21 Oktober 2026

Blog

JAKARTA, MoneyTalk – Mengawali rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Lampung, Presiden Joko Widodo mengunjungi Pasar Natar, Kabupaten Lampung Selatan, pada Jumat, 5 Mei 2023.

Dalam kunjungan tersebut, Kepala Negara meninjau langsung harga dan pasokan sejumlah komoditas pangan yang dijual di Pasar Natar.

“Yang paling penting sekarang ini yang berkaitan dengan inflasi, harga barang-barang yang utamanya bahan pangan yang dijual di pasar ini,” ujar Presiden dalam keterangannya kepada awak media usai peninjauan.

Menurut Presiden, harga sejumlah komoditas pangan yang ada di Pasar Natar masih cukup terkendali. Mulai dari harga telur, cabai, bawang merah, hingga bawang putih.

“Pertama tadi saya cek telur, harganya sangat bagus, bagus sekali, 27, 26 ribu (Rupiah). Cabai sangat murah, bukan murah, sangat murah, terlau murah sekali harga cabai itu. Bawang merah juga harganya baik, bawang putih juga baik, Rp30 ribu,” ungkap Presiden.

Presiden pun berharap pasokan komoditas pangan di Pasar Natar dapat terus terkendali. Hal tersebut tentunya akan menjadikan harga komoditas pangan menjadi stabil dan meningkatkan daya beli masyarakat.

“Ya contoh telur, asal pasokannya cukup, pasokannya melimpah, ya harga pasti turun. Cabai, produksinya melimpah artinya pasokannya melimpah, harganya pasti turun, kuncinya di situ. Jangan sampai pasokannya kurang,” ucap Presiden.

Presiden turut menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur jalan yang akan mendukung arus mobilitas barang dan orang. Presiden menyebut arus mobilitas yang lancar akan membantu menurunkan biaya logistik dan harga barang di pasar.

“Itu akan berpengaruh pada harga-harga yang ada di pasar-pasar ini,” tutur Presiden.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam peninjauan ini adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, dan Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto.

JAKARTA, MoneyTalk – Permintaan dalam negeri yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan selama Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri turut mendorong penguatan PMI manufaktur.

Dengan begitu, sektor Manufaktur Indonesia secara konsisten mengalami ekspansi dalam 20 bulan berturut-turut hingga April 2023 dan menguat ke level 52,7 (Maret 2023: 51,9).

Penguatan aktivitas produksi tercermin pada tingkat pembelian barang untuk memenuhi permintaan juga ditandai dengan pembukaan lapangan kerja yang turut meningkat. Namun, permintaan ekspor diindikasikan masih moderat seiring dengan perlambatan ekonomi global.

Sejalan dengan PMI Indonesia, PMI Manufaktur negara-negara ASEAN seperti Thailand dan Myanmar juga tercatat meningkat di bulan April yaitu masing-masing di level 60,4 dan 57,4. Sementara, PMI Jepang dan Malaysia masih terkontraksi di level 49,5 dan 48,8.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengungkapkan, sentimen bisnis pada sektor manufaktur tetap menunjukkan optimisme yang kuat dan tertinggi sejak November 2022.

Produsen memandang prospek pertumbuhan jangka pendek masih relatif baik untuk mendorong output produksi mereka di masa depan.

“Dengan optimisme ini, perkembangan pertumbuhan permintaan yang berkelanjutan perlu dijaga untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan memberikan bantalan yang kuat dalam menghadapi risiko gejolak ekonomi global,” ujarnya.

Di samping itu, laju inflasi masih terkendali selama masa HBKN Ramadan dan Idulfitri karena didukung oleh terjaganya pergerakan harga bahan pangan serta menurunnya inflasi inti dan administered price.

Inflasi tercatat sebesar 4,33% (yoy) pada April 2023, lebih rendah dari angka Maret 2023 yang mencapai 4,97% (yoy). Angka ini juga lebih rendah jika dibandingkan inflasi HBKN Ramadan dan Idulfitri 2022 lalu.

Inflasi harga pangan bergejolak (volatile food) turun tajam dari angka Maret 2023 yang mencapai 5,83% (yoy) menjadi 3,74% (yoy) pada April 2023.

Langkah-langkah pengendalian harga pangan telah dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti kebijakan operasi pasar, gelar pangan murah, pemantauan stok pasar dan distributor, serta kebijakan fasilitasi distribusi yang melibatkan Pemerintah Pusat dan Daerah bersama dengan BUMN pangan dan asosiasi pedagang pangan.

Terkendalinya inflasi pangan ini juga didukung melimpahnya stok seiring panen raya padi dan komoditas hortikultura sepanjang Maret dan April.

Ke depan, Pemerintah terus berfokus untuk menjaga ketersediaan pangan, terutama adanya risiko ancaman El Nino yang berpengaruh pada produktivitas pangan.

Namun secara umum, pengendalian inflasi dipengaruhi oleh penurunan inflasi kelompok inti dan harga diatur pemerintah (administered price).

Inflasi inti April 2023 mencapai 2,83% (yoy), sedikit melambat dibandingkan Maret (2,94%, yoy). Seluruh kelompok pengeluaran mengalami penurunan inflasi, kecuali kelompok pakaian dan alas kaki.

Inflasi administered price juga mengalami perlambatan 11,56% (yoy) pada Maret dan menurun pada April mencapai 10,32% (yoy). Kebijakan transportasi/angkutan pada masa Idulfitri 2023 mengalami peningkatan kualitas meskipun pergerakan Idulfitri meningkat 45% lebih tinggi dibandingkan Idulfitri 2022.

Pemerintah terus melakukan antisipasi, termasuk dalam pengaturan tarif angkutan, penyiapan ketersediaan moda transportasi, serta rekayasa lalu lintas pada arus mudik 2023.

Menurut Febrio, langkah antisipasi Pemerintah dalam mengatasi potensi gejolak harga pada HBKN Ramadan dan Idulfitri menunjukkan peningkatan kualitas dalam menurunkan tingkat inflasi, terutama dalam menciptakan sinergi kebijakan Pusat dan Daerah.

“Pemerintah terus melakukan upaya terintegrasi dalam melakukan intervensi harga dan pasokan sebagai langkah antisipasi terjadinya gejolak harga akibat permintaan yang melonjak. Program penyaluran bantuan pangan nasional juga turut menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan. Komitmen pengendalian inflasi terus diupayakan guna mendukung pencapaian inflasi sesuai dengan target 2023,” tutup Febrio.

JAKARTA, MoneyTalk – Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menetapkan Dirut Waskita Karya sebagai tersangka.

Amin mendukung langkah Kejagung untuk terus melakukan bersih-bersih BUMN. Apalagi, kasus korupsi di PT Waskita Karya bukanlah yang pertama kali terjadi.

Sebelumnya, pada 2022 lalu Kejagung telah pula memproses hukum penyelewengan dana PT Waskita Beton Precast.

Kasus itu melibatkan Direktur Pemasaran PT Waskita dan pejabat-pejabat lain. Karenanya, Amin mendukung Kejagung agar dapat mengusut tuntas kasus yang menjerat Dirut Waskita Karya itu sampai ke akar-akarnya.

“Kasus korupsi yang saat ini ditangani Kejagung bisa jadi fenomena ‘gunung es’ di perusahaan konstruksi pelat merah tersebut,” kata Amin.

Untuk itu, ia mendesak Kejagung dapat bergerak cepat agar bisa segera melakukan investigasi kemungkinan kasus-kasus penyelewengan lain yang mungkin ada di Waskita. Amin menilai, korupsi di Waskita suatu ironis.

“Karena di satu sisi Waskita berulang kali minta dana PMN dari APBN untuk menyehatkan keuangan perusahaan,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.

Namun, di sisi lain, ada sejumlah oknum-oknum direksi Waskita yang justru menyelewengkan dana perusahaan untuk memperkaya diri.Maka itu, Amin turut mendesak Kementerian BUMN untuk memberi dukungan data.

“Dan informasi yang dibutuhkan Kejagung agar PT Waskita Karya khususnya dan BUMN lainnya bersih dari perilaku koruptif pengelolanya,” kata Amin.

Diketahui sebelumnya, Kejagung menetapkan tersangka baru kasus dugaan korupsi penyelewengan penggunaan dana PT Waskita Beton Precast pada 2016-2020. Tersangka tidak lain Dirut PT Waskita Karya, Destiawan Soewardjono.

Kejagung langsung menahan Destiawan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejagung untuk mempercepat penyidikan. Masa penahanan dilakukan selama 20 hari terhitung sejak 29 April-17 Mei 2023 nanti.

JAKARTA, MoneyTalk – Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) merupakan salah satu FKG swasta tertua di Jakarta. Karena itu tak heran bila pembelajaran di FKG Universitas Moestopo memiliki kualitas tinggi.

Terbaru, Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) menetapkan status “Terakreditasi” dan peringkat ‘Unggul’ pada dua program studi yang ada di FKG Moestopo.

Pertama akreditasi peringkat Unggul diberikan pada Program Studi Sarjana Pendidikan Dokter Gigi UPDM (B) dan yang kedua diberikan untuk Program Studi Profesi Dokter Gigi UPDM (B).

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi program studi, LAM-PTKes yang merupakan lembaga dengan kewenangan mengevaluasi, menilai, sampai menetapkan status dan peringkat mutu sebuah program studi melihat beberapa aspek pokok terutama mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Dekan FKG Universitas Moestopo, Prof. Dr. drg. Burhanuddin Daeng Pasiga, M.Kes. menjelaskan kalau kualitas pendidikan dan pembelajaran adalah hal yang sangat diperhatikan.

“Dunia kedokteran, terutama kedokteran gigi haruslah memiliki standar kualitas tinggi. Bukan hanya standar kualitas di aspek pendidikan saja, tapi juga fasilitas yang tersedia. Karena hal itulah menjadi konsentrasi dari FKG Universitas Moestopo agar mampu melahirkan dokter gigi-dokter gigi handal yang mampu melayani masyarakat dengan baik,” papar Prof. Burhanuddin.

FKG Moestopo sendiri merupakan salah satu FKG tertua di Indonesia karena sudah menampilkan eksistensi sejak 15 Februari 1961. Karenanya, tak heran jika sampai saat ini FKG Moestopo tercatat sudah meluluskan lebih dari 4.000 dokter gigi.

FKG Moestopo saat ini memang diakui sebagai salah satu FKG terbaik di Indonesia dengan Akreditasi A. Dan untuk menunjang pembelajaran, Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) FKG Universitas Moestopo hadir dengan Akreditasi Paripurna Bintang 5.

Hal ini, menurut Rektor Universitas Moestopo, Prof. Dr. H. Paiman Raharjo, M.M., M.Si., merupakan prestasi yang mengagumkan. Sebab di Indonesia tercatat ada lebih dari 40 ribu dokter gigi. Dengan begitu, sumbangsih FKG Universitas Moestopo tidaklah kecil.

“Kualitas pendidikan, pembelajaran, serta fasilitas penunjang adalah fokus FKG Universitas Moestopo. Hal ini sejalan dengan amanat pendiri, Prof. Dr. Moestopo, yang menginginkan Indonesia memiliki dokter-dokter yang memiliki standar keterampilan dan kompetensi tinggi,” lugas Prof. Paiman.

JAKARTA, MoneyTalk – Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menilai Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (UU Ciptaker) ditolak banyak masyarakat karena dinilai lebih berpihak kepada pengusaha dibandingkan ke pekerja.

“Jadi sebenarnya kenapa ada penolakan terhadap rancangan Omnibuslaw ini, karena memang semangatnya bukan semangat untuk membela masyarakat tapi lebih kepada kalangan pengusaha,” kata Nasir dalam keterangan tertulis kepada media.

Usai mengetahui RUU Omnibuslaw tidak membela rakyat, dikatakan Nasir, banyak penolakan undang-undang (UU) tersebut. Mula dari kalangan mahasiswa hingga kekuatan-kekuatan politik di parlemen.

“Oleh karena itu, kami sebagai anggota parlemen yang mewakili Aceh menyampaikan terima kasih kepada buruh dan pekerja di Aceh yang telah menyuarakan tuntutannya,” ucap wakil rakyat dari Dapil Aceh II ini.

Ia menyampaikan bahwa para buruh harus tetap bersemangat dalam menyampaikan tuntutan karena ini adalah hak politik sebagai warga negara untuk menyuarakan aspirasi. “Pada hari ini para buruh tergabung dalam serikat pekerja Aceh melakukan peringatan dan tentu saja ada sejumlah tuntutan yang disuarakan,” ucap Politisi Fraksi PKS itu.

Persoalan yang disampaikan kata Nasir, berupa Omnibuslaw Cipta Kerja, kemudian RUU Kesehatan, Reforma Agraria dan Kedaulatan Pangan. “Mudah mudahan para pekerja rumah tangga bisa di beri perlindungan karena memang tujuan bernegara dan berbangsa melindungi segenap bangsa indonesia,” ucapnya.

Begitu pula dengan rancangan RUU omnibus law tentang Kesehatan, sambungnya, yang dinamikanya sangat tinggi. Karena itu, ia berharap yang diaspirasikan hari ini bisa di tindak lanjuti oleh para politisi.

“Soal reformasi agraria dan kedaulatan pangan ini menjadi pekerjaan rumah yang hari ini belum dapat diselesaikan,” ungkapnya.

Nasir memaparkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja bahwa reforma agraria juga menyimpan masalah seperti masalah bank tanah.

“Oleh karena itu dalam kesempatan ini, saya menyambut baik dan mudah mudahan serikat pekerja Aceh bisa terus mengkonsolidasikan dirinya. Sehingga, hak-hak buruh dan hak pekerja di Aceh yang masih belum dipenuhi kedepannya bisa lebih baik lagi,” tutupnya.

JAKARTA, MoneyTalk – Sebagai bentuk upaya PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI) dalam komitmennya untuk tumbuh bersama Indonesia, HMMI menggelar pelatihan lanjutan bagi pemasok lokal.

Pelatihan R&D Level Up Supplier Education diberikan pada 57 suplier lokal mulai 3 Mei hingga 23 Juni 2023 di Hyundai Mobility Innovation Center, GIIC Kota Deltamas, Cikarang. Edukasi ini merupakan program HMMI untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya pada industri otomotif.

Pelatihan lanjutan ini merupakan bagian dari program berkelanjutan Research & Development (R&D) HMMI yang dimulai sejak April 2021 lalu. Setelah rangkaian berjalan, beberapa pemasok lokal kini telah sukses meningkatkan kemampuannya.

Melalui program ini, pemasok yang sebelumnya tidak tertarik di bidang R&D, kini sudah mulai berinvestasi untuk pengembangan kemampuan R&D. Ini membuktikan bahwa komitmen HMMI untuk tumbuh bersama Indonesia, berbuah positif.

Bong Kyu Lee, President Director of PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia, menjelaskan, “Hyundai Motor Manufacturing Indonesia menyadari pentingnya berbagi pengetahuan dan inovasi dengan para pemasok lokal di Indonesia. Kami ingin tumbuh bersama para mitra dan bersama menciptakan ekosistem industri otomotif Indonesia yang lebih kuat. Kami sangat bangga telah berhasil meningkatkan kapabilitas R&D para pemasok lewat program ini dan berkomitmen untuk terus memberikan pelatihan berkelanjutan.”

Program kali ini terdiri dari 3 materi utama; pengetahuan desain, edukasi evaluasi material, dan pelatihan desain CATIA. Nantinya, para pemasok akan diberikan pelatihan dalam kelas, kunjungan ke laboratorium, serta praktikum komputer untuk desain CATIA.

Rangkaian pelatihan ini secara umum juga bertujuan meningkatkan tingkat komponen dalam negeri dari produk-produk HMMI termasuk kendaraan listrik di mana Hyundai merupakan produsen pertama mobil listrik di Indonesia.

Pelatihan yang digelar, dilakukan di Hyundai Mobility Innovation Center (MIC) yang dilengkapi dengan MS Lab dengan total 70 perlengkapan evaluasi pengujian. Tak Cuma itu, MIC juga dilengkapi Engine Durability Test Lab yang terdiri dari 13 perlengkapan pengujian mesin gamma II yang diproduksi oleh HMMI untuk pengetesan durabilitas hingga 300 jam.

Fungsi utama fasilitas ini adalah untuk mengembangkan produk-produk komponen dan suku cadang yang sesuai untuk Asia Tenggara dan perusahaan lokal dalam mengembangkan verifikasi suku cadang.

Hyundai Mobility Innovation Center juga menyediakan ruangan Lab EV/Kolaborasi untuk mendukung Industri EV Indonesia dengan menggandeng perguruan tinggi & perusahaan otomotif Indonesia, AP Quality Center, workshop kendaraan, dan ruang serbaguna.

JAKARTA, MoneyTalk – Ada kabar baik bagi para calon jemaah haji dan umrah yang ingin menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Seperti dilansir dari situs Ditjen Imigrasi, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Silmy Karim menyampaikan bahwa rekomendasi Kementerian Agama (Kemenag) sudah tidak menjadi syarat pengurusan paspor untuk umrah.

Pencabutan syarat tersebut juga dibahas saat audiensi Dirjen Imigrasi dengan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI).

“Kita jangan mempersulit masyarakat yang ingin menjalankan ibadah. Imigrasi selalu berkomitmen untuk melayani secara maksimal jemaah haji dan umrah, baik pada saat pembuatan paspor maupun dalam proses berangkat dan pulang dari dan ke tanah air,” ungkap Dirjen Silmy.

Persyaratan permohonan paspor haji dan umroh diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 18 tahun 2022 Pasal 4.

Adapun pencabutan rekomendasi Kementerian Agama sebagai syarat pengurusan paspor untuk umrah tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Imigrasi perihal Pelayanan Penerbitan Paspor RI bagi Jemaah Haji dan Umrah nomor IMI-GR.01.01-0070 tertanggal 22 Februari 2023.

Dirjen Imigrasi menjelaskan, dicabutnya syarat rekomendasi Kemenag bukan berarti Imigrasi tidak melakukan pengawasan. Ia menegaskan, Imigrasi akan tetap melakukan pemeriksaan terhadap pemohon paspor yang diduga dapat melakukan penyalahgunaan.

Pemeriksaan tersebut dilakukan di kantor Imigrasi serta Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di bandara, melalui wawancara singkat oleh petugas Imigrasi. Pada dasarnya, penerbitan paspor haji dan umrah sama hal dengan paspor biasa (hijau), perbedaannya pada kelengkapan dokumen dan pencantuman nama (minimal dua suku kata).

Berikut syarat umum permohonan paspor baru untuk haji/umrah:

  1. Permohonan paspor biasa dapat diajukan oleh warga negara Indonesia, baik di dalam maupun luar wilayah Indonesia;
  2. Paspor biasa terdiri atas paspor biasa elektronik (e-paspor) dan paspor biasa nonelektronik;
  3. Paspor biasa diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian;
  4. Permohonan paspor biasa dapat diajukan secara manual atau elektronik dengan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan;
  5. Bagi calon jemaah haji diterbitkan paspor biasa 48 halaman. Pada saat hari keberangkatan, masa berlaku paspor calon jemaah haji paling sedikit enam bulan;
  6. Pengajuan permohonan dapat dilakukan secara perorangan (mandiri) atau diurus oleh Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota;
  7. Nama calon jemaah haji yang tercantum pada paspor paling sedikit dua suku kata dan maksimal empat suku kata (jika kurang dari dua suku dapat mencantumkan nama ayah/kakek);
  8. Proses penerbitan paspor untuk calon jemaah haji dilaksanakan melalui Sistem Penerbitan Paspor Terpadu/SPPT yaitu pemohon (calon jemaah haji) datang ke kantor Imigrasi dengan membawa kelengkapan persyaratan dan pada hari yang sama dilakukan pengambilan data biometrik foto dan wawancara.

Persyaratan dokumen:

  1. Kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku atau surat keterangan
    pindah ke luar negeri;
  2. Kartu keluarga (KK);
  3. Dokumen berupa akta kelahiran, akta perkawinan, buku nikah, atau ijazah;
  4. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. Surat penetapan ganti nama (bagi yang telah mengganti nama) dari pejabat yang berwenang;
  6. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki paspor biasa.

Cara mendaftar m-paspor:

Melakukan pendaftaran melalui aplikasi m-Paspor yang dapat diunduh melalui App Store atau Google Play. Permohonan manual dapat dilakukan dengan cara berikut.

  1. Isi data di aplikasi yang disediakan pada loket permohonan dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan;
  2. Tunggu Pejabat Imigrasi memeriksa dokumen kelengkapan persyaratan;
  3. Dapatkan tanda terima permohonan dan kode pembayaran dari Pejabat Imigrasi setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap;
  4. Jika dokumen persyaratan dinyatakan belum lengkap, terima dokumen permohonan yang dikembalikan pejabat Imigrasi. Permohonan dianggap ditarik kembali.

Mekanisme pengesahan di kantor Imigrasi:

  1. Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan;
  2. Pembayaran biaya paspor*;
  3. Pengambilan foto dan sidik jari;
  4. Wawancara;
  5. Verifikasi;
  6. Adjudikasi.

*Aplikasi m-Paspor ini telah terintegrasi dengan sistem pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang memungkinkan status pembayaran langsung terupdate di aplikasi.

Pembayaran bisa dilakukan 15 digit kode billing/MPN G2 lewat multikanal seperti ATM, m-banking/internet banking, marketplace, minimarket, dan kantor pos.

Biaya pembuatan paspor:

  1. Paspor biasa nonelektronik 48 halaman Rp350.000;
  2. Paspor biasa elektronik 48 halaman Rp650.000;
  3. Layanan percepatan paspor (selesai pada hari yang sama) Rp1.000.000. [MT]

JAKARTA, MoneyTalk – Perkembangan teknologi komunikasi dan digitalisasi media membuat industri komunikasi digital semakin kreatif dan inovatif serta dibutuhkan masyarakat ini. Tren penelitian komunikasi digital sedang naik dan populer saat ini, salah satunya penelitian media sosial.

Suara jenama (brand voice) institusi di media sosial

Setelah merumuskan tujuan dan maksud dari pembuatan dan aktivitas institusi di media sosial, langkah selanjutnya adalah menentukan tone atau corak seperti bagaimana yang akan dimainkan dalam konten di media sosial.

Suara jenama institusi pada dasarnya menjadi elemen penting yang juga bisa membedakan dari kompetitor atau dari institusi lainnya. Pembedaan ini dalam perspektif membangun suasana keakraban dengan khalayak terutama dalam berinteraksi di media sosial.

Pemilihan suara jenama sebagai sebuah gaya juga bisa diartikan sebagai bagaimana institusi terutama para pengelola media sosial memilih bahasa (dalam percakapan) pada semua saluran media sosial.

Lalu, apa saja pilihan suara ?

  1. Lucu
  2. Penuh keyakinan
  3. Cerdas
  4. Energik
  5. Tenang
  6. Kekinian
  7. Riang
  8. Formal
  9. Elegan
  10. Ramah
  11. Asyik
  12. Mengedukasi
  13. Eksklusif
  14. Sarkas
  15. Sombong
  16. Kaku
  17. Datar

Pilihan-pilihan suara di atas merupakan rumusan dalam menggunakan dan bagaimana konten diunggah serta akan dipersepsikan oleh khalayak. Kenapa dianggap penting ? Selain karena khalayak yang memiliki latar belakang yang berbeda , karakter media sosial yang berbeda pula, pemilihan suara atau bahasa yang digunakan juga menunjukkan bahwa media sosial menjadi lebih akrab dan terkesan lebih “manusiawi” dan tidak kaku.

Tentu saja pilihan formal dan kaku bukan merupakan kesalahan dalam melakukan komunikasi digital, namun di media sosial merupakan saluran untuk berinteraksi dengan khalayak baru memosisikan khalayak tidak sekadar target atau konsumen semata.

Penentuan Khalayak

Penentuan ceruk khalayak merupakan riset yang wajib dilakukan oleh institusi setelah mengetahui bagaimana suara yang akan dimainkan di media sosial. Penentuan ini tentu menyesuaikan dan juga menjadi target sasaran dari publikasi di media sosial.

Khalayak di media sosial selain memiliki jumlah yang terlalu banyak juga memiliki karakter yang berbeda-beda. Pemilihan ini akan memberikan fokus pada konten apa yang akan diproduksi dan didistribusikan.

Menjadi catatan penting dalam konteks ini bahwa tidak semua khalayak diambil semua sebagai sasaran dari publikasi di media sosial. Langkah ini mengundang berbagai risiko terhadap kekhasan jenama dan juga model interaksi yang akan dilakukan. Terlebih lagi bagi sebuah perusahaan yang memproduksi barang atau jasa yang memang dipakai khusus menurut kategori tertentu.  (Rulli Nasrullah, 2021) .

Mari bersama penulis mengajak pembaca untuk semangat menggunakan panduan gaya bermedia sosial dengan baik dan cerdas untuk Indonesia yang lebih baik ke depannya.

Penulis:
Saktisyahputra, S.I.Kom., M.I.Kom
Dosen Manajemen Komunikasi Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI
Peneliti Komunikasi Digital
Pengamat Media Sosial
Pembicara Internasional
Penulis 19 Buku
www.saktisyahputra.com

References

Rulli Nasrullah. (2021). Manajemen Komunikasi Digital Perencanaan, Aktivitas dan Evaluasi. PrenadaMedia.

JAKARTA, MoneyTalk – Dinamika partai dalam membangun koalisi sudah di mulai, dimana Partai Golkar, PAN, dan PPP mendeklarasikan diri untuk sepakat membangun Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Perlu diketahui ketiga partai tersebut diangap sudah mewakili rakyat Indonesia, Golkar yang berhaluan Nasionalis, serta PAN dan PPP yang dianggap sudah mewakili kalangan Ormas Islam terbesar di Indonesia yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, dinilai akan mampu mendapatkan simpati dan dukungan dari masyarakat secara luas.

Koalisi Indonesia Bersatu yang di prakarsai Partai Golkar, PAN, dan PPP sepakat untuk tidak membicarakan dahulu calon yang akan diusung pada PILPRES 2024 nanti. Akan tetapi melihat deklarasi koalisi tersebut dihadiri oleh Luhut Binsar Pandjaitan, dan Ketua Umum Projo yaitu Budi Arie Setiadi sangat mengisyaratkan bahwa Koalisi Indonesia Bersatu ini akan mengusung Calon Presiden sesuai arahan dari Luhut Binsar Pandjaitan yang juga di anggap sebagai kepanjangan tangan dari Jokowi.   

Sangat menarik dari koalisi yang dibangun oleh Partai Golkar, PAN, dan PPP dengan menghadirkan tokoh yang dekat dengan Jokowi, mengingat PDI-P melalui Ketua Umum Megawati melemparkan isyarat dengan tegas bahwa PDI-P akan tetap mengusung sesuai pilihan Ketua Umum, dimana Megawati mengatakan “bahwa urusan Capres adalah wewenangnya secara penuh, yang lain gak boleh ikut campur urusan penetapan capres dari PDI-P” dan bahkan Megawati juga mengultimatum dengan mengatakan “Ada yang tanya mengapa PDIP kok diam saja nggak mau (segera) mencalonkan. Kalian siapa yang berbuat manuver, keluar! Karena tidak ada di PDIP itu yang main dua kaki main tiga kaki, melakukan manuver!”

Setelah KIB di deklarasikan, partai-partai lain yang ingin bergabung diberikan atensi bahwa KIB akan menolak jika ada partai yang ingin bergabung dengan membawa atau mengusung capres, karena KIB sudah bersepakat untuk tidak membicarakan capres yang akan di majukan. Sehingga PKB yang sudah jelas akan mengusung Muhaimin Iskandar sebagai Capres 2024 tertolak secara halus untuk bergabung dengan KIB.

Perlu dipahami, Partai NASDEM yang melakukan Rakernas beberapa waktu lalu memunculkan 3 nama Calon Presiden yang akan diusung pada PILPRES 2024, dimana 3(tiga) nama tersebut di usulkan oleh pengurus DPW Nasdem se-Indonesia. Menariknya muncul nama Jendral Andhika Perkasa masuk menjadi salah satu kandidat terkuat dari Partai NASDEM.

PKB mencoba melanjutkan komunikasi dengan PKS, dimana PKS bisa menerima jika PKB yang tetap ngotot mencalonkan Muhaimin Iskandar sebagai Capres, bahkan penjajakan komunikasi kedua partai tersebut juga mengarah kepada Partai Demokrat yang juga siap dan tertarik untuk melakukan pembicaraan arah koalisi dengan PKB dan PKS dengan sebutan “Semut Merah”, akan tetapi koalis PKB dengan PKS menjadi perbincangan hangat dikalangan pengamat politik mengingat PKB dan PKS sering berbeda haluan politik dan akan menarik jika memang benar terjadi koalisi di kedua partai tersebut.

Akan tetapi dari pergerakkan itu semua, dengan cepat PKB juga melakukan penjajakan kepada Partai Gerinda dengan melakukan pertemuan langsung seluruh petinggi kedua partai tersebut, dan pada saat selesai berdiskusi dan melakukan konferensi pers, Partai Gerinda dan Muhaimin Iskandar mendeklarasikan Kebangkitan Indonesia Raya (KIR), dimana ketua umum dari kedua partai tersebut yaitu Prabowo Subianto dengan Muhaimin Iskandar sudah bersepakat untuk koalisi.    

Alhasil, PKS yang merasa ditinggal oleh PKB dalam penjajakan koalisi, sehingga PKS juga melakukan pertemuan dengan Partai NASDEM, dan berhasrat ingin bergabung dengan NASDEM yang sudah mengusung 3 (tiga) nama calon presiden. Sementara di tempat lain, AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat juga melakukan kunjungan di kediaman ketua umum Partai Gerindra akan tetapi tidak mendeklarasikan diri seperti yang dilakukan pada saat Gerindra dan PKB bertemu, sehingga bisa dikatakan Partai Demokrat belum bersepakat untuk bergabung dengan Koalis Kebangkitan Indonesia Raya.

SBY selaku pembina Partai Demokrat melakukan pertemuan di Cikeas dengan Jusuf Kalla dan tak lama berselang, Surya Paloh selaku Ketua Umum partai NASDEM juga bertemu dengan AHY selaku ketua umum partai Demokrat di gedung NASDEM Tower, dimana hasil dari pertemuan para tokoh tersebut hanya membicarakan mengenai persahabatan dalam berdemokrasi dan berpolitik, dan tidak membicarakan arah koalisi yang akan dibangun.

Belajar dari Megawati

Menjelang pendaftaran Calon Presiden 2024, hanya PDI-P yang sampai saat ini masih belum menentukan akan berkoalisi dengan partai lain, meskipun tanpa berkoalisi sudah cukup untuk mengusung calon presiden. Disinilah kehebatan Megawati selaku Ketua Umum PDI-P mampu memainkan komunikasi politik yang menarik dalam mengelola konfilk di tubuh partai PDI-P.

Salah satu konflik yang dimainkan oleh Megawati adalah dengan meminta para pengurus partai untuk mendukung Puan Maharani menjadi salah satu kandidat calon presiden 2024, sehingga muncul dinamika dalam internal partai PDI-P, mengingat PDI-P juga memiliki kader potensial untuk di usung menjadi figur alternatif salah satunya Ganjar Pranowo yang selalu masuk kedalam 3 besar figur calon presiden potensial.

Selain itu, Megawati juga sering menyentil beberapa kader dalam setiap rapat internal partai yang mencoba bermanuver, bahkan Presiden Jokowi pun tidak luput dari sindiran sang Ketua Umum dengan mengatakan “Pak Jokowi gak bisa jadi Presiden kalau tidak ada PDI-P”. hal tersebut menjadi sebuah tanda sikap komunikasi politik kepada seluruh kader partai.

Seperti diketahui, bahwa kader-kader PDI-P yang duduk sebagai anggota dewan selalu mengkampanyekan Puan sebagai Calon Presiden, terlihat dari beberbagai unggahan pengurus dan kader yang duduk sebagai anggota dewan, sangat terlihat bahwa dukungan penuh diberikan kepada Puan Maharani.

Akan tetapi setelah maraknya statement yang disampaikan oleh Ganjar terkait prihal Penolakannya terhadap Israel pada ajang penyelenggaraan Piala Dunia U20 menjadi sebuah test case kepada loyalis kader-kader PDI-P termasuk Gubernur Bali yang lebih dulu menolak kehadiran official Israil di Bali. Sehingga para pengamat memprediksi bahwa elektabilitas partai PDI-P akan turun akibat statement dari Gubernur Bali dan Jawa Tengah tersebut.

Dengan kondisi tersebut, tepatnya pada tanggal 21 April 2023 tepatnya di Batu Tulis Bogor, Megawati selaku Ketua Umum PDI-P mengumumkan Ganjar Pranowo untuk dijadikan Capres dari partai berlogo banteng. Hal ini menjadi sebuah langkah konkrit dari PDI-P yang mungkin melihat dalam setiap rilis lembaga survei bahwa Ganjar selalu masuk dalam nominasi 3(tiga) besar. Sehingga Megawati memutuskan Ganjar dibandingkan anaknya Puan Maharani sebagai Calon Presiden dari PDI-P.

Pasca Pengumuman Ganjar sebagai Calon Presiden PDI-P

Dengan pengumuman yang dilakukan PDI-P terkait Ganjar sebagai Calon Presiden, beberapa partai politik yang telah membentuk kesepakatan koalisi pun terlihat ingin berubah haluan, bahkan ada yang langsung berkomunikasi dengan partai di luar koalisi yang sudah dibangun, sehingga menimbulkan kegaduhan sedikit di beberapa partai untuk menentukan calon presiden yang akan di usung.

Karena tak lama berselang setelah PDI-P mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden, Partai Hanura dan PSI yang tidak lolos parlemen threshold juga langsung mendeklarasikan Ganjar sebagai Calon Presiden 2024. Hal itu disampaikan langsung oleh Osman Sapta selaku ketua Umum Hanura dan Grace Natalie selaku Ketua Dewan Pembina PSI.     

Prabowo pun selaku Ketua Umum Partai Gerindra dan juga Calon Presiden dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) langsung melakukan safari politik ke Partai Golkar, diantaranya ke Aburizal Bakrie selaku Dewan Pembina dan Airlangga Hartanto selaku ketua umum dari Partai Golkar di tempat terpisah, hal itu disinyalir bahwa Koalisi Indonesia Bersatu akan terpecah, karena sedari awal memang terlihat akan mengusung Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden, akan tetapi koalisi KIB masih menghormati proses yang dilakukan oleh PDI-P mengingat Ganjar masih berstatus sebagai kader dari PDI-P.

Selang beberapa hari PPP yang memang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu langsung mengumumkan Ganjar sebagai Calon Presiden yang disampaikan oleh plt. Ketua Umum Mardiono di Sleman Yogyakarta. Hal ini bisa disinyalir PPP akan mencoba bermanuver lebih dulu dengan mengumumkan Calon Presiden tanpa harus berkomunikasi dengan partai-partai yang tergabung dalam koalisi KIB.

Beberapa pengamat politik juga mengilustrasikan apakah Prabowo bersedia menjadi cawapres Ganjar, akan tetapi prediksi tersebut langsung dibantah langsung oleh Prabowo dengan mengatakan bahwa saya di usung oleh Gerindra sebagai Calon Presiden bukan sebagai Calon Wakil Presiden, hal ini menjadi sebuah gambaran awal bahwa pada pemilu 2024 nanti sudah dipastikan akan ada 3 (tiga) pasangan yang akan maju. Yaitu Ganjar dari PDI-P, Prabowo dari Gerindra dan Anies dari Nasdem.

Semakin menarik melihat dinamika pergerakkan partai-partai setelah pencapresan Ganjar dari PDI-P dimana dengan adanya deklarasi PPP kepada Ganjar sebagai calon Presiden apakah akan diikuti pula oleh PAN dan Golkar yang juga memang sudah memperlihatkan tanda-tanda untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden. Dan hal tersebut bisa dapat  tergambarkan bahwa Koalisi Indonesia Bersatu tidak akan bisa mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden mengingat masih kurangnya Presidensial Threshold akibat manuver PPP mendukung Ganjar Pranowo.

Saat ini, Golkar pun masih terus mempertimbangkan apakah akan ikut dengan Koalisi KIR atau masih tetap bertahan di KIB mengingat dari hasil pertemuan di kediaman Airlangga pada tanggal 27/4/2023 masih bersepakat bahwa KIB tetap solid dan membebaskan partai-partai yang ada di KIB untuk mengusung calon presiden masing-masing. Jika memang KIB ternyata sepakat mendukung Ganjar, maka sudah di pastikan KIB akan berkoalisi dengan PDI-P sekaligus mengusulkan wakil presiden kepada PDI-P.

Sehingga dapat disimpulkan Penentu dari kandidat pemilihan pasangan presiden dan wakil presiden 2024 yang akan di usung oleh partai-partai yang belum meresmikan karena masih ada tarik ulur, sebut saja PKB yang tergabung dalam koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang hingga hari ini masih belum memastikan sikapnya siapa yang akan diusung menjadi Wakil Presiden dari Prabowo Subianto. Sementara Muzani sekalu sekjen Gerindra juga sudah menyampaikan secara gamblang bahwa Muhaimin Iskandar menjadi salah satu kandidat terkuat Wakil Presiden dari KIR.

Sementara Koalisi Perubahan yang sudah bersepakat mengusung Anies Baswedan sebagai Calon Presiden akan tetapi hingga saat ini Demokrat dan PKS masih tarik ulur dalam penentuan Wakil Presiden, dikarenakan PKS juga menawarkan Mahfud MD sebagai calon wakil presiden  Anies dari Koalisi Perubahan, sementara Demokrat tetap ingin mengusung AHY sebagai calon Wakil Presiden.

Peta Elektoral Kandidat

Akan semakin menarik Jika dikalkulasikan Ganjar-Mahfud, apakah PKS akan ikut tertarik dengan koalisi yang dibangun oleh PDI-P. Jika itu terjadi, maka tiket Capres dari Koalisi Perubahan pun juga bisa gagal dengan bergesernya PKS karena tidak terpenuhinya Presidensial Thereshold. Hanya tinggal Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang masih berpeluang mendapatkan tiket Presidential Threshold walaupun hanya dengan 2 partai yaitu Gerindra dan PKB.

Jika PDI-P masih tertarik dengan dukungan dari NU, maka kandidat yang bisa di rangkul adalah Khofifah dan Eric Thohir mengingat Khofifah sudah teruji di Jawa Timur, dengan dukungan yang cukup besar bila Ganjar yang merupakan Gubernur Jawa Tengah dan Khofifah merupakan Gubernur Jawa Timur dimana dua provinsi tersebut penyumbang suara terbesar dari Pilpres 2019 kemarin. Sementara Eric Thohir memiliki daya tawar secara finalsial bagi PDI-P mengingat konstelasi Pilpres sangat membutuhkan biaya politik.

Sementara jika terjadi pasangan Ganjar-Airlangga dengan dukungan dari PPP yang merupakan koalisi KIB bisa jadi Golkar akan mengikuti jejak PPP untuk mendukung Ganjar dengan mengusung Airlangga sebagai Wakil Presiden, tinggal PAN apakah akan bergeser untuk mendukung Anies maupun Prabowo atau malah akan mengikuti KIB dengan mendukung Ganjar, karena hanya Golkar yang memiliki daya tawar tinggi mengingat Golkar merupakan suara terbesar kedua setelah PDI-P.

Anies Baswedan yang kemungkinan akan diusung oleh Nasdem, Demokrat dan PKS dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan akan bisa dipasang dengan AHY atau mungkin Mahfud, karena PKS juga mengajukan nama Mahfud sebagai calon pasangan Anies, walaupun masih dianggap masih kurang mengangkat dari berbagai lembaga survei, akan tetapi kekuatan dari Koalisi Perubahan harus tetap diperhitungkan, karena figur-figur yang akan bergerak dalam memenangkan koalisi ini memiliki pengalaman menang yang cukup besar, mengingat ada 2 tokoh yaitu SBY dan JK yang pernah memenangkan pemilu 2004, dimana pada saat pemilu 2004 lalu SBY-JK sangat kurang diperhitungkan akan tetapi hasilnya adalah dapat memenangkan pemilu yang dilaksanakan dalam 2 putaran.

Disisi lain Prabowo juga sedang menjajaki komunikasi dengan Golkar, dimana hasil pertemuan Prabowo dengan Aburizal Bakrie serta Airlangga yang kemungkinan akan semakin intens, maka bisa dipastikan PKB dan Muhaimin Iskandar akan bisa tergeser dari posisi tawar menjadi Cawapres Prabowo. dan hal itu sangat mungkin terjadi karena PKB sendiri masih terus cawe-cawe sebagai Capres dengan partai lain, sementara posisi tawar sebagai representatif dari NU masih dianggap belum sepenuhnya mendukung Muhaimin Iskandar sebagai kandidat Capres atau Cawapres.       

Setelah pertemuan dengan Airlangga Hartarto dan Aburizal Bakrie secara terpisah, Prabowo segera mengadakan pertemuan dengan Muhaimin Iskandar dikediamannya terkait pembahasan cawapres yang akan di usung, akan tetapi pada pertemuan tanggal 28/4/23 hanya menjelaskan bahwa Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) justru akan semakin solid dan bahkan akan semakin optimis dalam menghadapi pemilihan presiden 2024 dan Mungkin dalam pembahasan antara Prabowo dan Muhaimin Iskandar sedang menghitung-hitung jika ada salah satu partai dari Koalisi KIB yang ingin bergabung karena ada pesan khusus yang disampaikan oleh Prabowo setelah pertemuan dengan Jokowi kepada Muhaimin Iskandar.

Besok hari, Airlangga beserta pengurus Golkar langsung melakukan kunjungan ke Cikeas untuk bertemu dengan Pengurus Demokrat (29/4/23) dimana dilihat agenda pembahasannya tidak terkait agenda pencalonan capres-cawapres, melainkan mendiskusikan permasalah bangsa sekaligus bersilaturahmi bersama SBY.

Tak lama berselang Airlangga dan Aburizal Bakrie kembali melakukan pertemuan lanjutan ke Prabowo, dimana pertemuan tersebut berlangsung di kediaman Aburizal Bakrie yang merupakan pertemuan kedua (01/05/23) disinyalir dari pertemuan tersebut ingin memasangkan Prabowo-Airlangga, esok harinya (02/05/23) Prabowo bertemu dengan Jusuf Kalla dimana pembahasannya hanya terkait permasalahan bangsa.

Dari beberapa pertemuan yang sudah dilakukan Airlangga, sangat terlihat Golkar yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu sedang mencari posisi tawar kepada Gerinda dan Demokrat. Hal itu disebabkan karena PPP sudah lebih dulu langsung mendukung Ganjar agar mendapatkan posisi strategis dalam koalisi yang akan dibangun oleh PDI-P. Sementara pada saat pertemuan di Cikeas bersama SBY dan Ketua Umum beserta pengurus Demokrat juga mencoba melakukan penjajakan mengingat Golkar juga memiliki nilai tawar yang tinggi jika bergabung pada Koalisi Perubahan yang digagas oleh Nasdem, Demokrat dan PKS.

Tak lama berselang setelah Prabowo melakukan pertemuan dengan Jusuf Kalla, ternyata Prabowo ternyata ikut hadir bersama dengan 5 ketua Partai pendukung pemerintah yaitu PDI-P, PKB, Golkar, PAN, dan PPP yang di undang langsung oleh Jokowi di Istana, akan tetapi Megawati lebih dahulu meninggalkan istana, sementara Prabowo, Muhaimin, Airlangga, Mardiono dan Zulkifli bersama-sama keluar dan menyampaikan hasil pertemuan tersebut dimana partai pendukung pemerintah harus tetap solid.

Setelah dari pertemuan di Istana, PKB dan Golkar juga langsung melakukan pertemuan disebuah restoran (03/05/23) yang dihadiri oleh petinggi kedua partai, tentunya hal ini bisa diisyaratkan bahwa Golkar mencoba menjalin komunikasi agar adanya kesepakatan dan titik temu dalam terbentuknya koalisi besar yang mungkin bisa terjadi sebelum Pemilihan Presiden atau bahkan nanti pada putaran kedua. Kemudian malamnya Muhaimin juga langsung mengadakan pertemuan dengan SBY dan AHY di Cikeas, dimana hasil dari pertemuan tersebut dilakukan untuk menjaga silaturahmi antara SBY dengan Muhaimin, karena pada pemilu 2004 sampai 2014, PKB menjadi mitra koalisi yang solid dengan Partai Demokrat.

Dapat disimpulkan sementara adalah makna dari pertemuan 6 ketua parpol tersebut di Istana, sehingga bisa tergambarkan, bahwa kemungkinan akan ada koalisi gabungan secara besar atau akan tetap pada koalisi yang sudah ada. Jika koalisi KIB dan KKIR masih bertahan maka Pemilihan Presiden diikuti bisa diikuti lebih dari 3(tiga) pasang calon. Jika hal itu terjadi sudah bisa dipastikan bahwa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dapat berlangsung dalam 2(dua) putaran. Karena masih sangat berpotensi jika Koalisi-koalisi yang sudah terbentuk masih tetap bersama-sama mengusung figur dari kesepatakan masing-masing partai yang menjadi mitra koalisi baik itu di KIB maupu KKIR mengingat 2 poros koalisi tersebut sudah sangat terpenuhi presidential threshold.

 Penulis: Pengamat Komunikasi Politik Universitas Pancasila Ihsan Suri

JAKARTA, MoneyTalk – Untuk mengurus perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan pembayaran PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), masyarakat sudah tidak perlu lagi mendatangi kantor Samsat Polri.

Telah hadir Aplikasi Samsat Digital Nasional (Signal) yang merupakan pelayanan daring (online) “One Stop Digital Service” (Pelayanan Daring Penuh) yang dapat melayani mengurus pengesahan STNK tahunan, pembayaran PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), serta pembayaran SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan).

Dengan demikian, masyarakat tidak perlu datang kembali ke Samsat atau unit pelayanan Samsat lainnya untuk mendapatkan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) dan Tanda Bukti Pengesahan STNK.

Sistem pada Aplikasi Signal secara Otomatis akan menerbitkan dokumen digital yang valid dan sah berupa e-TBPKP (Bukti Lunas Pajak dari Bapenda), e-KD (Polis Asuransi dari Jasa Raharja) dan e-Pengesahan (tanda Digital Pengesahan STNK dari Polri).

Aplikasi Signal diresmikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, di Bandung, Selasa (14/3/2023). Secara bersamaan, Kapolri juga meluncurkan Electronic Audio Visual Integrated System (E-Avis) yang merupakan panduan bagi masyarakat yang akan mengikuti ujian SIM A, SIM B, SIM C maupun yang terkait aturan lalu lintas secara daring.

Aplikasi Signal memanfaatkan database kendaraan bermotor yang dimiliki Polri serta pangkalan data induk kependudukan yang ada pada Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan sistem informasi pajak kendaraan bermotor yang dikelola oleh tiap-tiap pemerintah provinsi.

Sistem yang dipakai Signal memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Inteligence (AI) yang berbasis aplikasi mobile platform. Sistem pada Signal sendiri dapat melakukan verifikasi wajah pemilik kendaraan bermotor dan menyesuaikan dengan data pada KTP Elektronik (E-KTP) di Kemendagri.

Aplikasi itu mampu mengintegrasikan pelayanan kepada masyarakat secara digital dengan mengakomodasi layanan yang terkait Samsat Polri Badan Pendapatan Daerah (Bappeda), Asuransi Jasa Raharja, dan Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Signal dapat diunduh di Playstore dan Appstore dengan nama Signal (Samsat Digital Nasional).

Berikut ini cara untuk registrasi pengguna aplikasi Signal Korlantas Polri:

  • Masukan data-data pribadi anda seperti NIK, Nama sesuai E-KTP, alamat email, nomor handphone, masukan kata sandi, ulangi kata sandi;
  • Selanjutnya memasukkan foto E-KTP;
  • Kemudian verifikasi biometrik wajah dengan melakukan swafoto;
  • Masukan OTP yang dikirim lewat SMS;
  • Registrasi berhasil;
  • Verifikasi ulang dengan mengklik tautan yang dikirimkan oleh Signal ke e-mail yang telah didaftarkan.

Lebih lanjut, setelah melakukan registrasi untuk langkah berikutnya, yaitu perlu untuk mendaftarkan atau memasukan data kendaraan, caranya sebagai berikut:

  1. Mendaftar kendaraan milik sendiri:
  • Pilih menu tambah data kendaraan bermotor;
  • Pilih kendaraan atas nama sendiri;
  • Memasukkan nomor registrasi kendaraan bermotor;
  • Memasukkan lima digit terakhir nomor rangka mesin;
  • Kemudian akan tampil peringatan bahwa dokumen berhasil ditambahkan;
  • Konfirmasi data, termasuk alamat pengirim dan lakukan pembayaran sesuai kanal yang tersedia;
  • Sebagai informasi bahwa untuk perpanjangan STNK yang dilakukan secara online hanya untuk perpanjangan STNK tahunan atau pengesahan STNK. Selain itu, dokumen asli yang dikirimkan hanya lembaran Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (SKKP PKB).

2. Mendaftarkan kendaraan milik orang lain:

  • Pilih tombol simbol tambah untuk menambahkan data kendaraan dokumen digital sehingga muncul tampilan form tambah dokumen data kendaraan;
  • Memasukkan nama pemilik kendaraan pada kolom pemilik kendaraan, jika kendaraan tersebut milik istri atau anak dalam satu KK maka pilih milik keluarga satu KK;
  • Meng-input NRKB (nomor registrasi kendaraan bermotor) pada kolom NRKB;
  • Memasukkan nomor rangka lima digit terakhir pada kolom rangka mesin;
  • Memasukkan NIK pemilik kendaraan dan mengunggah foto E-KTP;
  • Setelah semua kolom terisi maka klik tombol ‘Lanjut’;
  • Kemudian akan tampil peringatan bahwa dokumen berhasil ditambahkan;
  • Konfirmasi data, termasuk alamat pengirim dan lakukan pembayaran sesuai kanal yang tersedia;
  • Sebagai informasi bahwa untuk perpanjangan STNK yang dilakukan secara online hanya untuk perpanjangan STNK tahunan atau pengesahan STNK. Selain itu, dokumen asli yang dikirimkan hanya lembaran Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (SKKP PKB).

Untuk memudahkan masyarakat bertransaksi secara nontunai, metode Pembayaran PKB dan SWDKLLJ melalui aplikasi Signal ke seluruh Bank Daerah sudah terhubung melalui sistem payment gateway/switching dengan beberapa kanal pembayaran di bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara/BUMN) serta 10 BPD lainnya antara lain:

  • Bank Mandiri,
  • Bank BRI,
  • Bank BNI,
  • Bank BTN.

[MT]