21 Oktober 2026

Blog

JAKARTA, MoneyTalk – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif didampingi Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Toni Wenas mengunjungi proyek pembangunan smelter manyar PT Freeport Indonesia (PT FI) di Gresik, Jawa Timur.

Menteri ESDM ingin memastikan progres proyek pembangunan smelter tembaga design single line terbesar di dunia ini dapat sesuai target yang sudah ditetapkan sehingga dapat beroperasi pada Mei 2024 mendatang.

Hingga akhir Maret 2023, kumulatif kemajuan fisik smelter PTFI mencapai 61,5% (sesuai rencana) dengan percepatan progress 4% per bulan.

Maka diharapkan progres proyek pembangunan smelter akan mencapai 92% pada akhir tahun ini.

“Progress terakhir Maret 61%, kemudian April diperkirakan 65-66%. Dalam proyek ini, PTFI harus berupaya keras untuk bisa mendapatkan kecepatan 4% per bulan, sehingga nanti dapat dilihat realisasinya akhir tahun sebesar 92%,” ujar Arifin.

Arifin meminta PTFI untuk menggenjot proses pembangunan smelter agar selesai sesuai target yang ditetapkan.

“Kita memang minta supaya bisa diselesaikan di bulan Mei 2024, jadi dari PT Freeport Indonesia Pak Tony ini menjadi tantangan untuk melakukan adjustment supaya bisa accelerate proyek hingga 2024 memenuhi target yang ada,” lanjutnya.

Smelter Manyar sendiri merupakan fasilitas pemurnian dan pengolahan konsentrat tembaga kedua milik PT FI yang tengah dibangun di Kawasan Java Integrated Industrial Estate (JIIPE) Gresik, Jawa Timur dengan luas total sekitar 100 hektar dengan kapasitas pengolahan konsentrate sebesar 1,7 juta ton/tahun.

Pembanguan smelter Manyar oleh PTFI ini merupakan wujud mendukung kebijakan hilirisasi Pemerintah. Smelter Manyar ini merupakan smelter kedua yang dimiliki PT FI setelah smelter pertama telah dibangun PTFI tahun 1996, dan dikelola oleh PT Smelting.

Dengan target yang dicapai saat ini diharapkan penyelesaian konstruksi fisik smelter dapat diselesaikan di akhir Desember 2024, dilanjutkan pre-commissioning dan commissioning hingga bulan Mei 2024 dengan ramp-up operasi diharapkan mencapai operasi penuh pada akhir tahun 2024.

JAKARTA, MoneyTalk – Pilpres telah terpolah dari segi isu, yaitu progresif vs konservatif. Dalam hal konservatif sudah bisa dipahami yaitu copy paste rezim Jokowi.

Sedangkan blok perubahan masih terlihat merabah raba, namun demikian ikut rembok semoga menjadi perhatian bagi yang membawa isu perubahan, yaitu sebagaimana kaidah, melestarikan yang baik dan mengubah kearah lebih baik.

Oleh karena itu, ada hal hal secara fundamental harus diubah, yaitu:

*Pertama*, mengubah narasi petugas partai berubah menjadi petugas rakyat. Ini lebih sejalan dengan konstitusi, bahwa kedaulatan ditangan rakyat.

*Kedua*, kebijakan ekonomi yang berbasis hutang harus diubah berbasis kebijakan, strategi dan konstitusi. Yaitu kebijakan yang berorientasi pada upaya mengatasi kemiskinan dan pemerataan untuk mencapai kemakmuran bersama.

Mungkin ini bisa mencontoh berbagai kebijakan Gus Dur yang telah mampu menurunkan kemiskinan tertinggi, membuka lapangan kerja yang begitu besar dan penguatan sektor pertanian, sehingga dapat menyetop import dan tentu ekonomi tumbuh dikalangan bawa.

Dengan demikian, maka pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, karena membawa pada kemakmuran bersama.

*Ketiga*, selama ini format negara hukum terkesan dan juga dirasakan telah berubah menjadi negara politik, maka isu perubahan harus mampu mewujudkan NKRI sebagai negara hukum yang dijalankan dengan menegakkan keadilan.

Keadilan dalam doktrin Wahyu sebagai instrumen penting dalam upaya menyangg sebuah negara agar tetap kuat, berkeadilan dan bermartabat.

*Keempat*, kasus kasus korupsi yang pola penanganannya cendrung tebang pilih, telah membuat Indonesia masuk katagori deretan negara terkorup di dunia.

Oleh karena itu, begi mereka yang bawa isu perubahan harus benar benar mampu memberdayakan KPK sebagai alat negara bukan alat politik.

Yang harus diubah adalah komitmen mengatasi korupsi bukan hanya retorika tetapi harus terwujud dalam realitas.

*Kelima* konsolidasi demokrasi kian mengkhawatirkan, penangkapan aktivis dan pengkritik menjadi sorotan dunia dan itu sebabnya indeks demokrasi terus merosot, dan karena itu perlu ada perubahan yang radikal dengan memberikan ruang yang leluasa bagi tumbuh suburnya gagasan segar, tidak ada lagi upaya upaya sistematis pengekangan( baik secara langsung atau tidak) harus diubah menjadi ruang publik yang terbuka dan ramah bagi tumbuh suburnya daya kritis masyarakat.

*Keenam*, projek projek yang dimensinya untuk gagah gagahan, harus diubah dengan projek yang berbasi pada penguatan masyarakat secara meluas, sektor petani, nelayan UMKM harus menjadi perhatian serius fokus dan dijalankan berkelanjutan.

*Ketujuh*, pemanfaatan sumber kekayaan alam yang cenderung merusak alam, harus diubah dengan pola pola pembangunan yang ramah lingkungan dan berdimensi pemerataan.

*Kedelapan*, kebiasaan membawa tenaga asing dengan alasan demi menjaga iklim investasi, harus diubah dengan meningkatkan kemampuan negosiasi agar tenaga kerja lokal menjadi syarat yang diutamakan bukan sebaliknya.

Demikian beberapa hal penting isu perubahan yang perlu jadi perhatian. (MT)

Pengamat Sosial, Mukhlas Syarkun

JAKARTA, MoneyTalk – Pemerintah mengatur ulang pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan/penyerahan emas dan jasa terkait penjualan/penyerahan atas emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan emas, batu permata dan/atau batu lainnya yang sejenis.

Selain itu juga jasa yang terkait dengan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan emas, dan/atau batu permata dan/atau batu lainnya yang sejenis, yang dilakukan oleh Pabrikan dan Pedagang Emas Perhiasan serta Pengusaha Emas Batangan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Dwi Astuti menjelaskan pengaturan ulang ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, kepastian hukum, kesederhanaan, serta penurunan tarif.

“Penurunan tarif dimaksudkan sebagai alat untuk mendorong semua pelaku usaha industri emas perhiasan masuk dalam sistem sehingga tercipta level playing field di semua lapisan ekosistem industri emas perhiasan,” kata Dwi.

Selanjutnya, Dwi juga menjelaskan mekanisme baru pengenaan pajak atas emas dan jasa, diantaranya Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pabrikan Emas Perhiasan wajib memungut PPN dengan besaran tertentu sebesar 1,1% dari harga jual untuk penyerahan kepada Pabrikan Emas Perhiasan lainnya dan Pedagang Emas Perhiasan atau 1,65% dari harga jual untuk penyerahan kepada konsumen akhir.

Mereka wajib pula memungut PPN dengan besaran tertentu sebesar 1,1% dari harga jual dalam hal PKP memiliki Faktur Pajak/dokumen tertentu lengkap atas perolehan/impor emas perhiasan, atau 1,65% dari harga jual dalam hal tidak memilikinya.

Khusus penyerahan oleh PKP Pedagang Emas Perhiasan kepada Pabrikan Emas Perhiasan, besaran tertentu ditetapkan sebesar 0% dari harga jual.

Tarif tersebut turun jika dibandingkan pengaturan sebelumnya dalam PMK-30/PMK.03/2014, dimana PKP Pabrikan dan PKP Pedagang Emas Perhiasan terutang PPN sebesar 10% dikali Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain sebesar 20% dari harga jual atau penggantian (tarif efektifnya 2% dari harga jual atau penggantian).

Di sisi lain, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara tidak dikenai PPN.

Sedangkan emas batangan selain untuk kepentingan cadangan devisa negara diberikan fasilitas PPN tidak dipungut dalam hal memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam PP49/2022.

Pengusaha Emas Batangan juga wajib memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,25% dari harga jual, kecuali penjualan emas batangan kepada konsumen akhir, WP yang dikenai PPh final cfm.

PP-55/2022 (eks PP-23/2018), WP yang memiliki SKB pemungutan PPh, Bank Indonesia, atau penjualan melalui pasar fisik emas digital sesuai ketentuan mengenai perdagangan berjangka komoditi.

PPh Pasal 22 tersebut bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan.

Tarif PPh Pasal 22 ini terhitung turun jika dibandingkan pengaturan sebelumnya dalam PMK34/PMK.010/2017, dimana sebelumnya, dipungut PPh Pasal 22 sebesar 0,45% dari harga jual.

Namun, pendekatan pengaturan baru ini tidak hanya memperhatikan dari sisi emas perhiasan saja, tetapi juga memperhatikan dari sisi Pengusaha Emas Perhiasan.

Oleh karena itu, apabila PKP Pabrikan dan PKP Pedagang Emas Perhiasan juga menjual perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas dan/atau batu permata dan/atau batu lainnya yang sejenis, kini perlakuan PPN-nya sama dengan emas perhiasan.

PKP Pabrikan dan PKP Pedagang Emas Perhiasan wajib memungut PPN dengan besaran tertentu sebesar 1,1% dari harga jual.

Tak hanya itu, sama seperti pengusaha emas batangan, Pabrikan dan Pedagang Emas Perhiasan juga wajib memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,25% dari harga jual, kecuali penjualan kepada konsumen akhir, WP yang dikenai PPh final cfm. PP-55/2022 (eks PP-23/2018), atau WP yang memiliki SKB pemungutan PPh. PPh Pasal 22 tersebut bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan.

Selain itu, PKP Pabrikan dan PKP Pedagang Emas Perhiasan wajib memungut PPN dengan besaran tertentu sebesar 1,1% dari penggantian atas penyerahan jasa yang terkait dengan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, dan/atau batu permata dan/atau batu lainnya yang sejenis.

Selain itu, atas imbalan jasa tersebut, dipotong PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 23 sesuai ketentuan umum oleh pihak yang membayarkan imbalan jasa, kecuali WP penerima imbalan merupakan WP yang dikenai PPh final cfm. PP-55/2022 (eks PP-23/2018), dan WP yang memiliki SKB pemotongan PPh.

JAKARTA, MoneyTalk – Harga Indonesia Crude Price (ICP) Bulan April tahun 2023 telah ditetapkan sebesar USD79,34 per barel, meningkat dibandingkan dengan Bulan Maret 2023 sebesar USD74,59 per barel.

Harga ICP tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Kepmen ESDM) Nomor 174.K/MG.03/DJM/2023 tentang Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan April 2023 pada tanggal 2 Mei 2023.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi mengungkapkan bahwa dari Analisa Tim Harga Minyak Mentah Indonesia, kenaikan ICP Bulan April salah satunya dipengaruhi oleh kebijakan dari OPEC+.

“Pada awal April, OPEC+ mengumumkan tambahan pemangkasan produksi sebesar 1,16 juta Barrel Oil Per Day (BOPD), di luar ekspektasi pasar. Sehingga total pemotongan produksi OPEC+ termasuk perpanjangan pemotongan produksi Rusia menjadi sebesar 3,66 juta bopd, setara dengan 3,7% dari permintaan minyak mentah global,” ujar Agung.

Lebih lanjut, Agung menjelaskan bahwa dari laporan EIA (Energy Information Administration), terjadi penurunan stok Bulan April dibandingkan dengan Maret 2023, yang terdiri dari minyak mentah sebesar 9,1 juta barel menjadi 460,9 juta barel; Gasoline sebesar 1,5 juta barel menjadi 221,1 juta barel; dan Distillate sebesar 1,6 juta barel menjadi 111,5 juta barel.

Kemudian faktor lainnya, sambung Agung, yakni penghentian pasokan minyak mentah Irak melalui pipa oleh Turki sebesar 450.000 bopd, setelah Irak memenangkan arbitrase yang mengatakan bahwa Turki telah melanggar kesepakatan bersama dengan mengijinkan Pemda Kurdistan melakukan ekspor tanpa persetujuan dari Pemerintah Pusat Irak.

Sementara itu, dalam laporan OPEC pada bulan April 2023, terkait pertumbuhan permintaan minyak dunia tahun 2023 tidak berubah dari laporan bulan sebelumnya sebesar 2,3 juta bopd.

Namun permintaan minyak di negara-negara Non-OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) direvisi lebih tinggi karena peningkatan aktifitas ekonomi yang lebih baik dari perkiraan di China, Timur Tengah, Amerika Latin dan wilayah Eropa lainnya.

Sedangkan dalam laporan IEA (International Energy Agency) bulan April 2023, menyebutkan bahwa pertumbuhan permintaan minyak mentah dunia tahun 2023 sebesar 2 juta bopd menjadi sebesar 101,9 juta bopd, merupakan rekor tertinggi, seiring pulihnya konsumsi minyak China, terutama setelah pencabutan kebijakan zero-covid.

Selain itu IEA juga menyampaikan bahwa pasokan minyak mentah dunia turun sebesar 400.000 bopd akibat pemotongan produksi sejumlah produsen di bulan Mei.

Senada dengan laporan jumlah oil rig AS dari Baker Hughes, yang merupakan indikator potensi pasokan minyak, mencapai level terendah sejak Juni 2022.

Untuk Kawasan Asia Pasifik, peningkatan harga minyak mentah selain disebabkan oleh faktor-faktor tersebut, juga dipengaruhi oleh perekonomian China yang tumbuh sebesar 2,2%, peningkatan impor minyak mentah serta peningkatan aktifitas kilang China untuk memenuhi permintaan ekspor BBM dan peningkatan konsumsi lokal, setelah pencabutan kebijakan zero-covid.

“Kemudian, permintaan BBM yang kuat dari India hasil pertumbuhan ekonomi yang stabil, berkat dukungan rencana belanja pemerintah dan pemotongan pajak penghasilan,” tandas Agung.

Adapun perkembangan harga rata-rata minyak mentah utama pada bulan April 2023 dibandingkan bulan Maret 2023 adalah sebagai berikut:

  • Dated Brent naik sebesar USD6,38 per barel dari USD78,56 per barel menjadi USD84,94 per barel.
  • WTI (Nymex) naik sebesar USD6,07 per barel dari USD73,37 per barel menjadi USD79,44 per barel.
  • Brent (ICE) naik sebesar USD4,16 per barel dari USD79,21 per barel menjadi USD83,37 per barel.
  • Basket OPEC naik sebesar USD5,91 per barel dari USD78,45 per barel menjadi USD84,36 per barel. (TW/DAN)

DEPOK, MoneyTalk – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) dan Pengamat Anggaran Uchok Sky Khadafi menyoroti proyek Water Tank 10.000 M3 yang mangkrak di lokasi Sukmajaya samping kantor PDAM Tirta Asasta, Kota Depok. Proyek itu telah menelan biaya puluhan miliar.

Pengamat Anggaran Uchok Sky Khadafi mengatakan, proyek mangkrak ini sudah jelas merugikan, dan berpotensi adanya tindak Korupsi.

“Melalui Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menduga adanya tindak pidana korupsi melalui tata kelola Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Kota Depok,” ujar Uchok Sky

Kendati demikian, Uchok Sky Khadafi menyimpulkan seharusnya ada peroses penyelidikan dari Aparat Penegak Hukum (APH) terkait proyek Water Tank yang mangkrak di Kota Depok.

Dari pertemuan media online MoneyTalk di Kali Bata, Jakarta Selatan, kemarin. Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk mendukung pemerataan pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan setelah di keluarkan anggaran dan di bangun proyeknya lalu di tinggalkan begitu saja, itu sama saja menghambur-hamburkan anggaran.

Proyek Watertank ini dikerjakan sejak Tahun 2022, kemarin. Namun hingga 2023 belum selesai. Proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belaja Daerah (APBD) Kota Depok, melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), serta difasilitasi ULP (Unit Layanan Pengadaan), telah menelan dana anggaran Rp 35.000.000.000.00 miliar dan saat ini proyek tersebut tidak dilanjutkan. (MT)

JAKARTA, MoneyTalk – Indonesia menjadi kali kelima memegang Keketuaan ASEAN dengan tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth” pada tahun 2023 ini.

Tema tersebut memiliki makna bahwa Indonesia ingin menjadikan ASEAN tetap penting dan relevan bagi masyarakat ASEAN dan dunia.

Perhelatan KTT ASEAN/ASEAN Summit Tahun 2023 diselenggarakan di Labuan Bajo pada 9-11 Mei mendatang

Relevansi keketuaan ASEAN akan memberikan banyak keuntungan bagi kepentingan nasional Indonesia.

Indonesia membutuhkan kelancaran pasar ekonomi di regional dan Indonesia juga membutuhkan kepemimpinan di berbagai sektor seperti sektor keuangan, sektor perbankan, sektor retail, sektor energi dan sektor keamanan-diplomasi.

Empat Makna Keketuaan ASEAN 2023

Ada empat makna keketuaan ASEAN bagi Indonesia diantaranya adalah

Pertama, Sebagai negara terbesar baik dalam size ekonomi dan populuasi di regional – Indonesia berharap dapat meningkatkan pengaruh di regional ASEAN dan membuka jalan untuk memperkuat posisi tawar Indonesia dalam kerjasama ASEAN dan pengambilan keputusan regional.

Kedua, Peluang untuk mempromosikan kepentingan nasional – Keketuaan ASEAN akan memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mempromosikan kepentingan nasional, misalnya dalam memperkuat kerja sama dalam bidang ekonomi, keamanan, dan diplomasi.

Ketiga, Kesempatan untuk mempengaruhi kebijakan regional – Selain mempromosikan kepentingan nasional, Indonesia juga dapat mempengaruhi kebijakan regional ASEAN yang lebih luas. Keketuaan ASEAN memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk berbicara dengan suara yang lebih kuat dalam isu-isu terkini sepeti soal dedolarisasi, regional payment system, termasuk yang berkaitan dengan keamanan dan stabilitas regional ASEAN.

Keempat, Peningkatan citra internasional – Keketuaan ASEAN memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan citra internasionalnya dalam kancah regional dan global. Indonesia memiliki kesempatan untuk memperlihatkan peran kepemimpinan dan yang lebih besar di tingkat internasional dan menunjukkan komitmen Indonesia terhadap perdamaian, keamanan, dan stabilitas regional.

Kurang Sosialisasi dan Elitis dalam Penyelenggaran Keketuaan ASEAN

Secara keseluruhan, keketuaan ASEAN bagi Indonesia tahun 2023 ini memiliki makna penting bagi Indonesia untuk memperkuat posisi kepemimpinan regional terutama adalam hal pemulihan ekonomi, keuangan dan sistem pembayaran regional, mempromosikan kepentingan nasional, mempengaruhi kebijakan regional, dan meningkatkan citra internasional.

Meskipun agenda keketuaan ASEAN sangat urgen dan penting namun masalahnya agenda keketuaan saat ini minim sosialiasi di level publik.

Dibandingkan dengan keketuaan G20, sosialisasi penyelenggaraan dan relevansi agenda keketuaan ASEAN jauh lebih sedikit dan terkesan sangat elitis dan sangat teknokratis.

Sehingga keketuaan ASEAN dimaknai sebagai selebrasi semata jauh dari keinginan kuat membantu publik Indonesia keluar dari permasalahan ekonomi dan membantu pemulihan ekonomi masyarakat.

Untuk menghindari kesan bahwa keketuaan ASEAN adalah agenda para elit terutama elit di sektor keuangan dan penguasa energi, maka Keketuaan ASEAN harus memasukan agenda rakyat dan pelaku usaha kecil.

Dari 16 Agenda Prioritas Indonesia dalam Keketuaan Asean 2023 tidak ada yang berhubungan dengan UMKM, perluasan pasar UMKM Indonesia dalam ekspor ke kawasan ASEAN dan kemudahan pelaku usaha dalam ekspansi usaha di kawasan ASEAN.

Berikut Daftar 16 priority economic deliverables (PED) yang ditetapkan Indonesia dalam Keketuaan Asean 2023

Soal Pemulihan dan Pembangunan Kembali: Kerangka Kerja Fasilitasi Jasa ASEAN; Membina pemulihan serta memastikan stabilitas dan ketahanan keuangan ekonomi; Deklarasi Para Pemimpin ASEAN tentang Penguatan Ketahanan Pangan; Penandatanganan Protokol ke-2 Mengubah Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru; Pembentukan Unit Pendukung RCEP di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Indonesia; Kerangka Kerja ASEAN untuk inisiatif berbasis proyek industri (inisiatif lintas pilar).

Soal Ekonomi Digital; Implementasi penuh e-Form D melalui ASEAN Single Window; Memajukan konektivitas pembayaran serta mempromosikan literasi dan inklusi keuangan digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusi; Pernyataan Pemimpin untuk mengembangkan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA); Regulatory Pilot Space (RPS) untuk memfasilitasi aliran data digital lintas batas untuk mengaktifkan mobil self-driving di ASEAN; Kerangka Kerja ASEAN tentang Logistik untuk Rantai Pasokan Ekonomi Digital untuk Wilayah Pedesaan (Last-Mile Delivery);

Soal Keberlanjutan: Peta Jalan Harmonisasi Standar ASEAN untuk mendukung implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs);Pengembangan ekosistem kendaraan listrik;Pengembangan Kerangka Ekonomi Biru ASEAN (inisiatif lintas pilar); Kerangka Pembiayaan Transisi untuk mendukung keuangan berkelanjutan dan ekonomi hijau; Deklarasi Ketahanan Energi Berkelanjutan melalui interkonektivitas dan integrasi pasar.

Terkesan keketuaan ASEAN 2023 ini hanya untuk kelompok atas dari kelompok masyakat Indonesia yaitu kalangan bankir, pelaku energi biru-hijau dan pelaku teknologi dan bigdara semata. Sementara agenda masyarakat kecil, kalangan UMKM, kalangan difabel dan kaum marginal lainnya tidak mendapatkan relevansi dalam keketuaan ASEAN 2023 saat ini. (MT)

Oleh; Achmad Nur Hidayat MPP
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Universitas Veteran Jakarta dan CEO Narasi Institute

JAKARTA, MoneyTalk – Harga referensi produk minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) untuk penetapan bea keluar (BK) dan tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (tarif BLU BPDP-KS) atau biasa dikenal sebagai Pungutan Ekspor (PE) periode 1–15 Mei 2023 adalah USD 955,53/MT.

Nilai ini meningkat sebesar USD 22,84 atau 2,45 persen dari harga referensi CPO periode 16–30 April 2023. Penetapan harga referensi CPO tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 940 tahun 2023 tentang Harga Referensi Crude Palm Oil yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Selain itu, minyak goreng (Refined, Bleached, and Deodorized/RBD palm olein) dalam kemasan bermerek dan dikemas dengan berat neto ≤ 25 kg dikenakan BK USD 31/MT dengan penetapan merek sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 941 Tahun 2023 tentang Daftar Merek Refined, Bleached, and Deodorized (RBD) Palm Olein dalam Kemasan Bermerek dan Dikemas dengan Berat Netto ≤ 25 Kg.

“Saat ini, harga referensi CPO mengalami peningkatan yang menjauhi ambang batas sebesar USD 680/MT. Untuk itu, merujuk pada PMK yang berlaku saat ini, pemerintah mengenakan Bea Keluar CPO sebesar USD 124/MT dan Pungutan Ekspor CPO sebesar USD 100/MT untuk periode 1-15 Mei 2023,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso.

BK CPO periode 1–15 Mei 2023 merujuk pada Kolom Angka 7 Lampiran Huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK/0.10/2022 jo. Nomor 123/PMK.010/2022 sebesar USD 124/MT. Sementara itu, Pungutan Ekspor CPO periode 1–15 Mei 2023 merujuk pada Lampiran Huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 103/PMK.05/2022 jo. 154/PMK.05/2022 sebesar USD 100/MT.

Peningkatan harga referensi CPO dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya adalah kekhawatiran pasar akan menipisnya pasokan CPO dunia. Hal ini disebabkan adanya penurunan pasokan di Malaysia dan Indonesia akibat turunnya produksi, terutama karena libur Idulfitri.

Di samping itu, terdapat peningkatan permintaan CPO serta kebijakan The Fed dan Bank Sentral Uni Eropa yang menaikkan suku bunga acuan, sehingga mempengaruhi harga komoditas dunia termasuk CPO. Sementara itu, harga referensi biji kakao periode Mei 2023 ditetapkan sebesar USD 2.937,18/MT, meningkat sebesar USD 182,65 atau 6,63 persen dari bulan sebelumnya.

Hal ini berdampak pada peningkatan Harga Patokan Ekspor (HPE) biji kakao pada Mei 2023 menjadi USD 2.638/MT, naik USD 178 atau 7,24 persen dari periode sebelumnya.

Peningkatan harga ini tidak berdampak pada BK biji kakao, yaitu tetap 10 persen sesuai Kolom 3 Lampiran Huruf B pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK/0.10/2022 jo. Nomor 123/PMK.010/2022.

Peningkatan harga referensi dan HPE biji kakao dipengaruhi adanya peningkatan permintaan kakao sementara pasokan kakao menurun. Hal ini disebabkan oleh petani kakao yang kekurangan pestisida dan pupuk akibat perang Rusia dengan Ukraina serta ekspor biji kakao dari Pantai Gading yang menurun.

Di sisi lain, HPE produk kulit tidak berubah dari bulan sebelumnya. Namun, terdapat beberapa perubahan pada HPE produk kayu. Perubahan HPE tersebut terdapat pada produk kayu veneer dari hutan tanaman dan produk kayu olahan jenis rimba campuran yang turun USD 50/m3 dari bulan sebelumnya.

Di samping itu, produk veneer dari hutan tanaman untuk kotak kemasan (wooden sheet for packing box) dan produk kayu olahan dari jenis sortimen lainnya dari hutan tanaman balsa, eukaliptus, dan lain-lain meningkat USD 50/m3.

Produk kayu olahan dari jenis sortimen lainnya jenis eboni meningkat USD 100/m3 dari bulan sebelumnya, produk kayu olahan jenis sortimen lainnya dari hutan tanaman sungkai meningkat USD 250/m3. Khusus kayu gergajian dari jenis merbau, naik USD 300/m3 dari bulan sebelumnya.

BK untuk produk kulit dan produk kayu tercantum pada Lampiran Huruf A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK/0.10/2022 jo. 123/PMK.010/2022. Penetapan HPE biji kakao, HPE produk kulit, dan HPE produk kayu tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 939 Tahun 2023 tentang Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar.

JAKARTA, MoneyTalk – Fluktuasi harga yang didorong variasi tren permintaan terhadap komoditas produk pertambangan pada April 2023 memengaruhi penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) produk pertambangan yang dikenakan Bea Keluar (BK) untuk periode Mei 2023.

Pada April 2023, sebagian komoditas produk pertambangan menunjukkan kenaikan harga dibanding bulan Maret 2023, sementara harga beberapa komoditas lainnya menunjukkan penurunan.

Ketentuan HPE periode Mei 2023 ini ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 936 Tahun 2023 tanggal 27 April 2023 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar.

“Sebagian komoditas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar (BK) mengalami peningkatan harga dibandingkan dengan periode sebelumnya. Komoditas yang mengalami peningkatan harga tersebut yakni konsentrat tembaga, konsentrat mangan, konsentrat timbal, konsentrat ilmenit, dan konsentrat rutil,” ungkap Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso.

Di sisi lain, Budi juga mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah komoditas yang harganya turun maupun stabil.

“Komoditas konsentrat besi, konsentrat besi laterit, konsentrat seng, konsentrat pasir besi, dan bauksit yang telah dilakukan pencucian mengalami penurunan harga dibandingkan periode sebelumnya. Sedangkan, pellet konsentrat pasir besi masih tetap, tidak mengalami perubahan,” kata Budi.

Produk pertambangan yang harga rata-ratanya meningkat pada periode Mei 2023 yaitu konsentrat tembaga (Cu ≥ 15%) dengan harga rata-rata sebesar USD 3.406,77/WE atau naik sebesar 3,47 persen; konsentrat mangan (Mn ≥ 49%) dengan harga rata-rata USD 220,21/WE atau naik sebesar 0,56 persen; konsentrat timbal (Pb ≥ 56%) dengan harga rata-rata sebesar USD 881,88/WE atau naik sebesar 2,25 persen; konsentrat ilmenit (TiO2 ≥ 45%) dengan harga ratarata USD 495,81/WE atau naik sebesar 1,77 persen; dan konsentrat rutil (TiO2 ≥ 90%) dengan harga rata-rata USD 1.404,19/WE atau naik sebesar 0,87 persen.

Sementara itu, produk pertambangan yang harga rata-ratanya turun pada periode Mei 2023 yaitu konsentrat besi (hematit, magnetit) (Fe ≥ 62% dan ≤ 1% TiO2) dengan harga rata-rata sebesar USD 106,40/WE atau turun sebesar 5,16 persen; konsentrat besi laterit (gutit, hematit, magnetit) dengan kadar (Fe ≥ 50% dan (Al2O3 + SiO2) ≥ 10%) dengan harga rata-rata sebesar USD 54,37/WE atau turun sebesar 5,16 persen; konsentrat seng (Zn ≥ 51%) dengan harga rata-rata sebesar USD 807,39/WE atau turun sebesar 8,10 persen; konsentrat pasir besi (lamela magnetitilmenit) (Fe ≥ 56%) dengan harga rata-rata sebesar USD 63,53/WE atau turun sebesar 5,16 persen; dan bauksit yang telah dilakukan pencucian (washed bauxite) (Al2O3 ≥ 42%) dengan harga rata-rata sebesar USD 31,23/WE atau turun sebesar 0,02 persen.

Sedangkan, komoditas produk pertambangan pellet konsentrat pasir besi (lamela magnetitilmenit) (Fe ≥ 54%) dengan harga rata-rata USD 117,98/WE tidak berubah harga.

Penetapan HPE produk pertambangan periode Mei 2023 dilakukan dengan terlebih dahulu meminta masukan dan usulan tertulis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) selaku instansi teknis terkait. Kementerian ESDM memberikan usulan melalui perhitungan yang didasarkan pada data perkembangan harga dari Asian Metal, Iron Ore Fine Australian, dan London Metal Exchange (LME).

HPE kemudian ditetapkan setelah rapat koordinasi yang melibatkan instansi terkait yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perindustrian.

Jakarta, MoneyTalk – Kalau kita amati dengan tajam dan teliti AURA LBP saat diwawancarai wartawan setelah pertemuannya dengan Surya Paloh, tampak Aura yang sudah loyo. Tidak seperti wawancara-wawancara LBP sebelumnya yang bernuansa KESOMBONGAN seakan tak ada yang berani terhadapnya. Berbeda dengan Aura Surya Paloh yang sangat kuat Kesan Percaya Diri dan Mantapnya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan para Laron Media. Coba kita simak ulang menonton Wawancara Para Laron Media dengan Surya Paloh dan LBP, sangat jelas kesan perbedaan antara Kekuatan dan Keloyoan. Surya Paloh tampak KUAT dan LBP tampak LOYO. Mungkin ini LOYO yang MENULAR dari JOKOWI. Maklum tak ada PROSPEK CERAH dari SEMUA RENCANA BUSUK MEREKA.P

PERPANJANGAN MASA JABATAN PRESIDEN kini sudah LAYU SEBELUM BERKEMBANG. Bila mendengar kata-kata itu kita merasa mendengar SUARA DARI DALAM GUA BATU KUNO. Suara Menyeramkan yang membuat kita tak tertarik bahkan untuk mendengarnya sekalipun. Tak satupun partai Mendukung Ide “Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Jokowi” meski Persiapan untuk Hal Itu sudah maksimal.

Pengumuman Pencalonan Ganjar Pranowo menjadi Capres oleh Megawati bagai Pencalonan Lurah di Kecamatan. Tak tampak EFORIA KEGEMBIRAAN di masyarakat. Semua kehidupan berjalan seperti sehari-hari, “as usual”, begitu bahasa kerennya. Tidak seperti Pengumuman Anies Capres beberapa bulan yang lalu, yang disambut meriah oleh masyarakat hampir di seluruh wilayah. Mungkin karena faktor Ganjar yang terlalu mentah, digoreng terlalu matang sehingga GOSONG dan KISUT, dan tampak tidak menarik. Atau faktor PDIP yang akhir-akhir ini banyak DIHUJAT NETIZEN karena hal-hal yang dianggap Ketua Umumnya sepele, ternyata berdampak luas, seperti soal Tukang Bakso, Ibu-ibu Pengajian dan Viral Terakhir Gagalnya Indonesia Menjadi Tuan Rumah Pertandingan Sepak Bola FIFA U-20.

Ditambah lagi PDIP yang didaulat masyarakat Netizen sebagai Parpol Terkorup Sepanjang Satu Dekade Terakhir ini. Partai paling banyak kadernya ditangkap KPK bahkan salah satu kader TOP di PDIP, Harun Masiku masih buron hingga kini.

Pencalonan Ganjar Belum Final,Kenapa demikian?

Unsur-unsur Pendukung Puan di dalam PDIP sangat GERAM kepada Ganjar, padahal itu kan Keputusan Ketua Umum Megawati? Ya… kepada Ganjar, karena Tidak Berani Geram kepada Megawati. Tapi satu hal yang bisa kita petik dari kejadian ini adalah, selama ini Masyarakat “under estimate” terhadap kepopuleran Puan di PDIP. Penulis dihubungi oleh Ketua “Gema Puan Untuk Presiden” yang berterima kasih atas tulisan penulis tentang Usulan Puan Menjadi Calon Wapres Prabowo. Menurutnya, hanya itu SATU-SATUNYA JALAN UNTUK MENYELAMATKAN PDIP DARI KEMEROSOTAN SUARA PADA PEMILU 2024. Pendapatnya persis seperti Kesimpulan Tulisan pada Artikel Penulis yang baru lalu itu (baca : “Satu Pasangan Capres-Cawapres Sudah Pasti”) adalah “Ganjar Kartu Mati!”

Penulis yakin tekanan TULISAN PENULIS pada artikel yang sama bahwa SEHARUSNYA TAYPAN DAN JOKOWI yang TAKUT PADA PDIP, masuk ke dalam benak Kader-kader Terbaik PDIP yang memang betul-betul Mencintai PDIP, bukan Pura-pura Mencintai. Mereka juga resah pada Masa Depan PDIP yang bisa saja DISEROBOT Non Trah Soekarno. Padahal sebagian besar mereka meyakini Roh dan Jiwa PDIP akan SIRNA bila dikomandani Bukan Trah Soekarno. Kader-kader Terbaik ini menyadari bahwa Ekektabilitas Puan memang lemah, tetapi Hak Puan sebagai Satu-satunya Pengganti Trah Soekarno Paling Potensial Tidak Bisa Dinafikan begitu saja. Itu Penghinaan!!! Itu Penyerobotan! Itu justru Melemahkan Potensi Satu-satunya Trah Soekarno yang akan menjadi Tumpuan Kuat Para Nasionalis Sejati! Jadi bagi mereka Pembatalan Pencalonan Ganjar adalah Mutlak, dan Pencalonan Puan dengan Prabowo meskipun Harus Mengalah sebagai Wakil Presiden adalah Kemutlakan berikutnya! Waktu masih sangat memungkinkan…

Pencalonan Puan sebagai Wakil Prabowo adalah Realitas yang tak perlu diperdebatkan karena :
a. Elektabilitas Prabowo memang jauh di atas Puan.
b. Senioritas Prabowo juga jauh di atas Puan.
c. PDIP punya Hutang Komitmen Perjanjian Batu Tulis Bogor yang Menjanjikan Dukungan untuk Prabowo menjadi Presiden RI setelah Kesediaan Prabowo menjadi Cawapres Megawati pada Pilpres Tahun 2004.

Nah… bila Faksi Puan di PDIP bisa bersatu dan bertekad untuk meloloskan Puan menjadi Cawapres Prabowo, maka peluang ini sangat mungkin terjadi. Maka KIAMATLAH JOKOWI dan LBP. Dan Mereka Berdua sangat MENYADARI HAL INI. Perlu Dipahami bahwa PELUANG ini menjadi Sangat Mungkin karena banyak Kader PDIP Menyadari bahwa PDIP TAK MUNGKIN DISELAMATKAN OLEH PENCALONAN GANJAR!!! Kecuali… Kecurangan PILPRES 2024 Dijalankan dengan KECURANGAN HABIS-HABISAN!!! Artinya : “GORO-GORO JOYOBOYO TERJADI…!!! (MT)

Oleh : Indra Adil
Eksponen PKM IPB 77/78

JAKARTA, MoneyTalk – Saat pertemuan dengan Tim Kecil Koalisi Perubahan (Nasdem, Demokrat, PKS), Jumat (5/5/2023), Anies Baswedan mengungkapkan bahwa Koalisi Perubahan terus berproses, telah bekerja dengan terstruktur dan sesuai tahapan yang direncanakan bersama.

Ia menyatakan, tahapan selanjutnya adalah fokus kepada pembahasan Isu perubahan didasari temuan saat kunjungan lapangan di 90an tempat selama bulan ramadhan dan finalisasi calon wakil presiden.

“Tiga isu perubahan yang akan diusung adalah pertama terkait dengan kemiskinan, kedua terkait dengan biaya hidup dan kebutuhan pokok yang harganya tinggi, yang ketiga lapangan kerja,” ungkap Anies.

Sebagai bakal calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan, Ia juga mengungkap, pertemuan rutin konsisten dilakukan untuk membahas perkembangan terkini dan merencanakan langkah strategis selanjutnya.

Dalam sesi tanya-jawab mengenai 5 nama bakal cawapres yang disodorkan oleh Koalisi Perubahan, Anies mempertegas bahwa sosok calon pendampingnya di Pilpres 2024 idealnya berasal dari internal Koalisi Perubahan.

“(Apabila) berada dalam koalisi maka dalam konsiderasi (dipertimbangkan). Kalau tidak berada dalam koalisi ya sulit menjadi konsiderasi,” tegas Anies.

Sekjen DPP Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, juga menegaskan temuan tiga isu perubahan tersebut juga sama dengan temuan lapangan saat Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan safari Ramadhan sepanjang bulan Maret dan April yang lalu.

Hal ini sejalan dengan laporan yang masuk dari mayoritas Anggota Fraksi Partai Demokrat (DPR RI/ DPRD Prov/ Kab/Kota) se-Indonesia, yang saat ini berjumlah 1864 orang.

“Selain 3 Isu harapan perubahan dan perbaikan yang disampaikan rakyat ke Pak Anies, Kami juga menemukan adanya kecemasan publik yang tinggi dalam menghadapi Pemilu 2024 ini.” Ungkap Riefky.

“Kekhawatiran terhadap terjadinya intimidasi, intervensi dan kecurangan Pemilu juga banyak kami temui dilapangan.” tutupnya, yang diamini oleh Anies dan para anggota tim kecil Koalisi Perubahan lainnya.