21 Oktober 2026

Blog

Ini Daftar Lima Dewan Pengawas LPP TVRI 2022-2027 Ini Daftar Lima Dewan Pengawas LPP TVRI 2022-2027

Ini Daftar Lima Dewan Pengawas LPP TVRI 2022-2027

Ali Ramadan 16 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – DPR RI menetapkan 5 (lima) calon anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI melalui Sidang Paripurna, Kamis (13/4/2023) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.

Penetapan tersebut diputuskan berdasarkan hasil uji kelayakan (fit and proper test) terhadap 15 calon anggota dewan pengawas LPP TVRI periode 2022-2027 yang dilakukan oleh Komisi I DPR RI.

“Sidang dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi I DPR RI atas hasil uji kelayakan terhadap calon anggota dewan pengawas LPP TVRI periode 2022-2027 tersebut dapat disetujui?” tanya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin Rapat Paripurna DPR RI, diikuti dengan persetujuan dari para anggota DPR RI yang hadir.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono memaparkan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap para calon dewan pengawas LPP TVRI periode 2022-2027.

Bambang menyampaikan bahwa uji kelayakan yang digelar berjalan dengan lancar dan dilakukan sesuai dengan pasal 2 ayat 10 UU Penyiaran.

Dalam laporan tersebut, Komisi I juga meminta komitmen dari lima calon dewan pengawas terpilih untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya secara profesional dan menghindari segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

“Komisi I DPR RI minta komitmen Calon Anggota Dewas LPP TVRI Periode 2022-2027 untuk dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan LPP TVRI sesuai peraturan perundang-undangan secara profesional dan bertanggung jawab, serta senantiasa menjaga moralitas, integritas, dan independen,” ujarnya.

“Di samping itu, diharapkan 5 (lima) Calon Anggota Dewas LPP TVRI Periode 2022-2027 terpilih untuk menghindari segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, serta bersedia bekerja secara penuh waktu dengan memprioritaskan penyelesaian tugas-tugas Dewas,” ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra itu saat membacakan laporan Komisi I.

Adapun nama-nama dari 5 (lima) calon anggota Dewan Pengawas LPP TVRI periode 2022-2027 yang telah mengantongi restu untuk kemudian dilantik secara resmi menjadi Dewan pengawas antara lain; Agnes Irwanti dari unsur masyarakat, Agus Sudibyo dari unsur pemerintah, Danang Sangga Buwana dari unsur masyarakat, Hardly Stefano Fenelon Pariela dari unsur masyarakat, dan Sifak dari unsur TVRI.

China Minta APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat, Ini Kata DPR Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) 3

China Minta APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat, Ini Kata DPR

Krisna Arjun 16 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Anggota DPR RI Bakri HM meminta pemerintah bersikap tegas terhadap China terkait permintaannya menjadikan APBN Indonesia sebagai penjamin pinjaman utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Dirinya ingin pemerintah berpikir panjang terkait kasus ini. Jangan sampai anggaran dan kondisi yang stabil saat ini digoyang oleh isu tersebut.

“Orang-orang yang terlibat dalam pembangunan ini harus berpikir panjang. Jangan sampai anggaran-anggaran kita, situasi kondisi kita yang hari ini kita tahu bahwa posisi masih stabil, tapi jangan sampai digoyang oleh isu-isu yang terkadang-kadang yang tidak baik. Harus tegas kepada Pemerintah China saya pikir,” ujar Bakri kepada Parlementaria.

Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional tersebut mengaku terkejut dengan adanya desakan dari pihak China untuk menjadikan penyelesaian masalah utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung harus diperkuat dengan APBN.

Padahal, dirinya menyampaikan, pada kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya bahwa dalam pembangunan kereta cepat tersebut tidak menggunakan dana dari APBN.

“Terus terang saja saya termasuk juga pelaku sejarah yang dulu menolak bahwa kereta cepat ini dibiayai oleh APBN. Ternyata waktu baru-baru kemarin tidak ada satu rupiah pun uang APBN akan masuk (jadi pembiayaan KCJB), tapi pada kenyataannya masuk juga. Tapi kita terkejut adanya desakan dari Pemerintah China ingin bahwa penyelesaian ini harus diperkuat dengan APBN,” ujar Anggota Komisi I DPR RI ini.

Untuk itu, Legislator Dapil Jambi itu pun mendorong pemerintah agar tetap kembali pada kesepakatan awalnya. “Kalau itu memang ada perjanjian utang jangka panjang, ya dilakukan aja. Pemerintah harus tetap kembali kepada kesepakatan awalnya,” tutupnya.

BPK Temukan 3 Masalah pada Laporan Keuangan Pemprov Aceh BPK Temukan 3 Masalah pada Laporan Keuangan Pemprov Aceh

BPK Temukan 3 Masalah pada Laporan Keuangan Pemprov Aceh

Hedi Batubara 15 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh tahun anggaran 2022.

Namun demikian, masih dijumpai beberapa permasalahan yang harus ditindaklanjuti oleh Pemprov Aceh.

Hal itu diungkap Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Ahmadi Noor Supit, kepada Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Saiful Bahri, saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LK Pemprov Aceh, di kantor DPR Aceh, Banda Aceh, Kamis (13/4).

“Pada pemeriksaan LK Pemprov Aceh tahun 2022, BPK menemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, dan yang kami sajikan pada laporan ini ada 3 permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti,” kata Anggota V BPK.

Ketiga permasalah tersebut yaitu, pertama, Pemerintah Aceh belum memutakhirkan regulasi pendapatan pajak air permukaan, yang mengakibatkan Pemerintah Aceh belum dapat merealisasikan penerimaan pajak air permukaan secara optimal.

Kedua, klasifikasi penganggaran dan realisasi belanja pada tujuh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Aceh tidak tepat, sehingga mengakibatkan realisasi belanja pada tujuh SKPD Aceh tersebut tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

“Dan yang ketiga, kekurangan volume atas 18 paket kegiatan belanja modal. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar 12,55 miliar,” ungkap Anggota V BPK.

Anggota V BPK mengingatkan agar rekomendasi yang diberikan BPK berdasarkan temuan dalam LHP, segera ditindaklanjuti selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diserahkan. Hal ini agar rekomendasi tersebut tidak lagi menjadi temuan pada tahun berikutnya.

Selain itu, dalam kesempatan yang sama, Anggota V BPK juga menyampaikan Ihktisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) tahun 2022. IHPD tersebut memuat informasi hasil pemeriksaan pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Aceh selama tahun 2022.

IHPD juga memuat tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan penyelesaian kerugian daerah oleh entitas di wilayah Provinsi Aceh per semester 2 tahun 2022.

Oleh karena itu, Anggota V BPK berharap baik Gubernur maupun Pimpinan DPR Aceh dapat memanfaatkan IHPD yang telah diberikan oleh BPK.

“Kami berharap, IHPD dapat menjadi acuan bagi Pj. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ke daerah untuk lebih meningkatkan fungsi pembinaannya kepada pemerintah kabupaten/kota, dan bagi DPR Aceh untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah,” ungkap Anggota V BPK.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua I DPR Aceh, Dalimi, Wakil Ketua II DPR Aceh, Teuku Raja Keumangan dan Hendra Budian, Wakil Ketua III DPR Aceh, Safaruddin, serta Anggota DPR Aceh, Auditor Utama Keuangan Negara V, Slamet Kurniawan, Sekretaris Daerah Provinsi Aceh, Bustami Hamzah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Aceh, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh, Masmudi, serta para kepala kantor instansi vertikal dan mitra kerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

Olahdata Integra Solusindo Sukses Gelar Webinar Olahdata Integra Solusindo Sukses Gelar Webinar Olahdata Penelitian

Olahdata Integra Solusindo Sukses Gelar Webinar

Ali Ramadan 15 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – CV. ODIS (Olahdata Integra Solusindo), Venti Foundation (Gerakan Peduli Sektor Ketiga), dan Lisa Foundation sukses gelar Webinar Sharing Olahdata Penelitian selama bulan Ramadhan tahun 2023. Kegiatan setiap hari Sabtu yang dimulai tanggal 25 Maret 2023, kemudian dilanjutkan tanggal 1, 8 dan 15 April 2023.

Acara webinar ini di dukung 19 (sembilan belas) kampus, yaitu: Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Universitas Tarumanagara, IAIN Metro Lampung, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Perkumpulan Dosen Peneliti Indonesia (PDPI). Universitas Bina Bangsa, STIE Indonesia Banking School (IBS), Pasca Sarjana Universitas Gorontalo, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Yayasan Keluarga Pahlawan Negara (STIM YKPN), Institut Madani Nusantara (IMN), Universitas Pattimura, STIE Pembangunan Kepulauan Riau, STIE Perdana Mandiri Purwakarta, Universitas Lampung, , STIE Pelita Nusantara Semarang, Universitas Winaya Mukti, Institut Teknologi dan Bisnis Tuban, Universitas Ibnu Chaldun, dan Universitas Respati.

Webinar ini di ikuti oleh 2023 peserta dari 28 Provinsi yaitu: Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Nanggroe Aceh Darussalam, Nusa Tenggara Barat, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Provinsi Sumatera Utara.

Kegiatan webinar Sharing Olahdata dan Analisis Regresi Linier Berganda dengan SPSS for Windows yang dilaksanakan tanggal 25 Maret 2023 dengan pemateri Mohammad Sofyan, SE, MM. (dosen Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI) di ikuti oleh 483 peserta yang terdiri dari: ASN / PNS 10 peserta, dosen/pengajar 193 peserta, mahasiswa 268 peserta, pegawai swasta 3 peserta, peneliti 5 peserta, dan wiraswasta 4 peserta dari 26 Provinsi, yaitu: Jawa Barat (21,1%), Jawa Timur (19,9%), Banten (16,6%), DKI Jakarta (12,8%), Maluku (6,8%), Jawa Tengah (2,9%), Sumatera Utara (2,5%), Sulawesi Tenggara (2,1%), Sumatera Selatan (2,1%), Kalimantan Selatan (1,9%), dan Sulawesi Selatan (1,9%).

Ada pula peserta dari Nanggroe Aceh Darussalam (1,7%), Daerah Istimewa Yogyakarta (1,2%), Sumatera Barat (1,0%), Kepulauan Riau (0,8%), Bengkulu (0,6%), Gorontalo (0,6%), Jambi (0,6%), Lampung (0,6%), Bali (0,4%), Kalimantan Tengah (0,4%), Nusa Tenggara Barat (0,4%), Riau (0,4%), Kalimantan Barat (0,2%), Kalimantan Timur (0,2%), dan Provinsi Sulawesi Utara (0,2%).

Kegiatan webinar Sharing Olahdata dan Analisis Jalur dengan JASP for Windows yang dilaksanakan Tanggal 1 April 2023 dengan pemateri Mohammad Sofyan, SE, MM. (dosen Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI) di ikuti oleh 520 peserta yang terdiri dari ASN / PNS 19 peserta, dosen/pengajar 300 peserta, mahasiswa 187 peserta, pegawai swasta 6 peserta, peneliti 5 peserta, dan wiraswasta 3 peserta dari 28 Provinsi.

Para peserta tersebut datang dari Jawa Timur (15,0%), Jawa Barat (13,8%), DKI Jakarta (13,3%), Banten (11,3%), Jawa Tengah (10,6%), Nanggroe Aceh Darussalam (6,2%), Maluku (5,6%), Kepulauan Riau (3,3%), Riau (2,5%), Sumatera Utara (2,3%), Lampung (2,1%), Kalimantan Selatan (1,9%), Daerah Istimewa Yogyakarta (1,7%), Sulawesi Selatan (1,7%), Sulawesi Tenggara (1,5%), Sumatera Barat (1,2%), Sumatera Selatan (1,2%), Bengkulu (0,8%), Jambi (0,8%), Sulawesi Utara (0,8%), Gorontalo (0,4%), Nusa Tenggara Barat (0,4%), Papua (0,4%), Sulawesi Tengah (0,4%), Bangka Belitung (0,2%), Kalimantan Tengah (0,2%), Kalimantan Timur (0,2%), Kalimantan Utara (0,2%), dan Provinsi Papua Barat (0,2%).

Sedangkan Kegiatan webinar Sharing Olahdata dan Analisis Data Panel dengan Eviews for Windows yang dilaksanakan tanggal 8 April 2023 dengan pemateri Yudhistira Ardana, M.E.K (dosen IAIN Metro Lampung) di ikuti oleh 450 peserta yang terdiri dari ASN / PNS 16 peserta, Dosen / Pengajar 239 peserta, Mahasiswa 187 peserta, Pegawai Swasta 6 peserta, Peneliti 7 peserta, dan Wiraswasta 4 peserta dari 28 Provinsi.

Ke-28 provinsi tersebut adalah Jawa Barat (13,8%), Jawa Tengah (13,6%), Jawa Timur (12,9%), DKI Jakarta (12,7%), Banten (12,2%), Lampung (8,0%), Nanggroe Aceh Darussalam (5,1%), Sumatera Utara (2,4%), Maluku (2,2%), Kalimantan Selatan (2,0%), Sumatera Selatan (2,0%), Daerah Istimewa Yogyakarta (1,8%), Sulawesi Selatan (1,8%), Sulawesi Tenggara (1,8%), Kepulauan Riau (1,6%), Riau (1,1%), Bali (0,7%), Jambi (0,7%), Sulawesi Utara (0,7%), Bengkulu (0,4%), Kalimantan Timur (0,4%), Nusa Tenggara Barat (0,4%), Sulawesi Tengah (0,4%), Sumatera Barat (0,4%), Bangka Belitung (0,2%), Gorontalo (0,2%), Kalimantan Barat (0,2%), dan Provinsi Kalimantan Tengah (0,2%).

Sedangkan kegiatan webinar Sharing Olahdata dan Analisis SEM dengan Smart-PLS for Windows yang dilaksanakan Tanggal 15 April 2023 dengan pemateri Dr. Nuryasman MN, SE, MM (dosen Universitas Tarumanagara) di ikuti oleh 570 peserta yang terdiri dari ASN / PNS 21 peserta, dosen/pengajar 336 peserta, mahasiswa 197 peserta, pegawai swasta 6 peserta, peneliti 7 peserta, dan wiraswasta 3 peserta dari 28 Provinsi.

Provinsi tersebut adalah Jawa Timur (15,1%), Jawa Barat (13,5%), DKI Jakarta (13,0%), Banten (11,1%), Jawa Tengah (10,4%), Nanggroe Aceh Darussalam (6,8%), Maluku (5,4%), Kepulauan Riau (3,0%), Sumatera Utara (2,5%), Kalimantan Selatan (2,3%), Riau (2,3%), Daerah Istimewa Yogyakarta (2,1%), Lampung (2,1%), Sulawesi Selatan (1,9%), Sulawesi Tenggara (1,4%), Sumatera Barat (1,2%), Sumatera Selatan (1,1%), Bengkulu (0,9%), Jambi (0,7%), Sulawesi Utara (0,7%), Gorontalo (0,4%), Kalimantan Timur (0,4%), Kalimantan Utara (0,4%), Nusa Tenggara Barat (0,4%), Papua (0,4%), Sulawesi Tengah (0,4%), Bangka Belitung (0,2%), Kalimantan Tengah (0,2%), dan Provinsi Papua Barat 0,2%.

Menurut Mohammad Sofyan selaku Ketua Panitia acara dan Direktur CV ODIS, kegiatan webinar olahdata penelitian dengan berbagai aplikasi Pengolahan data ini bertujuan mengenalkan kepada mahasiswa khususnya penggunaan atau pemanfaatan berbagai aplikasi olahdata dan teknik analisis data yang dapat diterapkan pada penulisan tugas akhir dengan pendekatan kuantitatif, baik skripsi, tesis, maupun disertasi, dan juga sharing pengalaman para dosen dan peneliti terkait permasalahan yang dijumpai dalam Pengolahan data maupun analisisnya.

Berharap kegiatan webinar ini berlanjut ke webinar sharing penelitian kualitatif, maupun webinar penulisan karya ilmiah, Mendeley, meta-analysis, systematic literature review, dan sistem dinamik sehingga bertambah wawasan dan pemahaman yang lengkap terkait metodologi penelitian dengan berbagai pendekatan baik kualitatif, kuantitatif dan mix method, serta penguasaan berbagai aplikasi Pengolahan data, sehingga dapat memutuskan aplikasi yang tepat dalam mengolah data penelitiannya.

Pembatasan Kuota Volume Gas Murah di Industri Dipertanyakan kilang minyak bumi dan gas

Pembatasan Kuota Volume Gas Murah di Industri Dipertanyakan

Rafi Mukarram 15 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Anggota DPR Komisi VII DPR RI Mercy Chriesty Barends mempertanyakan pembatasan kuota volume gas murah yang cukup besar yang diterima oleh beberapa industri.

Bahkan, menurutnya, volume gas di Jawa Timur dibatasi sampai 80 persen kontrak.

“Amat sangat tak realistis buat saya,” ujar Mercy di depan Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dirjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian.

Kondisi yang paling parah, lanjut Mercy, terjadi pada Jawa Barat yang mengalami pembatasan atau pengurangan harga gas bumi tertentu (HGBT) sekitar 83-90 persen volume gas bumi. Padahal di daerah tersebut Industri sangat banyak.

Menurutnya, Program HGBT dengan nilai 6 dolar Amerika per MMBTU (Million British Thermal Units) hanya memberikan harapan palsu. Sehingga, pada akhirnya bisa menyebabkan banyak industri yang gulung tikar.

“Pembatasan ini tidak masuk akal, karena isi kontraknya berbeda. Industri bisa gulung tikar kalau begini pak. Kesannya PHP, kesannya dapat kuota tapi isinya tidak dikasih,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Dirjen Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji menjelaskan bahwa pembatasan gas murah itu terjadi karena kurangnya pasokan dan infrastruktur penyaluran gas.

Di Jawa Timur misalnya, fasilitas gas Jambaran-Tiung Biru (JTB) sempat mundur operasionalnya. Hal itu sempat membuat pasokan gas terhambat.

Namun kini setelah fasilitas JTB beroperasi, perlahan pasokan gas sudah kembali tersedia, bahkan surplus.

“Proyek gas JTB itu kan mundur lama sekali, jadi pasokan Jatim sempat tak terpenuhi. Dan ketika pasokan di Jawa Timur sudah surplus, sialnya tidak ada pipa yang tersambung ke Jawa Barat untuk memenuhi kebutuhan yang ada,” jelasnya.

Pemerintah Kejar Target Migas Satu Juta Barel, Apa Komentar DPR? kilang minyak bumi gas migas

Pemerintah Kejar Target Migas Satu Juta Barel, Apa Komentar DPR?

Farah Akhmad 15 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Anggota Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menegaskan tidak boleh ada intervensi dalam mengejar target Minyak dan Gas (Migas) terkait lifting 1 juta barel.

Karena itu, ia meminta Pertamina untuk fokus mengejar target lifting migas tersebut. Seiring dengan peralihan kepemilikan migas dari Penanaman Modal Asing (PMA) menuju Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), ia menyayangkan saat ini kinerja Pertamina belum memaksimalkan kesempatan tersebut.

“Saat ini, 70 persen hulu migas kita itu dikuasai oleh Pertamina,” ucap Lamhot dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan PT Pertamina Hulu Energi, PT Pertamina Hulu Rokan, dan PT Pertamina Hulu Mahakam di Gedung Nusantara I, Senayan.

“Di satu sisi, kita senang dan bangga karena ini nasionalisme kita, tapi di sisi lain juga, dengan hengkangnya pemain global ya, beralihnya transisi dari mereka terhadap Pertamina. Di satu sisi, memang kita bahagia, tapi di sisi lain, dari sisi produksi juga, sangat memprihatinkan,” tambahnya.

Diketahui, sepanjang Januari-Februari 2023, produksi minyak mencapai 576 MBPOD dan produksi gas mencapai 2.785 MMSCFD. Masing-masing dari jumlah tersebut dinilai perlu didorong untuk ditingkatkan, mengingat pemerintah menyampaikan akan melakukan pengeboran ladang migas sebanyak 991 sumur secara agresif.

Politisi Fraksi Partai Golongan Karya (F-Golkar) itu mengingatkan bahwa sektor migas menjadi penyelamat APBN.

“Di tengah-tengah iklim ICP kita yang sangat dinamis, harga minyak dunia juga sangat dinamis. Satu-satunya untuk menyelamatkan APBN kita (adalah) dengan naiknya ICP. (Maka dari) itu adalah bagaimana (cara) menaikkan produksi di-lifting kita. Itu yang menjadi concern kita (di) komisi VII,” terang Politisi Partai Golkar itu.

Demi mengejar target tersebut, Lamhot menekankan Pertamina untuk tidak terpengaruh oleh intervensi dari luar Pertamina. Oleh karena itu, menurutnya, intervensi dari luar berupa adanya pengaturan jabatan-jabatan struktural dan proyek di lingkungan Pertamina Hulu Energi perlu dihentikan.

“Kita rekomendasikan supaya intervensi ditangani agar tidak menjadi hambatan atau pun tidak menjadi beban ketika kita ingin mencapai target kita satu juta barel per day. Ini yang utama,” pungkas Lamhot

Politik Tipu-tipu Merusak Akal Sehat! Faizal Assegaf

Politik Tipu-tipu Merusak Akal Sehat!

Hedi Batubara 15 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Lika-liku politik para Capres yang berpura-pura berbeda di arena perburuan kekuasaan, faktanya bagian dari lingkaran istana dan digembala kepentingan oligarki di belakangnya.

Tunjukan pada rakyat dengan sejujurnya: Siapa Capres yang independen…? Hanya para pendusta yang masih setia pada politik tipu-tipu nekat menutupi kenyataan.

Model kompromi politik tipu-menipu masih menjadi watak licik yang terus-menerus dipertahankan sebagai keimanan bagi para pemburu kekuasaan yang rakus dan buas.

Gonta-ganti topeng jelang Pilpres menjadi tradisi jelang lima tahun pemilu. Wabah politik busuk di kantong sampah demokrasi. Tipu-menipu seolah menjadi DNA para pemburu kekuasaan.

Pemburu kekuasaan berbeda dengan pejuang perubahan. Banyak fakta tersedia untuk menjelaskan keadua prinsip perbedaan tersebut. Tapi, kuatnya wabah politik tipu-menipu telah membutakan nurani.

Rakyat membutuhkan sosok pemimpin yang memiliki keimanan kuat untuk berpolitik secara jujur. Tapi di ruang demokrasi kita, sampah kebohongan semakin bertumpuk akibat kemunafikan.

Tak heran, rakyat selalu dikhianati dan akan terus menjadi korban santapan dari kawanan srigala rakus pemburu kekuasaan. Waspada! (MT)

Oleh: Faizal Assegaf

FEB Universitas Pattimura Ambon & CV. Olahdata Integra Solusindo Berkolaborasi FEB Universitas Pattimura Ambon Gandeng CV. Olahdata Integra Solusindo

FEB Universitas Pattimura Ambon & CV. Olahdata Integra Solusindo Berkolaborasi

Ali Ramadan 15 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura (UNPATTI) Ambon jalin kerjasama dengan CV. Olahdata Integra Solusindo (CV. ODIS) yang ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama.

Perjanjian kerjasama tersebut dilakukan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura dengan Direktur CV. Olahdata Integra Solusindo (CV. ODIS) bertempat di Hotel Grand Picasso, Kamis (13/04/2023).

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Dr. Erly Leiwakabessy, M.Si tidak sempat hadir, yang pada saat penandatangan PKS di saksikan oleh Ketua Jurusan Manajemen, Dr. Conchita V. Latupapua, S.E., MM menyatakan bahwa perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat serta aspek lainnya dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Penandatangan PKS di lanjutkan dengan penandatangan Implementation of Arrangement yang bertujuan untuk menyelenggarakan pelatihan secara online yang dilakukan secara berseri.

Pelatihan tersebut antara lain Pengolahan Data Penelitian; Analisis Regresi Linier Berganda dengan SPSS, Analisis Jalur dengan JASP, Analisis Data Panel dengan Eviews, seta Pelatihan Pengolahan Analisis data SEM dengan SMART-PLS dalam rangka peningkatan kapasitas dosen di bidang pengolahan data statistik.

Sementara itu Direktur CV. ODIS Mohammad Sofyan didampingi Direktur Riset Danny Indrianto dalam kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNPATTI Ambon yang telah menyambut dengan baik kerjasama dengan CV. ODIS.

Pihaknya memiliki sumberdaya dengan kompetensi handal dalam pengolahan dan analisis data penelitian dengan berbagai metode analsis data yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dosen dan mahasiswa dalam olahdata dan analisis sehingga menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas” ujarnya.

Direktur riset CV. ODIS, Danny Indrianto juga menyampaikan harapannya agar kedua pihak dapat memanfaatkan dengan baik Kerjasama ini sehingga dapat dirasakan manfaatnya terutama dalam pendampingan dosen dan mahasiswa menggunakan alat statistic yang tepat sesuai dengan permasalahan penelitian.

Ada Peluang Investasi Hijau Saat Transisi Energi Indonesia plts pln

Ada Peluang Investasi Hijau Saat Transisi Energi Indonesia

Krisna Arjun 15 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut B. Pandjaitan bicara mengenai memanfaatkan peluang investasi hijau untuk transisi energi Indonesia.

Luhut menyampaikan ini adalah waktu yang tepat bagi kita semua untuk berkontribusi pada gerakan Transisi Energi di Indonesia dengan target umum pencapaian Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

Apalagi, Indonesia mempunyai modal yang lebih dari cukup untuk bersiap menjadi negara maju dan turut berkontribusi secara global pada Gerakan Transisi Energi.

“Dengan pertimbangan dan pemilihan yang baik, skema pemanfaatan kekayaan sumber daya alam Indonesia untuk mendukung Gerakan Transisi Energi secara bersamaan juga dapat membukakan peluang bagi Indonesia untuk keluar dari “The Middle Income Trap” dan menjadi nagara maju melalui skema pencapaian target NZE pada tahun 2060 atau lebih cepat,” papar Menko Luhut.

Indonesia sendiri telah menyatakan komitmennya untuk menurunkan emisi karbon melalui National Determined Contribution (NDC) yang bahkan sudah ditingkatkan menjadi Enhanced-NDC dengan target penurunan emisi karbon sebesar 31.89% hingga 2030 melalui usaha sendiri, atau hingga 43.2% dengan dukungan internasional.

Menko Luhut menjelaskan tingkat emisi perkapita Indonesia masih jauh di bawah Global Average, seharusnya proses dan skema-skema pencapaian Transisi Energi menuju NZE di Indonesia dapat dijalankan tanpa menganggu pertumbuhan perekonomian nasional, bahkan seharusnya dapat diandalkan untuk membawa perekonomian Indonesia keluar dari “the Middle Income Trap”.

“Kunci bagi Indonesia untuk melepaskan diri dari “the Middle Income Trap” adalah dengan meningkatkan daya saing melalui inovasi yang dapat dilakukan melalui penguasaan berbagai teknologi untuk melakukan hilirisasi pengolahan beragam sumber daya alam bernilai tinggi yang berlimpah jumlahnya di Indonesia,” tambah Menko Luhut.

Lalu untuk mencapai status sebagai negara dengan ”High Income Percapita” yang berarti berhasil keluar dari “the Middle Income Trap”, Indonesia masih harus meningkatkan income perkapita hampir 3 kali lipat.

Bila berbagai contoh pengadopsian teknologi seperti pengembangan end-to-end Electric Vehicle (EV) dan solar panel tadi dapat dilakukan juga dalam mengembangkan berbagai macam teknologi energi terbarukan seperti pengembangan manufaktur komponen sistem pembangkit listrik Geothermal (PLTP), dan juga untuk komponen pembangkit listrik tenaga air (PLTA), tenaga angin (PLTB), serta berbagai macam pembangkit energi terbarukan lainnya, maka Indonesia akan lebih berpeluang mencapai status “High Income Percapita” sejalan dengan pencapaian target Transisi Energi menuju NZE pada tahun 2060.

Kami bergerak cepat mulai upaya membangun suatu struktur bagaimana floating solar panel bisa menghasilkan energi yang bisa kita bagi dengan negara tetangga dengan membuat industri solar panel dalam negeri di mana kami memiliki banyak silika bahan material untuk solar panel.

Sekarang ini harga energi dunia meningkat, sehingga energi terbarukan ini menjadi satu pilihan yang sangat penting. 5-10% danau (di Indonesia) akan dibuat floating solar (panel) sehingga menghasilkan beberapa ribu Gigawatt ke depan ini,” jelas Menko Luhut.

Selain itu, tidak kalah pentingnya dalam pembahasan Transisi Energi adalah peran sumber daya energi lainnya seperti Natural Gas yang akan menjadi pilihan energi utama selama masa transisi ke depan, karena menghasilkan emisi yang relatif rendah dalam pemanfaatannya.

Ada juga strategi Dekarbonisasi pada industri Hulu Migas Di mana optimasi operasi industri migas dapat dilakukan melalui pengurangan flaring dan venting, serta peningkatan efisiensi hingga penerapan teknologi carbon capture, utilization and storge (CCS/CCUS).

Selain untuk memenuhi kebutuhan industri hulu migas, teknologi CCS/CCUS merupakan kunci penurunan emisi juga bagi berbagai sektor lainnya.

Baca Juga Berita Ini

Ustaz Sobri Lubis Ancam Konsolidasi dengan Elemen Masyarakat untuk Makzulkan Gibran

Ustaz Sobri Lubis Ancam Konsolidasi dengan Elemen Masyarakat untuk Makzulkan Gibran

Hedi Batubara 21 Oktober 2026
Dua Tahun Prabowo-Gibran, Anas Urbaningrum Desak Daya Beli Rakyat Diperkuat

Dua Tahun Prabowo-Gibran, Anas Urbaningrum Desak Daya Beli Rakyat Diperkuat

Hedi Batubara 21 Oktober 2026
Ketua Umum Generasi Cinta Negeri (Gentari), Habib Umar Alhamid

Habib Umar Alhamid: KPK Jangan Jadi Pemain Politik, Tuntaskan Kasus Korupsi Lama!

Hedi Batubara 21 Oktober 2026
BYAN Bisnis Batu Bara di Indonesia, Donasi Fantastis ke Singapura: Warganet Pertanyakan Keadilan untuk Warga Kalimantan

BYAN Bisnis Batu Bara di Indonesia, Donasi Fantastis ke Singapura: Warganet Pertanyakan Keadilan untuk Warga Kalimantan

Hedi Batubara 21 Oktober 2026