Gerung di lingkaran kekuasaan dapat dibaca sebagai upaya meredam kritik terhadap pemerintah, termasuk kritik yang selama ini diarahkan kepada Jokowi.

Menurut Febri, pemberian posisi atau ruang dalam kekuasaan berpotensi mengubah sikap seseorang yang sebelumnya lantang menyampaikan kritik dari luar pemerintahan.

“Tujuannya sederhana agar mereka diam seribu bahasa. Sudah di dalam, sudah diberi tempat, mana mungkin terus mengkritik. Itu cara paling halus membungkam suara tajam,” ungkapnya.

Pernyataan tersebut merupakan penilaian politik Febri terhadap pola akomodasi yang berlangsung. Namun, dugaan mengenai motif penempatan para tokoh tersebut belum dapat dipastikan tanpa penjelasan langsung dari pihak Presiden maupun tokoh-tokoh yang disebut.

Febri juga menyoroti keberadaan sejumlah tokoh masyarakat di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), termasuk Sinta Nuriyah Wahid, Said Aqil Siradj, dan Salim Segaf Aljufri.

Menurutnya, pemberian posisi terhormat kepada tokoh masyarakat tidak otomatis berarti mereka memiliki kewenangan menentukan kebijakan strategis negara.

“Wantimpres itu ibarat bunga di ruang kerja Presiden. Dilihat, sesekali disapa, lalu dilupakan. Masuk ke sana bukan berarti ikut menentukan arah negara. Itu cara meredam kritik dengan memberi kursi terhormat, tapi tak berkuasa,” papar Febri.

Ia memandang, keberadaan para tokoh tersebut perlu dilihat dari sejauh mana mereka dapat memberikan pengaruh nyata terhadap kebijakan pemerintah, bukan hanya dari status dan kedudukan formal yang diberikan.

Bagi GSBK, persoalan utama dari perombakan kabinet kali ini bukan terletak pada jumlah pejabat yang dilantik, melainkan pada substansi perubahan yang dihasilkan.

Febri menilai, pergantian jabatan yang tidak disertai perubahan mendasar dalam arah kebijakan berisiko menimbulkan kesan bahwa pemerintah hanya melakukan penataan administratif untuk mempertahankan keseimbangan kekuasaan.

“Kalau benar-benar reshuffle, wajahnya berubah total. Kalau ini? Wajahnya sama, cuma pakaiannya yang diganti. Rakyat menunggu perubahan arah, bukan sekadar pindah tempat duduk,” lanjutnya.

Ia menegaskan, masyarakat membutuhkan pemerintahan yang mampu menghadirkan perubahan nyata, baik dalam kebijakan ekonomi, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, maupun penyelesaian berbagai persoalan sosial.

Menurutnya, perombakan kabinet seharusnya menjadi momentum evaluasi kinerja sekaligus pembenahan arah pemerintahan, bukan hanya mekanisme untuk mengakomodasi kepentingan berbagai kelompok politik.

“Jadi ini benar-benar reposisi ala Presiden Prabowo. Tidak ada pembersihan total, tidak ada penyingkiran pengaruh lama. Hanya penataan ulang kursi, yang lama tetap di dekat pintu. Kritikus ditarik masuk agar tak bersuara di luar. Tokoh masyarakat dihormati tanpa diberi kekuasaan nyata,” tutup Febri.

Rizal Fadillah Tantang Kapolri Baru: Bongkar Ijazah Palsu Jokowi atau Hanya Punya Nyali Tikus IMG-20261003-WA0037

Rizal Fadillah Tantang Kapolri Baru: Bongkar Ijazah Palsu Jokowi atau Hanya Punya Nyali Tikus

Hedi Batubara 3 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Penggantian pucuk pimpinan Kepolisian Republik Indonesia telah terjadi. Jenderal Pol Suyudi Ario Seto kini resmi menjabat sebagai Kapolri, menggantikan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang kini dipercaya mengisi kursi Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Pergantian yang dinanti-nanti rakyat ini pun memunculkan harapan baru — sekaligus ujian nyali yang berat bagi pimpinan polisi yang baru saja dilantik.

Bagi pemerhati politik dan kebangsaan M Rizal Fadillah, tokoh yang turut mengajukan pengaduan dugaan pemalsuan ijazah, ini adalah momen penentuan.

“Membongkar kebenaran di balik dugaan ijazah palsu Jokowi adalah uji nyali sesungguhnya bagi Kapolri baru. Pilihannya jelas: berani menegakkan keadilan, atau hanya bisa manggut-manggut dan bernyali tikus cerurut?” tegasnya dalam catatan pemikiran yang disebarkan, Sabtu (3/10/2026).

Selama kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit, penanganan kasus ini dinilai berbelit-belit dan terkesan menguntungkan pihak yang diduga. Penghentian penyelidikan Dumas TPUA pada 22 Mei 2025 oleh Dirtipidum Bareskrim pun dinilai kontroversial dan dipaksakan — dengan kesimpulan yang menyatakan ijazah Jokowi “identik” dengan tiga ijazah temannya, tanpa memaparkan bukti verifikasi keaslian ketiga dokumen tersebut.

Padahal, pengadu beserta tim ahli telah mengajukan perbandingan ijazah milik Frono Jiwo (1115), Hary Mulyono (1116), dan Sri Murtiningsih (1117) dengan ijazah atas nama Jokowi (1120). Hasilnya, dokumen tersebut tidak identik. Namun temuan ini diabaikan begitu saja.

Pada 13 Mei 2026, pengaduan baru kembali diajukan ke Bareskrim dengan fokus berbeda — menyoroti salinan ijazah yang digunakan saat pendaftaran ke KPUD Surakarta, KPUD DKI, dan KPU Pusat, serta dugaan pemalsuan yang terkait dengan aktivitas di Pasar Pramuka. Bareskrim kemudian melimpahkan penanganan ke Polda Metro Jaya pada 23 Juli 2026, yang kemudian menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan pada 7 September 2026.

Namun, kecemasan muncul kembali. Rizal Fadillah beserta dua pengadu lainnya, Rustam Efendi dan Heru Purwanto, meminta agar pemeriksaan dipindahkan dari Unit V Subdit Kamneg Polda Metro Jaya karena dikhawatirkan adanya benturan kepentingan. Meski permohonan pemindahan ke unit lain telah diajukan, pengaduan tetap menilai penanganan di Polda Metro Jaya berisiko memihak.

Karena Kapolri baru adalah pilihan langsung Presiden Prabowo Subianto — yang pernah menyatakan dirinya telah mengetahui dugaan ketidakberesan ijazah Jokowi — maka kasus ini dinilai sangat tepat diambil alih langsung oleh Bareskrim Mabes Polri.

“Inilah modal kuat sekaligus ujian berat bagi Jenderal Suyudi. Prabowo yang menunjuk Anda pernah bicara soal ini. Jangan biarkan Polisi kembali terlihat sebagai pelayan pribadi atau alat kekuasaan. Polisi adalah elemen demokrasi, bukan penjaga kepentingan satu orang,” tegas Rizal.

Kini mata seluruh bangsa tertuju pada Jenderal Suyudi Ario Seto. Akankah ia membuktikan janjinya untuk lebih dekat dengan rakyat dan menegakkan keadilan tanpa pandang bulu? Atau justru meneruskan pola lama yang menutup-nutupi kebenaran?

“Siapa takut? Kita tunggu bukti dan langkah nyatanya. Rakyat tidak buta,” tutup Rizal Fadillah.

Gula 22 Gram di Minuman Nipis Madu, Bahaya Tersembunyi bagi kesehatan

Hedi Batubara 3 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Di balik sensasi rasa asam, manis, dan menyegarkan, minuman kemasan ternyata menyimpan persoalan yang patut menjadi perhatian masyarakat. Kandungan gula yang tinggi dalam minuman ringan berpotensi menjadi ancaman kesehatan apabila dikonsumsi secara berlebihan dan terus-menerus.

Sorotan tersebut mencuat setelah pengamat media sosial dan analis data, Ismail Fahmi, mengungkap kandungan gula dalam produk minuman bersoda rasa nipis dan madu, Nipis Madu. Melalui unggahannya di media sosial X (Twitter), Ismail mengaku terkejut setelah membaca informasi nilai gizi pada kemasan produk tersebut.

“Saya pikir kecut seger, ternyata gulanya 22 gr / 5.5 sendok teh,” tulis Ismail Fahmi dalam unggahannya yang disertai foto label informasi nilai gizi.

Temuan tersebut memantik perhatian publik. Pasalnya, minuman yang identik dengan rasa segar dan asam-manis itu ternyata mengandung gula dalam jumlah yang cukup besar untuk satu kali konsumsi.

Persoalan lainnya adalah ukuran tulisan pada tabel informasi nilai gizi yang dinilai terlalu kecil sehingga menyulitkan konsumen untuk membaca kandungan produk sebelum membelinya.

Kejadian ini kembali membuka diskusi mengenai transparansi informasi pangan olahan, kebiasaan masyarakat mengonsumsi minuman manis, serta tanggung jawab produsen dalam memberikan informasi yang mudah dipahami konsumen.

Berdasarkan angka yang ditampilkan pada label produk dalam unggahan Ismail Fahmi, satu botol Nipis Madu mengandung 22 gram gula atau setara dengan sekitar 5,5 sendok teh.

Angka tersebut perlu diperhatikan jika dibandingkan dengan anjuran konsumsi gula harian dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Kemenkes merekomendasikan batas konsumsi gula maksimal 50 gram atau empat sendok makan per orang per hari. Artinya, satu botol minuman dengan kandungan gula 22 gram telah menyumbang sekitar 44 persen dari batas konsumsi harian tersebut.

Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan pembatasan asupan gula bebas kurang dari 10 persen total kebutuhan energi harian. WHO juga menyarankan pengurangan hingga kurang dari 5 persen untuk memperoleh manfaat kesehatan tambahan, yang setara dengan sekitar 25 gram atau enam sendok teh gula pada pola konsumsi 2.000 kalori sehari.

Dengan demikian, kandungan gula 22 gram dalam satu botol Nipis Madu sudah mendekati angka 25 gram tersebut.

Perlu dicatat, angka 25 gram merupakan sasaran pengurangan asupan gula bebas untuk manfaat kesehatan tambahan, bukan batas yang secara otomatis berlaku sama bagi setiap orang. Kebutuhan energi dan kondisi kesehatan masing-masing individu tetap perlu diperhitungkan.

Namun, persoalan tidak berhenti pada satu botol minuman. Konsumen masih memperoleh asupan gula dari nasi, makanan ringan, kopi, teh manis, saus, dan berbagai produk pangan lainnya sepanjang hari.

Jika konsumsi minuman manis dilakukan berulang kali tanpa memperhitungkan asupan dari makanan lain, jumlah gula harian dapat dengan mudah melampaui anjuran kesehatan.

WHO telah mengingatkan bahwa konsumsi gula bebas secara berlebihan berkaitan dengan peningkatan risiko berat badan berlebih, obesitas, dan kerusakan gigi. Konsumsi minuman berpemanis juga menjadi perhatian karena dapat menambah asupan kalori tanpa memberikan rasa kenyang yang setara dengan makanan padat.

Dalam publikasi mengenai pengurangan konsumsi minuman berpemanis, WHO menjelaskan bahwa kalori dari minuman manis dapat meningkatkan total asupan energi dan berkontribusi terhadap kenaikan berat badan apabila tidak diimbangi pengeluaran energi yang memadai.

Sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai antara lain:

1. Diabetes melitus tipe 2

Konsumsi minuman tinggi gula secara rutin dapat berkontribusi terhadap kelebihan asupan kalori dan peningkatan berat badan. Kondisi tersebut merupakan faktor risiko diabetes tipe 2, terutama apabila disertai pola makan tidak seimbang dan kurang aktivitas fisik.

2. Obesitas dan penumpukan lemak tubuh

Kalori dari minuman manis sering kali tidak memberikan rasa kenyang yang sama dengan makanan padat. Akibatnya, seseorang berpotensi mengonsumsi kalori tambahan tanpa menyadarinya. Jika berlangsung dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memicu kenaikan berat badan dan obesitas.

3. Penyakit jantung dan gangguan metabolisme

Asupan gula berlebihan dapat berkontribusi terhadap gangguan metabolisme, termasuk peningkatan trigliserida dan faktor risiko penyakit kardiovaskular. Risiko ini semakin perlu diperhatikan apabila konsumsi gula tinggi disertai obesitas, kurang aktivitas fisik, dan pola makan tidak sehat.

4. Penyakit hati berlemak

Konsumsi gula tambahan dalam jumlah tinggi, khususnya dari minuman berpemanis, dapat berkontribusi terhadap penumpukan lemak di hati. Risiko tersebut berkaitan dengan pola konsumsi kalori berlebih dan gangguan metabolisme, bukan semata-mata akibat satu kali mengonsumsi minuman manis.

5. Kerusakan gigi

Gula yang dikonsumsi bakteri di dalam mulut menghasilkan asam yang dapat merusak lapisan enamel gigi. Konsumsi minuman manis secara berulang, terutama ketika kebersihan gigi tidak terjaga, meningkatkan risiko gigi berlubang.

Risiko-risiko tersebut tidak berarti seseorang akan langsung mengalami penyakit setelah meminum satu botol minuman manis. Ancaman kesehatan lebih berkaitan dengan pola konsumsi, jumlah asupan gula secara keseluruhan, kondisi tubuh, serta gaya hidup dalam jangka panjang.

Label Gizi Kecil, Konsumen Bisa Kehilangan Hak atas Informasi

Selain kandungan gula, kritik Ismail Fahmi juga menyoroti ukuran tulisan pada tabel informasi nilai gizi yang dinilai sulit dibaca.

Padahal, informasi tersebut merupakan salah satu instrumen penting bagi konsumen untuk mengetahui kandungan gula, energi, lemak, dan zat gizi lainnya sebelum memutuskan membeli produk.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melalui edukasi resminya mengimbau masyarakat membiasakan diri membaca informasi nilai gizi pada pangan olahan agar dapat menghindari konsumsi gula, garam, dan lemak secara berlebihan.

Persoalannya, informasi yang tersedia tidak akan memberikan manfaat optimal apabila konsumen kesulitan membacanya.

Ukuran huruf, kontras warna, tata letak, dan kejelasan penyajian informasi menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam desain kemasan.

Kritik terhadap keterbacaan label juga relevan dengan upaya pemerintah memperkuat edukasi gizi. Konsumen seharusnya dapat memahami kandungan produk secara cepat tanpa harus menggunakan alat bantu atau mencari informasi tambahan di internet.

Dalam hal ini, transparansi bukan hanya persoalan mencantumkan informasi, melainkan juga memastikan informasi tersebut dapat dibaca dan dipahami oleh masyarakat luas.

Produsen Punya Tanggung Jawab, Konsumen Berhak Memilih

Dari sisi industri, minuman ringan berkarbonasi seperti Nipis Madu merupakan produk yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen terhadap minuman praktis dengan karakter rasa tertentu.

Pencantuman informasi nilai gizi dan komposisi pada kemasan menjadi bagian dari kewajiban informasi produk pangan olahan. Namun, keberadaan label tersebut tidak serta-merta menghilangkan pentingnya edukasi mengenai konsumsi gula secara bijak.

Produsen juga menghadapi tantangan untuk menghadirkan produk dengan rasa yang disukai konsumen sekaligus memperhatikan aspek kesehatan masyarakat.

Pengembangan formulasi dengan pengurangan gula, penyediaan pilihan ukuran kemasan, dan penyajian informasi gizi yang lebih mudah dibaca dapat menjadi bagian dari upaya peningkatan tanggung jawab industri.

Di sisi lain, konsumen perlu memahami bahwa rasa asam, sensasi bersoda, atau kesan menyegarkan tidak selalu mencerminkan rendahnya kandungan gula dalam suatu produk.

Membaca label menjadi langkah sederhana yang dapat membantu masyarakat mengambil keputusan berdasarkan informasi, bukan hanya berdasarkan rasa dan tampilan kemasan.

Pemerintah Perlu Memperkuat Edukasi dan Pelabelan Gizi

Perbincangan mengenai kandungan gula Nipis Madu juga menjadi pengingat bahwa persoalan minuman berpemanis tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada konsumen.

Pemerintah, regulator, dan industri memiliki peran masing-masing dalam membangun lingkungan konsumsi yang lebih sehat.

BPOM telah menerbitkan Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2026 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan. Regulasi tersebut antara lain mengatur penerapan label gizi pada bagian depan kemasan atau Nutri-Level sebagai salah satu upaya membantu konsumen mengenali kandungan gizi produk.

Sistem pelabelan yang lebih sederhana diharapkan dapat membantu masyarakat membandingkan produk dengan lebih mudah, terutama ketika berhadapan dengan berbagai pilihan minuman di toko maupun supermarket.

Edukasi juga perlu diperluas ke sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat agar kebiasaan membaca label gizi terbentuk sejak dini.

Pada akhirnya, persoalan 22 gram gula dalam satu botol Nipis Madu bukan semata-mata tentang satu merek minuman. Isu ini menggambarkan tantangan yang lebih luas mengenai pola konsumsi masyarakat, keterbukaan informasi produk, dan pentingnya menjaga kesehatan di tengah maraknya minuman manis dalam kemasan.

Sensasi segar memang dapat dinikmati dalam sekejap. Namun, dampak pola konsumsi yang tidak terkendali dapat berlangsung jauh lebih lama.

Karena itu, sebelum membuka botol minuman berikutnya, ada baiknya konsumen terlebih dahulu membaca labelnya. Sebab, rasa manis yang menyenangkan di lidah belum tentu sejalan dengan kebutuhan tubuh.

Listyo Sigit Kepala KSP, Guru Besar IPDN: Polisi Bekerja Ekstra Keras Menangkan Prabowo di Pilpres 2024 Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Ryaas Rasyid,

Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Ryaas Rasyid,

Listyo Sigit Kepala KSP, Guru Besar IPDN: Polisi Bekerja Ekstra Keras Menangkan Prabowo di Pilpres 2024

Hedi Batubara 3 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengangkatan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) oleh Presiden Prabowo Subianto menuai sorotan. Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Ryaas Rasyid, mengaitkan penempatan mantan Kapolri tersebut dengan dugaan jasa politik dalam memenangkan Prabowo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ryaas menilai, jabatan strategis yang kini diberikan kepada Listyo Sigit tidak bisa dilepaskan dari kontribusinya dalam kontestasi politik sebelumnya. Ia bahkan menyebut kemungkinan adanya utang politik yang belum sepenuhnya terbayar.

“Kalau Pak Prabowo merasa masih ada utang sama dia, ya oke. Jasa Pilpres 2024 pastilah diberi tempat sebagaimana lazimnya Kapolri dulu juga begitu. Apakah Pak Prabowo masih bayar utang atau tidak? Ternyata masih. Saya tidak kaget sama sekali,” ujar Ryaas di Podcast Forum Keadilan Madilog, Sabtu (3/10/2026).

Pernyataan tersebut menyiratkan pandangan Ryaas bahwa penempatan mantan Kapolri di lingkaran Istana bukan semata-mata persoalan profesionalitas dan pengalaman birokrasi, melainkan juga berkaitan dengan hubungan politik yang terbangun selama proses menuju kemenangan Prabowo pada Pilpres 2024.

Lebih jauh, Ryaas melontarkan kritik terhadap peran institusi kepolisian dalam kontestasi Pilpres 2024. Ia mengaku memiliki keyakinan bahwa aparat kepolisian bekerja ekstra keras untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, pengerahan kekuatan tersebut tidak terlepas dari pengaruh Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat itu masih menjabat sebagai kepala negara.

“Saya punya keyakinan polisi pada 2024 itu bekerja ekstra keras untuk bisa memenangkan Prabowo atas perintah Jokowi. Jokowi dengan Prabowo masih satu kesatuan,” tegasnya.

Ryaas juga mengingatkan publik agar tidak mudah terjebak dalam berbagai spekulasi mengenai hubungan antara Jokowi dan Prabowo. Menurut dia, keduanya memiliki keterkaitan politik yang tetap terpelihara meskipun kepemimpinan nasional telah berganti.

“Oke. Jangan kita tertipu oleh berbagai macam spekulasi di luar. Mereka satu kesatuan,” katanya.

Pernyataan Ryaas tersebut merupakan pandangan dan tudingan politik yang disampaikannya sebagai akademisi. Dugaan mengenai pengerahan aparat kepolisian untuk memenangkan pasangan tertentu dalam Pilpres 2024 perlu diuji melalui bukti dan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam kritiknya, Ryaas turut menyinggung posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam relasi politik Jokowi dan Prabowo.

Ia mengibaratkan Gibran sebagai saham politik yang dititipkan Jokowi dan harus dijaga oleh Prabowo.

“Gibran itu adalah semacam saham yang disimpan oleh Jokowi yang harus dijaga oleh Prabowo,” ungkapnya.

Pernyataan tersebut menggambarkan pandangan Ryaas mengenai kesinambungan pengaruh politik Jokowi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menurut Ryaas, hubungan politik antara kedua tokoh tersebut tidak dapat dibaca hanya dari pernyataan publik atau dinamika yang terlihat di permukaan. Ada kepentingan politik yang, menurut penilaiannya, tetap terhubung dalam pemerintahan saat ini.

Ia pun menyayangkan kondisi politik nasional yang dinilainya belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan idealisme kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Mungkin nasib kita beginilah. Memang bangsa ini belum bisa diajak untuk selalu ideal,” ujarnya.

Meski menyadari kritiknya berpotensi menimbulkan konsekuensi, Ryaas menegaskan bahwa seorang intelektual memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan pandangan berdasarkan keyakinan dan pemahaman keilmuannya.

Ia bahkan menyatakan tidak keberatan apabila pernyataannya dipersoalkan secara hukum.

“Kalau soal ini saya mau dituntut, silakan saja. Karena yang komplain seperti ini juga cuma kita-kita. Cuma tugas kita sebagai intelektual, sebagai orang yang punya tanggung jawab keilmuan, sebagai warga negara yang diberi keberkahan untuk memahami sesuatu, harus bicara supaya saya bisa pertanggungjawabkan di akhirat nanti,” tuturnya.

Bagi Ryaas, kritik terhadap kekuasaan bukan semata-mata persoalan keberanian individu, melainkan bagian dari tanggung jawab akademisi dalam menjaga kehidupan demokrasi.

Ia menilai, sikap diam terhadap persoalan yang dianggap menyimpang dari prinsip ideal bernegara justru dapat menghilangkan fungsi kritis kaum intelektual di tengah masyarakat.

Tak berhenti pada persoalan pengangkatan Listyo Sigit dan relasi politik dengan Jokowi, Ryaas juga menyampaikan kritik tajam terhadap kepemimpinan Prabowo.

Ia mengingatkan bahwa Prabowo telah melalui perjalanan panjang dan berulang kali mengalami kekalahan sebelum akhirnya berhasil menduduki kursi Presiden RI pada Pilpres 2024.

Namun, menurut Ryaas, setelah berhasil mencapai puncak kekuasaan, arah pemikiran dan agenda besar Prabowo justru dinilainya belum terlihat jelas.

“Pak Prabowo ini kan sudah tiga kali maju capres, baru berhasil. Kok ini setelah tiga kali periode berjuang berturut-turut, babak belur, jatuh bangun, begitu sampai di situ kok seperti tidak jelas apa maunya Pak Prabowo,” katanya.

Ryaas kemudian menyampaikan penilaian pribadinya mengenai ambisi politik Prabowo.

“Maaf ini ya. Saya punya kesan dia memang cuma mau jadi presiden saja. Sudah sampai di sini saja batasnya,” ujarnya.

Ia bahkan menilai terdapat kekosongan gagasan di balik ambisi Prabowo untuk menjadi kepala negara.

“Pak Prabowo itu punya kendala-kendala untuk berpikir lebih jauh. Ada semacam kekosongan ide di balik ambisinya mau jadi presiden itu. Kosong, Pak,” tandasnya.

Ekonom: Reshuffle Ketujuh Prabowo Tak Digubris Pasar, IHSG Jatuh ke Bawah 6.000 Ekonom Ferry Latuhihin

Ekonom: Reshuffle Ketujuh Prabowo Tak Digubris Pasar, IHSG Jatuh ke Bawah 6.000

Hedi Batubara 3 Oktober 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Perombakan kabinet kembali dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Namun, langkah tersebut justru mendapat sorotan dari ekonom Ferry Latuhihin karena dinilai belum mampu memberikan sentimen positif kepada pasar keuangan.

Ferry menyebut reshuffle yang dilakukan pada 1 Oktober 2026 merupakan perombakan kabinet ketujuh pada pemerintahan Prabowo. Dalam perombakan tersebut, sejumlah pejabat digeser dan sejumlah wajah baru masuk ke pemerintahan.

Di antaranya Drajad Hari Wibowo sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Luky Alfirman dan Nurkholisoh Ibnu Aman sebagai Wakil Menteri Keuangan, serta pergantian posisi Kapolri dari Listyo Sigit Prabowo kepada Suyudi Ario Seto. Listyo Sigit kemudian ditempatkan sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Namun, menurut Ferry, respons pasar terhadap reshuffle tersebut tidak seperti yang diharapkan.

“Market tidak menanggapi dengan baik. Kita lihat indeks jatuh ke bawah 6.000, ke 5.900 sekian. Ini sudah threshold yang sangat kritis karena jatuh ke bawah 6.000,” ujar Ferry di Podcast Forum Keadilan Madilog, Sabtu (3/10/2026).

Pergerakan IHSG memang menunjukkan tekanan kuat setelah pengumuman reshuffle. Pada perdagangan Kamis, 1 Oktober 2026, IHSG ditutup di level 6.009, turun 61,64 poin atau 1,02 persen. Bahkan indeks sempat menyentuh level 5.973 dalam perdagangan hari itu.

Tekanan berlanjut pada perdagangan berikutnya. Sejumlah laporan pasar mencatat IHSG kembali bergerak di sekitar level 5.900 pada 2 Oktober 2026.

Bagi Ferry, pergerakan tersebut menunjukkan bahwa pasar belum memberikan respons positif terhadap susunan baru pemerintahan.

“Reshuffle ini tetap di mata investor tidak berkualitas. Market sama sekali tidak menanggapi secara positif,” kata Ferry.

Ia menilai persoalannya bukan semata-mata jumlah pejabat yang diganti, tetapi figur dan arah perubahan yang dipersepsikan oleh investor.

“Kalau reshuffle yang serius, ya. Jangan seperti ini, cuma mengganti orang. Kesan market begitu, sehingga tidak ditanggapi positif,” ujarnya.

Pernyataan Ferry tersebut muncul ketika pasar saham Indonesia sedang menghadapi tekanan yang cukup berat. CNBC Indonesia melaporkan pada 1 Oktober investor asing mencatatkan penjualan bersih sekitar Rp204,30 miliar ketika IHSG mengalami penurunan lebih dari 1 persen.

Ferry juga menyoroti pasar surat berharga negara atau SBN. Menurut dia, apabila minat investor terhadap instrumen pemerintah terus melemah, pemerintah akan menghadapi tantangan ketika membutuhkan pembiayaan melalui penerbitan surat utang.

“Betapa sepinya sekarang peminat SBN,” kata Ferry.

Menurut dia, persoalan tersebut penting karena pemerintah membutuhkan pasar surat utang untuk membiayai defisit anggaran sekaligus melakukan refinancing terhadap utang yang jatuh tempo.

Meski demikian, data Bank Indonesia menunjukkan pasar SRBI masih mencatat aktivitas penawaran. Dalam lelang SRBI pada 25 September 2026, total penawaran untuk tiga tenor mencapai sekitar Rp64,11 triliun, sementara total yang dimenangkan sebesar Rp15 triliun. Rata-rata tertimbang tingkat imbal hasil pemenang berada di 6,65 persen untuk tenor enam bulan, 6,75 persen untuk sembilan bulan dan 6,76 persen untuk tenor 12 bulan.

Data tersebut penting sebagai pembanding terhadap pernyataan mengenai sepinya minat investor. Dengan kata lain, pasar surat berharga masih memiliki permintaan, meskipun kondisi dan harga yang diminta investor menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan.

Ferry kemudian menghubungkan kondisi pasar domestik dengan kebijakan moneter dan penguatan dolar AS.

Ia menyoroti kemungkinan penurunan imbal hasil SRBI hingga di bawah 7 persen. Menurutnya, apabila dilakukan ketika tekanan dolar sedang kuat, kebijakan tersebut berpotensi menambah persoalan bagi stabilitas nilai tukar.

Data resmi Bank Indonesia menunjukkan bahwa imbal hasil SRBI memang berada di sekitar level tersebut. Pada transaksi pasar sekunder 25 September 2026, rata-rata tertimbang SRBI tenor tiga bulan tercatat 6,65 persen, tenor enam bulan 6,69 persen dan tenor 12 bulan 6,76 persen.

Dalam lelang SRBI 11 September, rata-rata tertimbang imbal hasil pemenang tercatat 6,80 persen untuk tenor enam bulan, 6,86 persen untuk sembilan bulan dan 6,94 persen untuk tenor 12 bulan.

Karena itu, kekhawatiran Ferry lebih diarahkan kepada konsekuensi apabila imbal hasil instrumen rupiah ditekan ketika dolar AS sedang kuat.

“Ini justru bahaya. Kekuatan daripada dolar itu sendiri membuat semua currency across the board, all over the world, mengalami tekanan,” ujar Ferry.

Ferry juga mempertanyakan sampai sejauh mana bank sentral dapat melakukan intervensi untuk menahan tekanan terhadap mata uang domestik.

Menurutnya, apabila intervensi dilakukan dengan menjual cadangan dolar ke pasar secara terus-menerus, cadangan devisa pada akhirnya dapat tergerus.

“Kalau seperti intervensi dengan mengguyur dolar ke pasar, lama-lama cadangan devisa kita habis,” katanya.

Ia juga menyinggung penggunaan transaksi derivatif seperti swap sebagai salah satu instrumen pengelolaan likuiditas valuta asing.

Menurut Ferry, transaksi semacam itu memang dapat memberikan suplai dolar dalam periode tertentu. Namun, kewajiban tersebut tetap memiliki jatuh tempo sehingga bukan berarti tekanan terhadap dolar hilang secara permanen.

“Kalau kita akalin dengan derivatif seperti swap transaction, memang dolar masuk untuk mengambil keuntungan dari interest rate. Tapi dolar ini dalam jangka waktu enam bulan, tujuh bulan, delapan bulan jatuh tempo dan harus dikembalikan lagi oleh bank sentral kepada investor,” ujarnya.

Karena itu, Ferry mempertanyakan daya tahan bank sentral di berbagai negara, termasuk Bank Indonesia, apabila harus menghadapi tekanan dolar yang berlangsung lama.

“Jadi berapa lama bank-bank sentral di dunia, termasuk BI, bisa melakukan intervensi untuk menahan kekuatan dolar?” kata Ferry.

Reshuffle 1 Oktober memang cukup besar. Pemerintah melantik 18 pejabat, termasuk Bahlil Lahadalia sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, Sugiono sebagai Menko PMK, Dudung Abdurachman sebagai Menko Polkam, Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, M. Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian, serta sejumlah wakil menteri dan kepala lembaga.

Di sektor keamanan, Suyudi Ario Seto dilantik sebagai Kapolri menggantikan Listyo Sigit Prabowo. Listyo kemudian dipercaya menjadi Kepala Staf Kepresidenan.

Namun, apakah reshuffle tersebut akan memperbaiki sentimen pasar atau justru membutuhkan waktu untuk dinilai investor masih menjadi persoalan terbuka.

Pergerakan IHSG sendiri tidak hanya dipengaruhi komposisi kabinet. Faktor global, arus dana asing, nilai tukar rupiah, ekspektasi suku bunga, imbal hasil surat utang, serta kondisi ekonomi domestik turut menentukan arah pasar.

Dengan demikian, kritik Ferry mengenai reshuffle perlu dibaca sebagai pandangan seorang ekonom terhadap persepsi investor, sementara data perdagangan menunjukkan memang terdapat tekanan terhadap IHSG pada periode setelah pengumuman reshuffle.

Ferry Latuhihin sendiri dikenal sebagai ekonom senior dan pengamat pasar modal. Ia pernah menjadi Chief Economist Bank International Indonesia dan disebut pernah berkarier di Danareksa. Ia juga merupakan alumnus Erasmus University Rotterdam.

Prabowo Belum Berani Singkirkan Centeng – Centangnya Jokowi Jurnalis senior Lukas Luwarso

Prabowo Belum Berani Singkirkan Centeng – Centangnya Jokowi

Hedi Batubara 3 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Jurnalis senior Lukas Luwarso melontarkan kritik tajam terhadap manuver politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), terutama setelah mantan kepala negara itu secara terbuka menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Lukas menilai, aksi Jokowi memamerkan KTA PSI justru memperlihatkan pola komunikasi politik yang menurutnya tidak mencerminkan kedalaman pemikiran seorang mantan presiden. Ia juga menyoroti hubungan politik Jokowi dengan Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya masih menyisakan persoalan.

“Menunjukkan ini kartu tanda anggota PSI saya, ya, apa loh? Itu kan konyol juga. Artinya, kita semua sudah tahu bahwa PSI itu dibeli Jokowi dari Jeffrie Geovanie,” ujar Lukas di Podcast Obor Rakyat Reborn, Sabtu (3/10/2026).

Menurut Lukas, langkah Jokowi tersebut memperlihatkan kecenderungan memainkan politik pada level yang dianggapnya kurang substantif.

“Problemnya, Jokowi ini kan dia selalu bermain pada level ecek-ecek. Ya, karena memang kesederhanaan logika berpikirnya, teori konspirasinya,” katanya.

Pernyataan Lukas tersebut muncul di tengah sorotan terhadap langkah politik Jokowi setelah secara terbuka mengumumkan keanggotaannya di PSI. Jokowi sebelumnya mengungkapkan telah menjadi kader partai tersebut sejak 14 Oktober 2025, tetapi baru memperlihatkan KTA pada akhir September 2026.

Lukas juga menyoroti keputusan Prabowo yang dinilainya belum sepenuhnya memutus pengaruh politik Jokowi di lingkaran pemerintahan.

Ia menyebut, sejumlah figur yang diasosiasikan dengan kekuatan politik Jokowi masih memiliki posisi strategis, meskipun terjadi perubahan susunan pejabat negara.

“Prabowo belum sepenuhnya mau menyingkirkan para centeng-centeng Jokowi,” tegasnya.

Dalam pandangan Lukas, penempatan mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) merupakan bagian dari dinamika tersebut.

Ia bahkan menyebut jabatan KSP sebagai posisi yang dalam perspektif politiknya tidak lagi memiliki bobot strategis seperti jabatan sebelumnya.

“Kita kan tahu KSP itu hanya jabatan buangan lah. Oke, kalau dalam dunia korporasi dilitbangkan gitu,” ujarnya.

Sebagai catatan, Listyo Sigit telah mengonfirmasi penunjukannya sebagai Kepala KSP menggantikan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman. Namun, penilaian bahwa jabatan tersebut merupakan posisi buangan merupakan pandangan Lukas, bukan keterangan resmi pemerintah.

Lebih jauh, Lukas menilai posisi politik Jokowi saat ini tidak lagi sekuat ketika masih menduduki kursi presiden.

Menurutnya, Jokowi kini lebih banyak mengandalkan popularitas personal dan kekuatan finansial untuk mempertahankan pengaruh politiknya.

“Posisi politik Jokowi itu sekarang lemah, ya. Dia hanya mengandalkan personal popularitasnya atau cuan logistik,” kata Lukas.

Ia juga menyinggung klaim mengenai persiapan dana sebesar Rp200 triliun untuk mendongkrak perolehan suara PSI hingga 16 persen pada Pemilu 2029.

“Dalam Jokowi menyiapkan Rp200 triliun untuk memenangkan PSI dapat 16 persen,” ujarnya.

Meski demikian, pernyataan itu memperlihatkan bagaimana kekuatan finansial dan popularitas Jokowi menjadi bagian dari perdebatan mengenai masa depan PSI dan peta politik nasional menjelang Pemilu 2029.

Lukas turut menyoroti posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menurutnya mulai membangun persepsi menjaga jarak dari Prabowo.

Ia melihat dinamika tersebut sebagai perkembangan menarik dalam hubungan politik antara keluarga Jokowi dan pemerintahan Prabowo.

“Ya, Gibran itu sudah ingin membangun persepsi jaga jarak nih dengan Prabowo,” ungkapnya.

Di sisi lain, Lukas menilai Prabowo menghadapi persoalan dalam membangun citra politik di tengah masyarakat.

“Sayangnya memang Prabowo jadi public enemy karena urusan-urusan elementer,” katanya.

Pernyataan tersebut merupakan penilaian Lukas terhadap situasi politik yang berkembang, terutama menyangkut hubungan antara Prabowo, Jokowi, dan Gibran.

Di tengah berbagai manuver politik tersebut, Lukas juga menyinggung kemungkinan pertemuan antara Prabowo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada 17 Oktober.

Menurutnya, pertemuan itu patut dicermati karena berpotensi menjadi bagian penting dari perkembangan komunikasi politik antarelite nasional.

“Makanya nanti tanggal 17 Oktober bisa dicek, akan ada pertemuan antara Prabowo dengan Megawati,” ujarnya.

Jika pertemuan tersebut benar-benar terlaksana, dinamika politik nasional berpotensi memasuki babak baru, terutama dalam membaca hubungan antara kekuatan politik yang berada di sekitar Prabowo, Jokowi, dan PDIP.

Pernyataan Lukas sekaligus membuka pertanyaan lebih luas: apakah hubungan Prabowo dan Jokowi masih berada dalam satu kepentingan politik, atau justru mulai bergerak menuju arah yang berbeda?

Di tengah menguatnya posisi PSI sebagai kendaraan politik Jokowi, pertanyaan mengenai siapa yang sesungguhnya mengendalikan arah kekuasaan dan seberapa jauh pengaruh mantan presiden itu masih bertahan menjadi isu yang terus mengemuka.

Ngeri, Akbar Faizal Bongkar Agenda Jahat Wapres Gibran

Hedi Batubara 3 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Kritik tajam kembali diarahkan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Politikus senior sekaligus Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faizal, mempertanyakan sikap Gibran terhadap perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), khususnya mengenai potensi risiko serius teknologi tersebut.

Akbar menilai Gibran selama ini kerap menyebut AI dalam berbagai pernyataannya. Namun, menurut dia, pembahasan mengenai sisi berbahaya dan risiko teknologi tersebut justru belum mendapat perhatian yang memadai.

Pernyataan itu disampaikan Akbar melalui akun X pribadinya pada Jumat, 2 Oktober 2026. Kritik tersebut kemudian diberitakan sejumlah media nasional pada hari yang sama.

“Saudara Wapres @gibran_tweet, saya ingin Anda bersikap tentang risiko mematikan teknologi AI,” tulis Akbar.

Ia mempertanyakan posisi Gibran yang menurutnya kerap tampil sebagai pihak yang mengampanyekan AI, tetapi tidak secara bersamaan memberikan penjelasan mengenai cara kerja maupun potensi risikonya kepada masyarakat.

“Sbg juru kampanye AI —meski hanya sekadar nyebut kalimat ‘…AI’ pada banyak pernyataan Anda tanpa sekalipun menjelaskan apa dan bagaimana AI itu,” lanjut Akbar.

Menurut Akbar, publik membutuhkan penjelasan yang lebih substansial mengenai perkembangan AI, termasuk potensi ancaman yang dapat muncul apabila teknologi tersebut berkembang tanpa pengawasan dan pemahaman yang memadai.

Akbar kemudian mengaitkan kritiknya terhadap AI dengan aktivitas Gibran dalam menangani persoalan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama setelah muncul sejumlah kasus dugaan keracunan yang dialami penerima manfaat.

Ia mempertanyakan mengapa Gibran lebih sering turun langsung mengunjungi anak-anak yang terdampak persoalan MBG dibandingkan memberikan perhatian terhadap risiko teknologi AI.

“Kami butuh penjelasan tentang risiko itu ketimbang rutin kunjungi anak yang keracunan makanan MBG. Biarkan itu dikerjakan staf MBG,” kata Akbar.

Akbar bahkan menduga aktivitas kunjungan tersebut berkaitan dengan upaya membangun citra politik Gibran.

“Anda tampaknya ingin menuai respek elektoral dari keruwetan program pemerintahan Anda ini ketimbang ikut bertanggungjawab,” ujarnya.

Ia kemudian melontarkan pernyataan paling keras dalam kritiknya.

“Itu agenda jahat lho. Sesekali jadilah berguna,” tegas Akbar.

Di sisi lain, catatan pemberitaan menunjukkan Gibran memang beberapa kali turun langsung menemui siswa yang mengalami dugaan keracunan setelah mengonsumsi makanan dalam program MBG.

Pada 28 September 2026, misalnya, Wakil Presiden melakukan kunjungan ke Batang dan meminta agar investigasi mengenai dugaan keracunan makanan segera dituntaskan serta hasilnya disampaikan secara transparan kepada publik.

Dalam keterangan resmi Sekretariat Wakil Presiden, Gibran juga menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG, terutama menyangkut keamanan pangan, higiene, pengolahan, penyimpanan, distribusi, serta pengawasan di lapangan.

Dengan demikian, tudingan Akbar bahwa kunjungan Gibran semata-mata bertujuan memperoleh “respek elektoral” merupakan penilaian dan dugaan politik dari Akbar, bukan fakta yang telah dibuktikan secara independen.

Menariknya, perkembangan terbaru juga menunjukkan teknologi AI justru mulai digunakan dalam pengawasan program MBG.

Badan Gizi Nasional (BGN) pada 2 Oktober 2026 menyatakan akan mengintegrasikan kamera CCTV di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan sistem AI di kantor pusat. Teknologi tersebut ditujukan untuk membantu mendeteksi pelanggaran standar operasional, termasuk persoalan higiene dan kebersihan di dapur MBG.

Fakta tersebut membuat perdebatan mengenai AI dan MBG menjadi semakin beririsan.

Di satu sisi, AI dipandang dapat digunakan sebagai instrumen pengawasan dan peningkatan kualitas layanan publik. Di sisi lain, Akbar Faizal meminta pemerintah, khususnya Gibran, tidak hanya berbicara mengenai manfaat AI tetapi juga menjelaskan risiko yang mungkin ditimbulkannya.

Perdebatan tersebut pada akhirnya menyentuh persoalan yang lebih luas: seberapa jauh pemerintah harus memanfaatkan AI, sekaligus bagaimana memastikan teknologi tersebut digunakan secara aman, bertanggung jawab, dan dapat diawasi publik.

Akbar memilih menekan Gibran dari sisi tersebut. Ia meminta Wakil Presiden tidak berhenti pada penggunaan istilah AI dalam berbagai pernyataan, tetapi memberikan penjelasan yang lebih konkret mengenai teknologi yang semakin masuk ke berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Sementara itu, pemerintah melalui langkah BGN menunjukkan bahwa AI mulai ditempatkan sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat pengawasan pelaksanaan MBG.

Reshuffle Kabinet ke-7, Damai Hari Lubis: Makin Kuatnya Jokowi di Pemerintahan Prabowo

Hedi Batubara 2 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Pergantian sejumlah pejabat tinggi negara dalam reshuffle ketujuh Kabinet Merah Putih memunculkan analisis politik mengenai posisi Joko Widodo (Jokowi) dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Masuknya sejumlah nama yang memiliki rekam jejak di pemerintahan sebelumnya, termasuk Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), dinilai menjadi bagian penting dalam membaca konfigurasi kekuasaan politik nasional.

Pengamat Kebijakan Umum Hukum dan Politik (KUHP), Damai Hari Lubis, menilai perkembangan politik tersebut memperlihatkan bahwa mantan Presiden Jokowi masih memiliki modal politik yang signifikan, meskipun telah mengakhiri masa jabatannya pada Oktober 2024.

Menurut Damai, perombakan kabinet yang dilakukan Prabowo pada Kamis (1/10/2026) di Istana Kepresidenan tidak bisa hanya dibaca sebagai pergantian personel pemerintahan. Perubahan tersebut, menurut dia, juga menarik untuk dicermati dari perspektif hubungan kekuasaan, kesinambungan politik, dan pengaruh para tokoh yang pernah berada di lingkaran pemerintahan sebelumnya.

“Posisi Presiden RI ke-7 Jokowi semakin kuat,” demikian pandangan Damai Hari Lubis dalam membaca dinamika politik pasca-reshuffle kabinet, Jumat (2/10/2026).

Salah satu perubahan yang menjadi sorotan adalah pergeseran Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Posisi Kapolri kemudian dipercayakan kepada Komjen Pol Suyudi Ario Seto.

Di sisi lain, Dudung Abdurachman yang sebelumnya menjabat KSP dilantik menjadi Menko Polkam menggantikan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago.

Bagi Damai, penempatan Dudung pada jabatan strategis tersebut menjadi salah satu faktor yang memperkuat analisis mengenai konfigurasi politik di lingkungan pemerintahan Prabowo.

Dudung merupakan mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang memiliki pengalaman panjang dalam institusi militer. Penunjukannya sebagai Menko Polkam menempatkan dirinya pada posisi strategis dalam koordinasi urusan politik dan keamanan nasional.

Damai menilai, masuknya Dudung ke jajaran menteri koordinator, bersamaan dengan pergeseran sejumlah pejabat lainnya, memperlihatkan dinamika politik yang patut diperhitungkan oleh berbagai kelompok yang selama ini memiliki pandangan berbeda terhadap figur-figur tertentu.

Perhatian Damai juga tertuju pada keputusan Prabowo menempatkan Listyo Sigit sebagai Kepala Staf Kepresidenan setelah tidak lagi menjabat Kapolri.

Menurut dia, pergeseran tersebut menjadi bagian penting dalam membaca kesinambungan posisi pejabat tinggi negara di lingkungan pemerintahan.

Dengan jabatan baru itu, Listyo tetap berada di lingkungan strategis Istana Kepresidenan. Perubahan jabatan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa pergantian pimpinan institusi kepolisian tidak serta-merta mengakhiri keterlibatan Listyo dalam struktur pemerintahan.

Selain Listyo, Damai turut menyoroti keberadaan Pratikno yang disebutnya menempati posisi di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), serta penunjukan Mohammad Fadhil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

Rangkaian penempatan tersebut, menurut Damai, menjadi bahan untuk menelaah bagaimana hubungan antartokoh dan kesinambungan jaringan politik terbentuk dalam pemerintahan saat ini.

Namun, pengaruh politik seorang mantan presiden dan hubungan personal antarp pejabat tidak dengan sendirinya membuktikan adanya kendali langsung terhadap keputusan pemerintahan. Penilaian mengenai sejauh mana pengaruh tersebut bekerja tetap memerlukan pembacaan terhadap kebijakan dan proses pengambilan keputusan yang nyata.

Damai Hari Lubis kemudian menghubungkan perkembangan tersebut dengan pernyataan politik Jokowi pada 2025 mengenai kemungkinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memimpin Indonesia selama dua periode.

Menurut Damai, dengan mempertimbangkan modal politik yang dimiliki Jokowi selama dua periode kepemimpinannya pada 2014–2024, penolakan terhadap pernyataan tersebut merupakan sikap yang sulit dipisahkan dari realitas politik yang sedang berkembang.

“Prabowo-Gibran dua periode,” merupakan pernyataan politik Jokowi yang kembali menjadi perhatian dalam perdebatan mengenai arah kepemimpinan nasional.

Damai berpandangan bahwa perkembangan susunan pejabat tinggi negara setelah reshuffle 1 Oktober 2026 semakin memperkuat alasan untuk mencermati pernyataan tersebut.

Ia menilai, posisi politik Jokowi tidak dapat diukur hanya berdasarkan status formalnya sebagai mantan presiden. Modal politik, hubungan antarelite, serta keberadaan tokoh-tokoh yang memiliki pengalaman dalam pemerintahan sebelumnya juga menjadi variabel dalam membaca dinamika kekuasaan.

Meski demikian, pernyataan mengenai dukungan politik terhadap Prabowo-Gibran dua periode tetap harus dibedakan dari kepastian pencalonan maupun hasil pemilihan presiden mendatang.

Analisis Damai juga menyentuh kemungkinan Gibran Rakabuming Raka menjadi Presiden RI pada periode 2034–2039.

Menurut dia, perkembangan politik saat ini membuka ruang bagi pembahasan mengenai kesinambungan kepemimpinan nasional dalam jangka panjang.

Damai menilai, jika Prabowo-Gibran kembali memperoleh mandat rakyat pada Pemilu 2029, Gibran akan memiliki pengalaman sebagai wakil presiden selama dua periode. Pengalaman tersebut dapat menjadi salah satu modal politik dalam perjalanan kariernya menuju kontestasi kepemimpinan nasional berikutnya.

Namun, peluang Gibran untuk menjadi Presiden pada 2034 tetap bergantung pada berbagai faktor, mulai dari dinamika politik nasional, keputusan partai politik, dukungan pemilih, hingga proses konstitusional dalam pemilihan presiden.

Karena itu, pembicaraan mengenai Gibran sebagai calon pemimpin nasional pada 2034 saat ini masih berada pada ranah analisis dan spekulasi politik, bukan kepastian.

Reshuffle kabinet ketujuh pada 1 Oktober 2026 memperlihatkan sejumlah perubahan penting dalam struktur pemerintahan Prabowo. Selain Dudung Abdurachman sebagai Menko Polkam, Listyo Sigit sebagai KSP, dan Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri, perubahan juga terjadi pada posisi Menteri Luar Negeri, Menteri Perindustrian, serta sejumlah jabatan wakil menteri dan kepala lembaga.

Rangkaian perubahan tersebut menjadi perhatian karena menyangkut posisi-posisi strategis yang berhubungan langsung dengan koordinasi pemerintahan, keamanan, diplomasi, dan pelaksanaan kebijakan negara.

Bagi Damai Hari Lubis, perkembangan ini menjadi bagian dari gambaran lebih luas mengenai modal politik Jokowi setelah dua periode memimpin Indonesia.

Ia melihat bahwa dinamika politik nasional tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara kepemimpinan formal, kekuatan politik yang berkembang, serta kesinambungan figur-figur yang berpengaruh dalam pemerintahan.

Pada akhirnya, reshuffle kabinet merupakan kewenangan konstitusional Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, sejauh mana perubahan susunan pejabat tersebut mencerminkan pengaruh Jokowi atau menjadi bagian dari strategi politik Prabowo sendiri masih terbuka untuk dianalisis lebih lanjut.

Damai Hari Lubis menutup pandangannya dengan ungkapan religius, wallahu a’lam bishawab, sebagai penegasan bahwa dinamika dan arah kekuasaan politik Indonesia pada akhirnya tetap berada dalam ketentuan Allah SWT.

Laba Jamkrindo Tergerus, Beban Klaim Tembus Rp6,6 Triliun, Manajemen Harus Buka-bukaan!

Arief Nasrudin, dari Lorong Supermarket ke Puncak PAM JAYA

GSBK Sentil Prabowo: Ini Bukan Reshuffle, Melainkan Reposisi Kekuasaan

Rizal Fadillah Tantang Kapolri Baru: Bongkar Ijazah Palsu Jokowi atau Hanya Punya Nyali Tikus

Gula 22 Gram di Minuman Nipis Madu, Bahaya Tersembunyi bagi kesehatan

Listyo Sigit Kepala KSP, Guru Besar IPDN: Polisi Bekerja Ekstra Keras Menangkan Prabowo di Pilpres 2024

Ekonom: Reshuffle Ketujuh Prabowo Tak Digubris Pasar, IHSG Jatuh ke Bawah 6.000

Prabowo Belum Berani Singkirkan Centeng – Centangnya Jokowi

Ngeri, Akbar Faizal Bongkar Agenda Jahat Wapres Gibran

Reshuffle Kabinet ke-7, Damai Hari Lubis: Makin Kuatnya Jokowi di Pemerintahan Prabowo

Baca Juga Berita Ini

Kredit Macet Puluhan Miliar Rupiah Menyelimuti Bank Ganesha

Ketika Hutan Dibakar demi Sawit: Orangutan Terusir, Alam Menanggung Derita

Jokowi dan Ijazah Tak Dihadirkan di Persidangan, Beathor Suryadi: Roy Suryo Cs Harus Dibebaskan

WeKa Institute Sebut Prabowo “Makelar Oligarki”, Soroti Bisnis Kuota Internet hingga Sawit 12,7 Juta Hektare