Blog - Laman 600 dari 630 -

Kontraktor Lokal Dapat Banyak Proyek di Kementerian PUPR proyek jalan pupr jawa tengah

Kontraktor Lokal Dapat Banyak Proyek di Kementerian PUPR

Krisna Arjun 17 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan keterlibatan penyedia jasa/kontraktor lokal.

Kementerian PUPR terus mendorong pembelian Produk Dalam Negeri (PDN) dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena hal ini sangat straregis dalam rangka mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yudha Mediawan mengatakan, berdasarkan data seleksi/tender 2022 yang telah dilaksanakan sebelumnya, terdapat total 872 paket atau sekitar 82% dari total 1.062 paket pekerjaan konstruksi yang pengerjaannya dilaksanakan sepenuhnya oleh penyedia jasa lokal.

“Sedangkan hanya 180 paket atau sekitar 18% yang pengerjaannya dilaksanakan oleh penyedia jasa dari luar provinsi setempat,” kata Yudha.

Dikatakan Yudha, sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP No 12 Tahun 2021 bahwa pelaku usaha jasa konstruksi kualifikasi kecil pada Provinsi setempat dapat berpartisipasi dalam bentuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan mekanisme sub kontrak untuk pekerjaan dengan segmentasi besar, mekanisme sub kontrak dan KSO untuk segmentasi menengah, serta dapat langsung mengikuti tender untuk segmentasi kecil.

“Untuk pemberdayaan pengusaha lokal di daerah dilakukan dengan Pelatihan ahli PJTBU (Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha) dan PJSKBU (Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha), Pelatihan SMKK (Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi), dan Pemberdayaan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang membidangi Jasa Konstruksi,” kata Yudha.

Sedangkan untuk mendukung peningkatan pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN), Yudha mengatakan saat ini tercatat sudah sebanyak 3,4 juta PDN masuk e-katalog, dari sebelumnya hanya 50 ribu produk.

“Pembelian PDN mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Target PDN PUPR tahun 2023 sebesar 95% dari Pagu atau sebesar Rp118,94 triliun,” ujarnya.

Untuk implementasi e-katalog sektoral, Yudha menyebutkan hingga 31 Maret 2023, total e-katalog sektoral PUPR sebanyak 28 etalase terdiri dari 139 kategori produk dan digunakan oleh 1.806 penyedia.

“Nilai rupiah yang telah dibelanjakan melalui e-katalog sektoral telah mencapai sebesar Rp10,2 triliun. Sebagian besar pembelanjaan dilakukan oleh Kementerian PUPR sendiri melalui balai-balai pelaksana di daerah, sementara itu sisanya oleh instansi lain,” katanya.

Dikatakan Yudha, saat ini ada kurang lebih 80 instansi di luar Kementerian PUPR yang telah melakukan pengadaam barang dan jasa di e-katalog sektoral, terdiri dari 14 Pemerintah Provinsi, 65 Pemerintah Kota/Kabupaten, dan 1 instansi pendidikan yakni Politeknik Tanah Laut di Kalimantan Selatan.

Terkait progres pelaksanaan lelang/tender tahun anggaran 2023, Yudha menyebutkan hingga 6 April 2023 telah dilaksanakan proses pemilihan sebanyak 2.579 paket dengan status sudah terkontrak 45,25% atau 1.167 paket, sudah Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) sebanyak 120 paket, sementara yang belum lelang sebanyak 386 paket.

“Sementara sebesar 35,13% atau 906 paket dalam proses lelang, dengan rincian 636 paket belum penetapan, 165 paket sudah Berita Acara Hasil Pemilihan, dan 105 paket sudah penetapan,” ujarnya.

Sedangkan dalam rangka mendukung pembangunan IKN, Yudha mengatakan progres pelaksanaan seleksi paket khusus IKN tahun 2022- 2023, sampai saat ini total paket IKN pada Ditjen Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Perumahan sebanyak 158 paket senilai Rp51,38 triliun, dengan status sudah terkontrak sebesar 63,92% atau 101 paket dengan nilai Rp26,8 triliun.

“Paket yang sedang dilelang sebesar 9,49% atau 15 paket dengan rincian sudah penetapan sebanyak 5 paket senilai Rp85,3 miliar dan belum penetapan sebanyak 10 paket senilai Rp1,86 triliun,” ungkapnya.[MP]

Amerika Serikat Bakal Kasih Hibah Senilai USD649 Juta Lewat Program Compact II MCC

Farah Akhmad 17 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Pemerintah Amerika Serikat menandatangani komitmen hibah senilai 649 juta US Dollar untuk Indonesia melalui program Compact II Millennium Challenge Corporation (MCC).

MCC merupakan sebuah program hibah dari Pemerintah Amerika Serikat ke berbagai negara yang bertujuan mengentaskan kemiskinan dengan memacu pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Pemberian komitmen hibah tersebut merupakan yang kedua kalinya bagi Indonesia. Sejak 2013-2018 lalu, Indonesia telah diberikan komitmen hibah program Compact I MCC dengan total mencapai 600 juta US Dollar.

Acara penandatanganan kesepakatan hibah dilakukan pada 13 April di kota Washington DC dengan dihadiri Secretary of the US Department of Treasury, Janet Yellen; Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati; Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Rosan Roeslani; dan Vice President Department of Compact Operations of the Millennium Challenge Corporation (MCC), Cameron Alford.

Menkeu mengatakan, melalui program ini Pemerintah Amerika Serikat terus berkomitmen untuk tidak hanya mengambil peran dalam pemulihan ekonomi global, tetapi juga mengentaskan kemiskinan dunia melalui pemberian hibah dan bantuan kepada berbagai negara.

Dalam program Compact II MCC, Menkeu menyebut ada 3 tujuan utama yang akan diakselerasi selama periode 5 tahun ke depan, yaitu pengembangan transportasi dan logistik di sejumlah wilayah seperti Riau, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, dan Bali.

Selain itu program ini juga bertujuan mengembangkan pasar keuangan serta pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pada kesempatan tersebut, Menkeu mewakili masyarakat dan Pemerintah Indonesia, mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Pemerintah Amerika Serikat atas kepercayaan yang diberikan.

“Kita semua tentu berharap program ini akan memberikan manfaat yang sangat luas bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam mengentaskan kemiskinan”, pungkasnya.

BRI Dapat Predikat Best Bank Awards Global Finance 2023 bank rakyat indonesia bri

BRI Dapat Predikat Best Bank Awards Global Finance 2023

Ali Ramadan 17 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Untuk dua tahun berturut-turut, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dinobatkan sebagai Best Bank in Indonesia oleh Global Finance pada penyelenggaraan 30th Annual Best Bank Awards 2023.

Global Finance sendiri merupakan majalah keuangan terkemuka di dunia yang didirikan pada 1987 di New York serta memiliki jangkauan peredaran di 163 negara.

Mengutip rilis resmi dari Global Finance, Pendiri dan Direktur Editorial Global Finance Joseph D. Giarraputo menungkapkan Best Bank Awards tahun ini merupakan bentuk pengakuan terhadap lembaga keuangan yang mampu menawarkan layanan terluas dan terlengkap serta keandalan yang diperlukan untuk menjaga keberlangsungan dalam jangka panjang.

“Dalam memilih bank-bank top ini, Global Finance mempertimbangkan faktor-faktor penilaian, mulai dari sisi kuantitatif hingga informasi yang bersifat subyektif. Kriteria objektif yang dipertimbangkan meliputi pertumbuhan aset, profitabilitas, jangkauan geografis, strategi, pengembangan bisnis baru dan inovasi produk,” papar Joseph.

“Sementara itu, informasi yang bersifat subyektif mencakup pendapat analis ekuitas, analis peringkat kredit, konsultan perbankan, dan pihak lainnya yang terlibat dalam industri ini”, imbuh Joseph.

Dari sisi kinerja, di sepanjang tahun 2022 BRI berhasil mempertahankan kinerja gemilangnya.

BRI secara konsolidasian berhasil mencatatkan kinerja positif dengan pencapaian rekor laba dengan mencetak laba sebesar Rp.51,4 triliun pada akhir tahun lalu.

Terkait dengan pencapaian tersebut, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan tiga kunci keberhasilan BRI dalam menjaga bottom line kinerja perusahaan.

“Pertama, BRI berhasil melakukan efisiensi utamanya melalui menekan biaya dana (cost of fund) melalui perbaikan funding structure peningkatan dana murah (CASA).”

“Faktor kedua yang memberikan kontribusi besar terhadap kinerja perseroan yakni pendapatan berbasis komisi atau fee based income yang tumbuh double digit yang merupakan buah dari transformasi digital.”

“Ketiga, BRI terus mengoptimalkan upaya recovery sebagai bagian dari efisiensi,” paparnya.

Sunarso pun mengungkapkan optimisme-nya bahwa di tahun ini BRI dapat meneruskan momentum kinerja positif di tahun lalu, meskipun saat ini kondisi ekonomi global masih diselimuti ketidakpastian. Dimana pihaknya menargetkan kredit akan tumbuh di level 10-12%.

Sahroni Minta Polemik Johanis Tanak Dibawa ke DPR! Ahmad Sahroni DPR

Sahroni Minta Polemik Johanis Tanak Dibawa ke DPR!

Hedi Batubara 16 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendorong polemik Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dengan Kepala Biro Hukum Ditjen Minerba Kementerian ESDM Idris Sihite diselesaikan di hadapan DPR.

Sahroni meminta, pihak terkait tak saling lempar pembelaan diri di media massa yang berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

“Jadi lebih baik jangan gaduh, jangan saling menyalahkan di media. Selesaikan saja di hadapan DPR agar lebih transparan,” kata Sahroni melalui keterangan tertulisnya.

Politisi Fraksi Partai NasDem itu tak ingin polemik chat (obrolan) Johanis dengan Idris berlarut-larut. Sebaiknya, permasalahan tersebut diselesaikan secara kenegaraan agar tidak menimbulkan drama di tengah masyarakat.

“Selesaikan secara hubungan kelembagaan, duduk bersama di DPR. Jika merasa informasi tersebut tidak benar, sampaikan pembelaan dan klarifikasi di hadapan kami. Mari sama-sama kita verifikasi kasus ini agar cepat menemui kejelasan,” ujar Sahroni.

Sahroni menegaskan, DPR akan memanggil KPK guna meminta klarifikasi tentang sejumlah kisruh yang belakangan terjadi di lembaga antirasuah tersebut.

“Termasuk soal chat ini. Biar rakyat lihat dan dengar langsung. Lalu hasilnya kami akan rekomendasikan untuk proses lebih lanjut bila ada pelanggaran,” tukasnya.

Sebelumnya, percakapan Johanis dengan Idris tersebar di media sosial Twitter. Dalam pesan yang beredar, Johanis dan Idris membicarakan masalah keuangan.

Wakil Ketua KPK itu ingin membuka bisnis baru untuk memenuhi kebutuhan hidup di Jakarta. Johanis mengamini chat tersebut merupakan pembicaraannya dengan Idris. Diskusi mereka disebut terjadi pada Oktober 2022.

Korupsi dan Pencucian Uang Tidak Terkendali, Indonesia Terkucil dan Terkunci: Jokowi dan DPR Panik? Mahfud MD - Foto: BPMI Setpres/Kris

Korupsi dan Pencucian Uang Tidak Terkendali, Indonesia Terkucil dan Terkunci: Jokowi dan DPR Panik?

Hedi Batubara 16 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Indonesia menandatangani konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi pada 2003, dan meratifikasi melalui UU Nomor 7 pada 2006.

Tetapi, undang-undang untuk mendukung konvensi PBB melawan korupsi tersebut tidak kunjung selesai.

Artinya, Indonesia dianggap tidak serius melawan korupsi, dan tindak pidana lainnya, seperti kejahatan lingkungan, judi ilegal, pertambangan ilegal, perdagangan manusia, dan banyak lainnya.

Untuk mendukung konvensi PPB melawan korupsi dan kejahatan keuangan lainnya, diperlukan UU Anti Korupsi, UU Anti Pencucian uang, dan khususnya UU Perampasan Aset.

Indonesia memang sudah ada UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Tetapi, kedua UU tersebut tidak cukup untuk mengungkap hasil korupsi dan pencucian uang internasional yang masuk ke Indonesia.

Artinya, UU Indonesia tidak mampu menyita aset hasil kejahatan internasional. Jangankan internasional, menyita aset koruptor atau kejahatan keuangan asal dalam negeri saja susah.

Bukannya memperkuat konvensi PBB dalam melawan korupsi dan pencucian uang internasional, Sri Mulyani dan Jokowi malah menyediakan fasilitas Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty 2016/2017 dan 2022, yang intinya sama dengan pencucian uang secara legal, difasilitasi pemerintah.

Fasilitas “pencucian uang” ini sangat cepat disetujui DPR, dan disahkan menjadi UU Pengampunan Pajak.

Tentu saja, seperti disampaikan Bambang Pacul dari PDIP, persetujuan DPR pasti sudah mendapat restu dari para Ketua Umum Partai Politik. Sebaliknya, UU Perampasan Aset terbengkalai sejak 2006.

Sejak 2009, laporan PPATK terkait dugaan pencucian uang di kementerian keuangan juga tidak ada tindak lanjut. Semua pihak mencari alasan pembenaran.

Intinya, Jokowi, Sri Mulyani, DPR bersama Ketum parpol, sudah melakukan tindakan yang berlawanan dengan konvensi PBB melawan korupsi.

Uang judi ilegal Rp155 triliun terkuak, tetapi tidak digubris. Tambang ilegal terbongkar, juga tidak digubris. Tiba-tiba meledak dugaan pencucian uang yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan senilai Rp349 triliun.

Sri Mulyani tertekan. Jokowi juga tertekan. Indonesia dikucilkan. Keuangan untuk Indonesia terkunci.

Program insentif mobil listrik Amerika Serikat tidak termasuk yang menggunakan komponen batere Indonesia.

Dana untuk transformasi energi Indonesia senilai 20 miliar dolar AS juga tidak turun.

Luhut tergopoh-gopoh terbang ke AS. Untuk apa? Semua usaha Luhut dan pemerintah Indonesia akan sia-sia, selama Indonesia dianggap tidak serius melawan korupsi dan pencucian uang, sesuai konvensi PBB Melawan Korupsi.

Ada dua hal kritikal bagi Indonesia agar tidak dikucilkan. Pertama menjadi anggota penuh FATF (Financial Action Task Force) untuk memberantas pencucian uang internasional, termasuk hasil korupsi.

Apalagi Indonesia selama ini dianggap surga pencucian uang. Karena hukum bisa dikondisikan, tergantung uang. Seperti Henri Surya, pemilik Indosurya, bisa bebas setelah menipu Rp106 triliun. Meskipun sekarang di tangkap lagi. Tapi bagaimana dengan asetnya? Apakah bisa dirampas dan dikembalikan kepada korbannya?

Untuk itu, UU Perampasan Aset menjadi kunci utama untuk menyelamatkan korban korupsi dan tindak pidana pencucian uang, baik korban perorangan maupun negara. Dan UU Perampasan Aset juga menjadi kunci untuk bisa menjadi anggota penuh FATF.

Indonesia satu-satunya negara G20 yang belum menjadi anggota FATF. Betapa memalukan.

Tidak heran Mahfud panik. Draf RUU Perampasan Aset dikebut. Segera dikirim ke DPR, semua lembaga dan kementerian sudah setuju, kata Mahfud.

Selain itu, Indonesia juga mengajukan diri secara sukarela untuk menjadi anggota FATF. Targetnya Juni ini sudah bisa menjadi anggota FATF. Kalau tidak, sumber keuangan akan terkunci, dan terkucilkan. Terlihat jelas, betapa paniknya Jokowi.

DPR juga dalam tekanan, termasuk Ketum Parpol. UU Perampasan Aset harus selesai Juni, menjelang evaluasi menjadi anggota FATF. Luar biasa. Ekspres.

Indonesia masuk babak baru. Uang pejabat dan para pengusaha Indonesia yang disimpan di luar negeri dari hasil ilegal, segera terlacak oleh FATF dan Interpol.

Rakyat mendukung penuh, RUU Perampasan Aset harus segera disahkan menjadi UU. Untuk menyelamatkan Indonesia dari para predator koruptor. (MT)

Oleh: Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

Kok RI-1 Mau Menerima Boss Mac Mooran? 1681646745179

Kok RI-1 Mau Menerima Boss Mac Mooran?

Hedi Batubara 16 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – CERI menjelang buka puasa mendapat pesan penting dan serius dari senior pertambangan yang ikut merancang UU Minerba. Pesan penting itu di antaranya menyatakan PT Freeport Indonesia (PT FI) bukan Mac Mooran. Mac Moran hanya pemegang saham minoritas di PTFI.

Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, Minggu (16/4/2023) di Jakarta.

“Selain itu, pesan penting itu juga menegaskan bahwa pemegang saham mayoritas PT Freeport Indonesia adalah BUMN PT.MID serta Tony Wenas adalah Dirut PTFI. Harusnya, PTFI lah yang aktif bicara atau bertemu dengan Plh Dirjen Minerba atau Menteri ESDM, tidak ada urusan dengan Richard Adkinson. Sehingga, RI-1 menerima kedua person ini sangat memalukan dan ini merendahkan martabat bangsa,” ungkap Yusri mengutip pesan penting itu.

Pesan itu menurut Yusri juga mengungkapkan keheranannya atas sikap Presiden.

“RI -1 bisa galak ngomong menghadapi WTO, tetapi kenapa lemah kepada Mac Mooran? Rasa-rasanya tidak nyambung dan kok bisa ya? Harusnya RI -1 minta Menteri ESDM menyelesaikan hal ini, jangan terulang kedua kali seperti pengalaman Sudirman Said (SS) sewaktu dulu jadi Menteri ESDM, di by pass Moffet yang ketemu dahulu RI-1, barulah belakangan Sudirman Said datang tinggal didikte RI-1 apa yang harus dilakukan!,” ungkap Yusri meneruskan pesan itu.

Pakar pertambagan itu juga mengungkapkan bahwa ada pepatah mengatakan, keledai pun tidak akan mau terantuk kakinya dua kali di batu yang sama.

“Jika begini mengelola nagara, tidak menghormati pembantunya untuk melaksanakan tugasnya, yah sudah, kerja sendiri saja! Apa kesan publik? Ha…, sama Mac Mooran saja kagak bisa tegas dan konsisten, bagaimana bisa omong Kita adalah bangsa yang besar dan berdaulat,” sambung Yusri.

Menurut rekannya itu, kata Yusri, tidak ada alasan yang rasional dan konstitusional yang menyebabkan RI -1 mau menerima kedua ‘badut’ di atas, tanpa terlebih dahulu pembantunya yaitu MESDM dan Dirjen Minerba beserta Menkonya menyelesaikan masalah,

“RI -1 adalah benteng terakhir bukan prajurit depan yang langsung head to head! Apa karena Ditjen Minerba selama ini selalu dijabat Plh secara terus menerus? Apalagi ternyata saat ini Idris F Sihite lagi bergelut menepis memperoleh bocoran Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi (LKTPK) KPK di Ditjen Minerba terkait Tukin, Penetapan Kuota RKAB (Rencana Kerja Anggaran Biaya), rekomendasi ekspor dan pemenuhan dan pelanggaran DMO (Domestic Market Obligation). Semoga 2024 nanti kita dpt RI-1 yang Kesatria dalam segala hal!,” tutup Yusri membeberkan isi pesan penting tersebut.(MT)

KPK Soroti Aset Pemprov Maluku yang Banyak Dikuasai Mantan Pejabat

Hedi Batubara 16 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Penguasaan aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) baik oleh mantan pejabat atau pensiunan dan pejabat aktif Aparatur Sipil Negara (ASN) di Maluku, masih marak.

Hal ini diketahui dari hasil monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2022.

Melihat temuan tersebut, dalam dua pekan terakhir, KPK melakukan pembahasan intensif terkait langkah penertiban aset dari Pemprov Maluku, khususnya kendaraan dinas.

Guna memantau upaya Pemda, KPK pun menggelar rapat monitoring dan evaluasi pada 14 April 2023 di Kantor Gubernur Maluku yang diwakili oleh Kepala Satuan Tugas Koordinasi Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK Dian Patria.

“Kami berharap para mantan pejabat atau ASN yang masih menguasai kendaraan dinas di luar prosedur, agar segera mengembalikannya kepada Pemda. Sudah saatnya kita berbenah, sebab kapasitas fiskal Pemda masih terbatas, tidak layak dibelanjakan untuk memenuhi gaya hidup pejabat, ASN, atau mantan pejabat. Sementara kita masih punya PR besar untuk menyejahterakan rakyat Maluku dan mengurangi angka kemiskinan,” kata Dian.

Sebelumnya, KPK telah meminta kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Maluku, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku, dan Inspektorat Maluku untuk menyampaikan kepada semua pihak yang tidak berhak, untuk segera mengembalikan aset yang dikuasainya.

OPD juga telah mengirimkan surat secara resmi, agar kendaraan yang dikuasai segera dikembalikan. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Gubernur Maluku tanggal 28 Oktober 22 tentang Penertiban Kendaraan Dinas Milik Pemprov Maluku.

Hasilnya, tercatat setidaknya ada 7 kendaraan dinas roda 4 yang telah dikembalikan ke Pemda setelah OPD melakukan pendekatan formal dan informal. Sayangnya, jumlah ini masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan kendaraan dinas yang belum dikembalikan.

Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku misalnya, dari 7 kendaraan dinas yang tercatat dikuasai oleh mantan pejabat atau pejabat yang sudah dimutasikan , hanya 1 yang sudah dikembalikan pada OPD.

Sedangkan, data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku menunjukkan, setidaknya ada dua kendaraan dinas roda empat yang masih dikuasai oleh mantan pejabat.

Begitu juga tercatat pejabat/mantan pejabat Pemrov Maluku yang masih menguasai aset kendaraan dinas antara lain mantan Kadis Pendidikan & Kebudayaan, anggota Dinas Kelautan dan Perikanan dan mantan Kepala Badan Ketahanan Pangan.

Padahal Dinas Pertanian Provinsi Maluku telah mengirimkan surat resmi pada pejabat terkait agar segera mengembalikan kendaraan dinas, paling lambat 12 April 20223 kemarin.

Di sisi lain, untuk mencegah agar tidak terjadi kerugian daerah, KPK meminta agar OPD memperbaiki tata kelola barang milik daerah. Setiap kendaraan dinas yang tercatat tidak boleh dikuasai oleh setiap pejabat baik yang sudah pensiun maupun yang dimutasi ke tempat lain.

BPKAD dan Inspektorat Provinsi Maluku juga akan mendorong agar Pemprov menyusun kebijakan yang akan menunda pemberian SK Pensiun dan hak-hak bagi pensiunan jika aset yang dikuasainya belum dikembalikan.

Setiap pemanfaatan kendaraan dinas pada OPD harus dicatatkan dalam bentuk berita acara penggunaan dan akan dilaporkan secara riil kepada BPKAD untuk menimbulkan efek jera. Serta Pemda akan berkoordinasi dengan APH untuk menegakan sanksi pidana jika terbukti ada unsur penggelapan atau penyalahgunaan aset daerah.

Meski demikian, atas inisiatif pengembalian kendaraan dinas tersebut, KPK melihat sudah ada itikad baik dari OPD untuk berbenah dan kesadaran dari mantan pejabat atau pensiunan untuk mengembalikan barang milik Pemda.

“Namun kami berharap, pada saat pengembalian kendaraan tersebut juga disertai dengan dokumen kepemilikan yang melekat pada kendaraan. Jangan kendaraannya dikembalikan namun kuncinya dibawa pulang agar bisa diambil lagi kalau KPK sudah balik ke Jakarta,” jelas Dian.

Efek Domino

Penertiban persoalan penguasaan aset oleh pihak yang tidak semestinya ini dilakukan agar tidak memunculkan efek domino di kemudian hari. Sebab jika aset milik Pemprov dikuasai per seorangan, kendaraan yang semestinya dimanfaatkan untuk kepentingan operasinal jadi tidak tersedia.

Ketiadaan kendaraan operasional ini menjadi alasan ketika OPD mengajukan anggaran pengadaan kendaraan dinas yang baru. Akibatnya porsi anggaran yang semestinya dimanfaatkan untuk kepentingan program yang bersinggungan langsung dengan kepentingan publik, menjadi tergerus.

Alhasil, cita-cita untuk menjadikan belanja pemerintah sebagai stimulus bagi pembangunan ekonomi masyarakat, menjadi tidak tercapai.

“Sebenarnya, carut marutnya persoalan pengelolaan kendaraan dinas di Maluku bermula dari faktor tata kelola aset dan integritas dari pejabat pengguna aset. Selama ini seorang pejabat ketika dimutasikan ke dinas atau unit yang lain, kendaraan yang ada dalam penguasaannya juga dibawa serta tanpa adanya pencatatan administratif yang baik,” tutur Dian.

Sehingga, Dian melanjutkan, Pemda tidak memiliki database yang akurat untuk memonitor penguasaan aset. OPD tidak memberikan informasi dan data yang real time kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai kuasa pengelola aset Pemda. Alhasil kendaraan dinas sulit dideteksi siapa penggunanya.

Kesalahan tata kelola ini, juga diperparah dengan rendahnya integritas aparat pengguna aset. Data Pemprov menunjukkan sejumlah pensiunan pejabat dan ASN aktif masih menguasai kendaraan dinas.

“Mereka enggan mengembalikan kendaraan tersebut dengan dalih bahwa kendaraan dalam keadaan rusak berat, hilang, kendaraan sudah tidak layak pakai, minta diputihkan dan sebagainya. Bahkan, ada yang secara nyata meminta agar kendaraan tersebut dihibahkan Pemda kepada yang bersangkutan karena jasa-jasanya sebagai mantan pejabat,” tegas Dian.

Di sisi lain, dari laporan masyarakat, KPK juga mendeteksi adanya penggunaan kendaraan untuk semata-mata kepentingan keluarga sang pejabat atau mantan pejabat.

Salah satunya, masyarakat melaporkan adanya sepasang pejabat yang menguasai kendaraan hingga lebih dari 2 unit. Kendaraan tersebut kerap kali berganti nomor plat sebagai kendaraan pribadi untuk dipakai sehari-hari oleh anak sang pejabat.

Untuk itu, KPK mewanti-wanti agar Pemda segera memperbaiki tata kelola aset dan segera melakukan aksi nyata untuk menyelamatkan aset.

Rapat monitoring dan evaluasi di Maluku ini juga dihadiri oleh Inspektur Pemerintah Provinsi Maluku, Kepala BPKAD Provinsi Maluku, serta perwakilan seluruh OPD dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon.

Ada Kampus Abal-abal di Purwakarta? DPR Andreas Hugo Pareira

Ada Kampus Abal-abal di Purwakarta?

Ali Ramadan 16 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira menyampaikan, ada beberapa temuan yang diperoleh Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke Kabupaten Purwakarta yang berkaitan dengan bidang pendidikan, diantaranya yaitu laporan mengenai adanya kampus abal-abal yang terdapat di Kabupaten Purwakarta.

Menanggapi hal tersebut Andreas meminta akses link dan data yang valid tentang kebenaran keberadaan perguruan tinggi tersebut agar kedepannya bisa dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan yang berlaku.

“Tadi ada temuan-temuan yang kami peroleh bahwa ada lebih dari 30 lembaga perguruan tinggi abal-abal yang ada di Kabupaten Purwakarta. Ini tentu harus menjadi perhatian baik dari L2Dikti Jawa Barat maupun juga Dirjen pendidikan tinggi. Karena ini akan sangat merusak citra dan merusak kualitas pendidikan tinggi kita,” kata Andreas.

“Oleh karena itu tadi dari Dewan Pendidikan Kabupaten Purwakarta kami minta link-nya untuk kemudian dicek. Sehingga ini tidak mengorbankan masyarakat dalam hal pendidikan tinggi, terutama pemanfaatan ijazah untuk tujuan-tujuan yang tidak sesuai dengan kepentingan pendidikan itu sendiri,” ujar Andreas.

Menurutnya, soal kampus abal-abal ini adalah menyangkut soal kebutuhan (demand) dari masyarakat. Dikatakannya, seperti sekarang ini ketika sedang musim caleg, banyak yang memanfaatkan hal tersebut untuk kepentingan mencalonkan diri sebagai caleg.

“Banyak juga yang memanfaatkan ini untuk kepentingan kenaikan pangkat atau jabatan, baik didalam swasta maupun pemerintah. Tentu harus kita katakan bahwa ini adalah penyalahgunaan atau illegal,” ujarnya.

“Oleh karena itu memang semua pihak harus bersikap hati-hati di dalam melakukan rekrutmen-rekrutmen. Perlu ada pendataan dan pengecekan, kalau memang ini benar maka ini adalah tindakan kriminal. Penipuan kepada masyarakat. Oleh karenanya harus ada laporan kepada penegak hukum,” tandasnya.

Sambut Mudik Lebaran 2023, Pemerintah Perbaiki Fasilitas Rest Area Jalan Tol

Monica Putri 16 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama dengan Kementerian Perhubungan, Korps Lalu Lintas (Korlantas) POLRI dan juga stakeholder terkait, bekerja sama dalam mendukung keamanan dan kenyamanan arus mudik Lebaran 2023.

Terlebih, Kementerian Perhubungan memprediksi, jumlah pemudik pada Lebaran 2023 ini mencapai 123,8 juta. Jumlah tersebut mengalami peningkatan 47% secara nasional dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Triono Junoasmono mengatakan, dalam mengantisipasi peningkatan jumlah pemudik tersebut, Kementerian PUPR telah menyiapkan jalan tol sepanjang 2.624 km dengan 70 ruas jalan tol yang dikelola oleh 49 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan tersebar di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Bali.

“Kementerian PUPR juga memiliki 47.602 km jalan nasional dengan kemantapan 91,8% yang siap digunakan. Untuk jalan tol, kami juga menyiapkan ruas operasi tambahan di Jawa. Seperti Cinere-Jagorawi seksi 3A, Becakayu Seksi 2A dan 2A Ujung, Semarang-Demak Seksi 2 yang sudah dioperasikan pada 25 Februari 2023 dan Krian-Legundi-Bunder-Manyar ramp 2, 4, 5, dan 8 junction Wringinanom.”

“Di luar itu, kami juga menyiapkan 11 ruas yang akan difungsionalkan selama Mudik Lebaran saja yaitu 7 ruas di Jawa dan 4 di Sumatera dengan total panjang 222 km,” kata Triono.

Kementerian PUPR juga intens berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, baik dengan Korlantas POLRI, Kementerian/ Lembaga lain seperti Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah dan BUJT dengan melakukan survey bersama untuk memastikan jalan tol yang beroperasi sesuai dan aman untuk digunakan.

“Saat ini, kami masih menyelesaikan beberapa perbaikan dan pelebaran jalan yang akan kami targetkan selesai di H-10 Lebaran. Setelahnya, semua peralatan berat akan dikeluarkan, sehingga pengguna jalan bisa langsung menggunakan jalan tersebut,” kata Triono.

Triono menambahkan, terkait 11 ruas jalan tol yang akan difungsionalkan, masih ada beberapa hal yang perlu diantisipasi seperti kurangnya penerangan jalan, atau kurang lengkapnya fasilitas, seperti Rest Area. Sehingga, 11 ruas tersebut belum dapat difungsionalkan sepenuhnya.

“Misalnya Jalan Tol Cisumdawu yang akan kami fungsionalkan hanya dari pagi sampai siang hari karena memang belum lengkap. Tapi nanti di 11 ruas tersebut akan kami siapkan Rest Area sementara dengan fasilitas toilet, mobile BBM dan juga gardu makanan-minuman secara sederhana.”

“Kami juga akan menyiapkan Rest Area sementara di jalan tol Cikampek-Palimanan KM 81 A dan B. Mudah-mudahan dapat menampung traffic flow di jalan tol,” tambahnya.

Dari pengalaman tahun sebelumnya yang berjalan lancar, Kementerian PUPR juga akan menambahkan 2.833 mobile toilet tambahan dari jumlah eksistingnya 6.175 toilet. Sehingga total jumlah mobile toilet yang disiapkan ada sekitar 9 ribu.

Tak hanya itu, Kementerian PUPR juga menyediakan fasilitas tambahan berupa Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Rest Area di Pulau Jawa. Tepatnya di KM 13 A jalur Jakarta-Merak, sedangkan untuk jalur Jakarta-Probolinggo terdapat pada KM 6B, KM 208B, KM 389B, KM 456B, KM 519B, KM 616B, KM 207A, KM 379A, KM 519A, KM 626A, dan KM 695A.

Lalu dari arah Jakarta ke Merak, Kementerian PUPR bekerja sama dengan ASDP untuk menyediakan loket pembelian tiket ferry penyeberangan di rest area KM 43 dan KM 68.

Kementerian PUPR juga menyiapkan Tim Tanggap Bencana pada Posko Siaga yang siap mengantisipasi kondisi darurat seperti banjir, genangan air, tanah longsor dan sebagainya.

“Dalam meningkatkan servis operasional jalan tol, kami menyiapkan layanan transaksi Mobile Reader supaya antrean tidak terlalu panjang. Gardu transaksi juga beroperasi penuh dan penyiagaan genset 24 jam.”

“Terkait lalu lintas, kami juga bekerja sama dengan Korlantas dan Kementerian Perhubungan untuk menyiapkan sarana prasarana dan penempatan personil untuk rekayasa lalu lintas khususnya di titik-titik rawan macet,” jelas Triono.

Dukungan lain yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan estetika atau beautifikasi dan landscaping jalan tol serta penyediaan aplikasi jalan tol yang disebut Tol Kita.

Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat mengecek melalui HP mengenai kondisi lalu lintas dan prakiraan cuaca, call center, peta jalan tol, tarif tol dan titik-titik lokasi Rest Area.

Triono berharap dengan fasilitas jalan, jembatan serta dukungan lain yang sudah dilakukan Kementerian PUPR, dapat digunakan masyarakat dengan baik.

“Kami menghimbau juga untuk memperhatikan safety, jangan sampai jalan sudah baik, tapi speed limit kurang diperhatikan oleh pengendara. Kalau lelah bisa juga beristirahat di Posko Siaga yang kami siapkan baik di jalan tol maupun jalan non tol,” tutup Triono.

Serapan Anggaran Kementerian ATR-BPN Tidak Maksimal

Ali Ramadan 16 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengkritisi realisasi serapan anggaran Kementerian ATR/BPN hingga bulan Maret (Triwulan I) tahun 2023.

Sebab, menurutnya, serapan anggaran di kementerian itu dinilai lebih banyak diserap untuk program dukungan manajemen, namun belum maksimal diserap untuk program pengelolaan dan layanan pertanahan serta program penyelenggaraan penataan ruang.

“Setelah dielaborasi, capaian anggaran output prioritas tahun 2023 masih terdapat realisasi yang belum digunakan sama sekali pada tiga jenis kegiatan, dokumen persetujuan substansi RDTR Kab/Kota, peta tematik pertanahan dan ruang, dan data tanah ulayat,” kata Guspardi Gaus dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Parlementaria.

Terkait realisasi anggaran ini juga Komisi II menuliskannya dalam kesimpulan rapat dengan Kementerian ATR/BPN, dan meminta Kementerian ATR/BPN RI meningkatkan capaian realisasi anggaran TA 2023 terutama pada program penyelenggaraan penataan ruang dan program pengelolaan dan layanan pertanahan.

Sementara itu, disampaikan Guspardi, jenis kegiatan lainnya seperti peta zona nilai tanah, akses reformasi dan SK redistribusi tanah, capaian anggarannya baru berkisar antara 0,02 sampai 0,04 persen. Hal ini menimbulkan pertanyaan publik bahwa realisasi anggaran kegiatan-kegiatan tersebut belum bergerak signifikan.

“Apakah ada kendala yang dihadapi dalam persoalan ini sehingga capaiannya belum menggembirakan,” tanyanya.

Legislator dari Fraksi PAN ini juga menyoroti adanya pemotongan anggaran dari pemerintah terhadap Kementerian ATR/BPN sebesar Rp411,66 miliar. Sumber dana yang dipotong adalah rupiah murni dari 3 (tiga) jenis belanja, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

Menurutnya, untuk jenis belanja barang dan belanja modal bisa dilakukan penyesuaian walau ada pemotongan anggaran. Namun penyesuaian sulit dilakukan untuk belanja pegawai.

“Jumlah pengeluaran untuk belanja pegawai ketika diajukan kepada Kemenkeu dan Bappenas tentu sudah terukur berdasarkan jumlah pegawai menurut golongan dan jabatan dan lain sebagainya. Belanja pegawai itu merupakan kewajiban negara untuk membayarkannya,” tutupnya.

Kontraktor Lokal Dapat Banyak Proyek di Kementerian PUPR

Amerika Serikat Bakal Kasih Hibah Senilai USD649 Juta Lewat Program Compact II MCC

BRI Dapat Predikat Best Bank Awards Global Finance 2023

Sahroni Minta Polemik Johanis Tanak Dibawa ke DPR!

Korupsi dan Pencucian Uang Tidak Terkendali, Indonesia Terkucil dan Terkunci: Jokowi dan DPR Panik?

Kok RI-1 Mau Menerima Boss Mac Mooran?

KPK Soroti Aset Pemprov Maluku yang Banyak Dikuasai Mantan Pejabat

Ada Kampus Abal-abal di Purwakarta?

Sambut Mudik Lebaran 2023, Pemerintah Perbaiki Fasilitas Rest Area Jalan Tol

Serapan Anggaran Kementerian ATR-BPN Tidak Maksimal

Baca Juga Berita Ini

Ustaz Sobri Lubis Ancam Konsolidasi dengan Elemen Masyarakat untuk Makzulkan Gibran

Dua Tahun Prabowo-Gibran, Anas Urbaningrum Desak Daya Beli Rakyat Diperkuat

Habib Umar Alhamid: KPK Jangan Jadi Pemain Politik, Tuntaskan Kasus Korupsi Lama!

BYAN Bisnis Batu Bara di Indonesia, Donasi Fantastis ke Singapura: Warganet Pertanyakan Keadilan untuk Warga Kalimantan