MoneyTalk, Jakarta – Rapat pleno yang akan digelar DPP Partai Golkar hari ini untuk menentukan Plt Ketua Umum bakal menemui jalan buntu.
Blog
ACEH, Moneytalk – Nol Karbon, yang berbasis di Indonesia, dan Blue Forest, yang berpusat di Dubai, telah menandatangani perjanjian kerjasama untuk memulihkan 6.459 hektar hutan mangrove yang terdegradasi di Aceh dalam 2 tahun ke depan. Proyek restorasi ini akan dikembangkan dengan melibatkan masyarakat lokal dan didanai melalui ekonomi karbon.
Kemitraan ini merupakan langkah konkret dalam upaya mitigasi emisi CO2 dan pemberdayaan ekonomi lokal di area hutan mangrove, terutama di Aceh yang menjadi rumah bagi 96.813 orang komunitas nelayan. Ini sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mencapai emisi nol pada tahun 2060, sebagaimana diutarakan oleh Presiden Joko Widodo pada COP28 di Dubai.
Pera Malinda Sihite, Direktur Nol Karbon Indonesia, dan Sohaib Alhajhussein, Direktur Blue Forest, secara resmi memformalkan kolaborasi ini melalui penandatanganan Nota Kesepahaman pada hari Senin, 12 Februari di Langsa, Aceh Timur.
“Sebagai negara dengan luasan hutan mangrove terbesar di dunia, Nol Karbon berharap kerjasama dengan Blue Forest akan memulai upaya restorasi hutan mangrove di Aceh dan seluruh Indonesia,” ungkap Pera Malinda Sihite, Direktur Nol Karbon. “Nol Karbon ingin memberikan manfaat ekonomi karbon kepada masyarakat lokal melalui implementasi silvofishery, yang menggabungkan perikanan dengan penanaman hutan mangrove. Semakin banyak hutan mangrove yang Nol Karbon tanam, semakin banyak komunitas yang kami bantu.”
“Di Blue Forest, misi kami adalah memulihkan ekosistem mangrove secara global. Kami sangat senang dapat bekerja dengan Nol Karbon untuk memulihkan hutan mangrove di Aceh dan pada saat yang sama memberi dampak positif bagi hampir 100.000 jiwa. Saat ini, Blue Forest sedang mengembangkan proyek karbon biru terbesar di Afrika melalui proyek MozBlue kami di Mozambik. Dengan berkolaborasi dengan Nol Karbon, kami bertujuan untuk memberikan dampak serupa di Indonesia,” ungkap Sohaib Alhajhussein, Direktur Blue Forest.
Indonesia memiliki luasan hutan mangrove terbesar di dunia, mencapai sekitar 3,3 juta hektar. Hutan mangrove di negara ini memiliki potensi untuk menyerap 4-5 kali lebih banyak karbon daripada hutan daratan, dengan kapasitas penyerapan sekitar 33 miliar ton karbon dioksida (CO2) atau sekitar 1.000 ton karbon per hektar. Hutan mangrove menyediakan layanan ekosistem berharga yang berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi di Indonesia, dengan manfaat rata-rata mencapai USD 15.000 per hektar per tahun.
Perdagangan karbon memiliki potensi besar bagi Indonesia, mengingat hutan tropisnya yang luas. Berdasarkan data luas hutan, dengan skenario harga kredit karbon sebesar US$5 per ton, pendapatan potensial bisa mencapai Rp 8.000 triliun. [MT]
JAKARTA,MoneyTalk – Dua orang warga Jambi bernama Junaidi dan Mustafa Kamal mengadukan nasibnya kepada Center For Budget Analisis (CBA) atas kasus penyerobotan tanah yang diduga dilakukan oleh pengusaha kelapa sawit berinisial A di KM 13 – 16 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi.
Akibat penyerobotan tanah itu, kedua warga Jambi terpaksa tinggal di rumah kontrakan lantaran seluruh tanahnya telah dirampas. Berdasarkan data CBA, tanah mereka yang diduga dikuasai oleh pengusaha berinisial A sekitar 2000 meter dalam bentuk SKT (surat keterangan tanah) dan 320 hektar dalam bentuk SHM (Sertifikat Hak Milik).
“Junaidi dan Mustafa Kamal sudah melapor kasus penyerobotan tanah ke Polda Jambi, dan Polda Jambi mengeluarkan surat penyelidikan No.Sp.Lidik/126/II/Res.1.2/2019/Ditreskrimum, tertanggal 20 Februari 2019,” kata Direktur Center For Budget Analisis (CBA), Uchok Sky Khadafi dalam keterangannya, Minggu, 4 Februari.
Namun sampai saat ini, Polda Jambi belum menetapkan tersangka atas laporan kasus penyerobotan tanah tersebut.
“Untuk penyelidikan saja dalam kasus penyerobotan tanah milik orang miskin tersebut, Polda Jambi seperti ogah – ogahan. Tutup mata dalam kasus penyerobotan tanah ini,” ucapnya.
Uchok mengatakan, kasus penyerobotan lahan ini telah mangkrak selama 6 tahun di Polda Jambi. Uchok berharap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera memerintahkan Kapolda Jambi, Irjen Rusdi Hartono menetapkan tersangka dalam kasus penyerobotan tanah sesuai pasal 385 KUHP.
“Pernyataan Direskrimum Polda Jambi Kombes Andri Ananta Yudistira, kasus lahan masih dalam penyidikan. Mereka hanya mampu di penyidikan dan tidak berani memanggil AH ke Polda Jambi,” katanya.
Uchok menilai, Polda Jambi tidak mampu mengungkap kasus selama 6 tahun dan tidak profesional serta tidak sesuai dengan program Presisi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Kalau sudah begini, pisau hukum tajam ke bawah, dan tumpul ke para pengusaha kelapa sawit,” ucapnya.
Direktur Center For Budget Analisis (CBA) Uchok Sky Khadafi meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera memerintahkan Kapolda Jambi, Irjen Rusdi Hartono segera menetapkan tersangka.
Pasalnya sampai saat ini, berdasarkan surat penyelidikan tertanggal 20 Februari 2019, Kapolda Jambi, Irjen Rusdi Hartono belum menetapkan tersangka.
“Lebih baik Bapak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot Kapolda Jambi tersebut. Ganti yang baru, yang lebih professional, dan yang bisa menjalankan amanah penderitaan rakyat serta bisa menegakan hukum, bukan melindungi pengusaha kelapa sawit,” paparny
JAKARTA, Moneytalk – Sejak terpilihnya Laksamana TNI (Purn) Sumardjono sebagai Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) pada Musyawarah Nasional VIII (MUNAS VIII), HNSI terus berkomitmen untuk membangun sinergi yang kuat demi mendukung ekosistem perikanan dan kelautan di seluruh Indonesia.
Langkah strategis terbaru dilakukan dengan menggandeng perusahaan start-up berfokus di karbon kredit, PT. Nol Karbon Indonesia, dalam upaya menggali potensi pengembangan zero carbon di wilayah kerja nelayan Indonesia.
Wakil Ketua Umum HNSI, Dr. Ir. Imam Supriyadi, M.M, ditunjuk untuk mewakili organisasi dalam menandatangani Non-Disclosure Agreement (NDA) dengan PT. Nol Karbon Indonesia, yang diwakili oleh Direktur Pera Malinda Sihite pada Sabtu (20/01) di Jakarta. Kesepakatan ini merupakan langkah penting dalam rangka aksi mitigasi perubahan iklim yang diharapkan dapat memberikan dampak pengurangan emisi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di seluruh Indonesia.
Salah satu tujuan utama dari kerja sama ini adalah mendukung program Pemerintah dalam menurunkan emisi karbon. Melalui upaya bersama dengan PT. Nol Karbon Indonesia, HNSI berharap dapat menjadi pelaku utama dalam aksi kolektif untuk mencapai target net-zero emission pada 2050.
Pera Malinda Sihite, Direktur PT. Nol Karbon Indonesia, menyatakan, “Nol Karbon berharap kerjasama dengan HNSI dapat memberikan kontribusi nyata ke nelayan seperti silvofishery yang menggabungkan antara usaha perikanan dengan penanaman mangrove atau bahkan renewable energy hydropower (pembangkit tenaga air) yang bisa mengaliri listrik ke wilayah nelayan. Nol Karbon berharap bisa memberikan solusi inovatif dengan ekonomi karbon.”
Sejalan dengan itu, Imam Supriyadi juga menambahkan, Saat ini, sebagai bagian dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), ingin mengambil langkah-langkah konkret untuk mendukung keberlanjutan ekosistem perikanan dan kelautan di seluruh negeri. Kerja sama dengan PT. Nol Karbon Indonesia merupakan langkah strategis dalam mendukung upaya mitigasi perubahan iklim, dan kami yakin hal ini akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan nelayan di Indonesia.
“Kami memahami tanggung jawab kami untuk berkontribusi dalam menghadapi tantangan global perubahan iklim. Bersama PT. Nol Karbon Indonesia, kami berkomitmen untuk tidak hanya memberikan solusi inovatif, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam mencapai target net-zero emission 2050. Kolaborasi ini bukan hanya sebagai langkah bisnis, melainkan sebagai wujud nyata dari dedikasi kami terhadap keberlanjutan dan masa depan yang lebih baik untuk nelayan Indonesia.” ujarnya.
Lebih lanjut, Imam Supriyadi mengungkapkan,”kerjasama ini merupakan bentuk kepedulian HNSI memberikan kesempatan kepada anak – anak muda untuk berpartisipasi terhadap program pemerintah mengurangi emisi karbon dan juga suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pendapatan lain di luar usaha utamanya.”
Permasalahan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim semakin kompleks, dan HNSI memahami pentingnya kontribusi mereka dalam menghadapi tantangan ini. Dalam konteks ini, kerja sama ini diharapkan mampu memberikan solusi konkrit dan berkelanjutan untuk pemberdayaan masyarakat nelayan serta berkontribusi positif terhadap upaya global dalam mengurangi dampak perubahan iklim.[MT]
JAKARTA, MoneyTalk – Pemilihan umum, atau pemilu, adalah puncak demokrasi di mana warga negara memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat mereka. Keberhasilan proses demokrasi tidak hanya terletak pada hasil akhir, namun juga pada bagaimana pemilu itu sendiri dijalankan.
Pemilu yang damai adalah kunci keberhasilan dengan memastikan stabilitas dan keberlanjutan demokrasi. Sebab pemilu damai merupakan pilar utama dalam menjaga kesehatan demokrasi suatu negara.
Pemilihan umum yang aman, transparan, dan bebas dari konflik adalah indikator kuat dari kematangan politik dan sosial masyarakat. Mencapai hal tersebut, Sekjen Relawan Prabowo (REPRO), Arya Sadhana, mengatakan, “Semua pihak bertanggung jawab untuk menciptakan suasana pemilu yang riang gembira karena pemilu adalah sebuah pesta demokrasi yang patut dirayakan.”
Hal ini sangat penting, terlebih untuk pemilih muda dalam kategori Milenial dan Generasi Z. Sebab mereka adalah generasi penerus yang memainkan peran penting bukan hanya untuk saat ini, tapi juga untuk masa depan bangsa.
“Kami REPRO yang telah tersebar di 24 provinsi melihat, keberhasilan pembangunan Indonesia di masa depan adalah buah dari keputusan yang dibuat oleh milenial dan Generasi Z saat ini,” ujar Arya, “terutama dalam hal memilih pemimpin melalui pemilu.”
“Karena itu,” sambung Arya yang juga mantan aktivis Reformasi 1998 itu, “gerakan moral Pemilu Damai Pemilih Pandai atau #PDPP lahir dari rahim demokrasi Indonesia.” Menurutnya, gerakan moral ini mengajak para pemilih, terutama para pemilih muda, untuk menciptakan pemilu yang damai dengan cara menjadi pemilih pandai.
Salah satu hal yang patut dihindari saat pemilu berlangsung adalah penyebaran berita bohong atau hoaks yang dapat menjadi ancaman serius terhadap integritas proses tersebut. Hoaks, yang dapat menyebar cepat melalui media sosial, “Dapat merusak citra calon, memengaruhi persepsi pemilih, menciptakan ketegangan sosial dan politik, dan bahkan menggoyahkan dasar demokrasi itu sendiri,” tutur pria berkacamata itu. “Parahnya lagi, pertumbuhan hoaks ini cukup pesat.”
Merujuk pada catatan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, terdapat 10 hoaks yang berkaitan dengan pemilu sepanjang 2022. Namun sejak Januari 2023 hingga 26 Oktober 2023, jumlah itu melonjak menjadi 91 isu hoaks pemilu. Itu berarti terjadi peningkatan hampir 10 kali lipat isu hoaks dibandingkan tahun lalu.
Tentu, melawan bahaya hoaks adalah tanggung jawab bersama karena itu adalah upaya menjaga integritas pemilihan umum dan demokrasi. “Itulah sebabnya, gerakan moral #PDPP hadir untuk mengajak masyarakat memilah dan memilih informasi yang banyak beredar, agar tercipta pemilu dan demokrasi yang baik,” lugas Arya.
Literasi digital pun, lanjut mantan jurnalis itu, menjadi suatu hal yang penting agar masyarakat bisa mengenali dan menghindari hoaks. “Kami sangat berharap, gerakan moral Pemilu Damai Pemilih Pandai ini dapat membantu terciptanya masyarakat yang cerdas demi menyongsong era Indonesia Emas.”
Indonesia memang memiliki modal kuat baik di sisi sumber daya manusia dengan bonus demografi yang menjanjikan, maupun sumber daya alam Indonesia yang melimpah. Namun dalam 10 tahun ke depan, Indonesia akan menghadapi banyak tantangan baik di tingkat regional maupun global.
“Pada saat yang krusial dan penuh disrupsi ini, Indonesia sangat memerlukan sosok pemimpin yang tegas dan dapat memberi inspirasi. Prabowo Subianto adalah pilihan tepat untuk menjawab semua tantangan zaman,” pungkasnya.
JAKARTA, MoneyTalk – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) mengawali era baru dengan melantik Laksamana TNI (Purn) Soemardjono sebagai Ketua Umum untuk masa bhakti 2023-2028. Setelah melalui proses pemilihan, Laksamana TNI (Purn) Soemardjono resmi menjadi Ketua Umum HNSI.
Setelah resmi menjadi ketua umum HNSI Laksamana TNI (Purn) Soemardjono, Rabu (20/12) bertempat di Balai Samudra, Jakarta Utara. Melakukan pelantikan kepengurusan DPP HNSI Periode 2023 – 2028.
Dalam acara pelantikan yang penuh semangat di Balai Samudra,Laksamana (purn) Soemardjono menyampaikan visi dan misi yang akan membimbing perjalanan HNSI ke depan, mengedepankan kesejahteraan nelayan Indonesia.
“Kesejahteraan nelayan harus menjadi poros utama dalam kepemimpinan kita. Ini bukan hanya tanggung jawab HNSI, tetapi tugas bersama untuk mewujudkannya,” ungkap Soemardjono.
Mengusung tema perubahan, “Menggenggam Kesejahteraan, Mewujudkan Masyarakat Nelayan Sejahtera Se-Indonesia dalam Bingkai NKRI”. HNSI memiliki visi besar untuk menjadi garda terdepan dalam mewujudkan kesejahteraan nelayan se-Indonesia.
Pelantikan kepengurusan DPP Pusat HNSI Masa bhakti 2023-2028 akan memberikan perubahan warna baru bagi kemajuan dan kesejahteraan para anggota HNSI di seluruh Indonesi. Selain itu dibawah kepemimpinan Laksamana Soemardjono HNSI juga akan dibawa untuk dapat meningkatkan kualitas hidup para nelayan dan memastikan peran mereka diakui dalam ekosistem industri perikanan nasional.
Laksamana Soemardjono telah pula memiliki Misi membawa HNSI muju perubahaan yang lebih baik, diantaranya, Menghimpun Nelayan Se-Indonesia sebagai Tujuan Utama dimana HNSI berkomitmen untuk menjadi wadah yang inklusif bagi semua nelayan di Indonesia. Misi ini melibatkan upaya maksimal dalam menghimpun, mewadahi, dan memperjuangkan hak serta kesejahteraan nelayan dari Sabang sampai Merauke.
Kedua HNSI Menegaskan Peran Nelayan dalam Ekosistem Industri Perikanan. Misi kedua ini adalah menekankan pentingnya peran nelayan sebagai elemen integral dalam ekosistem industri perikanan. HNSI akan bekerja sama dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan bahwa keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem perikanan tetap terjaga.
Ketiga, Membangun Ekosistem Perikanan Bersama Stakeholder. HNSI memahami bahwa keberhasilan industri perikanan tidak bisa dicapai sendiri. Misi ini mencakup pembangunan ekosistem perikanan yang melibatkan kolaborasi erat dengan pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat.
Keempat HNSI akan Mendorong Regulasi Pemerintah yang Mendukung Kesejahteraan Nelayan. HNSI akan menjadi suara yang proaktif dalam mendorong pemerintah untuk menerbitkan regulasi yang tidak hanya memudahkan implementasinya tetapi juga adil dan mendukung kesejahteraan nelayan.
Kelima Menyoroti Dampak Regulasi Terhadap Kehidupan Nelayan. Misi kelima adalah menyoroti bahwa setiap regulasi yang diterapkan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan para nelayan. HNSI akan berperan sebagai penjaga kepentingan para nelayan di tingkat nasional dan terakhir HNSI akan melakukan Peninjauan Kembali Regulasi Penangkapan Ikan Terpadu.
Langkah ini dilakukan HNSI untuk mendukung instruksi Presiden untuk menunda penerapan Regulasi Penangkapan Ikan Terpadu (PIT) dan meninjau ulang regulasinya. Misi ini dijalankan untuk memastikan keberlanjutan usaha nelayan tanpa mengorbankan kesejahteraan mereka.
“Dalam kepemimpinan saya, saya akan membawa kesejahteraan nelayan kita, kita harus menjadi poros utama dan mendukung peran serta nelayan Indonesia menjadi salah satu garda terdepan dalam turut pula menjaga perairan nusantara yang kaya akan sumber laut yang melimpah. Ini bukan hanya tanggung jawab HNSI, tetapi tugas bersama untuk mewujudkannya.” ungkap Laksamana TNI (Purn) Soemardjono.
Melalui visi dan misi ini, HNSI di bawah kepemimpinan Laksamana TNI (Purn) Soemardjono siap melangkah maju dalam membangun fondasi kesejahteraan bagi nelayan Indonesia. Dengan tekad yang kuat, HNSI berkomitmen untuk menjadi mitra yang dapat diandalkan dalam upaya meningkatkan taraf hidup nelayan dan memajukan sektor perikanan nasional.
Bersamaan dengan pelantikan kepengurusan DPP HNSI, Laksamana (Purn) Soemardjono, juga melakukan dua penandatangan kesepakatan Memorandum of Understanding (MoU) bersama yang pertama dilakukan dengan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) dibidang kerjasama pindidikan, penelitian, pengabdian masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia, sedangkan kerjasama kedua dilakukan dengan pihak BUMN Track selaku penyedia informasi seputar Bisnis dan BUMN.
Money Talk, Jakarta – Forum diskusi mengenai kemandirian industri pertahanan Indonesia telah digelar di The Sultan Hotel & Residence Jakarta pada Kamis. Acara ini, yang diinisiasi oleh Forum Komunikasi Industri Pertahanan (Forkominhan), berhasil menyatukan peserta dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk perwakilan Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Angkatan (AU AD AL), tim KKIP, perguruan tinggi, serta pelaku industri dari BUMN dan sektor swasta.
Mengusung tema “Mempersiapkan Klaster Industri Pertahanan untuk Mendukung Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia,” acara Focus Group Discussion (FGD) ini menjadi momentum penting dalam mengupas langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kemandirian industri pertahanan di Tanah Air.
Acara FGD ini menjadi momen penting dalam mengupas langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kemandirian industri pertahanan Indonesia. Dalam sambutan pembuka, Ketua Forkominhan, Marsekal Madya (Purn) Eris Herryanto, menyampaikan kegembiraannya dapat berbagi pandangan dan pengalaman dengan peserta.
Lebih lanjut Marsdya (Purn) Eris menyampaikan FGD ini dilakukan dengan menyadari kompleksitas pembangunan industri pertahanan (INHAN) nasional, acara ini bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan guna memajukan sektor INHAN di Indonesia dari berbagai pemangku kepentingan, membahas isu-isu krusial terkait kemandirian dan perkembangan industri pertahanan di tanah air.
Acara ini tidak hanya menjadi ajang diskusi, tetapi juga peluang untuk para peserta memperoleh perkembangan terbaru mengenai industri pertahanan. Forkominhan secara khusus mengundang Professor Man Ki Kim, Program Director IBC dan Publik Procurement Management Program dari KAIST Business College, Korea Selatan, sebagai pembicara utama. Prof. Kim memberikan wawasan mengenai kebijakan-kebijakan terkini di bidang pertahanan, dengan menyoroti pengalaman Korea Selatan dalam mencapai kemandirian industri pertahanan.
“Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Profesor Kim atas kesempatan ini. Kita semua diundang untuk dapat memperoleh perkembangan terbaru mengenai industri pertahanan, serta mendiskusikan kebijakan-kebijakan yang relevan untuk menekankan pentingnya membangun ekosistem industri pertahanan yang kuat dan mandiri,” ujar Marsdya (Purn) Eris Harryanto mewakili Forkominhan.
Di dalam sesi paparanya, Prof Kim menjelaskan bagaimana pemerintah Korea Selatan (Korsel) mencapai apa yang telah dicapainya di bidang Industri Pertahanan. “Meskipun Anda telah mendengar banyak tentang upaya Korsel dalam industri pertahanan dan ekspor, saya akan membahas detail seperti K-21 Boramae, tank Howitzer K-9, dan kapal angkatan laut”, ujarnya.
Menurut Prof Kim, ini merupakan kebijakan yang telah berakar dalam strategi ekonomi jangka panjang, perencanan dan implementasi. selain itu pemerintah Korsel juga membuat kebijakan terkait dengan Klaster pertahanan untuk saling terhubung dengan kompleks industri strategis. “Ini berdasarkan pengalaman saya dalam kontraktor pertahanan dengan Departemen Pertahanan Amerika Serikat, saya akrab dengan pengadaan, akuisisi, regulasi regional, dan lainnya,” ungkapnya.
Lebih jauh Prof Kim juga menjelaskan,”Saya memberikan saran kepada pemerintah Korea dan Amerika Serikat tentang pengadaan bersama melibatkan 28 negara. Saya juga terlibat dalam berbagai tugas pemerintah dan memberikan kontribusi besar untuk inovasi teknologi pertahanan. Sekarang, mari kita lihat Korsel. Perjalanan dari negara yang dilanda perang pada tahun 1950 hingga keadaannya saat ini luar biasa. Transformasi ini tidak semata-mata karena industri pertahanan, namun juga melibatkan kemauan politik, strategi, dan yang sangat penting, rencana ekonomi yang dieksekusi setiap lima tahun.”
“Pemerintah memfokuskan industri selama periode tertentu, mendorong konglomerat besar untuk berspesialisasi, sehingga menghindari persaingan internal. Alokasi sumber daya nasional yang strategis ini adalah kebijakan kunci. Sebelum mencoba klaster pertahanan, Korea memulai kompleks industri, aspek penting untuk memahami perkembangannya.” ujar Prof Kim.
Seperti kita ketahui, bahwasanya, Pemerintah Korsel telah menginvestasikan secara besar-besaran R & D dalam dukungan institusional, penelitian dan pengembangan, dan investasi asing bagi Industri Strategisnya. Hal ini berbeda dengan Indonesia, yang menurut Prof Kim, pemerintah Indonesia tidak merasa memiliki ancaman dari pihak luar.
“Kami Korsel memiliki ancaman dari Korea Utara, menjadikan industri pertahanan sebagai masalah kelangsungan hidup. Polandia, sebagai contoh, memilih tank produksi Korsel karena hanya Korsel yang bisa mengirimkannya dalam waktu tiga bulan berkat pesanan yang sudah ada.” ungkap Prof Kim menjelaskan kondisi penjualan tank berdasarkan kesepakatan dengan Polandia yang akan membeli 180 tank buatan Hanhwa Defense senilai 2,4 miliar dolar. Kesepakatan itu juga mencakup pelatihan, logistik, dan amunisi. Semua barang itu diharapkan tiba di Polandia pada akhir 2025.
Selain mengundang Prof Kim perwakilan dari Korsel dalam FGD. Forkominhan juga turut mengundang pembicara bapak Toufik Bawazier dari Kementerian Perindustrian RI yang diwakili oleh Andi Komara selaku pembicara.
Andi Komara, mengatakan sejatinya, pemerintah dan pelaku industri paham industri pertahanan nasional sangatlah unik karena konteks menciptakan produk pertahanan sangatlah kompleks seperti pesawat yang melibatkan banyak subkomponen yang tidak dapat semua berada di satu lokasi.
Namun menurut Andi, Indonesia masih bergantung pada impor, terutama untuk kapal perang, karena industri pertahanan dalam negeri belum bisa memenuhi kebutuhan. namun sebanyak 144 produk telah memperoleh sertifikat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dengan berlakunya hingga 21 September 2023.
“Produk-produk termasuk amunisi berat dan munisi ringan, telah mencapai nilai TKDN di atas 25% untuk pengadaan pemerintah. Dalam mengatasi ketergantungan pada impor, upaya pemerintah juga dilakukan untuk mendorong industri non-pertahanan mendukung industri alat pertahanan, seperti Industri galangan kapal dan sektor dirgantara di Indonesia juga mendapat sorotan,” ujar Andi.
Selain itu, Andi Komara juga membahas perhatian pemerintah pada industri non-pertahanan untuk mendukung industri alat pertahanan, dengan fokus pada industri galangan kapal, sektor dirgantara, dan perkembangan pesat industri drone di Indonesia.
“Kami juga telah mempersiapkan klaster industri pertahanan agar dapat mendukung kemandirian di sektor pertahanan. Saya berharap hasil diskusi ini dapat menjadi masukan berharga untuk pengambilan keputusan di tingkat kebijakan dan industri.” ujar Andi.
Dengan berakhirnya FGD Forkominhan ini, Marsdya (Purn) Erris Herryanto berharap FGD ini dapat memberikan hasil diskusi dan pandangan dari berbagai pihak sehingga dapat menjadi landasan untuk lebih memperkuat dan meningkatkan kemandirian industri pertahanan Indonesia di masa depan.
Forum Komunikasi Industri Pertahanan (Forkominhan) menegaskan komitmennya untuk terus memainkan peran aktif dalam mendorong kolaborasi dan inovasi demi mencapai kemandirian industri pertahanan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang industri pertahanan, Forkominhan bertekad meningkatkan kemampuan di bidang kemandirian industri pertahanan.
“Forkominhan selaku forum diharapkan dapat berkolaborasi mempererat hubungan baik bagi para pengguna dan juga dari industri pertahanan dan juga penentu kebijakan, hingga kita dapat merialisasikan kemandirian industri pertahanan pada masa-masa yang akan datang.” tutup Marsdya Erris Herryanto.[Red]
Money Talk, Jakarta – Muncul dugaan adanya akomodasi fiktif di perjalanan dinas pada sekretariat DPRD Berau Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.14 miliar. (lebih…)
JakartaMoneyTalk – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) baru saja mengukuhkan Kaesang Pangarep putra kader PDIP, Joko Widodo sebagai Ketua Umum. Pengukuhan tersebut dilakukan melalui mekanisme kopi darat nasional (Kopdarnas) di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Senin malam (25/9).
Menanggapi hal itu, pemerhati Sosial Politik, Uchok Sky Khadafi mengatakan, publik tengah disuguhkan tontonan yang menggelikan sekaligus penuh kedunguan.
“Jokowi dan kroni-kroninya (PSI salah satunya) tengah menampilkan lelucon kedunguan di depan publik dengan jadikan Kaesang sebagai Ketum PSI. Pasti mereka berlindung di balik narasi semua orang punya hak dan kesempatan dalam demokrasi, tidak salah kalau ada narasi itu, tapi dungu. Dungu karena mereka punya sumber daya tak terbatas,” tandas Aktivis 98 itu kepada wartawan, Selasa (26/09/2023).
Menurutnya, ada beberapa indikasi di balik ditunjuknya Kaesang Pangarep sebagai Ketum PSI.
“Pertama, PSI tengah menjilat rezim demi elektoral mereka. Kedua, Jokowi tengah dibayang-bayangi kecemasan akut karena kekuasaannya yang sebentar lagi berakhir. Ketiga, ini semacam upaya Oligarki ciptakan boneka baru,” sindir Pelaku Sejarah Reformasi 98 itu.
Uchok juga mengatakan, kondisi semacam itu mengingatkannya pada era jelang kejatuhan rezim Orde Baru (Orba).
“Di ujung senja kekuasaannya, Soeharto tempatkan anak-anaknya di berbagai posisi strategis, dari jadi seorang menteri hingga jabatan lainnya. Tak lama berselang Orba terhempas oleh gelombang kemarahan publik. Pun hari ini hampir sama persis dengan gaya Orba yang menjadikan panggung politik sebagai arena teatrikal kedunguan,” tegasnya.
Uchok juga mengaku sedih tatkala kalangan generasi muda dari kaum rakyat jelata di negeri ini kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah.
“Yang diperhatikan hanya kalangan muda kelas-kelas borju, anak muda dari kelas rakyat jelata mesti berjibaku sendiri melawan keterbatasan, mereka dibiarkan cari jalannya sendiri dan akhirnya mereka frustrasi terjebak berbagai macam kriminalitas (main judi slot, tawuran, kena PHK). Milenial borju di lain sisi diberikan karpet merah oleh kekuasaan saat ini. Yang perlu dicemaskan kita hari ini soal kebangkitan milenial kelas borju yang sudah kuasai berbagi lini atau sektor yang disokong bapak atau saudaranya yang punya kekuasaan saat ini,” tandasnya.
Uchok mengingatkan agar elite-elite politik tak lagi suguhkan tontonan-tontonan yang justru menghina nalar publik.
“Teatrikal-teatrikal semacam itu membuat publik muak dan jengah. Kelas-kelas borju sebaiknya jangan kebablasan dan maruk di tengah kondisi negara yang sedang tidak baik-baik saja. Beras mahal, utang numpuk, sumber daya alam makin rusak, korupsi makin merajalela. Janganlah kalian tertawa di atas tumpukan derita rakyat, ingat Orba yang congkak, dulu kami (rakyat) hempaskan. Jas Merah,” lirih Uchok sembari menyeka air mata.
Jakarta,MoneyTalk – CERI mendesak Menteri BUMN Erick Thohir untuk serius membenahi anak usaha BUMN. Hal tersebut menyusul hilangnya uang konsumen Superblok Benhil Central Jakarta. Proyek mangkrak tersebut diusung oleh PT Kurnia Jaya Realty, anak usaha PT Wijaya Karya Tbk.
“Kami minta Erick Thohir serius benahi anak usaha BUMN. Katanya berahklak, tapi kok uang masyarakat triliunan rupiah bisa hilang tak tentu rimbanya,” ungkap Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, Senin (25/9/2023).
Yusri juga menyarankan semua konsumen Superblok Benhil Central agar melaporkan dugaan penipuan oleh anak usaha Holding BUMN Hotel itu ke Polda Metro Jaya.
“Bisa jadi uang konsumen telah diduga digelapkan oleh perusahaan tersebut telah digunakan dengan melanggar hukum, termasuk untuk membayar gaji dewan komisaris dan dewan direksi BUMN, ini sangat kacau dan memalukan,” kata Yusri.
Yusri mengatakan, baru-baru ini seorang konsumen mendatangi kantor Kurnia Realty Jaya, yang ternyata kantornya sekarang di apartemen Taman Sari Semanggi Jakarta.
“Konsumen ini menemui seseorang bernama Amrullah yang hanya mengatakan bahwa dia hanya akan meneruskan saja komunikasi dari customer Kurnia Jaya Realty dan disuruh jawab mereka sudah tidak ada uang untuk membayar uang konsumen,” ungkap Yusri.
Lebih lanjut Yusri mengutarakan, setelah mendengar apa yang dialami para konsumen Superblok Benhil Central itu, CERI telah melayangkan konfirmasi kepada Corporate Secretary PT Wijaya Karya Realty Tbk Wijanarko Yuwono sejak minggu lalu. Namun hingga Senin, belum ada keterangan apa pun darinya.
Sebagaimana terungkap sebelumnya, PT Kurnia Realty Jaya tak lain mayoritas sahamnya dikuasai oleh anak perusahaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, perusahaan BUMN raksasa yang kini melantai di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten WIKA itu.
“Ribuan konsumen yang telah menyetor uang mencapai triliunan Rupiah ke developer sejak tahun 2013 hingga saat ini statusnya tidak jelas, sebab sampai saat ini pekerjaan pondasi pun belum ada. Jadi bagi kami, perbuatan PT Kurnia Jaya Realty ini bisa dikategorikan perbuatan kejahatan penipuan atau jangan jangan ini model perusahaan bajingan?” ungkap Direktur Eksekutif CERI Yusri Usman, Rabu (9/8/2023) lalu di Jakarta.
Tak hanya itu, sambung Yusri, pihak manajamen PT Kurnia Realty Jaya pun sudah sulit dihubungi oleh para konsumen yang ingin memperjuangkan uang investasinya tersebut.
Digadang-gadang menjadi superblok mewah, Benhil Central digaungkan PT Kurnia Jaya Realty yang bekerjasama dengan PD Pasar Jaya medio 2013 dan saat itu dinyatakan akan dimulai pembangunanya sejak Gubernur DKI dijabat oleh Joko Widodo.
“Era Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta, sempat mau diputus kontrak PD Pasar Jaya. Namun karena anak PT Kurnia Realty Jaya yang sahamnya mayoritas dikuasai anak usaha PT Wijaya Karya, maka masih dipercaya dengan jaminan WIKA,” ungkap Yusri.
Contoh Buruk Anak Usaha BUMN
Terkait perlakuan PT Kurnia Realty Jaya terhadap ribuan konsumennya itu, Yusri mengatakan hal tersebut merupakan contoh buruk anak usaha BUMN.
“Ini contoh buruk anak usaha BUMN yang harus jadi perhatian Menteri BUMN, Erick Tohir setelah induknya, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk didera masalah lantaran membuat rekayasa laporan keuangan,” papar Yusri.
Dia menyebut Kementerian BUMN sendiri sudah melayangkan surat untuk segera ditindaklanjuti dengan proses audit. Mengacu pada indikator yang sudah ditetapkan, ada beberapa bagian yang ditemukan tidak wajar, maka diperlukam audit BPKP untuk memperdalam dugaan tersebut.
“Pak Tiko (Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjo) sudah ngomong di media, mungkin dia sudah menemukan indikatornya, dari mempelajari indikatornya, kok kelihatan kurang wajar, nah itu minta ke kami untuk diperdalam, mereka minta dua hari lalu jadi kami baru mempelajarinya,” ungkapnya.
Saham Wijaya Karya
Menilik derita ribuan konsumen Benhil Central tersebut, Yusri Usman membeberkan, dari penelusuran CERI dilaman Ditjen AHU Kemenkumhan, PT Kurnia Jaya Realty dalam akta perusahaan terakhir menyatakan modal disetor sejumlah Rp 40.270.000.000.
Saham terbanyak di PT Kurnia Realty Jaya dimiliki oleh PT Wijaya Karya Realty dengan kepemilikan 45.690 lembar saham dengan total nilai Rp 22.845.000.000. Kemudian, PT Kurnia Rejeki Gemilang mengantongi 31.046 lembar saham dengan nilai total Rp 15.523.000.000.
Sedangkan sisanya, sebanyak 3.084 lembar saham senilai Rp 1.902.000.000 dimiliki oleh Eko Kumala Hindharto yang sekaligus menjadi Direktur pada perusahaan itu.
Lebih lanjut Yusri membeberkan, diketahui pula dari akta perusahaan terakhir PT Wijaya Karya Realty, total modal ditempatkan sebesar Rp 7.338.739.187.000. Saham terbesar PT Wijaya Karya Realty dimiliki oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dengan total nilai saham Rp 5.321.568.549.200.
Selain itu, saham PT Wijaya Karya Realty dimiliki oleh PT Hotel Indonesia Natour (Persero) sebesar Rp 1.656.661.413.200, PT Aero Wisata sebesar Rp 153.741.111.300, Koperasi Karya Mitra sebesar Rp 201.365.860.900 dan Yayasan Wijaya Karya sebesar Rp 5.402.252.000.
Masih menurut akta perseroan terakhir tersebut, beber Yusri, Dewan Komisaris PT Kurnia Realty Jaya diisi oleh Dwito Kusija Hindharto sebagai Komisaris Utama dan Suyamat sebagai Komisaris.
Sedangkan Dewan Direksi PT Kurnia Realty Jaya diisi oleh Firdaus Mustofa sebagai Direktur Utama, Eko Kumala Hindharto sebagai Direktur, Kumalasari Witjaksana sebagai Direktur dan Wijanarko Yuwono sebagai Direktur.
Sementara itu untuk PT Wijaya Karya Realty, susunan Dewan Komisaris terdiri dari Puji Haryadi sebagai Komisaris Utama, Akhmad Yuslizar, Edi Mulia dan Endra Saleh Atmawidjaja sebagai Komisaris.
Sedangkan Dewan Direksi PT Wijaya Karya Realty ditempati oleh Agus Hartoyo Widodo sebagai Presiden Direktur, Prata Kadir, Rendy Ardiansyah, Puspita Anggraeni dan Thory Prabawa sebagai Direktur.
PT Kurnia Jaya Realty, sebuah konsorsium dari lima perusahaan pengembang, tengah mengerjakan pembangunan proyek properti terpadu bertajuk Benhil Central di atas area seluas 1,8 hektar. Nilai investasi sekitar Rp 1 triliun.
Sudah Terjual 85 Persen Tahun 2013
Sementara itu, dilansir kompas.com pada 7 Oktober 2013, Benhil Central merupakan wajah baru dari Pasar Regional Bendungan Hilir (Benhil) yang masuk dalam program peremajaan PD Pasar Jaya. Selain Pasar Benhil, yang akan diremajakan adalah Pasar Pramuka dan Pasar Blora. Ketiganya berada di wilayah Jakarta Pusat.
Menurut Andreas Tjong, Marketing Manager Kurnia Jaya Realty, Benhil Central dirancang sebagai superblock yang menghimpun beragam jenis properti, mulai dari ruang ritel strata (trade center), dua hotel berklasifikasi bintang 5 dan 4, perkantoran, dan apartemen.
“Kami bekerja sama dengan Pemda DKI Jakarta melalui PD Pasar Jaya dengan skema bangun-guna-serah (built-operate-transfer) selama 20 tahun,” ujar Andreas kepada Kompas.com, Sabtu (5/10/2013).
Benhil Central, lanjut Andreas, dijadikan sebagai transit oriented development. Pusat bisnis ini merupakan salah satu titik pertemuan MRT Jakarta. Oleh karena itu, di bagian basement bangunan terdapat area transit MRT.
“Jadi, warga yang akan berbelanja ataupun bekerja di perkantoran sekitar Benhil Central bisa transit di sini,” imbuh Andreas.
Konstruksi Benhil Central terbagi atas beberapa tahapan. Tahap I, sebanyak 385 unit apartemen dalam satu menara bangunan tengah dikerjakan. Harga perdana terendah yang ditawarkan kepada publik sekitar Rp 1,4 miliar per unit. Dari unit sebanyak itu, telah terjual sekitar 85 persen. Kurnia Jaya Realty berencana melakukan serah terima apartemen pada 2015 mendatang.
Sementara itu, ruang ritelnya masuk dalam pengembangan tahap II. Terdapat 1.500 kios yang terbagi dalam 9 zona, seperti jasa dan perdagangan di lantai 1, perhiasan, jam, optik di lantai 2, fashion di lantai 3-5, elektronik, telekomunikasi dan IT di lantai 7-8, serta jasa lainnya di lantai 9.
Kios-kios berukuran 7,1 meter persegi dalam pusat perdagangan ini ditawarkan dengan kisaran harga antara Rp 529,6 juta dan Rp 2,1 miliar. Pusat perdagangan ditargetkan beroperasi pada 2017 mendatang.
Tahap akhir pembangunan adalah perkantoran dan hotel dalam satu bangunan gedung dengan 36 lantai. Seperti apartemennya, kedua fungsi properti ini juga menyasar segmen pasar menengah atas. Perkantorannya merupakan perkantoran sewa. Besaran biaya sewa per meter perseginya tengah dihitung.
Untuk properti akomodasi, Kurnia Jaya Realty telah menunjuk Grup Intercontinental sebagai pengelola. Jaringan hotel internasional ini membawa brand Indigo untuk hotel berkelas bintang 5 dan Holiday Inn untuk kelas hotel di bawahnya.
“Kami menargetkan keseluruhan proyek selesai dan beroperasi pada 2018 mendatang,” ujarnya.
