MoneyTalk.id, Jakarta – Aktivis 1998 Jayadi Santoso mengkritik keras pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Indonesia. Menurut Jayadi, ancaman kemarau panjang yang telah diperingatkan para ilmuwan seharusnya menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan pencegahan sejak dini, bukan menunggu api membesar dan masyarakat menjadi korban.

Jayadi menilai, kegagalan mengantisipasi risiko kebakaran hutan tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis pemadaman, tetapi juga menyangkut keberanian politik pemerintah dalam melindungi lingkungan dan menindak korporasi yang diduga terlibat dalam pembukaan lahan dengan cara membakar.

“Pemerintah seharusnya mendengar peringatan para ilmuwan. Ancaman kemarau panjang bukan sesuatu yang datang tanpa tanda-tanda. Kalau risikonya sudah diketahui, seharusnya pencegahan dilakukan sejak awal. Jangan sampai rakyat kembali menjadi korban karena pemerintah terlambat mengantisipasi,” kata Jayadi Santoso kepada wartawan, Senin (18/10/2026).

Menurut dia, kebakaran hutan dan lahan merupakan persoalan berulang yang semestinya dapat ditekan melalui perencanaan matang, pengawasan ketat, perlindungan kawasan gambut, serta penegakan hukum yang tidak pandang bulu.

Kritik Jayadi memiliki landasan pada peringatan resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Pada 10 Juni 2026, BMKG memprediksi puncak musim kemarau terjadi pada Juli hingga September 2026. Sebanyak 369 Zona Musim, yang mencakup 48,84 persen luas daratan Indonesia, diperkirakan mengalami puncak kemarau pada Agustus.

BMKG juga mengingatkan potensi kemarau yang lebih kering dan panjang akibat El Niño. Risiko tersebut meningkatkan kemungkinan kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan di berbagai wilayah Indonesia.

Peringatan itu kembali diperkuat dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo pada 28 Juli 2026. BMKG menyebut risiko karhutla meningkat sejak Juli dan diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September, terutama di Sumatera dan Kalimantan.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa ancaman karhutla telah diketahui pemerintah jauh sebelum periode risiko tertinggi. Karena itu, pertanyaan pentingnya bukan hanya seberapa banyak personel dikerahkan untuk memadamkan api, tetapi juga seberapa efektif langkah pencegahan dilakukan sebelum kebakaran meluas.

Besarnya persoalan karhutla terlihat dari data Kementerian Lingkungan Hidup yang dipublikasikan pada 27 September 2026. Kementerian tersebut menyebut luas kebakaran hutan dan lahan selama Januari hingga Juli 2026 mencapai 202.004,30 hektare.

Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dalam laporan situasi per 4 September 2026, menyebut luas areal terbakar yang masuk proses hukum kepolisian mencapai 4.738,49 hektare. Angka itu tersebar di sejumlah wilayah, dengan luasan terbesar yang diproses hukum berada di Riau sebesar 2.112,25 hektare dan Kalimantan Barat sebesar 1.692,9 hektare.

Kedua angka tersebut mengukur hal yang berbeda. Data Kementerian Lingkungan Hidup mencakup luas kebakaran secara keseluruhan pada periode tertentu, sedangkan angka BNPB merujuk pada areal terbakar yang masuk proses hukum kepolisian.

Meski demikian, data tersebut memperlihatkan bahwa karhutla bukan persoalan kecil. Kerusakan lahan yang luas menimbulkan ancaman terhadap ekosistem, kualitas udara, kesehatan masyarakat, serta aktivitas ekonomi warga.

Bagi Jayadi, ukuran keberhasilan pemerintah tidak semestinya berhenti pada laporan pemadaman atau jumlah operasi yang dilakukan. Pemerintah harus bisa menunjukkan bahwa kebakaran berhasil dicegah, pelaku yang terbukti bersalah dihukum, dan masyarakat tidak terus-menerus menanggung dampak bencana yang sama.

Jayadi juga menyoroti dugaan praktik pembakaran hutan untuk membuka lahan perkebunan. Menurut dia, apabila pembukaan lahan dilakukan demi kepentingan bisnis, keuntungan ekonomi perusahaan tidak boleh dibayar dengan kerusakan lingkungan dan penderitaan masyarakat.

Dalam pernyataannya, Jayadi menyebut adanya dugaan pembakaran lahan untuk ditanami sawi oleh korporasi. Dugaan spesifik mengenai komoditas dan perusahaan yang terlibat itu masih memerlukan verifikasi lapangan, identifikasi lokasi, serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, persoalan dugaan pembakaran untuk pembukaan lahan memang menjadi perhatian pemerintah sendiri.

Pada 7 September 2026, Presiden Prabowo memerintahkan pengusutan dugaan kesengajaan pembakaran hutan dan lahan yang berkaitan dengan pembukaan perkebunan. Presiden meminta aparat menyelidiki apakah kebakaran dilakukan masyarakat atau korporasi serta mengidentifikasi perusahaan yang diduga terlibat.

Sebelumnya, pada 27 Agustus 2026, Kementerian Lingkungan Hidup mengumumkan pengerahan ratusan pengawas untuk memeriksa 42 perusahaan yang diduga berkaitan dengan pembakaran lahan di Sumatera dan Kalimantan.

Fakta ini menunjukkan bahwa dugaan keterlibatan pelaku usaha bukan semata tudingan dari kelompok pengkritik pemerintah. Pemerintah telah mengakui perlunya penyelidikan terhadap kemungkinan pembakaran yang berkaitan dengan aktivitas usaha.

Meski begitu, perusahaan yang sedang diperiksa tidak otomatis dapat dinyatakan bersalah. Penetapan tanggung jawab harus didasarkan pada hasil penyelidikan, bukti, dan proses hukum.

Bagi Jayadi, persoalan mendasarnya adalah memastikan penyelidikan tersebut benar-benar menghasilkan penegakan hukum. Pemeriksaan tidak boleh berhenti pada pengumpulan data atau pengumuman kepada publik.

Dampak karhutla tidak berhenti pada pohon yang terbakar atau lahan yang rusak. Ketika asap menyebar, masyarakat di sekitar kawasan kebakaran harus menghadapi penurunan kualitas udara, gangguan aktivitas harian, dan risiko kesehatan.

Laporan Reuters pada 15 Oktober 2026 menyebut kebakaran hutan yang meluas di Sumatera dan Kalimantan telah menimbulkan ratusan ribu kasus gangguan pernapasan. Sejumlah wilayah mengalami pencemaran udara pada tingkat berbahaya. Asap bahkan melintasi perbatasan dan memicu gangguan aktivitas serta penutupan sekolah di negara tetangga.

Kebakaran di lahan gambut juga memiliki persoalan tersendiri. Api dapat membara di bawah permukaan tanah dan kembali muncul meskipun bagian atasnya terlihat telah padam. Karena itu, pemadaman perlu disertai pendinginan, pengelolaan air, dan pemulihan ekosistem gambut.

Kerusakan lingkungan pada akhirnya menciptakan beban sosial dan ekonomi. Warga menghadapi risiko kesehatan, kegiatan belajar terganggu, dan sebagian pekerja mengalami kesulitan menjalankan aktivitas sehari-hari.

Dalam pandangan Jayadi, rakyat tidak boleh terus menjadi pihak yang paling banyak menanggung kerugian, sementara manfaat ekonomi dari pemanfaatan lahan hanya dinikmati segelintir pihak.

Pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan sejumlah arahan untuk menangani karhutla. Pada September 2026, Prabowo meminta dugaan pembakaran disengaja diusut. Pemerintah juga menempatkan penanganan kebakaran dan pemulihan gambut sebagai agenda penting.

Akan tetapi, menurut kritik Jayadi, persoalan yang harus dijawab adalah efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut. Instruksi presiden tidak akan cukup apabila pengawasan di lapangan lemah, pencegahan terlambat, atau penegakan hukum tidak menghasilkan pertanggungjawaban yang jelas.

Ada sejumlah langkah yang patut menjadi ukuran keberhasilan pemerintah.

Pertama, memastikan peringatan BMKG diterjemahkan menjadi tindakan konkret, seperti pemantauan titik panas, kesiapan personel, pembasahan lahan gambut, dan penyediaan sarana pemadaman sebelum kebakaran meluas.

Kedua, membuka informasi mengenai perkembangan penyelidikan terhadap perusahaan yang diduga terlibat. Masyarakat perlu mengetahui hasil pemeriksaan, tindakan administratif, proses pidana, dan kewajiban pemulihan lingkungan sesuai hasil pembuktian.

Ketiga, memperkuat pengawasan terhadap kawasan rawan kebakaran, termasuk lahan konsesi dan area yang mengalami perubahan tutupan hutan. Pengawasan harus dilakukan secara konsisten, bukan hanya ketika bencana menjadi sorotan media.

Keempat, menjamin perlindungan warga terdampak melalui pemantauan kualitas udara, layanan kesehatan, distribusi masker, penyediaan air bersih, dan bantuan bagi masyarakat yang kehilangan penghasilan akibat kebakaran.

Kelima, memastikan pemulihan ekosistem menjadi bagian dari tanggung jawab pihak yang terbukti menyebabkan kerusakan, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bagi Jayadi, keberhasilan penanganan karhutla harus dinilai dari keselamatan rakyat dan terjaganya lingkungan, bukan hanya dari banyaknya rapat, instruksi, atau operasi pemadaman.

Kritiknya terhadap pemerintahan Prabowo pun mengarah pada satu tuntutan: negara harus hadir sebelum bencana membesar, bukan baru bergerak setelah masyarakat menghirup asap dan kehilangan ruang hidup.

Pada akhirnya, persoalan karhutla merupakan ujian bagi keberpihakan pemerintah. Jika ancaman kemarau sudah diperingatkan dan dugaan pembakaran untuk pembukaan lahan telah menjadi perhatian resmi, masyarakat berhak menuntut pencegahan yang lebih efektif, penegakan hukum yang transparan, serta perlindungan nyata bagi rakyat.

Bagi Jayadi Santoso, pemerintah harus membuktikan bahwa kepentingan publik dan kelestarian hutan berada di atas kepentingan bisnis yang merusak lingkungan. Tanpa hasil nyata, kritik bahwa pemerintah gagal melindungi rakyat dari karhutla akan terus menguat.